Rasan-rasan Sifat Prabowo dan SBY


Di luar posisi sebagai cebong, saya masih heran dengan gaya memimpinnya Prabowo dan SBY. Sampai urusan diksinya pun, sama-sama aneh. Ora nJawani menurut saya…

Kemiripan sifat keduanya adalah sama-sama menempatkan diri sebagai sosok penting, merasa arif bijaksana. 

Prabowo lebih suka mengundang orang ‘sowan’, datang kepadanya. Untuk forum kecil cukup di rumahnya di Jakarta. Kalau kolosal baru dikumpulkan di Hambalang, yang dalam imajinasi saya adalah sebuah kerajaan kecil. ada hall, ada tanah lapang, dan ada kediaman utama pribadi.

Kepada siapapun, asal jumlahnya majemuk, Prabowo lebih suka menggunakan diksi ‘kalian’. Dan jika tunggal cukup disebut dengan ‘kamu’. 

Entah saya yang kelewat feodal (sebab Jawa tulen) atau apa. 

Tapi, Prabowo selalu menempatkan siapapun selain dirinya selalu lebih kecil. Orang lain adalah kaum kebanyakan. Wartawan pun dinilainya sebagai orang miskin menderita, sehingga diibaratkannya jarang masuk mall. Mungkin Prabowo biasa jumpa wartawan pemburu isi amplop dan biasa membayarnya sehingga merasa leluasa memperlakukan mereka, termasuk mengejek dan menghardiknya.

Mungkin sifat seperti itu terbentuk karena dia sudah ‘besar’ sedari lahir. Lebih banyak hidup di luar negeri, berpendidikan dan bergaul ala barat, dan baru masuk ke Indonesia lagi ketika masuk Akabri. Sejarah pun membawanya ke posisi sebagai bagian dari kaum elit, karena menjadi menantu Presiden superkuat di kawasan Asia Tenggara. 

Lepas dinas ketentaraan, dia berbisnis dengan skala usaha yang tak bisa dibilang main-main alias recehan. Wajar jika kekayaannya trilyunan rupiah, sehingga ia berada di antara 1 persen penduduk Indonesia yang menguasai perekonomian bangsa, seperti sering diucapkannya.

***

Beda dengan Prabowo, SBY adalah orang desa, berasal dari kaum kebanyakan, yang dulunya termasuk hidup pas-pasan. Namun SBY sukses meniti karir militer, bahkan sampai diambil menantu oleh Gubernur Akabri, seorang jenderal yang cukup berpengaruh juga, sehingga menempatkannya dalam kelompok ningrat dalam strata sosial-politik Indonesia.

Karir militer SBY pun gemilang. Pernah jadi ajudan Soeharto yang maha kuasa dalan kemiliteran dan perpolitikan Indonesia, bahkan Asia.

Jika Prabowo gak pernah hidup susah, SBY saya anggap pernah mengalami hidup pas-pasan di kala remaja, lantas menjadi orang besar. Dugaan saya, ada benturan budaya pada dirinya, sehingga untuk menjaga kebesarannya, ia merintis bikin partai untuk membesarkan dirinya, dengan tanggal pendirian tepat pada hari ulang tahun kelahirannya. 

Ulang tahun SBY akan selalu ramai sepanjang Partai Demokrat masih bersifat hayat. Ini mirip perilaku raja-raja jaman dulu, yang selalu mengaitkan peristiwa besar dengan hari-hari spesialnya.

***

Tapi, kemistri Prabowo dan SBY tak bisa cocok. Di luar kisah insiden personalnya semasa di Akabri, sisi kejiwaan keduanya tidak memungkinkan hubungan personal yang setara. Prabowo merasa dirinya lebih senior dan lebih besar, sementara SBY meski yunior di militer, namun status jendralnya penuh, empat bintang, bahkan pernah menjadi panglima tertinggi militer selama satu dekade.

Menjelang persiapan debat dan kampanye pilpres, masih gak kebayang advis SBY akan mudah diterima Prabowo, jika sikap SBY tidak bisa ‘menempatkan diri’ sebagai ‘bawahan’. Prabowo yang kini calon presiden, dan partainya lebih besar dari Demokrat, cenderung membuatnya lebih besar dan lebih penting. Petunjuk banyak survei bahwa Gerindra akan jadi salah satu pemenang utama pemilu legislatif, bukan tidak mungkin akan berkontribusi signifikan bagi Prabowo menambah rasa percaya dirinya lebih besar dari SBY. 

Saya menduga, gesekan internal Prabowo-SBY akan melemahkan perjuangan kemenangan Prabowo-Sandiaga. Dalam imajinasi saya, kesalahan-kesalahan Prabowo dan Sandiaga selama ini akan disodorkan SBY, namun bakal ditolaknya dengan dalih itu semua sebagai strategi atau apapun namanya.

SBY sendiri, yang dalam hemat saya adalah tipe politikus pencari selamat, tidak akan mau total kampanye untuk kemenangan Prabowo. SBY pasti lebih berkepentingan menjadikan Demokrat sebagai partai pemenang, yang meraup banyak kursi sebagaimana didapatnya pada 2009 alias tak seredup saat ini. 

Konon, SBY masih terkesan berharap bisa diterima sebagai bagian dari faksi Jokowi. Itu ditunjukkan dengan cara membiarkan kader-kadernya di daerah melakukan deklarasi menjadi pendukung Jokowi. Sebagai jendral yang dikenal ‘baperan’, sulit untuk tidak menyebut sikap tidak reaktifnya itu sebagai sebuah standar ganda, main dua kaki. Cari aman.  

Mungkin ia berharap, sebagaimana raja-raja masa lalu, kelak bisa menitipkan putra mahkotanya, sang pangeran AHY bisa ‘magang’ di kabinet Jokowi jika kelak memimpin lagi, sehingga cukup jadi modalitas maju pilpres 2024.

Untuk soal mengarbit AHY, lupakan sang pangeran hanya pensiun diri sebagai mayor. SBY pasti sudah berhitung, karir kemiliteran sudah tak akan signifikan dalam dunia yang kian maju, dimana kwalitas seseorang bukan lagi diukur dari status kejendralan semata. Sudah basi, kata anak zaman now!

SBY pasti berhitung, 2024 adalah titik start bagi laga atletik, dimana para putra/putri mahkota elit politik akan berjajar di lintasan: Puan Maharani, Prananda Paloh, dan AHY. Sementara di lintasan lain, bisa saja muncul pelari ‘penggembira’ (saya sebut demikian karena tidak mengandalkan modalitas garis keturunan elit), seperti Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil, dan masih banyak lagi, termasuk Sandiaga Uno, jika pemilu depan menempatkan dia hanya jadi pecundang.

***

Pilpres dan pemilu legislatif 2019 dipastikan seru. Ini ajang pertarungan eksistensi Prabowo. Jika gagal, ia akan lewat. Pada 2024 sepertinya sudah tak layak maju lagi sebagai capres. Napasnya pasti lebih pendek dibanding pelari-pelari muda dan setengah uzur lainnya.

Makanya, mobilisasi kaum puritan dengan jualan agama akan digeber habis. Teriakan-teriakan tak punya modal (termasuk sindiran partai kolisi belum ikut aktif iuran dana kampanye), pastilah hanya modus pengalihan isu semata.

Sudah rahasia umum, pimpinan partai ibarat pengusaha angkutan carter atau bus pariwisata. dan capres/cawapres (begitu pun calon gubernur/bupati/walikota) adalah penyewa kendaraan. Justru menjadi aneh jika ada pengusaha carteran memberikan kendaraannya begitu saja tanpa imbalan.

Kita tunggu saja, kelak akan seperti apa….

Welcome Jokowi-Kalla Wisdom (JKW)

Saya sengaja mencantumkan kata ‘wisdom’ pada judul tulisan, sebab saya paham karena selalu menyimak dan mencatat teladan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi calon presiden, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Siapa tokoh politik sekarang yang (maaf) latah pakai baju putih kemana-mana?

Banyak politikus yang mengenakan baju putih (tapi bukan baju koko) semata-mata didorong oleh niat pencitraan, membangun kesan dengan mengambil filosofi kesucian dan kebersihan atas putih. Tentu, amat disayangkan jika kesan suci dan serba baik datang dari konsultan komunikasi atau pakar fesyen yang dibayar untuk itu.

Masih bagus juga sih, mereka masih mengakui putih sebagai simbol positif, daripada abai sama sekali. Tapi, dalam konteks kompetisi merebut kursi presiden/wakil presiden, publik justru diuntungkan dengan kesamaan pilihan warna pakaian pasangan saat deklarasi pencapresan, baik Jokowi-Kalla maupun Prabowo-Hatta.

Jika sama-sama putih secara fisik, maka publik diajak menelisik lebih dalam, agar menemukan pembeda, diferensiasi atas dua pasangan capres/cawapres.

Pak Jokowi sudah biasa mengenakan kemeja putih sejak menjabat Walikota Surakarta. Ciri khasnya, ia menggulung hingga lengan, tanpa pernah memasukkan kemeja,dalam,celana. Santai, tak terlalu formil.

Dengan pilihan gaya berpakaian seperti itu, warga bantaran kali sekalipun tidak canggung menyapa, menghampiri dan menyalami. Dan, sambutan Pak Jokowi juga sangat natural, selalu ada kontak mata ketika berjabat tangan, dan ada sapaan/dialog (yang panjang-pendeknya tergantung ketersediaan waktu). Ada rasa kedekatan pada setiap kesempatan berinteraksi, dan tidak dibuat-buat.

Pilihan kemeja putih juga menunjukkan netralitas pada berbagai hal dan momentum. Di acara partai apapun, dimana warna bisa jadi perkara sensitif, kemeja putih membawa isyarat netralitas. Pun di acara-acara resmi lainnya.

Pada pilihan warna kostum itulah wisdom Jokowi mewujud. Identitas tidak perlu dikedepankan, ditonjol-tonjolkan. Dengan demikian orang lain seperti dibiarkan menilai dengan referensi dan pengalaman masing-masing. Meski hadir di acara-acara PDI Perjuangan, misalnya, Pak Jokowi hampir selalu mengenakan kemeja kesayangannya itu. Pada situasi seperti itu, saya melihatnya sebagai bentuk kearifan. Dia tak takut diragukan ke-PDIP-annya, karena pada saat yang sama, jabatan sebagai walikota melekat pada dirinya. Ia menempatkan diri sebagai milik semua orang, sehingga tidak mau terbatasi oleh sekat-sekat politik, meski dalam tataran persepsi atas sebuah simbol.

Prabowo Serang Jokowi

Saya sungguh heran melihat kegusaran Pak Prabowo Subianto, yang dalam dua pekan terakhir menyerang Pak Jokowi, seolah tiada henti. Mulai menyebutnya sebagai pembohong, boneka, hingga mengatakan tak tahu berterima kasih, termasuk menyangkut biaya kampanye Pilgub DKI dari pihaknya, sebesar Rp 60 milyar!

Yang membuat saya gagal paham terhadap marahnya Pak Bowo, adalah gambaran seolah ‘kandas’-nya bersaing dalam pemilihan presiden mendatang. Jika Pak Bowo seorang negarawan, tak perlulah kemarahannya diumbar sedemikian rupa, karena itu justru menunjukkan kekerdilannya sendiri.

Saya justru teringat ucapan Pak Moh. Mahfud MD yang juga seorang capres, bahwa dirinya menyatakan siap berlaga di pemilihan presiden, namun beliau juga menyatakan akan mendukung sepenuhnya calon presiden, yang dianggapnya lebih baik dan dikehendaki rakyat. Pernyataan Pak Mahfud itu disampaikan dalam forum terbuka, di hadapan ratusan ahli tarekat NU se-Jawa Tengah.

Kembali ke soal dana kampanye Pilgub DKI dari Pak Bowo, Pak Jokowi pernah menjawab pertanyaan saya, beberapa saat setelah dirinya resmi berpasangan dengan Pak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Apakah Pak Joko menerima dana kampanye dari Pak Prabowo, dijawab kurang lebih begini, “Ada dana dari Pak Prabowo. Tapi saya minta dana dikelola Partai Gerindra atau Pak Basuki saja, toh keperluannya untuk pemenangan kami. Lantaran PDIP berkoalisi dengan Gerindra, wajar jika saling membiayai kerja pemenangan.”

Dari kalimat itu, saya menafsirkan Pak Jokowi memilih tidak perlu ‘dilewati’ arus dana pemenangan dari Pak Prabowo. Apalagi, kemenangan harus diperjuangkan bersama, termasuk mengenai konsekwensi pembiayaannya. Dari cerita itu, saya pun meyakini Pak Jokowi, sejatinya, tidak berutang budi secara langsung kepada Pak Prabowo, sebab kerja pemenangan bukan tanggung jawab Jokowi seorang, atau PDIP saja. Dan, dalam konteks itu, Pak Jokowi adalah wakil dari PDI Perjuangan. Sebagai ‘pengantin’, ia dan Pak Ahok tak perlu mengelola uang sendiri, sebab ada tim di masing-masing partai dan tim gabungan anggota koalisi.

Soal Pak Prabowo mengklaim sebagai pembawa Jokowi ke Jakarta, sepertinya perlu dirunut kembali. Setidaknya lewat kampanye pencalonan presiden pasangan Mega-Prabowo di Gedung Graha Sabha, Solo, pada 2009. Ketika itu, Pak Prabowo menyebut beruntung hari itu ketemu langsung dengan Jokowi yang saat itu menjabat Walikota Solo. Kalau tak salah ingat, di podium, Pak Prabowo bilang dia dan Partai Gerindra butuh sosok pemimpin seperti Jokowi. Malah, ia bilang agar seluruh kader Gerindra meniru jejak Jokowi.

Terkait soal ucapan terima kasih atas ‘biaya kampanye’, menurut saya, Pak Jokowi pasti punya cara tersendiri dalam mengapresiasi. Beliau tipe orang yang tak mau taansaksional dalam sebuah hubungan, kecuali urusan jual-beli mebel yang menjadi bisnisnya. Lagi pula, Pak Jokowi yang saya kenali adalah sosok yang tak mau berutang budi, kepada siapapun. Andai mau, pasti Pak Jokowi akan menerima tawaran tiga pengusaha asal Solo, yang akan menyediakan mobil dan sopir untuk seluruh keperluannya jika berada di Jakarta. Nyatanya, Pak Jokowi memilih sewa taksi bandara untuk seluruh urusannya, hingga kemudian punya langganan mobil carteran, yang saya perkenalkan kepada beliau, kalau tak salah ingat, pada pertengahan 2008.

Saya ingat, Cak Udin, si sopir mobil carteran pertama kali menjemput rombongan Pak Jokowi (termasuk saya) di salah satu kantor Direktoran dalam Kementerian Dalam Negeri di sekitar Pasar Minggu, dengan menggunakan Kijang Super keluaran 2000 warna hitam metalik. Belakangan saya baru tahu, ternyata Cak Udin lantas jadi langganan tetap, sampai saat beliau kampanye Pilgub DKI. Kata Cak Udin pula, Pak Jokowi tak pernah menggunakan sedan atau mobil mewah untuk keperluan dinasnya di Jakarta. “Paling sering pakai Innova,” kata Cak Udin.

Pak Jokowi memilih sewa mobil daripada berutang budi kepada ketiga pengusaha tersebut, yang sebenarnya juga dikenalnya cukup baik. “Lebih enak sewa, Mas, tak punya beban moral dan utang budi,” ujarnya.

Kembali ke dana kampanye pemilihan gubernur sebesar Rp 60 milyar, pun sudah diklarifikasi Pak Basuki alias Ahok. Katanya, bagian terbesar untuk iklan di televisi, dimana Pak Jokowi dan Pak Ahok hanya jadi cameo, atau lebih tepatnya sebagai ‘figuran’, sebab meski ikaln itu ditayangkan bertepatan dengan masa kampanye Pilgub DKI, baik Jokowi maupun Basuki tak berkata sepatah pun mengenai ajakan memilih. Dalam bahasa saya, itu iklan Pak Prabowo yang berambisi jadi presiden, dengan memanfaatkan pasangan yang diusung koalisi PDIP-Gerindra itu.

Dan, jika mau ‘itung-itungan’, pamor dan popularitas Pak Jokowi jauh lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Jika demikian, siapa memanfaatkan siapa?

Bagi saya, selama dua pekan terakhir bulan Maret 2014, Pak Prabowo sudah melakukan ‘bunuh diri’ dengan cara menegasikan apa yang sudah digembar-gemborkan selama ini, tentang pamer sosok kenegarawanan dirinya. Sebab jika dia negarawan sejati, saya rasa tak perlu melakukan aksi ‘bumi hangus’ layaknya tentara yang hampir kalah perang di suatu wilayah. Perang, kalau mau memakai terminologi Pak Prabowo, sejatinya belum dimulai. Dia masih punya peluang menang, jika mau menunjukkan sikap dan cara yang elegan, terhormat layaknya ksatria Pandawa. Sifat amarah dan angkara murka hanyalah milik Kurawa, bukan sosok yang disebutnya boneka atau pembohong.

Pak Prabowo, ada baiknya istighfar-lah. Silakan melakukan refleksi atas sikap Anda belakangan ini, yang justru berpotensi menelanjangi diri-sendiri. Ambisi Anda untuk berkuasa lebih menonjol dibanding keinginan membangun tata pemerintahan yang bermartabat. Apalagi, Anda masih harus menghadapi banyak kritikan dan gugatan, seputar keruh politik Indonesia menjelang hingga lengsernya Soeharto, sosok yang pasti Anda kenal dengan sangat baik.

Selamat hari Rabu, Pak Prabowo… Ingat, hari ini adalah hari bertagar alias hestek atau hashtag #wiRABUsaha. Hadapilah hari Rabu secara perwira.

Tentang Memilih Presiden

Kalau hari-hari ini saya banyak nyinyir kepada Gita Wirjawan, sejatinya disebabkan oleh keyakinan bahwa ia hanyalah satu-satunya yang diharap jadi penerus rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan naiknya Gita, maka serangan-serangan lawan politik SBY tak akan mengancam kenyamanan masa pensiunnya. Skandal Bank Century dank asus korupsi Wisma Atlet/Hambalang, bukan tak mungkin menyeret keluarga istana ke pusaran peradilan, kendati (mungkin) cuma jadi saksi.

Selain itu, estafet hubungan baik SBY dengan Amerika bisa diteruskan jika Presiden Indonesia mendatang merupakan rekomendasi rezim saat ini. Tak hanya Freeport, kepentingan Amerika di Indonesia kelewat banyak, dan multisektor. Motif ekonomi jelas utama dan politik pun tak kalah penting strategis nilainya. Ibaratnya, Indonesia adalah potensi sekutu diam, informal, yang tak perlu dilembagakan menjadi bagian dari blok mereka.

Kebetulan, semua prasyarat ‘ramah Amerika’-nya ada pada sosok Gita: ia lama sekolah di sana, dan lama malang-melintang di aneka perusahaan yang berpusat di negeri yang dipimpin Obama itu. Dan SBY, selepas masa jabatan presiden, masih punya kendaraan yang bisa mengantarkan bakal calon presiden, yakni Partai Demokrat. Soal terpuruknya elektabilitas partai, tentu merupakan soal lain. Tapi posisi-posisi strategis pemerintahan, seperti Kapolri, Panglima TNI dan sebagainya, adalah orang-orang yang dipilihnya, yang masih bisa diharapkan ‘membantu’ kelancaran suksesi.

Dan, melihat rasa percaya diri yang ditunjukkan Gita belakangan ini, rasanya bisa dilihat sebagai indikasi restu konvensi mengarah kepada dirinya, dibanding sosok-sosok lain seperti Dahlan Iskan dan Anies Baswedan. Iklan jor-joran di aneka media dan media sosial pasti tak berbiaya ringan. Dan, saya ragu tak ada tendensi pada Gita, mengeluarkan banyak dana tanpa tujuan memenangkan pertarungan kursi kekuasaan.

Dan, ketika saya mengeluh di timeline Twitter, bahwa belum ada calon presiden yang sreg bagi saya, ada yang menyodorkan nama Prabowo. Katanya, ia sosok yang menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia.

OK. Jika kata kuncinya adalah “menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia”, maka bisa kita ajukan pertanyaan lanjutan: kepentingan seperti apa?

Menyimak iklan-iklan Prabowo yang gencar dua-tiga tahun terakhir, memang bagus. Ia menjanjikan kemandirian, perlindungan petani, melawan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya. Dan itu penting, sebab selama dua periode masa jabatan kepresidenan SBY, kita kelewat banyak didikte kepentingan asing. Utang luar negeri terus merangkak naik, dan kesejahteraan semu ada di mana-mana.

Tapi, semudah itukah Prabowo memenangi pertarungan pada Pemilihan Umum Presiden 2014? Saya tak yakin dan tidak setuju ia memimpin negeri ini. Sosoknya kelewat dingin dan misterius. Andai tak terkait peristiwa penculikan aktivis, mungkin saya akan bersikap sebaliknya. Dan, faktor itu pula yang potensial jadi batu sandungan pencalonannya. Lawan politik lokal akan ramai-ramai menghadang, dan Amerika pasti akan menjadikan hal itu sebagai amunisi untuk menjegalnya, lewat tangan-tangan kekuatan politiknya di Indonesia, sebagaimana dulu menjatuhkan Gus Dur lewat figur Amien Rais dan sekutu ‘ad hoc’-nya.

Amerika dan sekutu-sekutunya pasti tak mau Indonesia dipimpin sosok yang tak mudah didikte, juga memghambat kepentingan ekonomi dan politik internasional mereka. Dunia, harus di bawah kendalinya. Kira-kira demikian maunya, sehingga suksesi pemerintahan Indonesia selalu menjadi prioritas politik luar negerinya. Indonesia adalah pasar yang menggiurkan, sekaligus penyedia sumberdaya yang melenakan pula. Posisinya pun strategis di ASEAN, Asia-Pasifik, hingga di negara-negara Islam (OKI) dan nonblok. Komplit!

Sebenarnya, masih ada nama Wiranto, yang sejak jauh hari sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden bersama pasangannya, Hari Tanoe. Tapi, bagi saya, Wiranto pun tidak layak dipilih sebab aroma Soeharto-nya kelewat kental. Lagian, ia terlalu tua dan konservatif, tak punya sikap kritis terhadap Amerika dan sekutunya, terhadap WTO, dan lain sebagainya.

Jika bukan Gita, Prabowo dan Wiranto, lantas siapa?

Entahlah. Yang jelas jangan Megawati. Ia sudah terlalu tua  dan tak cukup memiliki prestasi memadai ketika kapan hari mau dipaksa menurunkan dan menggantikan Gus Dur secara tak elok itu. Jangan pula dari klan PKS supaya negeri ini tak jadi basis wahabi dan menjadi negeri filial Arab Saudi.

Lalu, siapa lagi?

Entahlah. Saya pun tak punya sosok idola atau yang pantas diharapkan. Yang penting, akan menarik jika tahun depan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa pada bahu-membahu memperjuangkan prinsip kecintaan mereka kepada NKRI dan bangsa Indonesia. Indonesia  tidak didikte kekuatan asing, namun juga tak semata-mata antiasing.

Kita butuh sosok yang fleksibel: mampu berdiplomasi, teguh pada prinsip kemandirian dan pemberdayaan bangsa, dan bersih dari dosa-dosa masa lalu, baik itu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, maupun tindak pidana dan perilaku amoral lainnya. Tentang siapanya, terserah Anda.

Yang pasti, kelak, masalah telekomunikasi dan energi, masih akan menjadi faktor kunci perekonomian global. Kita butuh pemimpin yang sadar akan dua hal strategis ini. Di sektor telekomunikasi, Indonesia tak hanya pasar menggiurkan, tapi juga menyangkut keamanan data dan kerahasiaan negara. Pada sektor energi, sudah pasti, ketergantungan manusia kelewat tinggi, dan kita memiliki semuanya untuk obyek eksploitasi, oleh siapapun. Perang dunia bisa berawal dari kedua sektor ini.

Apakah Anda yakin Gita Wirjawan memiliki komitmen dan keberpihakan kepada NKRI? Saya ragu. Dan, kalau sudah sampai urusan dua itu tadi, rasa-rasanya, negara-negara maju tak akan segan menghancurkan Indonesia dengan metode Balkanisasi, yakni memecah kesatuan negara menjadi negara-negara kecil berdasar etnisitas, golongan, agama, dan sebagainya, demi penguasaan sumber-sumber energi. Dan, FPI dan laskar-laskar sok suci di sini, secara tidak sadar sudah melibatkan diri, menyemai perpecahan keutuhan bangsa Indonesia.

Cerita Buat Remaja Indonesia

Sebentar lagi pemilihan umum dan pemilihan presiden bakal dilangsungkan. Jika kini media sosial begitu crowded berita dan cerita tentang sosok Gita Wirjawan, Prabowo, Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Jusuf Kalla dan banyak lagi, ya dimaklumi saja. Mereka memang sedang berburu citra, supaya dianggap gaul dan merakyat, lalu berharap terpilih jadi presiden.

Semua berlomba menguasai benak khalayak. Maka, wartawan diboyong kemana-mana, menyertai kemana para kandidat-kandidat ambisius itu pergi. Beragam peristiwa diciptakan oleh para konsultan pencitraan, para penasihat politik dan ahli komunikasi. Muaranya adalah banyak-banyakan publikasi tentang kebaikan yang mereka buat-buat, diskenario itu. Kian banyak pemberitaan, kian mantap posisinya. Lembaga survei disewa, dan sebagai konsekwensi industrialisasi demokrasi, hanya yang baik dan menguntungkan ‘klien’-lah yang dipublikasikan.

Dari semua kandidat, para capres ambisius itu, cobalah tanyakan jika Anda beruntung bersua dengan mereka: kemana negara dan bangsa ini akan dibawa?

Saya berani jamin, semua akan member jawaban normatif, waton baik. Kurang lebih, yang ditawarkan adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan, dan seterusnya!!

Jarang yang bisa atau mau menjawab dengan gamblang. Misalnya, “Jika saya terpilih jadi presiden, saya akan melakukan proteksi terhadap petani, dengan cara membatasi impor produk-produk pertanian. Saya akan mengalokasikan subsidi untuk rakyat di banyak sektor!”

Yakinlah, keyword subsidi akan menjadi momok tersendiri bagi semua kandidat presiden yang ada sekarang. Semua kandidat akan berhitung agar pencalonannya mulus, tidak diganggu Amerika dan negara-negara sekutunya. Dengan janji akan memberi subsidi, berarti mereka menyatakan perang terbuka terhadap negara-negara yang mengedepankan sistem ekonomi pasar bebas.

Contohnya begini: kalau pemerintah memberi subsidi bagi petani, misalnya dalam bentuk penyediaan pupuk murah dan sebagainya, maka pestisida aneka hasil rekayasa kimia produksi perusahaan-perusahaan barat akan kalah bersaing, sebab harganya pasti lebih mahal, tidak akan dibeli oleh ‘pasar’ Indonesia.

Yang lain lagi, Amerika dan penganut pasar bebas, inginnya negara lain cukup menjadi konsumen, bukan produsen.  Dengan demikian, produk-produk mereka akan banyak bertebaran di negeri ini, menguasai. Keuntungan penjualan, tentu saja balik ke asal pemilik modal, ditaruh di bank, diputarkankan lagi, untuk kesejahteraan bangsa mereka.

Malah, masih ada yang lebih serem. Radikalisme kelompok agama (misalnya Islam di Indonesia), juga disukai mereka, lho. Dengan gangguan/ancaman keamanan, maka bangsa kita jadi was-was. Lalu, dibelilah kamera CCTV, yang operasionalisasinya butuh perangkat keras (komputer) dan lunak (apilkasi tertentu). Siapa produsennya?

Dengan tingkat kecemasan tinggi, maka lahirlah ‘premanisme gaya baru’.  Orang-orang sipil dilatih sedemikian rupa sehingga berkemampuan seperti militer, hanya untuk menjaga bank, hotel, mal dan sebagainya. Perlengkapannya: metal detector, teknologi  sinar x, laser, sistem keamanan buka-tutup pintu dengan sidik jari, retina, kode-kode rahasia dan sebagainya. Produk siapakah ituuu???

Dari subsidi dan kecemasan bisa dihitung potensi perputaran uangnya, apalagi pada negara seperti Indonesia yang populasinya tinggi, relatif berdaya secara ekonomi, dan memiliki banyak politisi berkarakter seragam, yang lebih suka berebut jabatan dan kue anggaran daripada mikirkan nasib kiri-kanan, apalagi masa depan bangsa dan anak-cucu mereka.

Orang seperti Gita Wirjawan yang ‘matang’ di Amerika, sudah terbukti sebagai pendukung pasar bebas. Prabowo yang kelewat bersemangat mandiri, pasti tak bakal disukai Amerika dan sekutunya. Pun Aburizal Bakrie atau Jusuf Kalla, yang dikenal lebih suka memajukan pengusaha pribumi, bisa diyakini tak terlalu disukai Amerika. Apalagi, pengusaha seperti Bakrie, yang punya cacat usaha lantaran lumpur Lapindo terbukti menyengsarakan banyak orang, dan merusak lingkungan.

Gimana dengan Dahlan Iskan? Kedekatannya dengan pemodal-pemodal  Republik Rakyat Cina, tampaknya bakal jadi sandungan karena potensial mengganggu kepentingan industrialis dan rezim negara-negara penganut pasar bebas (Barat). Tentu, dengan catatan, jika bangsa Indonesia ada yang tertarik memilih dia sebagai Presiden Republik Indonesia.

Terhadap mereka-mereka yang potensial jadi sandungan kepentingannya, Amerika dan sekutunya pasti akan berbuat banyak, termasuk menjegal dengan aneka rupa cara. Tapi, sejelek-jeleknya reputasi Gita Wirjawan di negeri ini, ia lebih disukai pemimpin-pemimpin Amerika, G-20, WTO dan sebagainya. Maka, gencarnya ia berkampanye dengan aneka cara, termasuk memborong buzzer, blogger dan influencer, rasanya hanya dijadikan semacam ‘legitimasi’ popularitas dan ketertarikan publik.

Walau pengguna Internet di Indonesia masih di kisaran sepertiga populasi manusianya (terlepas hanya sepersekian pengguna Internet yang mendukungnya), ia akan dianggap populer, dan legitimated. Demokrasi representasi atau keterwakilan, sudah lama ditancapkan di benak pelajar sejak SLTP, sehingga seolah sudah sah jika ‘keriuhan’ di media massa dan media sosial sudah terjadi. Kira-kira kok bakal demikian.

Jadi, kita tak punya pilihan calon pemimpin, dong?!? Bisa jadi!

Mari, kita tunggu saja. Siapa tahu kelak muncul sosok alternatif yang lebih menyintai Indonesia, sayanng terhadap aset sumberdaya alam dan manusianya, dan sebagainya.. dan seterusnya.. Semoga.