Jokowi dan MICE Indonesia

Kalau nyimak ramainya pertemuan (tiga) tahunan IMF-Bank Dunia gini, yang kebayang di kepalaku adalah kegembiraan Pak Jokowi. Gelaran-gelaran seperti inilah salah satu concern dan yang disukainya. Solo sebagai salah satu Kota MICE di Indonesia termasuk salah satu impiannya. Itulah kenapa beliau membuat Solo Batik Carnival dan beraneka festival seni-budaya selama menjabat Walikota Solo.

Untuk soal ini, aku merasa tahu banget. Selain lingkungan pergaulanku dulu adalah para seniman, saya pun suka membuat esai dan tulisan-tulisan ringan mengenai seni, budaya, dan pariwisata. Selain untuk The Jakarta Post dan Suara Merdeka (untuk beberapa waktu), juga reportase khusus untuk VENUE, majalah yang mengkhususkan dunia Meeting, Incentive Tourism and Exhibition.

Tak hanya untuk keperluan tulisan, saya sering terlibat obrolan berdua mengenai MICE dengan Pak Jokowi. Dua pebisnis MICE besar di Jakarta pernah bernegosiasi dengan Pak Walikota Jokowi untuk mewujudkan mimpi beliau memiliki kompleks dengan fasilitas seperti JICC (Jakarta) atau JEC (Yogya). Pembicaraan dengan kedua pemodal besar Jakarta itu mentok. Begitu juga kandasnya rencana kerjasama dengan konglomerat lokal yang tertarik menyulap kawasan Pedaringan (di belakang kampus Universitas Sebelas Maret) menjadi ruang pertunjukan, pameran lengkap dengan hotelnya.

Kali ini, mentok pula karena sang investor menginginkan pola tukar guling atau tanahnya dibeli, sementara Pak Jokowi maunya sistem BOT alias build-operate-transfer. “Kalau dibeli, susutlah aset kita. Mendingan BOT, mau berapa puluh tahun bisa dibicarakan.

Pengusaha bisa untung, tapi Pemerintah Kota tidak kehilangan aset,” ujar Pak Jokowi, kala itu.

Dari situlah aku membaca semangat ‘nasionalisme’ Pak Jokowi. Dan, itu terbukti kemudian, ia menginisiasi usaha membeli aset-aset pemerintah yang sudah berpindah tangan ke perorangan atau badan usaha, untuk dikembalikan ke fungsi semula, semisal fasilitas umum seperti lapangan.

Kembali ke soal MICE. Debut gelaran internasional yang dilakukan Pak Jokowi adalah Konferensi Kota-kota Kreatif Dunia (Wolrd Heritage Cities Conference/WHCC) pada Oktober 2008.

Puluhan walikota dari berbagai belahan dunia dihadirkan, dikirab dengan pakaian kebesaran adat masing-masing, termasuk menampilkan atraksi seni-budayanya. Peristiwa itu cukup banyak mendapat liputan pers, dan perputaran duit mengalir kemana-mana. Kamar-kamar hotel laku, taksi ramai, warung dan restoran kedatangan banyak pembeli, dan banyak lagi.

Dalam rumus Pak Jokowi, multiplier effects semacam itulah yang diharapkan datang dari adanya beragam peristiwa MICE, baik berskala kecil, menengah hingga besar. Sektor riil bergerak, semua lapisan masyarakat menikmati dampak, katanya. “Solo itu kota yang asetnya lebih banyak nonbendawi seperti seniman, kesenian, tempat-tempat bersejarah dan pabrik-pabrik. Kita harus kreatif karena tak bisa berharap dari sumberdaya alam karena memang tidak punya,” ujarnya.

***

Bertolak dari pengalaman itu, maka wajar jika warisan Presiden SBY berupa proposal Indonesia jadi tuan pertemuan IMF-Bank Dunia ditindaklanjutinya dengan begitu antusias. Pak Jokowi pasti sudah berhitung seberapa banyak peserta yang hadir, siapa saja yang terlibat, benefit apa yang bisa didapat, peluang apa yang bisa diraih, dan seterusnya. Tujuannya kemana lagi kalau bukan demi memetik keuntungan yang bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin negara dan rakyat Indonesia?!?

Dan, reputasi Pak Jokowi sebagai pelayan publik sudah teruji. Demi kemaslahatan orang banyak, beliau tidak segan-segan melakukannya sendiri. Ada beberapa contoh menarik, jika Anda ingin tahu cara berpikir Pak Jokowi terhadap dunia MICE yang diyakininya punya kontribusi banyak bagi perbaikan perekonomian.

Ketika PSSI dilanda kemelut internal beberapa tahun silam, contohnya. Pak Jokowi sebagai walikota malah membuat ulah yang nyleneh tapi efektif. Selain siap sebagai tuan rumah, Pak Jokowi mengajukan skenario membuat kongres jauh dari suasana panas. Selain ada proses kirab budaya untuk peserta kongres, pelayanan di ruangan pertemuan pun dilakukan oleh dua Putri Solo dengan pakaian adat. Tugasnya adalah mendistribusikan mikrofon untuk para penanggap.

“Jika peserta kongres yang bertanya itu emosi, maka tugas kedua Putri Solo itu adalah mengingatkan peserta kongres itu agar tidak emosi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pak Jokowi pun membereskan persoalan pelik lainnya. Waktu pelaksanaan Kongres PSSI itu ternyata bertubrukan dengan pertemuan nasional dokter-dokter yang sudah jauh-jauh hari booking ruangan dan kamar hotel. Pak Jokowi pun menemui General Manager hotel untuk mengonfirmasi masalahnya, dan melepon satu-satu para pihak yang menentukan acara. Pak Jokowi meminta maaf, melakukan negosiasi dan menawarkan insentif sehingga diperoleh kesepakatan sama-sama happy.

“Beberapa kali saya ikut rapat dengan Pak Agum Gumelar (tokoh senior PSSI), dan kami dimintai nomor-nomor banyak orang yang lantas ditelepon langsung di depan saya dan GM saya,” ujar Retno Wulandari, GM The Sunan Hotel Solo, yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Manager PR di The Sunan.

Tak hanya itu, saat Solo diguncang bom bunuh diri di sebuah gereja pada 2011, tutur Retno, Walikota Jokowi mengumpulkan seluruh pelaku industri wisata. Semua stakeholders diundang, ditanya satu-persatu, ada berapa banyak pesanan yang terancam ditunda atau dibatalkan. “Pak Jokowi menelpon semua mitra kami, dipersuasi agar tidak membatalkan agenda, dengan jaminan penuh dari beliau,” kisah Retno.

Kata Pak Jokowi kala itu, jika hotel sepi dan aktifitas budaya dan bisnis terhenti, maka dampaknya akan kemana-mana, bisa dalam jangka waktu lama, dan itu berpotensi mengancam perekonomian Kota Solo. Karena itu, ia turun langsung membereskan persoalan.

Asal tahu saja, ketika citra Solo sebagai Kota Teroris mendunia sebagai dampak pemberitaan pelaku tindak pidana terorisme yang terafiliasi dengan sebuah pondok pesantren di sekitar Kota Solo, Pak Jokowi mengambil langkah taktis dan out of the box menurut istilah orang masa kini. Pak Jokowi melakukan negosiasi kepada Cameron R Hume, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, agar selama beberapa hari kunjungannya di Solo tidak dikawal aparat keamanan yang mencolok.

Kebetulan, pada 2009 itu, Cameron Hume ingin berkunjung ke Solo sehingga ‘dimanfaatkan’ Pak Jokowi untuk mengirim pesan kepada dunia, bahwa Solo adalah kota yang aman. Maka, selama beberapa hari kunjungannya di Solo, tak tampak pengawal pribadi maupun aparat TNI/Polri menyertai. Ke beberapa tempat, Cameron berjalan kaki di tempat terbuka dan ditemani Pak Jokowi. Aparat keamanan berpakaian sipil hanya mengawasi dari kejauhan, dan Pak Jokowi meminta tak ada panser atau kendaraan lapis baja di jalan-jalan raya.

“Saya sudah berhitung banyak kemungkinan dan siapkan antisipasinya, serta menyediakan diri sebagai penjamin keselamatan Pak Cameron. Alhamdulillah semua lancar dan baik-baik saja,” tuturnya pada saya, suatu ketika.

***

Saya pun membatin, penyikapan Pak Jokowi terhadap annual meeting IMF-World Bank kali ini tak lebih dari memanfaatkan situasi atau peristiwa. Beliau pasti sudah berhitung untung rugi penyelenggaraan ini. Pengajuan anggaran Rp 855 milyar sudah dikalkulasi, pasti tak sebanding dengan potensi yang bakal kita dapat. Beliau pasti makin happy ketika tahu, realisasi anggaran hanya Rp 567 miliar akibat bisa berhemat di sana-sini.

Dari perkiraan kehadiran 15 ribu peserta, secara hitung kasar sudah didapat pemasukan lebih dari Rp 1 trilyun karena peserta membayar sewa hotel, ruang-ruang pertemuan dan sarana transportasi selama di Bali. Sementara, realisasi tamu membludak mencapai 34 ribu orang (baik nasional maupun internasional) sebab banyak yang membawa anggota keluarga untuk sekalian berlibur dan menikmati beberapa lokasi wisata di Indonesia.
Berapa banyak duit yang berputar dan berapa banyak masyarakat yang terkena dampak positifnya?

Yang pasti, sudah ada bonus bakal ditandatanganinya kontrak bisnis beberapa jenis proyek senilai Rp 200 trilyun pada 11 Oktober. Sementara, sebuah buku berisi daftar proyek sudah disiapkan untuk ditawarkan kepada ribuan pebisnis dan calon investor yang menyertai kedatangan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 189 negara di dunia.

Jangan tanya Amien Rais atau Prabowo. Dia gak akan pernah gentle mengakui keberhasilan orang yang telanjur diposisikan sebagai lawan, bukan rival politiknya.

Ingat saja ujarannya yang terlalu sering teriak antiasing itu akan menampar wajahnya sendiri, sebab kemitraan internasional adalah keniscayaan. Yang harus dijaga dan diupayakan hanyalah prinsip kesetaraannya.

Kalau Pak Jokowi sih sudah jelas nasionalismenya… Ia tahu harus berpihak kepada siapa, dan bagaimana caranya. Dihujat atau dimaki-maki pun tak soal, karena ia lebih memilih nutup telinga ketika sedang fokus bekerja.?

USA Butuh Blogger Indonesia

“Kedubes AS bangga mendukung dan mensponsori Pesta Blogger untuk kedua kalinya. Kebebasan berpendapat adalah bagian yang tak terpisahkan dalam sistem demokrasi yang berkesinambungan,” ujar Cameron R. Hume, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia seperti dilansir detikcom.

Blogger harus bangga? Silakan, suka-suka Anda saja.

Ada sedikit catatan dari saya, semoga pantas menjadi wacana bagi kita, bloggerwan-bloggerwati se-Nusantara. Tak gampang bagi seorang duta besar negara besar seperti Amerika, untuk proaktif memberi pernyataan terbuka akan sebuah peristiwa di negara lain. Ada tata krama diplomatik yang mengikat.

Untuk memperoleh konfirmasi atas sebuah peristiwa menyangkut yang warga negara Amerika di Indonesia saja, misalnya, belum tentu pernyataan muncul dari duta besar. Mungkin, pernyataan cukup dikeluarkan oleh seorang atase pers, atau juru bicara kedutaan yang ditunjuk sesuai kompetensi untuk menyikapi sebuah persoalan.

Saya justru menangkap isyarat lain, yakni pengakuan akan efektifitas jurnalisme warga –yang notabene diperankan oleh blogger, menyaingi keberadaan media tradisional yang dikendalikan oleh dewan redaksi. Jurnalisme warga lebih bebas dan spontan karena tak melalui proses seleksi informasi yang rumit, sementara kantor berita dan industri pers lebih rumit mekanismenya, selain ada kecenderungan ‘dikendalikan penguasa’, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kita tahu, jurnalisme warga kian menjamur di Indonesia, baik melalui situs resmi seperti Publikana, Wikimu, Politikana atau JurnalismeWarga, maupun blog-blog yang dikelola secara idnependen oleh para blogger, sesuai minat dan latar belakang masing-masing. Jurnalis yang kecewa atau kurang puas dengan sistem penyuntingan redaktur, misalnya, banyak menumpahkannya di blog pribadi, bahkan tak jarang lebih kaya warna, dan terbebas dari kepentingan (elit redaksi maupun pemodal).

Kalau dalam berita di detikcom itu ada pernyataan tambahan “Indonesia dan AS memiliki kesamaan dalam hal kebebasan” saya sarankan Anda memaknainya sebagai basa-basi politik karena tuntutan tata krama diplomatik.

Amerika pasti tahu, masih adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik pada KUHP seperti ditunjukkan dalam pasal 310 dan 311 serta pasal 27 ayat (3) pada UU ITE, menunjukkan masih adanya inkonsistensi bangsa ini akan prinsip kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat seperti termaktub pada pasal 28 UUD 1945.

Pasal-pasal itu sudah jelas inkonsisten, antidemokrasi, dan tak sejalan dengan prinsip Deklarasi HAM PBB. Amerika, sebagai negara yang kerap jumawa mengklaim sebagai pionir dalam hal pembelaan hak-hak asasi manusia, kebebasan informasi serta kebebasan berpendapat, lantas menemukan (tepatnya memilih) kekuatan komunitas pengguna internet sebagai ‘mitra’ mereka dalam menyuarakan banyak hal.

Momentum Pesta Blogger, yang suka-tidak suka harus diakui sebagai ajang berkumpulnya para blogger berskala paling besar di Indonesia, lantas ditangkap oleh Amerika. Soal kenapa Amerika tak terlibat sejak event serupa yang pertama, bisa jadi karena Amerika masih meragukan, atau bahkan underestimate terhadap tingkat keberhasilan pengorganisasian oleh panitia. Oleh sebab itu, mereka memilih wait and see.

Pertumbuhan pengguna Facebook di Indonesia yang mencengangkan (kini sudah 10 juta lebih), bermunculannya blog-blog yang menyuarakan banyak hal, termasuk yang berbau ‘advokasi kepentingan publik’ seperti ditunjukkan pada umumnya situs citizen jouralism, lambat laun akan berdampak pada menyusutnya kontrol negara (pemerintah) terhadap berbagai hal.

Dengan dalih demi kebebasan pula, publik terus didorong untuk menuntut hak-hak individunya, sehingga ketika kontrol masyarakat jauh lebih lebih kuat dibanding kontrol negara, maka di situlah akan muncul sosok ‘hantu modern’ yang tak lain dan tidak bukan adalah p.a.s.a.r.!

Negara diibaratkan sebuah pasar tradisional yang superbesar, dimana rakyat bisa tawar-menawar mengenai sebuah produk kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penguasa. Khusus dalam hal ini, harus diakui masih banyak manfaat yang bisa diproleh publik. Negara (pemerintah) tak akan mudah membuat kebijakan dengan semena-mena, yang hanya akan menguntungkan elit dan kroni-kroninya.

Bagai pisau bermata dua, situasi demikian juga akan memunculkan pasar dalam arti yang sesungguhnya. Beragam produk dibuat dan dipasarkan secara massal, teknik dan strategi pencitraan dibuat sedemikian rupa, sehingga setiap manusia –sejak kanak-kanak hingga tua renta, merasa sangat membutuhkan produk yang ditawarkan. (Simak baik-baik, apa yang dilakukan Kedubes Amerika terhadap blogger, salah satunya adalah sebagai bentuk upaya menampilkan citra yang baik dengan pendekatan public relations yang canggih).

Itulah mengapa, Kedutaan Besar Amerika Serikat tampak ‘concerned’ dalam dunia blogging, tak terkecuali ditunjukkan lewat Pesta Blogger tahun lalu dan kali ini.

Mungkin pernyataan saya di sini terlalu mengada-ada. Tak apa, monggo saja Anda mau menjatuhkan penilaian seperti apa. Saya hanya berharap, penyelenggaraan Pesta Blogger mendatang lebih ‘berhitung’ pada sisi kemanfaatan. Saya berani taruhan, Amerika akan rela mengeluarkan dana besar demi kepentingan dan agenda besar mereka.

Dengan tahu misi dan tingkat kepentingan mereka, kita bisa melakukan tawar-menawar yang sepadan. Misalnya, mengarahkan dana dari Amerika –termasuk perusahaan-perusahaan asal Amerika seperti Microsoft, Apple, Freeport, Yahoo! dan sebagainya, untuk mensejahterakan sebanyak mungkin bangsa Indonesia. Kita harus sadar, banyak keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan-perusahaan Amerika dari Indonesia.

Utang negara Indonesia pun sudah banyak menumpuk di lembaga-lembaga yang disetir Amerika, seperti World Bank, IMF, ADB dan masih banyak lagi, padahal semula mereka menjanjikan akan mensejahterakan kita.

Ketika utang luar negeri disalahgunakan (sehingga default) oleh oknum-oknum birokrasi dan penguasa, Amerika sebagai ‘polisi dunia’ tutup mata, bahkan terus menggelontorkan utangan baru. Ketika kita terjerat, mereka memaksakan banyak kebijakan dengan iming-iming debt swap yang pada hakikatnya bukan penghapusan beban utang.

Itu, belum termasuk kalau kita berhitung berapa ribu nyawa hilang, berapa juta rakyat menderita, akibat represi penguasa masa lalu demi proyek-proyek besar yang dibiayai kroni-kroni Amerika. Mengapa Amerika tutup mata? Mengapa kita diam saja?

Kini, saatnya kita memaksa Amerika, agar setidaknya meniru program Politik Etis semasa kolonialis Belanda berkuasa dulu. Karena kaubiarkan jutaan rakyat menderita, maka kami tak sudi membayar utang-utang yang kaukucurkan sejak menang pada 1965.

Sekali-sekali, tak ada salahnya kita mengingat pernyataan Soekarno, supaya kita punya semangat untuk bangkit, menjadi lebih bermartabat: Go to hell America, with your aid! Mumpung ada momentum Sumpah Pemuda, mari kita kritisi kembali, makna One Spirit One Nation.

Singapura: Potret Pemerintahan Paranoid

Gedung Suntec, tempat berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank, 2006

Gedung Suntec, tempat berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank, 2006

Bahwa kemerdekaan pers tak ada di Singapura, saya sudah pernah mendengarnya. Bahkan cukup lama. Tapi soal kebebasan mengekspresikan pendapat bagi warga sipil juga dibatasi, saya baru mengetahuinya pada awal bulan September ini. Jauh sebelum September, ratusan organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO) yang memiliki perhatian khusus terhadap sepak terjang lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya, telah mengajukan ijin untuk menggelar pertemuan publik bertajuk International People’s Forum.

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang menunggu proses registrasi, Jumat (15/9). 500-an orang dari 163 NGO dari 40 negara hadir dalam acara yang dimaksudkan untuk menentang pertemuan IMF/World Bank yang berlangsung di Singapura. Para aktivis menyerukan boikot terhadap pertemuan Singapura menyusul pelarangan masuknya 28 aktivis dari berbagai Negara untuk mengikuti acara tersebut oleh pemerintah Singapura.

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang menunggu proses registrasi, Jumat (15/9). 500-an orang dari 163 NGO dari 40 negara hadir dalam acara yang dimaksudkan untuk menentang pertemuan IMF/World Bank yang berlangsung di Singapura. Para aktivis menyerukan boikot terhadap pertemuan Singapura menyusul pelarangan masuknya 28 aktivis dari berbagai Negara untuk mengikuti acara tersebut oleh pemerintah Singapura.

Alih-alih memberi ijin bagi forum ‘tandingan’ terhadap Annual Meeting IMF/World Bank itu, Pemerintah Singapura justru menanggapinya dengan kelewat batas. Banyak cara dilakukan untuk membatalkan International People’s Forum(IPF), termasuk dengan mengintervensi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar tidak memberikan ijin penyelenggaraan IPF di Batam, setelah gagal digelar di Singapura.

Gayung bersambut. Polda Kepulauan Riau ‘menurut’ saja pada kemauan Singapura. Dengan dalih pertemuan organisasi masyarakat sipil (juga dikenal dengan sebutan organisasi nonpemerintah/Ornop) itu akan mengganggu iklim investasi di Batam, Kapolda Brigjen Sutarman pun menggertak dengan ancaman bernada kurang percaya diri. Kata Kapolda, pihaknya akan membubarkan paksa, dan jika tak mampu, Polri akan bersama-sama LSM setempat (yang menolak pertemuan Anti-IMF/World Bank) untuk menghadapi peserta IPF.

Pemerintah Singapura, terus saja menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pertemuan CSO/Ornop di Batam. Berbagai isu dikembangkan, seolah-olah pertemuan International People’s Forum di Batam hanyalah kedok untuk mengacaukan Annual Meeting IMF/World Bank yang berlangsung di Suntec City, Singapura. Saya, yang kebetulan terlibat dalam pertemuan itu, termasuk yang direpotkan dengan sejumlah pertanyaan monoton dari berbagai media -terutama media massa dan kantor berita luar negeri: Benarkah peserta IPF akan berbondong-bondong ke Singapura untuk berunjuk rasa?

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang diperiksa petugas keamanan dari Badan Otorita Batam, Jumat (15/9).

Beberapa peserta International Peoples Forum dari berbagai negara sedang diperiksa petugas keamanan dari Badan Otorita Batam, Jumat (15/9).

Memang, tak ada yang salah dari pertanyaan para jurnalis itu. Mereka harus melakukan crosscheck, meski sumbernya hanyalah rumor belaka, yang sepertinya sengaja ditiupkan dari negeri seberang. Apalagi, para jurnalis yang meliput di arena IPF menyaksikan pemandangan tak lazim dan cenderung berlebihan pada dua hari pertama pelaksanaan IPF: sebuah mesin detektor dipasang (entah atas perintah siapa) di pintu masuk utama tempat berlangsungnya acara, Asrama Haji Batam. Puluhan intelijen (dari kepolisian lokal hingga Mabes Polri, kejaksaan dan TNI berbaur dengan sejumlah intelijen Singapura yang menyamar menjadi jurnalis) berkeliaran dari pagi hingga subuh lagi.

Rupanya, Pemerintah Singapura terjebak oleh sikap paranoid yang diciptakannya sendiri. Puncaknya, adalah ketika otoritas keamanan negara itu mengeluarkan keputusan pencegahan masuknya puluhan aktivis organisasi masyarakat sipil ke negara itu. Beberapa, bahkan dideportasi begitu mendarat di Bandar Udara Changi seperti yang dialami dua aktivis Philipina dan seorang asal Amerika Serikat. Sebagian lainnya, diinterogasi aparat setempat bahkan hingga 38 jam. Padahal, sebagian dari puluhan aktivis itu hanya ‘numpang mendarat’ untuk meneruskan perjalanan ke Batam naik ferry, sementara sebagian lainnya memang menjadi peserta resmi civil society organization/CSO meeting yang diorganisir IMF/World Bank.

Seperti belum cukup anggone unjuk kebolehan mengatasi setiap potensi ancaman keamanan, sebuah kapal patroli militer lengkap dengan senjata pun disiagakan di perairan yang memisahkan Pulau Sentosa dengan Pulau Batam. Seorang teman yang hendak ‘berlibur’ setelah mendokumentasi pertunjukan artis Jakarta di Batam Center, pun harus menjalani penggeledahan oleh polisi Singapura di atas ferry Wave Master begitu memasuki perairan Singapura. Dugaan saya, teman asal Jakarta itu diperiksa lantaran memelihara jenggot yang bisa diasosasikan sebagai ‘teroris’. Anehnya lagi, seorang kameraman Reuters yang hendak meliput Annual Meeting IMF/World Bank juga harus menjalani screening hampir satu jam begitu mendarat di Harbour Front, pelabuhan utama Singapura.

Suasana depan pusat perbelanjaan Lucky Plaza di Orchard Road

Suasana depan pusat perbelanjaan Lucky Plaza di Orchard Road

Pemandangan kontras terus saya jumpai hingga di sejumlah ruas jalan utama perkotaan Negeri Singa itu. Walaupun umbul-umbul berisi sambutan atas pelaksanaan Annual Meeting IMF/World Bank terpampang di sepanjang jalan hingga di kawasan perbelanjaan, namun banyak fasilitas umum harus ditutup untuk umum, terutama pada acara puncak Annual Meeting IMF/World Bank pada 19-20 September. Banyak ruas jalan, baik untuk pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, pun ditutup, semata-mata demi ‘kenyamanan’ pertemuan para rentenir dan pengutang itu.

Yang pasti, para petinggi IMF dan World Bank benar-benar dibuat malu oleh tindakan Pemerintah Singapura itu. Kedua lembaga itu bahkan sampai memprotes pemerintahan Singapura atas pencekalan sejumlah aktivis untuk memasuki Singapura. Sebab, partisipasi dan kehadiran CSO dalam pertemuan itu, sedikit banyak akan bermanfaat bagi kedua lembaga itu. Selain bisa dijadikan modal untuk membusungkan dada (sebab dengan begitu IMF/World Bank terkesan terbuka dan tidak antikritik), lebih dari itu, IMF/World Bank juga bisa memperoleh masukan kritis atas kegagalan-kegagalan program pemberian utang mereka di negara-negara miskin, termasuk Indonesia.