Menguji Pesan BlackBerry Messenger

Gara-gara status di BlackBerry Messenger-nya, Muhammad Arsyad ditahan. Pernah tujuh hari mendekam di sel kepolisian, kini giliran kejaksaan yang memaksanya menghuni hotel prodeo selama 20 hari. Semua berawal dari pernyataan (status) di BBM-nya,” No fear Ancaman Nurdin Halid Koruptor!!!, Jangan Pilih Adik Koruptor“.

Memang, nuansa politik kasusnya sangat kental, apalagi terkait ‘dinamika politik’ internal dan lokal. Internal, sebab Arsyad belakangan menjadi salah satu aktivis Partai Golkar. Dan, lokalitas perkaranya terkait pemilihan Walikota Makassar, tahun lalu. Arsyad berada di kubu pasangan kandidat lain, yang sama-sama terafiliasi dengan Partai Golkar. Untuk jelasnya, silakan baca tulisan ini.

Dengan menyimak kalimat pada BBM Status, kita diingatkan pada kasus yang mirip, yang mengenai Benny Handoko dalam perkaranya dengan Misbakhun. Kebetulan, pasal yang digunakan pihak pelapor (yang merasa dirugikan) pun sama: Pasal 27 ayat 3, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan, di situlah letak keprihatinan kita bersama. Ancaman penjara ada di depan mata, dan bisa mengenai siapa saja.

Beda kasus Arsyad dan Benny adalah mediumnya. Benny Handoko digugat Misbakhun lantaran pernyataannya di Twitter. Dan, Twitter adalah ranah terbuka, dalam arti semua orang, bisa membaca pesan yang disampaikan siapapun, kecuali akun Twitter-nya dikunci, yang artinya hanya bisa dibaca oleh follower akun tersebut. Jika tak terkunci, siapapun bisa membuka dan mencarinya, lewat mesin pencari.

Sementara pada kasus Arsyad, mediumnya adalah BlackBerry Messenger, yang menurut saya merupakan ranah privat karena sifatnya lebih tertutup. Tertutup, sebab untuk bisa membaca sebuah pesan (BBM Status), seseorang harus memiliki platform aplikasi yang sama dan saling terhubung atau sudah berteman. Dan, untuk terhubung, ada proses permintaan/undangan (invite) dan persetujuan (accept). Bahkan, masih ada opsi pengabaian (ignore) dan penolakan (decline).

Sifat status pada BBM, menurut hemat saya, juga sama dengan surat elektronik (email), seperti pernah menjerat Prita Mulyasari, yang didugat manajemen rumah sakit lantaran ‘curhat’-nya yang terbatas kepada sedikit teman terpilihnya beredar luas. Oleh karena itu, kesalahan (baik pada kasus Prita maupun Arsyad) seharusnya ditimpakan kepada penyebar atau yang ‘mentransmisikan’ (menurut pemahaman UU ITE), bukan pembuat konten. Sebab bagi si pembuat konten, ia hanya ‘curhat’ secara terbatas (meski pada BBM bisa sangat banyak, namun statusnya tetap terbatas, tertutup).

Maka, belajar pada kasus Arsyad, selain kita menguji keseriusan kita melawan kesewenang-wenangan pemerintah membungkam kebebasan berekspresi kepada rakyatnya, dari sisi hukum pun akan menjadi ‘peristiwa unik’. Sukses-tidaknya membuktikan status terbuka/tertutup sebuah ‘status BBM’ akan melahirkan yurisprudensi dalam hukum positif di Indonesia, ketika undang-undang siber tak kunjung lahir.

Fokus lawyer, praktisi dan akademisi hukum mesti diarahkan ke sana. Dan, soal penahanan Arsyad, tentu tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE semata, sebab ada pasal lain yang disangkakan kepadanya, yakni pasal 310 dan 315 KUHP soal penghinaan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Lagi-lagi, soal suka-tak suka, harap diabaikan dulu, sebab semua orang beperkara pasti butuh ‘dipuaskan’ nafsunya untuk ‘memberi pelajaran’ lawannya.

Dan, dalam konteks Arsyad versus Abdul Wahab, kita hanya bisa turut bersimpati sambil mendesak tidak perlunya penahanan bagi tersangka, mengingat sikap kooperatif si tersangka terhadap proses peradilan. Juga, sangat mungkin kita bisa ikut menggugat perihal keterlibatan Abdul Wahab sebagai pelapor, yang sejatinya bukan berada pada posisi ‘korban’ atau ‘pihak yang dirugikan’ oleh tindakan Arsyad.

Di sanalah ujian kita. Kembali ke soal kebebasan berekspresi, mungkin juga masih debatable, mengingat substansi pernyataan Arsyad tidak ada kaitan antara warga negara dengan penyelenggara negara sebagai pelaksana mandat konstitusi. Fokus kita, terutama para aktivis prodemokrasi dan penyeru kebebasan berekspresi, suka-tak suka, masih sebatas menguji relevansi pasal 27 ayat 3 UU ITE itu dengan medium, sebab terkait dengan sebuah kata kunci paling penting: elektronik!

Hikmahnya, kasus Arsyad (dan Benny Handoko) memberi pelajaran berharga kepada kita, supaya hati-hati dan berpikir ulang sebelum gerak jari-jari kita melahirkan pesan yang bisa ditafsir (baik secara obyektif maupun subyektif) sebagai tindakan ‘mencemarkan nama baik’ atau ‘menghina’ oleh pihak lain.

Satu saja ajakan ‘penting’ saya, mari kita secara bersama-sama terus mendesak politikus, baik yang di partai maupun di DPR, untuk membuang pasal 27 ayat 3 dari UU ITE. Jika tidak ada komitmen ke sana, jangan pilih partai dan orangnya!!! Kita punya senjata, berupa penjatuhan sanksi politik kepada mereka. Sederhana, bukan?

5 thoughts on “Menguji Pesan BlackBerry Messenger

  1. Cak Gun

    Penerapan UU TI membuat kekebasan berpendapat “yg positif” sering berebnturan
    Tp betul kata bapak, kita mesti berhati-hati dalam menggoyangkan jari kita 🙂

  2. Betul setuju.. kalau ada status facebook yg menjelek2kan seseornag atau produk (dengan asumsi bahwa menjelek2kan beda dengan jelek beneran), mending jangan di share… namanya aja curhat ya pak, kalau disebar jadi kayak berita.

  3. Hikmahnya, kasus Arsyad (dan Benny Handoko) member pelajaran berharga kepada kita, supaya hati-hati dan berpikir ulang sebelum gerak jari-jari kita melahirkan pesan yang bisa ditafsir (baik secara obyektif maupun subyektif) sebagai tindakan ‘mencemarkan nama baik’ atau ‘menghina’ oleh pihak lain.

    —–

    Iki apik 🙂

Leave a Reply