Ada Beda Berekspresi dan Menuduh

Sejak Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digodok di DPR, saya sudah mengingatkan bahayanya atas keberadaan Pasal 27 ayat 3. Bagi saya, itu hanya pasal susupan dari sebuah rezim yang ketakutan, sehingga perlu menambah bobot ancaman atas Pasal 310 dan 311 KUHP yang masih langgeng hingga kini. Namun, di luar itu, kalau bertanya pada hati nurani masing-masing, saya yakin mencemarkan nama baik orang (lain) itu tidak baik dan tidak dibenarkan, baik dalam norma sosial maupun agama (apapun).

Jujur, saya bukan hanya tidak setuju penerapan Pasal 27 ayat 3 itu untuk kasus Benny Handoko, namun untuk juga kasus-kasus serupa lainnya. Hanya saja, kalau menyimak pokok perkara Benny Handoko lewat akun Twitter-nya @benhan yang dipersoalkan oleh Misbakhun, saya memilih untuk berusaha jernih memilah. Jika menyimak susunan kalimat yang dibuat dan diunggah oleh Benhan, saya lebih cenderung mengatakan Benhan salah!

Maaf, Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Menurut saya, apa yang disampaikan Benhan adalah tuduhan, yang tentu saja sah jika oleh yang ‘dituduh’ pun lantas disikapi secara serius. Pendapat ini sekaligus saya tujukan untuk Damar Juniarto alias Amang, orang yang saya kenal baik, yang kini aktif bergelut di Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Saya ingin menanggapi tulisan yang diunggah di blog pribadinya.

Saya setuju, Pasal 27 ayat 3 dicoret dari UU ITE. Ia memang mengancam kebebasan warga negara menyampaikan pendapatnya, sehingga pada gilirannya bisa mematikan kontrol publik terhadap proses penyelenggaraan negara/pemerintahan. Sungguh menyedihkan, agenda revisi yang katanya sudah disiapkan pemerintah via Kementerian Kominfo, tidak ada dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI pada 2014. Artinya, sebagai hukum positif, pasal itu memang berlaku mengikat.

Adalah tanggung jawab seluruh warga negara untuk memperjuangkan pencoretan pasal tersebut. Banyak cara bisa ditempuh. Tak hanya lewat seruan dan unjuk rasa, namun lewat kampanye dan pendidikan publik yang massif dan konsisten hingga melakukan advokasi di level pelaku perubahan, di antaranya lewat pemberian masukan dan lobi di pemerintahan dan DPR.

Terbuka saya sampaikan di sini, terlalu berlebihan pernyataan Benhan bahwa vonis terhadap dirinya adalah sinyal kematian demokrasi di negeri ini. Pernyataan Benhan di Twitter tak berkorelasi langsung dengan demokrasi. Lain halnya jika Misbakhun yang ‘dituduhnya’ berstatus sebagai penyelenggara negara, yang tidak mudah berkelit dari kritik publik sebagai manifestasi kontrol kebijakan.

Saya juga kurang bersemangat berpihak kepada teman-teman, termasuk yang di Safenet, menggeser persoalan Benhan vs Misbakhun ke ranah ‘kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat’ yang dijamin konstitusi dan deklarasi universal hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa. Kasus Benhan, bagi saya, justru patut dijadikan materi kampanye, supaya seseorang meski kebebasannya dijamin konstitusi, namun harus bijak dan mampu membedakan, mana pendapat sebagai kritik/kontrol dan mana yang merupakan tuduhan.

Soal ‘nama baik’, kita semua tahu, itu debatable. Seorang penjahat, koruptor, dan pelaku kriminal lainnya bisa saja mengaku masih punya nama baik meski yang dilakukannya tak terpuji, meski tak seorang pun mengakuinya. Di persidangan, kelihaian menyusun kalimat bisa mengalahkan kebenaran substansial. Hukum bisa berbelok karena kepiawaian merangkai kata, baik oleh pengacara, jaksa maupun hakim.

Kepada teman-teman Safenet, saya berulang kali menyampaikan ketidaksetujuan atas penentuan perkara Benhan-Misbakhun sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Sebaliknya, saya justru mengajak teman-teman cermat memperhatikan kasus di Makassar, dimana status BlackBerry Messenger seorang aktivis berbuntut gugatan pidana dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Memang, substansi kalimat dalam status BlackBerry Messenger, mirip dengan kalimat Benhan, yakni bernuansa tuduhan. Namun, menyoal medium dan sifat mediumnya, yakni BBM, justru akan memberi pencerahan kepada publik karena peristiwa itu akan memunculkan jurisprudensi atau acuan hukum baru.

BlackBerry Messenger (BBM) punya sifat tertutup, seperti halnya surat elektronik (email) yang pernah memakan korban bernama Prita Mulyasari. BlackBerry Messenger hanya bisa dibaca oleh mereka yang sudah saling menyimpan nomor identitas (berupa personal identity number/PIN), dan untuk terhubung satu dengan lainnya memerlukan proses persetujuan atau approval. Ada proses permintaan terhubung dan mitra komunikasi punya opsi accept (menerima/menyetujui) dan decline (menolak).

Hal ini penting, namun banyak diabaikan kebanyakan teman pelaku/pengguna dan aktivis Internet. Semoga, kelak tidak terjadi lagi, sebuah praktik pembelaan yang kurang pas dan tepat. Suka tak suka, pasal 27 ayat 3 telanjur ada dan masih berlaku. Masih ada kesempatan untuk menekan pemerintah dan DPR, di antaranya menuntut partai politik menyatakan sikapnya terhadap pasal tersebut.

Jika partai politik menganggap penting sebuah pasal antidemokrasi, ya kita masih punya hak untuk tidak memilih caleg-caleg antidemokrasi dalam pemilihan umum kelak. Masyarakat pun bisa diajak serta. Jika terdapat sangat banyak orang tidak memilih mereka, saya yakin, partai politik dan pemerintah akan menyerah. Simpel? Tidak juga, sih…..

Update: 10/2/2014 pukul 17.33 WIB

Meski berharap muncul tanggapan di lembar postingan ini, rupanya banyak orang lebih suka berkomentar di Twitter, termasuk dari Benny Handoko.

 

 

Padahal, jika ada tanggapan di sini, maka akan menambah kaya referensi pembaca, termasuk saya sebagai penulis. Yang jelas, dari respon beberapa akun Twitter, termasuk @benhan, @ngabdul dan lain-lain menjelaskan bahwa penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak tepat.

OK, saya sepakat pemilihan pasal itu tidak tepat. Maksudnya, saya memahami posisi Benny Handoko sebagai pihak tergugat. Namun, dari sisi pelapor/penggugat, sah juga memilih pasal sangkaan/tuduhan demi ‘kemenangan’ dalam beperkara.

Menanggapi respon Benhan bahwa ada ‘konteks di setiap tindakan’ dan ada ‘kisah awal’ di timeline-nya ketika itu, saya tetap pada pendapat: twit bersambung akan bisa dilihat dari sistem penomoran atau pemberian tanda tertentu, bahwa twit dimaksud tidak ‘berdiri sendiri’. Di situlah, menurut saya, letak ‘kelemahan’ Benhan. Tak ada alibi yang kuat untuk menyatakan twit yang jadi pokok sengketa ‘harus dipahami’ dengan cara melihat beberapa twit sebelumnya.

Dalam kasus tersebut, bagi saya, paling mudah dengan menganalogikan dengan tindakan sebagai berikut: Saya mengatakan, “Sam Ardi jahat, memerkosa perempuan berusia 70 tahun di kosnya di Semarang” di tengah Pasar Johar. Atas tindakan saya itu, lalu Sam Ardi melaporkan saya ke kepolisian dengan tuduhan bla-bla-bla. Sam Ardi pasti juga akan memilih pasal yang menguntungkan dirinya demi memenjarakan saya. Begitu pun dalam kasus Benhan vs Misbakhun itu. Perkara Misbakhun memilih pasal di UU ITE, itu hak dia juga. Dan, hak Benhan (juga siapapun) untuk menolak penggunaan pasal itu. Tapi, pengadilan tetap pengadilan. Suka tak suka, pasal dimaksud masih eksis, ada, dan berlaku mengikat. Wajar orang beperkara akan memanfaatkan setiap celah.

Soal ada ‘orang baik dan tidak baik’ untuk membedakan pilihan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE untuk ‘persoalan’ yang menimpa seseorang, saya kira itu lain soal, seperti dimaksud Mas Abdul Rahman. SMI (jika itu yang dimaksud adalah Sri Mulyani Indrawati) tentu beda dengan Misbakhun.

Tapi, menarik juga ‘diskusi’ di Twitter soal sikap saya terkait kasus Benhan. Gak papa. Malah menambah kaya referensi bagi saya, sehingga perlu saya tuliskan di sini sebagai tambahan (update) tulisan. Hanya, ada satu yang menarik dicermati dari twit Mas Dul yang dibuat secara no mention. Katanya, “mengaku pembela kebebasan berbicara tapi menerapkannya selektif. ketika yang kena masalah ideologinya berseberangan, tak dibela..”. Sepertinya, itu bukan disenggolkan ke saya, wong Mas Dul tahu, saya bukan berada di barisan ‘pembela kebebasan berbicara’ apalagi ‘ideologinya berseberangan’. Hehehehe…

Saya, ya begini ini. Crigis, ngawur. Mungkin juga layak digugat dan diadukan karena suka bicara asal-asalan. Hehehe….

 

Kriminalisasi Status BBM

Sejak beberapa bulan silam, seorang aktivis organisasi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan, dikriminalkan. Ditahan polisi karena diadukan melakukan tindakan pencemaran nama baik, lantaran menuliskan status di BlackBerry Messenger. Salah satu pasal yang menjeratnya, lagi-lagi UU ITE.

Namun, peristiwa itu tenggelam dalam hiruk-pikuk pembelaan atau dukungan terhadap Benny Handoko. Karena kicauan di akun twitternya, @benhan, diadukan oleh Misbakhun ke pihak berwajib, sehingga ia sempat ditahan di lembaga pemasyarakatan.

Beda dengan Arsyad, aktivis di Makassar yang kurang supporter, Benny ‘cepat keluar’ dari penjara. Konon, seorang pejabat tinggi ikut membebaskan Benhan dari kurungan, meski kasusnya tak serta merta berhenti.

Gak adil? Itulah potret hukum kita.

Bagi saya, status BBM Arsyad mirip dengan email keluhan Prita Mulyasari terhadap layanan sebuah rumah sakit. Surat elektronik Prita dan status BBM Arsyad sama-sama masuk kategori privat. Beda dengan Twitter yang meman terbuka, bisa dilacak lewat mesin pencari.

Mungkin, status BBM tadi ‘tidak seksi’ jadi bahan advokasi, juga edukasi. Baik oleh praktisi media sosial, aktivisnya, maupun akademisi. Padahal, menurut hemat saya, kasus Prita dan Arsyad sama-sama memiliki dampak cukup ngeri. Gagal atau berhasilnya advokasu, akan jadi yurisprudensi. Jadi acuan selamanya.

Saya hanya bisa menuliskan kecemasan atas ancaman hukuman itu di sini, dan di Twitter atau Facebook sesekali. Meski ada janji pasal pencemaran nama baik di Pasal 27 ayat 3 UU ITE akan direvisi, tapi hingga saat ini, aturan aneh itu masih berlaku. Pasal itu ‘menggenapi’ pasal 310-311 KUHP, yang menguntungkan orang-orang yang secara subyektif menyebut diri orang baik, sehingga suka rewel atas kritik yang lantas disebutnya sebagai pencemaran ‘nama baik’.

Mari kita simak, benarkah para pengadu dengan senjata ketiga pasal itu benar-benar orang baik secara nornatif? Seingat saya, banyak di antara mereka, kecenderungannya adalah penyandang cacat sosial atau cacat moral.

Demikian. Silakan ditimbang, bukan bimbang untuk berjuang.

Posted from WordPress for Whindos Poer

Sila Baca Mas Janaka

Mas Janaka ndangu aku: sila baca iku sila sing kaping pira? Hendri nyaut, nanging ora wani wangsulan. Mbokmenawa ora nyandhak bathuké. Déné @lelakibudiman, wong pinunjul sing prigel gawé nam-naman tembung, mangsuli mangkéné: sing nèng klasa! Bener, tur pener! Mas Lelaki Budiman iki pancèn titis, wong pancèn uripé othak-athik nggathukaké tembung supaya momot pangertèn anyar.

se-krin-sut kanggo barang bukti

Saliyané wong telu kang kasebut ing ngarep, dakkira isih ana pawongan sing ngguyu kemekelen, kayata juragan gombal, yaiku Mbah Mukiyo, Linggar lan liya-liyané. Paling sedhéla manèh padha pating cruwit, utawa malah mung kanggo rasan-rasan sinambi ngombe tanpa alkohol alias no mansion (house). Éh, kliru dhing…. nomènsyen, karepku.

Saka kadohan, aku mung mikir, apa Mas Janaka utawa Si Jun iki durung tau mangan sekolahan, ora mèlu penataran P4, kok kuwanèn nambahi sila. Lha wong Pancasila iku ora bisa di-amandhemèn utawa diowahi, lha kok isih arep aèng-aèng kaya Mayor Haristanto waé, nganakaké samubarang kang ora lumrah.

Coba Soeharto isih sugeng, bisa-bisa Janaka wis mlebu bui karana didakwa ngraman utawa tumindak subvèrsif. Laskar jenggot sing seneng grudugan pamèr jubah waé ora wani lan ora naté bisa ngganti sila kaping siji dadi kaya sing naté kasebut ing Piagam Jakarta jaré. Apa manèh mung Janaka alias Iwan Jéwé.

Apa dumèh Janaka, sing uripé ing donya wayang, saéngga wani ngécé negara kang pranyata ana kaya Indhonésia iki?

Begja tenan Mas Janaka, saiki wis ora ana presidhèn sing pamèr kuwasa kaya Soeharto. Yèn presidhèn saiki mesthi bingung nggolèki Janaka, wong seneng wayang waé ora, ngertiné mung gitar, dram lan kibod karo éthok-éthok nyanyi, apa manèh ngéling-éling bocah subvèrsif kaya Janaka.

Aku ngerti, jan-jané Mas Janaka iku arep ngécé Presidhèn Oldposting, nanging ora wani. Banjur golèk-golèk, lha kok nemuné #silabaca neng Twitter. Ééé, kok ndilalah ya kenal pisan marang sing gawé #silabaca, njur diwanèk-wanèkaké ngécé. Étungané sepélé, yèn aku nesu, banjur wadul marang Mbah Mukiyo, sing awaké gedhé dawa, ndlondèng, sangar tur selaaa….. lha yèn ngadhepi sing iki, genah waé aku wedi. Wong Ujé waé jembilit, kok. Ya, taaa???

Saumpamané aku ora anti pasal karèt 27 ayat 3 UU ITE, mesthi Mas Janaka wis dakgugat nèng pengadilan. Mosok ngécé wong nèng tèmlèn, ngisin-isin aku kang gawé #silabaca. Dikira aku ora tau nganyari blog kaya bloher-bloher liyané kaé apa???

Pokokmèn titènana dhéwé. Suk yèn nganti dolan nèng RBI arep dak racun, bèn manuké anyang-anyangen, bèn ora jenak dolanan internèt. Mesthi nyenengké yèn Mas Janaka digawé anyang-anyangen. Mesthi lucuné. Cah bagus-bagus kendel nèng karaoké kok sabané WC amarga anyang-anyangen…..

Titènana, lin….! #ngincim

Tentang Kebebasan Berekspresi

Kebebasan mengekspresikan gagasan atau pendapat bukan persoalan sederhana. Di ranah publik, dalam pengertian menyangkut kepentingan berbangsa, masih ada banyak kendala. Jaminan konstitusi seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan sebagainya, masih bisa dikebiri pada dengan peraturan-peraturan di bawahnya.

Ini tentu saja politis. Undang-undang merupakan produk politik karena menyangkut banyak aspek kehidupan masyarakat dalam bingkai bernegara. Celakanya, pada negeri yang politisinya banyak yang berperilaku aneh, korup dan tak berpihak kepada publik, suka membuat produk-produk kebijakan yang hanya menguntungkan diri, kelompok dan organisasi politiknya.

Agar aman menjalankan keburukannya dan tak digugat publik, kelak di kemudian hari, maka mereka membuat aturan-aturan yang bisa digunakan untuk menjerat, memenjarakan dan menuntut denda kepada siapa saja yang mengganggu kepentingannya. Pasal 27 ayat 3 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya, sangat terasa janggal dan tendensius.

Semangat UU ITE adalah untuk menjamin dan melindungi keamanan orang bertransaksi (terutama ekonomi) di Internet, namun padanya disusupkan pasal yang berbau politik dan kriminal. Soal pencemaran nama baik, sudah ada pasalnya, yakni 310 dan 311 KUHP. Dan keberadaan kedua pasal warisan kolonialis ini pun sudah usang digunakan di negara-negara modern, sehingga kerap disebut sebagai  pasal karet, yang bisa ditafsir sesuka hati.

 Padahal, mereka yang menggunakan pasal pencemaran nama baik itu, umumnya sedang diragukan nama baiknya, lantaran sering menabrak kelaziman alias melakukan tindakan tak terpuji atau tidak baik, seperti korupsi, mengintimidasi, menganiaya, hingga tak jarang membunuh rakyat kebanyakan yang tak berdaya.

Padahal, di luar hal-hal demikian, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang kebebasan berekspresinya masih dibatasi oleh institusi yang lebih kecil. Teman-teman alumni  sebuah pondok pesantren di Banyumas, yang dimotori Pradna misalnya, masih berhadapan dengan pengasuh/pengelola pondok dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk para santri.

Padahal, apa yang hendak mereka rintis dan kembangkan adalah, justru dengan kehadiran Internet di pondok pesantren, maka santri akan lebih berdaya. Mudah mendapatkan informasi dan referensi yang menopang kemajuan pendidikan dan pengembangan pengetahuan mereka. Ini pun masih jadi persoalan. Belum lagi ada sejumlah pondok pesantren yang melarang penggunaan jejaring sosial Facebook oleh para santri.

Bedanya, dalam kasus terakhir, lantaran pengelola pondok belum sepenuhnya mengerti manfaat Internet, sementara referensi yang dimilikinya masih sebatas sisi-sisi buruknya semata. Beruntung, pelan-pelan, teman-teman alumni sebuah pondok pesantren di Banyumas itu mulai berhasil meyakinkan, sehingga Internet masih bisa masuk kawasan pondok, meski dengan pengawasan.

Saya kira, pemerintah lebih baik melakukan sosialisasi yang lebih baik dan tepat sasaran kepada semua kalangan masyarakat tentang manfaat penggunaan Internet. Daripada membuat banyak aturan yang sejatinya dilatari oleh rasa takut akan kemungkinan terbongkarnya kekurangan mereka, lantas disebarluaskan melalui media online.

 

Dua Tahun Berkicau

Hari ini genap dua tahun saya berkicau lewat Twitter, sejak saya membuat akun di jejaring sosial itu, pada 23 Agustus 2009. Lumayan juga, sebagai blogger ndesa, saya memiliki jumlah penyimak lebih dari 4.000 orang/lembaga dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan beberapa dari luar negeri. Padahal, kicauan saya nyaris hanya nyinyir semata.

Klout Score, lembaga pemeringkat akun Twitter, yang menilai seseorang/lembaga termasuk pemengaruh level berapa, berpengaruh kepada siapa, dipengaruhi oleh siapa dan seterusnya. Walau berterima kasih, tapi saya tak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting.

Apakah karena kenyinyiran itu pula yang membuat orang ingin menyimak linimasa saya? Tak penting bagi saya. Yang pasti, saya merasa tersanjung karena saya anggap teman-teman penyimak menaruh kepercayaan yang besar kepada saya, sehingga (maaf) ‘loyal’ menyimak pernyataan-pernyataan saya.

Saya minta maaf kepada teman-teman yang ngetwit minta follback namun tidak semua saya penuhi. Terus terang, saya memilih dan memilah orang yang saya anggap perlu saya simak (follow) agar tahu kicauannya. Saya menempatkan Twitter sebagai salah satu media belajar, tentang banyak soal. Melaui Twitter, saya bisa bertanya sesuatu hal yang ingin saya ketahui, mengerti atau pelajari. Karena itu pula, saya mengandaikan penyimak timeline seperti halnya saya bersikap terhadap orang lain.

Saya tak pilih-pilih dalam urusan belajar. Orang yang sejatinya tak saya sukai atau sering terlibat beda pendapat, pun saya follow. Sebaliknya, jikaa ada akun yang tidak saya follow, bukan berarti saya tak suka dengan orang/lembaga. Saya memilah berdasar pesan (content) yang saya anggap punya potensi bernilai, yang bisa disimak dari konsistensi pesan yang dibuat oleh sang pemilik atau administrator sebuah akun.

Banyak di antaranya justru akun-akun yang mungkin orang lain tak suka (mem-follow­-nya) dengan berbagai alasan, sehingga saya (secara subyektif) bisa memilihkan pesan berupa kicauan untuk saya teruskan (retweet). Info-info sosial/kemanusiaan, terutama, pasti saya samber, entah dengan cara menanggapi atau langsung retweet.

Yang pasti, akun @internetsehat termasuk paling saya utamakan. Informasinya berguna untuk siapa saja, baik untuk individu, keluarga, bahkan bangsa dan negara kita, Indonesia. Tak cuma kicauannya di Twitter, website-nya pun padat ilmu dan informasi yang bermanfaat. Karena itulah, saya tutup mata untuk mendukung semua kiprah dan tindakan teman-teman InternetSehat yang dimotori @dewningrum, @donnybu, @arief_ts, @onnowpurbo, @ace_pentura, @rapinie dan banyak lagi.

Aksi berbagi informasi kebutuhan darah (blood for life atau biasa bertagar #BFL) yang dimotori Mbak Silly (@justsilly), atau akun @jalinmerapi yang berisi informasi seputar Gunung Merapi dan masyarakat sekitarnya, akun untuk informasi wisata, budaya, heritage dan sejenisnya, sudah pasti nyaris tak terlewat. Begitu pula info seputar gosip ekonomi, sosial dan politik.

Untuk yang terakhir saya sebut di atas, kebetulan sesuai minat dan ‘bakat’ bergosip saya. Belasan tahun menjalani profesi sebagai jurnalis telah memugkinkan saya memiliki kedekatan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang pekerjaan, sosial dan jabatan, dan menuntun saya pada satu hal: skeptis terhadap informasi, dari siapapun itu.

Sejenis Klout juga, TweetLevel mengidentifikasi sebuah akun hingga pada tingkat memengaruhi orang lain, popularitas, kepercayaan, dan sebagainya. Terserah, Anda boleh percaya atau tidak.

Pengalaman jurnalistik memaksa saya terbiasa mencermati agenda setting, membaca ‘arah angin’, sehingga harus ‘menguji’, membandingkannya dengan informasi-informasi memadai sebagai referensi. Di sinilah ada seni ‘membaca’, tentang teks dan konteks sebuah pesan dibuat. Akun @benny_israel yang ‘dimusuhi’ oleh sebagian orang, misalnya, justru menantang untuk disimak. Dengan siapa saja akun itu sering terlibat perang informasi (twitwar), dalam isu apa, dan sebagainya, menurut saya justru menarik, walaupun tak jarang ujungnya hanya berupa kesimpulan otak-atik gatuk alias mencocok-cocokkan.

Sejauh apa Nazaruddin membual, dengan menyebut nama banyak orang, partai, lembaga, misalnya, juga bisa dicari jawabannya lewat linimasa. Memang tak mudah. Dan, bagi saya, memang di situlah seninya, sebab kita bisa mengasah naluri dan kepekaan dalam membaca teks dan konteks.

Beberapa akun resmi yang dikelola partai, komunitas masyarakat yang sering saya kritik, juga menyimak alias mem-follow saya. Tak soal. Saya justru senang, karena kicauan nyinyir saya terhadap mereka lekas sampai. Soal risiko, pun sudah saya perhitungkan. Undang-undang tentang Pokok-pokok Pers sudah relatif saya mengerti prinsipnya. Pasal-pasal KUHP juga sering ssaya dapat dari liputan perkara kriminal atau peradilan. Soal kebebasan berekspresi yang coba dibendung lewat UU ITE, pun sudah saya coba kuasai, sehingga saya tak perlu takut dampak hukum atas semua pernyataan saya.

Twitter, nyatanya banyak membantu saya, termasuk untuk mempublikasikan update terbaru di blog saya, sehingga mengundang pengunjung untuk membacanya. Intinya, saya berusaha memproduksi konten positif, meski yang saya anggap positif bukan berarti harus membaik-baikkan sesuatu atau menutup kekurangan tertentu. Kritis dan nyinyir, pun diperlukan. Dan itu saya yakini hanya sebagai gaya atau bahasa ungkap semata. Saya berasumsi, semua penyimak linimasa saya punya kemampuan lebih untuk memilih dan memilah kicauan saya, mana yang sampah dan mana yang bukan. Mereka pun otonom, merdeka, seperti saya.

Jika kemarin ada satu-dua penyimak yang bertanya, bahkan meragukan, dengan menganggap beberapa twit saya bernilai komersial alias berbayar, saya jelaskan di linimasa, bahwa saya tidak akan pernah menjerumuskan penyimak timeline (TL) saya dengan twit-twit komersial. Sampai sekarang saya memegang teguh prinsip: bahwa twit berbayar sebaiknya menggunakan kode atau tagar tertentu, misalnya #iklan, #adv dan sejenisnya, sehingga penyimak timeline tahu dan memiliki jaminan kemerdekaan untuk meng-klik URL-URL tertentu yang berkaitan dengan hal-hal tertentu.

Apalagi, kini selain korporasi atau produsen tertentu yang selalu berkepentingan dengan iklan dan image building lewat salah satu praktek public relations, tak sedikit politisi yang berkepentingan dengan media sosial. Sistem yang berlaku juga sama: dengan cara membayar akun lembaga atau individu tertentu yang dianggap ‘berpengaruh’.

Sejujurnya, saya tak peduli dan tak percaya dengan pemeringkatan status sebuah akun, baik di Klout atau TweetLevel. Saya harap, Anda juga tak menghiraukannya, supaya tak tersesat di belantara dunia maya, yang konon bertebaran rupiah dan dollar. Kita dudukkan saja pada kebutuhan kita, dengan dan/atau terhadap Twitter mau apa. Kalau mau nyari duit juga, ya silakan. Sah-sah saja. Yang penting, jangan lupa berbagi informasi kepada sesama. Mencari rejeki juga jihad, meski jika kemaruk bisa menuntun Anda jadi jahat.

Sekian.