Ramai-ramai Menelikung Jokowi

saya, adalah pendukung Jokowi. sampai detik ini!

jadi, kalau saya membelanya, adalah wajar-wajar saja. cap sebagai #buzzerRp adalah konsekwensi logis atas sikap dan aksi pembelaan itu.

sebaiknya Anda menjaga diri. jangan sampai terpengaruh sikap dan pernyataan saya. tetaplah istiqamah dengan keyakinan Anda, agar tak disebut plin-plan.

***

dulu, jaman Gus Dur jadi presiden, pernah membatalkan sebuah keputusan penting menyangkut aset-aset badan usaha milik negara, atau aset yang dikelola BPPN. saya lupa bentuknya peraturan presiden (perpres)  atau keputusan presiden (keppres) atau peraturan pemerintah. agar mudah, sebut saja dengan keputusan. 

usianya hanya dua hari saja keputusan penting itu.

syahdan, keputusan itu ditandatangani Gus Dur setelah dibacakan isinya. sehari kemudian, Presiden diingatkan oleh seorang pejabat penting yang juga ikut menangani nasib aset-aset itu. disebutkan, bahwa keputusan yang dibuat presiden memuat klausul/pasal yang  bakal merugikan keuangan negara, dan tidak adil.

rupanya, yang dibacakan berbeda dengan yang tertulis! ihwal aturan itu, saya baca di media ekonomi, dan mendapat cerita di baliknya, di kemudian hari.

saat itu saya mbatin, itu menteri sama saja (maaf) ‘micek-micekake (priyayi sing ndilalah tuna netra). kebangeten asunya!

untungya, sampai seda, Gus Dur tidak pernah mengungkap itu. gak kebayang kemarahan pendukungnya melihat perlakuan kurang ajar semacam ittu. kini, orang jahat itu tak jelas rimba dan nasibnya. apakah dia mati, atau sakit parah, tak pernah ada kabar keberadaannya. semoga ia menyesali perbuatannya.

***

seorang Jokowi juga manusia biasa. kemauan baiknya belum tentu diterima baik oleh para pembantunya.

keinginannya mempunyai undang-undang sapu jagad untuk kebaikan (yang diangankannya), bisa saja dibajak anak buahnya.

pasal-pasal penting bisa diselundupkan sedemikian rupa, di sana-sini, mumpung labelnya mengarah ke satu pokok soal: buruh atau karyawan alias pekerja!

sesuai namanya, Undang-undang Cipta Kerja terkesan hanya terkait dengan soal-soal ketemagakerjaan, hubungan buruh dengan majikan/perusahaan, dan sejenisnya. saya menduga, banyak orang terkecoh seperti saya.

Omnibus Law dan Komunikasi Publik yang Payah

Proses penyusunan undang-undang tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja sarat kontroversi sedari awal. Kesan kucing-kucingan tak bisa dihindari karena memang nyata tiada keterbukaan, bahkan tak ada sosialisasi yang memungkinkan munculnya tanggapan publik sehingga produk hukum itu kelak berisi pasal-pasal yang mendekati sempurna, melegakan semua kalangan.

Tapi, jangankan sosialisasi kepada publik. Terhadap pihak-pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja pun, rupanya tak semulus yang dilihat orang. Ketika saya mengonfirmasi hal tersebut kepada seorang pejabat yang cukup paham ide Presiden Jokowi membuat peraturan sapu jagad itu, pun dijawab dengan enteng: “Kami saja berulang kali meminta draf RUU Omnibus tak kunjung dikasih. Begitu pula kementerian terkait, banyak yang mengeluh.”

Sebagai seorang pendukung setia Pak Jokowi, tentu saya kaget. Ada juga kemarahan. Tapi ya mau bagaimana lagi, wong saya juga cuma rakyat biasa, yang tak punya hak apa-apa untuk ‘mengadvokasinya’. Marahnya, ya karena saya kebetulan pernah berada di antara sedikit orang yang diceritai langsung oleh Pak Jokowi mengenai rencananya menginisiasi terbitnya peraturan komprehensif itu.