Beda Teori dan Praktik Ekonomi

Membaca tulisan Gus Dur yang dibuat pada 18 November 2004 berjudul Kebijakan Ekonomi: Antara Teori dan Praktik di bawah ini, saya jadi teringat kenapa seorang Abdurrahman Wahid harus dilengserkan. Perkara Bulogate dan Bruneigate hanya bara pemanas saja, karena sejatinya, konsep-konsepnya mengelola negaralah yang akan merugikan kepentingan industrialis dunia, beserta ‘agen-agen mereka’ di Indonesia.

Kenapa praktik kapitalisme harus direvisi penerapannya di Indonesia, bisa disimak dalam salah satu pemikiran Gus Dur tentang perekonomian kita, yang dibukukan dalam Gus Dur Bertutur (2005, hal 144-148) itu. Tulisan itu pula kian menjelaskan keyakinan saya, kenapa SBY disukai Amerika dan sekutunya, apalagi ada Boediono sebagai ‘wakil’ mereka di jantung penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Kita bisa berandai-andai, kenapa Sri Mulyani begitu didorong-dorong oleh banyak ‘kelas menengah ngehe’, yang antisubsidi dan menyerahkan seluruh nasib bangsa serta seluruh keturunannya kepada mekanisme pasar, tanpa pernah peduli akan kemungkinan kegagalan warga udik yang tak berpendidikan kalah bersaing dengan mereka yang mampu membayar mahal proses belajar tanpa mengenal hak dan kesetaraan itu.

Monggo dibaca. Siapa tahu Anda mengalami kejutan seperti saya, lewat tulisan berikut, di mana lantas kita bisa manggut-manggut, mengamini keputusan Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas. Tentu, polemik pembubaran BP Migas tak akan berhenti segera. Pertamina –sebagaimana disebut Gus Dur sebagai sapi perah penguasa, akan terus memunculkan banyak perkara, sebagaimana ‘kodrat’-nya selama ini.

***

Kebijakan Ekonomi: Antara Teori dan Praktik

 Sewaktu menjabat sebagai menteri perekonomian Jerman di tahun-tahun 30-an Hjalmar Schacht membangun jalan-jalan raya (autobabn) yang menghubungkan seluruh daerah Jerman Raya, sepanjang puluhan ribu kilometer. Maksudnya, di samping memudahkan hubungan antar daerah adalah menggunakan anggaran belanja negara untuk menciptakan lapangan kerja. Hal itu juga memudahkan pemasaran pembuatan barang jadi (manufacturing industry) negara itu.

Dalam teori, barang-barang jadi buatan Jerman itu dapat dijual di pasaran dunia, dan ini berarti keharusan merebut pasaran bagi negara tersebut. Tapi, dalam praktik, Adolf Hitler yang menjadi penguasa Jerman, menggunakan ‘kebangkitan ekonomi’ Jerman untuk menjarah negara-negara tetangga, melalui apa yang disebutnya sebagai ‘ruang hidup’ (lebensraum). Hal ini mengakibatkan pecahnya Perang Dunia II yang menelan korban lebih dari 35 juta orang.

Dalam hal ini terlihat jelas ada perbedaan besar antara teori dan praktik dalam kebijakan ekonomi Jerman waktu itu. tentu timbul pertanyaan, sesuaikah antara teori dan praktik dalam kebijakan ekonomi kita di masa depan yang dekat ini? Dalam kenyataan, minyak bumi mentah (crude oil) hasil kilang minyak kita yang diekspor dengan harga murah, harus kita beli kembali dalam bentuk BBM jadi dengan harga pasaran yang sangat tinggi. Akibatnya, negara kita harus memberikan subsidi besar-besaran untuk memperoleh BBM bagi kepentingan rakyat kita. Akibatnya, Pertamina sebagai BUMN akan menjadi bangkrut dalam waktu tidak lama lagi. Menurut teori, ini berarti akan terjadi krisis ekonomi sangat besar, yang mungkin dapat melumpuhkan negara kita yang berpenduduk 205/208 juta jiwa itu.

Apa yang tertera dalam teori itu, apakah akan terjadi dalam praktik? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu dulu keadaan Pertamina itu sendiri. Sebagai sebuah BUMN, Pertamina menjadi ‘sapi perah’ bagi banyak kepentingan di negara kita, yang memerlukan ‘sumbangan langsung’ bagi kepentingan mereka. Akibatnya justru Pertaamina yang dirugikan. Karena itulah, pendapatan yang diperoleh Pertamina tidak dapat membiayai eksplorasi kembali minyak mentah saat ini. Dengan demikian, persediaan kita akan minyak mentaah ternyata semakin berkurang jumlahnya dari waktu ke waktu, dan sebentar lagi akan mengalami ‘kekeringan BBM’ yang luar biasa.

Sebagai negara kaya BBM, sungguh ironis bahwa kita akan memasuki kelompok negara pengimpor minyak (net oil importer) dalam waktu tidak lama lagi. Untuk mengatasi hal itu, seorang pejabat tinggi negara ini tentu akan ‘membuka pintu’ Pertamina dengan jalan menswastakan bidang-bidang kegiatannya ke dalam berbagai perusahaan, seperti eksplorasi, penyulingan, distribusi dan pemasaran BBM melalui sejumlah perusahaan swasta. Sudah tentu dengan komisi lumayan besarnya bagi sang pejabat tinggi tersebut. Pertamina yang dahulunya terpisah-pisah dan kemudian ‘disaatukan’ dalam sebuah badan usaha yang besar, kemudian akan dibagi-bagi kembali ke dalam sejumlah badan usaha swasta berukuran kecil atau sedang. Ini karena ketiadaan dana, sedangkan petronas milik Malaysia yang dahulunya belajat dari Pertamina, baru saja mengumumkan keuntungan sebesar lebih dari 15 miliar dolar AS. Ironis bukan?

Hal ini langsung membawa kita kepada sebuah pertanyaan: Mengapa kita tampaknya tidak mampu mengelola BUMN? Kita melihat selalu terjadi swastanisasi BUMN sesuai dengan ajaran ekonomi kapitalistik, yang berujung pada divestasi (penjualan saham) pada beberapa bidang yang menyangkut ‘hajat hidup orang banyak’. Hal ini sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang Dasar (UUD) seperti pada bidang telekomunikasi yaitu Indosat (karena menyangkut aspek keamanan kita sebagai bangsa dan negara, melalui kode-kode intelijen dalam satelit yang dimilikinya). Jadi dengan menjual aset-aset nasional kita justru hanya melaksanakan UUD yang tidak berarti Undang-Undang Dasar tetapi yang bermakna ‘Ujung-Ujungnya Duit’. Ini terdengar agak sinis, tetapi itulah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, termasuk juga oleh pemerintah sendiri.

Kalau kita ingin melakukan swastanisasi, itu pun harus ditempuh dengan langkha-langkah rasional dilihat dari segi pelaksanaannya dalam praktik, bukannya mengikuti teori. Ambil contoh sikap kita kepada upaya untuk ‘memperbaiki keadaan’ di lingkungan BUMN sangat besar itu. Ada informasi, bahwa di waktu lampau (ketika manajemennya dikuasai orang lain), Pertamina memasok minyak jadi kepada pemerintah dengan harga 2,5 dolar AS perbarel melalui penawaran tender. Ada seorang pengusaha kelas kakap, yang sangat dekat dengan penguasa saat itu, berhasil ‘memaksa’ Pertamina untuk tidak menyampaikan harga tersebut. Ia kemudian berhasil ‘memberitahukan’ hal itu kepada seorang tokoh luar negeri, yang kemudian membuat sebuah perusahaan minyak di negerinya untuk mengajukan tender kepada Pemerintah Indonesia dengan harga 5 sen US$ lebih tinggi, dan dengan cara ‘main gelap’ (insider trading) seperti itu, ia berhasil memenangkan tender BBM itu.

Herankah kita jika BUMN sebesar Pertamina itu akhirnya jebol juga walaupun melaksanakan teori divestasi itu secara fair dan  mengikuti aturan-aturan main yang dipakai oleh pasaran dunia. Dengan demikian, praktik  yang terjadi menunjukkan distorsi/kesenjangan antara teori dan praktik, sementara negara lain melalui pemerintahan kita, berhasil memperoleh keuntungan sangat besar. Hal ini lalu membawa kita kepada sebuah pertanyaan besar yang sampai hari ini belum juga kunjung terjawab. Pertanyaan itu adalah: Apakah tidak sebaiknya sistem ekonomi di negeri kita dilaksanakan melalui kapitalisme yang disesuaikan (modified capitalism) dengan kebutuhan perekonomian kita. Karena praktik-praktik yang terjadi dalam kenyataan perekonomian kita, menghatuskan adanya perubahan-perubahan tersebut. Di sinilah terasanya ‘keberanian moral’ pemerintah untuk melakukan itu sesegera mungkin.

Presiden AS Andrew Jackson pernah diserang oleh para industrialis dan kapitalis, karena mengangkat Gubernur Bank Central yaiut American Federal Reserve System. Mereka menilai tindakan Jacksoon tidak tepat, karena menurut teori ekonomi kapitalistik pemerintah tidak boleh turut campur dalam urusan ekonomi. Hal ini ditentukan oleh para industrialis dan kapitalis melalui ekonomi pasar. Namun Jackson menjawab, bahwa tuga sang gubernur bank sentral tidak hanya mengenai keseluruhan anggaran beelanja/budget, tetapi juga terkait atas bidang kesehatan dan bidang pendidikan, yang berarti pemerintah harus ‘campur tangan’ dalam penunjukan dan pengangkatannya. Ini pun adalah sebuah modifikasi atas teori kapitalisme dalam perekonomian.

Yang menyedihkan, hingga saat ini pemerintahan kita tidak memiliki keberanian moral untuk melakukan hal itu. Akibatnya, BUMN-BUMN serba besar yang kita miliki ‘sakit berat’ dan negara harus menanggung biaya ratusan miliar dolar AS untuk biaya penyembuhannya. Diperlukan keberanian moral pemerintah untuk mengetahuai dengan tepat apa yang menjadi ‘penyakit’ yang menimpa mereka. Kita harus berani menghadapi praktik tersebut, dan melihatnya sebagai bagian dari proses mengambil dan membuang yang biaasa terjadi dalam sejarah manusia. Ini adalah perkembangan yang memerlukan kejelian sikap pemerintah kita, yang akan membuktikan keberanian moral mereka. Jelas, ini termasuk kemampuan memelihara dan membuang beberapa hal, yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia, bukan?

Jakarta, 18 November 2004

Sri kang Mulyani

Tumrapé wong karang padhésan, Sri iku mratélakaké anané pangarep-arep. Pari bisa subur lan mentes woh-wohané nalika Dèwi Sri isih gelem nyanak para kadang tani. Panèn apik, asilé bisa kanggo mulyakaké uripé wong sakulawarga, brayat lan tangga teparo. Sawah lan pari mujudaké paseduluran kang guyub.

Wanci tandur, nalika sawah butuh ilèn-ilèn banyu, kabèh tani padha andum wektu, guyub giliran jaga. Semono uga nalika matun, ndhawut tumekané mangsa panèn, tangga teparo mèlu ngrasakaké rekasa lan pénaké. Tanpa pétung, nanging kabèh bahu diajèni kanthi murwat, kaya déné andum bawon nalika ani-ani. Ukurané ana ing rasa, pantes lan ora pantes.

Mula, sawah tansah dirumat bebarengan jalaran kaanggep dadi saranané Gusti Kang Murbèng Dumadi andum rejeki marang kawulané.

Saiki, jaréné kahanan tambah maju, ngapa-apa sarwa gampang. Nanging kasunyatané, tumandang gawé dadi tambah ampang, métani rejeki jebul ora gampang. Kebo lan sapi wis arang katon ana tengah sawah. Nggaru lan ngluku diganti nganggo mesin, sing bisané mlaku mung yèn bènsin wis ketuku.

Malah, saiki wis arang petani andum banyu. Ulu-ulu wis ora payu, diganti ningrat arané Kaur Umum utawa Kepala Urusan Umum, sing penggawéyané mung lungguh kursi ngadhep buku utawa misah wong padu jalaran gèsèh rebutan banyu. Tuk lan blumbang wis arang, mula banyuné uga dadi larang.

Sapi lan kebo sing mbiyèn bisa dadi tabungan sing tenagané uga bisa ditanjakaké saben wiwit nggarap sawah, saiki wis langka. Omah sangsaya èmpèt-èmpètan, jejel riyel, saéngga wis ora ana papan kanggo kandhang. Yèn dipeksakaké gawé kandhang rajakaya, embuh iku wedhus, kebo, sapi lan sapanunggalané, mesthi bakal énggal ditekani pak mantri kesehatan sing banjur sesorah tléthong lan telèk kéwan-kéwan mau bisa dadi sumber penyakit.

Kamangka, para tani saiki wis padha ngawuningani, wong lara ing jaman saiki wis ora gampang golèk tamba. Japa mantra wis ora guna, obat-obat sangsaya larang tebusané. Mula wong-wong ndhésa saiki pilih njaga keséhatané dhéwé-dhéwé, wedi lara tinimbang ora kuwat mertamba. Bakuné, piyé carané kudu dilakoni kanggo ngéndhani urip cilaka.

Larangé obat padha karo larangé rabuk. Sing biyèné bisa njagakaké saka tléthong lan uwuh bosok utawa humus, saiki kudu tuku rabuk. Uréa, ZA, lan sapanunggalané. Akèh jinisé, gumantung karepé wong pinter sing ilmuné wis dituku déning pabrik-pabrik.

Wong ndhésa, apa manèh petani, saiki pancèn tambah cilaka. Banyu kanggo nguripi tetanduran waé kudu dituku. Apa manèh saploké ana Undang-undang Sumber Daya Air, sing arané banyu iku dudu barang sepélé manèh. Kali gedhé, bengawan, tuk lan wadhuk dikuwasani déning negara. Alesané supaya ana sing ngatur. Kamangka, miturut wong-wong pinter, peraturané negara iku mau digawé jalaran banyu sangsaya langka, mula banjur diregani. Mung pamaréntah sing olèh andum lan ngatur regané.

Perusahaan Jasa Tirta, umpamané, ana nèng ngendi-endi. PDAM semono uga, saiki didadèkaké papan kanggo golèk dhuwit saka dodolan banyu. Karana kabèh wong urip butuh banyu becik lan resik, mula saben jiwa dipétung dadi calon pembeli. Tur manèh, miturut undang-undang mau, negara olèh ngedol saham PDAM marang swasta, kalebu bakul-bakul banyu saka negara manca. Mula ora usah kagèt yèn banyu banjur diregani larang, jalaran para bakul kudu olèh bathi saakèh-akèhé.

Ora dhésa ora kutha, kabèh kudu ngadhepi kahanan kang ora béda. Banyu tambah larang. Perkara arep percaya utawa ora, ya sumangga kersa, nyatané sing arané Bank Dunia mèlu cawé-cawé marang anané aturan utawa undang-undang babagan banyu iku mau. Carané, mbiyèn nganggo ngagar-agari, ngincim ora bakal mènèhi utangan marang Indonésia yèn ora gelem gawé aturan anyar babagan banyu. Istilahé gelem ngutangi nanging nganggo sarat warna-warna utawa kawentar kanthi aran conditionalities.

Salah sawijiné, ya iku mau, aturané kudu momot tembung kang ngolèhaké swasta nguwasani dol-tinuku (tata niaga) banyu. Kamangka, ing mburiné Bank Dunia ana baron-baron utawa pengusaha-pengusaha gedhé saka mancanegara. Ana sing saka Prancis, Inggris, Jerman, Amérika lan sapanunggalané.

Dèwi Sri sing mbiyèné seneng saba sawah amarga seneng ambuné lendhut lan kringeté petani, saiki wis ngadoh. Saliyané banyu kudu tuku, sawah wis digaru lan diluku nganggo mesin. Dèwi Sri ora kuwat ngambu sengaké peluk knalpo dhisel, lan wis kerep kuciwa jalaran saben saba sawah wis ora ngambu kringeté petani kang penguk-penguk kecut.

Jaman wis owah, Dèwi Sri ora naté tedhak siti jalaran wis diwakili kanca-kancané Mbak Sri Mulyani sing ambuné wangi-wangi. Saben teka mesthi janji bakal nguripi petani, nanging carané mung siji: nawakaké kridhitan. Dèwi Sri sing mbiyèn bener-bener nguripi, saiki wis ora genah papané ana ngendi.

Petani, saiki lagi padha diojok-ojoki wong-wong pinter, supaya gelem nampa tekané Sri Mulyani Indrawati, sing dipamèraké bakal bisa mrantasi bobroké negara iki. Pengalamané dadi wong IMF lan saiki dadi wong penting ing Bank Dunia, jaréné bisa nggantèni SBY sing léda-lédé, sing wis kabuktèn ora teges mbrasta korupsi lan njejegaké ukum, lan sapanunggalané.

Sajaké, wong-wong pinter sing ndèkèngi Sri Mulyani bakal mblithuk rakyat, kanthi cra nutupi dosané IMF lan Bank Dunia nggawé cilakaning bangsa, jalaran negara iki wis kejiret utang èwunan trilyun akèhé, sing ora gampang nyauré. Kamangka, pajek thèthèk bengèk wis dipeksakaké marang rakyaté tanpa ijol sithik-sithika. Wong gedhé sing akèh korupsiné disekarep jogèdané, déné wong cilik kecingkrangan dinengaké waé.

Mbak Sri sing kuduné bisa mujudaké kamulyané wong akèh, nyatané ora bisa tumindak apa-apa, meneng njublek nalika Bank Century digarong bégal kècu. Kanca-kancané padha gagé-gagé nylametaké dhèwèké, bèn ora cawé-cawé. Sajaké, kudu padha ditimbang kanthi wening, apa bener Mbak Sri sing siji iki bener-bener bisa (ha)mulyani, njalari mulyané wong saarat-arat akèhé.

Dakkira ora gampang malik grémbyang mbéla rakyat, nalika wis kebacut seprana-sepréné sekolah lan magang dadi potang, nawakaké kridhit ing kana-kéné. Kamangka, sing arané potang, ya tetep golèk bathi. Kabèh ana pétungé.

Siji sing perlu padha dimangertèni, Bank Dunia, IMF lan sapanunggalané iku suthik marang kawicaksanan negara mènèhi subsidi utawa bantuwan kanggo rakyaté. Ora mung babagan banyu, pérangan kasarasan lan pendhidhikan ora luput saka ‘kawicaksanané’ Ndara Potang: ora kena ana subsidi.

Rakyat dianggep kudu mampu mandhiri, kuwat ngragati kasarasan lan pendhidhikané dhéwé-dhéwé. Mula ora mokal yèn saiki dadi sarwa larang, jalaran pasal 33 lan pasal 34 UUD  1945 wis ora payu.

Aku pingin ngajak sedulur-sedulur, aja gampang nampa pawarta warna-warna. 2014 wis cedhak, ayo padha siyap-siyap supaya aja nganti kepidak. Ora usah kéngguh kana-kéné, pathokané mantebing ati waé. Aja gelem urip lan nasibé awaké dhéwé digadhé. Bakuné, éndhanana wong-wong kang mambu IMF lan Bank Dunia. Ora mung Sri kang durung mesthi bisa (ha)Mulyani, sajaké isih akèh wong-wong partai lan penggedhé sing wis suwé dadi anthéké potang lan rente, bakal nyalonaké dhiri dadi presidhèn sukmbèn.

Kahanané bakal padha, dhuwit-dhuwit colongan bakal digunakaké kanggo nyogok awaké dhéwé. Yèn mangkono kahanané, ditampa lan diuntal waé dhuwité, nanging aja ppisan-pisan nyoblos calon sing mangkono patrapé. Pancèn bener unèn-unèn jer basuki mawa béya. Nanging aja nganti lali, yèn wong sing ngguwang dhuwit bakal golèk ulih-ulih, golèk bathi. Carané? Ya apa manèh saliyané korupsi?

 

 

 

 

Makna Kicauan

Di Twitter, seseorang meminta pendapat dua temannya untuk unfollow seorang tokoh yang (mungkin) sudah lama diikutinya. Alasannya, timeline-nya penuh dengan kicauan si tokoh, yang belakangan demen marah-marah dan menyerang seseorang. Saya nimbrung, berpendapat agar dia tak perlu melakukan tindakan unfollow. Nikmati saja sebagai lawakan, kicau saya.

Kebetulan, saya juga ‘berteman’ dengan si tokoh, baik di Facebook maupun Twitter. Bahwa sejak Pansus Century memanas, ia selalu menyerang Aburizal Bakrie, seolah pemilik Grup Bakrie itu sebagai satu-satunya faktor atas sengkarut skandal itu. Tampak betul, ia habis-habisan membela Sri Mulyani Indrawati.

Bahwa saya tak suka dengan kemarahannya akhir-akhir ini, namun itu tak membuat saya lantas menghentikan ‘pertemanan’ di dua jejaring sosial itu. Saya justru menyimak semua kicauannya, dan menjadikannya sebagai puzzle yang lantas saya coba susun. Hitung-hitung buat mainan, sambil belajar membaca sebuah persoalan.

Selain si tokoh tadi, sebut saja Si A, saya juga ‘berteman’ dengan Si B. Sama dengan Si A, tokoh yang kedua ini juga mati-matian menjelek-jelekkan anggota Pansus Angket Century. Asyik! Apalagi, saya tahu Si B ini pendukung berat Boediono. Uniknya, meski dia pendukung berat Boediono, nyaris tak pernah menampakkan dukungan terbukanya dalam sengkarut Bank Century itu.

Saya paham, dia orang hebat, sehingga bisa mengaburkan peran. Saya yakin, ia cukup pandai bermain, dan memiliki koneksi dengan seseorang yang bisa disebut punya peran penting di lingkungan istana. Baik Si A maupun Si B, dengan kepentingannya yang (sejatinya) berbeda –menurut saya, sungguh amat sangat sadar dengan kekuatan social media seperti Facebook dan Tweeter.

Banyak followers kedua tokoh itu yang melakukan retweet tanpa reserve. Mereka nge-fans akan ketokohan keduanya, bahkan mungkin karena kelewat mengidolakannya, maka apa disampaikan keduanya diyakini memiliki kebenaran mutlak. Lagi-lagi, itu semua akibat persepsi follower, yang menempatkan si tokoh idola lebih punya kelengkapan informasi dengan tingkat akurasi yang presisi.

Ada yang terlupakan oleh kebanyakan orang, bahwa dalam sebuah skandal, potensi tersangkut pun akan mendorong seseorang membuat benteng pertahanan. Walau bersih, misalnya, seseorang juga sering mudah terdorong untuk melakukan sesuatu yang tak perlu. Seolah-olah, pakaian tak boleh terkotori oleh getah, meski kadang tak bisa dihindari, seseorang sengaja melakukan sesuatu yang hasil akhirnya orang lain ikut ternoda getah.

Dalam konteks Sri Mulyani dan Boediono dalan kasus Century, misalnya, bisa jadi keduanya bersih, namun kuatir ternoda sehingga perlu pasang kuda-kuda. Bisa juga sebaliknya, namun tak semua orang kuasa membuktikannya. Nah, kalau sudah begini, semua jadi gelap. Kebenaran bisa mewujud dalam sebuah klaim, dan kesalahan bisa jadi juga cuma sebuah tuduhan.

Dalam konteks followers yang dalam status ‘kurang tahu pasti’ karena tak memilik akses informasi dari yang bersangkutan, buat apa kita ikut-ikutan ‘beperkara’?

Bagi saya, nikmati saja asyiknya Twitter-an. Yakini saja semua yang kita anggap benar, dengan menempatkan kicuan teman sebagai referensi untuk kita uji, sebelum meyakini. Kebenaran sebuah perkara tak bisa ditentukan lewat voting atau besarnya jumlah dukungan. Tak bisa pula menentukan dengan model permufakatan.

Lantas, buat apa kita membuang energi untuk dukung-mendukung seseorang, sementara kita tak mengerti yang sesungguhnya terjadi? Teliti sebuah perkara, telisik kepentingannya, baru putuskan perlu-tidaknya menjadi follower mereka. Apalagi kita tak mengerti, siapa tahu ada agenda tersembunyi yang sedang diperjuangkan mereka.

Masih banyak orang baik dan tulus berbagi mengenai hal-hal baik untuk kehidupan kita, baik melalui Facebook maupun Twitter. Nikmati saja, suka-suka…..

Update (5/3/2010 00:02)

Pada kasus skandal bail out Bank Century, saya hanya mendasarkan pada beberapa keyakinan pribadi. Pertama, saya tak memiliki informasi yang memadai mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, dan siapa saja yang terlibat. Tapi, seperti pepatah, ada asap, pasti ada api. Bukan urusan saya siapa yang memantik api, namun kehadiran asap telanjur memberi petunjuk. Jadi, ya mesti dituntaskan agar tak muncul fitnah macam-macam.

Kedua, saya meyakini pemakzulan bukan sebuah langkah bijak. Andai salah pun, terlalu besar biaya yang harus ditanggung kalau Boediono dilengserkan. Instabilitas akan segera muncul dan bisa jadi bola api yang ditendang ke sana-sini sehingga kian banyak pihak yang terlukai. Efeknya pasti panjang, dan ujung-ujungnya, rakyat pula yang sengsara.

Ketiga, dukung-mendukung yang tidak cerdas dan bijak, justru akan memperburuk keadaaan. Dalam dunia maya, isu berseliweran sehingga ‘kebenaran’ seolah-olah hanya ditentukan oleh banyaknya dukungan. Satu pihak menghakimi dan menjatuhkan pihak lain, begitu juga sebaliknya. Para followers yang tak tahu apa-apa, apalagi yang cuma asal nge-fans turut menyumbang jumlah yang diklaim sebagai pendukung. Alangkah rusaknya bila demikian yang terjadi…

Keempat, dalam konteks mencegah praktek dukung-mendukung ‘tanpa sadar’ itulah, saya menuliskan kesan dan rasa keprihatinan saya, yang sudah lama terpaksa dipendam dalam-dalam. Karena itu, saya berharap siapapun menghentikan model dukung-mendukung demikian. Coba, apa bedanya dengan mobilisasi Pam Swakarsa pada akhir 1990-an yang juga kita tentang ramai-ramai itu?

Politik Pencitraan SBY

Sejak awal, kelebihan Susilo Bambang Yudhoyono terletak pada pencitraan. Ia mengelola sindiran Taufik Kiemas di penghujung pemerintahan Presiden Megawati, sebagai kekuatan. Ia menjadi sosok teraniaya, hingga banyak rakyat menaruh simpati kepadanya. Hasilnya, ia sukses saat berlaga pada pemilihan presiden, yang baru pertama kali diadakan di Indonesia.

Dengan menggandeng Boediono, terbangun dua citra. Di satu sisi SBY melibatkan ahli ekonomi yang mumpuni, pada sisi lain mengurangi tarik-menarik kepentingan politik, seperti ketika Jusuf Kalla menjadi representasi Partai Golkar di istana.

Citra sangat penting. Bahkan, sejak awal pemerintahannya, ia mempekerjakan konsultan komunikasi politik, juga dua fotografer. Ia tahu, foto punya kekuatan untuk bertutur lebih dari seribu kata, juga (mungkin) bahasa. Moderen tampaknya, dan memang begitulah yang seharusnya.

Sebagai orang yang menyukai fotografi, saya senang ketika ada dua wartawan foto ditarik ke istana untuk membuat dokumentasi untuknya. Para pewarta foto, termasuk pihak yang diuntungkan, sebab dua teman fotografer yang bekerja untuknya, bisa turut mengatur posisi SBY pada sebuah acara, sehingga dapat menghasilkan rekaman yang bagus, karena angle bisa di-setting sedemikian rupa.

Foto-foto tak biasa SBY –dalam arti pada momen-momen privat atau sangat khusus, pun bisa tersiar di media massa karena peran dua fotografer istana, yang rajin mengirim ke redaksi media massa. Karena menyangkut citra, sudah semestinya melalui proses seleksi sebelumnya. Sebuah tindakan yang sah-sah saja sebenarnya.

Mendengar jingle iklan kampanye SBY, ingat pula tawaran produk mi instan

Kepedulian akan pentingnya citra, bahkan bisa kita simak melalui iklan-iklan SBY di televisi menjelang pemilu tahun lalu. Ia tak sungkan mendompleng popularitas iklan Indo Mie, dengan mengganti syair lagu tema iklan Indo Mie Seleraku dengan SBY Presidenku. Alhasil, setiap mendengar iklan mie instan itu, kita juga teringat SBY (meski saya berpendapat sebaliknya, setiap lihat iklan SBY itu, saya justru ingat apa yang harus saya lakukan saat kelaparan pada dini hari).

Tentu, para pemilih SBY tak bisa disebut sebagai korban iklan. Dan sebaliknya, kita tak bisa menganggap SBY sebagai presiden instan. Dia bergelar doktor, karena itu ia orang pintar (meski belum terbukti sebagai peminum jamu Tolak Angin). Sebagai orang pintar, SBY sangat piawai berhitung untung-rugi penggunaan jingle iklan itu untuk kepentingan politiknya. Dalam iklan, dikenal istilah awareness dan asosiasi. Setiap mendengar iklan Indo Mie, asosisasi orang bisa tertuju ke sosok SBY. Dan itu terjadi lantaran orang sudah aware terhadap sosoknya: yang tampak smart, kalem, dan berwibawa. Itulah citra yang diingininya.

Banyak sudah capaian dari kebijakan yang diterapkannya. Pembentukan KPK, misalnya, berhasil mendongkrak citra dirinya menjadi sosok antikorupsi. Ketika besannya, Aulia Pohan, pun digelandang para pengadil, juga kian mengukuhkan dirinya sebagai sosok yang adil, tak pilih kasih, dan terhindar dari kesan tebang pilih.

Muhaimin Iskandar (tengah), setia berkoalisi berhadiah kursi menteri

Kasus bail out Bank Century yang disorot sebagian orang sebagai petunjuk kegagalan kebijakan keuangan pemerintahannya, itu soal lain. Rapat paripurna DPR baru saja menganggap kebijakan pemerintahannya itu melanggar hukum, sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK.

Jika ingin konsisten pada perlunya sebuah pencitraan, maka SBY harus bekerja lebih keras untuk membuktikan persepsi publik, yang menempatkannya dalam desas-desus berada di tengah pusaran skandal. Saya termasuk orang yang tak yakin, bahwa Boediono dan Sri Mulyani Indrawati termasuk orang-orang yang turut menikmati keuntungan material dari bail out Bank Century. Meski, secara politis, keduanya sudah dihakimi oleh opini sebagian publik, yang bisa jadi jauh dari kebenaran.

Nama SBY tak bisa dipisahkan dengan Partai Demokrat. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, menurut saya, citra SBY turut terpuruk karena ulah sebagian kader partai yang didirikannya, termasuk oleh sikap legislator Demokrat, Ruhut Sitompul, yang begitu entengnya mengumpat kata ‘bangsat’ dalam forum dan ruang sidang yang terhormat.

Presiden merupakan simbol negara, karena itu tak baik melecehkan kehormatannya, apalagi kepada publik dunia

Sebagai orang yang terbiasa melakukan reportase lapangan, terlalu sering saya mendengar isu-isu mengenai turunnya orang-orang KPK ke kabupaten/kota, terutama yang kepala daerahnya bukan dari partainya Pak Presiden. Isu demikian itu sangat santer menjelang pemilihan presiden lalu, sehingga menerbitkan kesan (citra) negatif, seolah-olah KPK hanya memburu lawan-lawan politik semata, bukan menyelidiki korupsi yang telah menggerogoti sebuah negeri.

Sebaliknya, sejumlah bupati dan walikota yang dicurigai korup, justru tak tersentuh, bahkan oleh sekadar isu akan ‘kedatangan orang KPK’. Ini juga citra. C-I-T-R-A! Sungguh ironis, bila kesungguhan Presiden SBY memerangi korupsi dengan membentuk lembaga superbody seperti KPK tidak dipahami publik sebagai bagian dari niat baiknya memberantas korupsi.

Ketika di sela-sela proses voting dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (3/3) terdengar celetukan berulang-ulang ‘Cabut Rekomendasi’, juga teriakan-teriakan ‘KPK…KPK…’, yang terbayang di benak saya adalah orang-orang Partai Demokrat yang meneriakkannya. KPK yang ‘produk’ SBY seolah-olah hanya milik Partai Demokrat, dan ‘seramnya’ KPK dijadikan alat untuk menakut-nakuti partai-partai yang telanjur membangun koalisi dengan Demokrat dalam memenangi pemilihan kepala daerah.

Yang demikian, juga berkenaan dengan citra. Adalah momentum yang sangat baik bagi Presiden SBY untuk membuktikan dirinya bersih dan tidak pandang bulu dalam memerangi korupsi. Dibutuhkan kerja nyata, kalau perlu dengan membuang kader-kadernya yang terbukti melakukan tindakan tercela di masyarakat, baik lewat korupsi maupun tindakan main kayu dengan ‘menjual’ nama baik SBY untuk kepentingan subyektif dan jangka pendek.

Jika itu berhasil dilakukan, saya yakin kedudukannya akan kembali menguat. Rakyat tidak lagi bisa dibodohi, sehingga ia tak perlu takut apalagi cengeng ditinggal mitra-mitranya dalam sebuah koalisi dagang sapi, yang membalikkan badan meninggalkannya nyaris sendirian.

Negeri ini tak kunjung bangkit bila hanya menuruti kemauan sejumlah elit politisi, termasuk memakzulkan Boediono atau Sri Mulyani Indrawati lantaran kasus Bank Century. Lebih baik memanfaatkan momentum kekalahannya secara politik seperti ditunjukkan dalam Sidang Paripurna DPR untuk berbenah dan bersih-bersih diri dan organisasi.

Cukup menepati janji saat kampanye, citra akan membaik secara otomatis. Di antaranya, dengan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Bukti, jelas beda dengan janji

Memang berat syaratnya, sebab komitmennya akan diuji melalui sebuah transparansi dan keberanian mengakui, bila petunjuk-petunjuk penyimpangan seperti diyakini mayoritas legislator terantuk pada bukti-bukti. Sudah saatnya SBY meninggalkan perasaan berkecil hati, atau takut tak memperoleh legitimasi. Saatnya membuktikan, citra bukan lagi imaji atau fantasi, tapi sejalan dengan bukti. Lanjutkan….. Buktikan!

Obrolan Century

Sore yang cerah, Lik Manto duduk di teras rumah sambil membaca koran pagi. Kopi dan pisang goreng terhidang sudah mendingin, belum disentuh sama sekali. Berulang kali ia menggaruk-garukkan tangan di kepalanya yang tak gatal. Ia terus memelototi baris demi baris kalimat, berita tentang hasil akhir Pansus Century.

“Serius temen bacanya. Ada berita bagus ya, Lik?” sapa Kang Tarman.

“E…, Man. Sini, mampir….,” jawab Lik Manto. “Ini, lho, baca berita Century. Pansusnya wis rampung, tapi siapa yang makan duitnya tak juga ketahuan, ya?”

“Wealah, Lik… Lik Manto itu kayak ndak tahu saja. Ya begitu itu mainannya orang gedean. Ngomongin perkara gede dan duit gede itu ndak ada gunanya buat orang-orang seperti kita. Paling-paling malah bikin sakit hati,” sahut Kang Tarman. Tangannya cekatan, mengambil makanan yang sedari tadi terhidang. “Wis, Lik, mendingan makan pisang goreng ini saja….”

Kowe ki, lho, Man, wong genah duit negara dicolong terang-terangan begitu kok dianggap sepele. Coba perhatikan baik-baik, siapa yang makan duit itu? Mosok nalar?!? Ibaratnya, ada orang butuh pertolongan cuma seribu, kok dikasih lima ribu. Lha yang empat ribunya ke mana, siapa yang bawa?”

Kabeh itu sudah genah ikut salah. Wong mutuskan perkaranya saja bareng-bareng kok masih dicari yang paling bersalah. Apa itu tidak aeng-aeng namanya? Pansus DPR itu mbok nyari siapa yang menikmati duit lebihannya, siapa yang ngembat. Dari situ kan ketahuan siapa yang paling berperan.”

Lik Manto kian bersemangat. Wajahnya memerah, marah karena merasa ada yang tidak adil dalam pengusutan skandal bailout Bank Century. Sebagai nasionalis sejati dan keturunan pejuang kemerdekaan, ia semakin merasa risih ketika mendengar perkara Century hanya dikotak pada perseteruan dua menteri, antara Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie.

“Coba kaupikir lagi, Man. Kalau bukan kerjaannya orang pinter dan aneh-aneh, kenapa masalah Century hanya muter-muter di sekitar Bakrie dan Mulyani? Taruh kata, memang benar keduanya itu bersaing atau saling bermusuhan. Kalau benar-benar bermusuhan, kenapa tidak ada yang menyerang musuhnya dengan mengungkap soal larinya duit lebihannya itu?” Lik Manto terus bicara, mengeluarkan semua yang membuat sesak dadanya.

Kang Tarman menukas, “Bukannya duit lebihannya dibawa Robert Tantular sebagai pemilik bank, Lik?”

“Alaahhh…. Taruhlah dia yang mengemplang. Kita ini kan punya auditor dan intelijen jago-jago. Pasti gampang menemukan dimana harta si Tantular disimpan. Nyatanya mana?” jawab Lik Manto.

“Kita ini bukan cuma ditipu permainannya para politisi. Akademisi dan tokoh-tokoh sipil saja malah pada ikut-ikutan membelokkan perkara. Ngakunya saja rakyat sipil, jebul ya ikut-ikutan ngapusi kita sebagai wong sipil…”

“Aku itu ndak percaya sama mereka-mereka itu. Pokoknya, selama mereka tidak membuka ke mana larinya duit bailout Bank Century, saya ndak akan percaya mereka selamanya. Mereka itu manusia-manusia murahan, rendah moralnya. Teriak-teriak transparansi, nyatanya suka nutup-nutupi. Ngomong demokrasi, nyatanya ikut-ikutan ngebiri informasi. Wis, Man, kita ndak usah ikut pemilu saja kalau hasilnya membuat negeri kita koyak dan rusak.”

Kang Parman terdiam. Pisang goreng baru habis dimakan sebagian. Sisanya masih di tangan, tak sanggup meneruskan, apalagi menelan. Apalagi, ia mulai teringat, betapa Pansus Century pernah membuatnya terperanjat, ketika seorang wakil rakyat yang seharusnya terhormat malah meneriakkan kata bangsat.