Blusukan

Kini, blusukan menjadi istilah populer di benak publik Indonesia. Adalah media massa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya penyempitan makna, karena mereka telah berdosa menyematkan kata blusukan pada aktifitas segelintir politikus. Ya, poli-tikus! Tikus ganda, atau sejumlah tikus yang tak pernah risih berjalan, bahkan sembunyi di tempat sampah, atau berkubang di got atau gorong-gorong perpolitikan (dan) anggaran.

Blusukan yang bermakna positif, mulia, lantas menjadi jorok karena disematkan awak pekerja media pada aktifitas politikus guna mendulang simpati demi meraih privilese dan kekayaan lewat jalur kekuasaan. Keadaan itu lantas diperparah oleh keriuhan khalayak pengguna media sosial, sehingga lantaran sifat massifnya, banyak orang lantas terjauhkan dari pengertian makna sejatinya sebuah blusukan.

Blusukan adalah tindakan seseorang mendatangi tempat-tempat asing secara sengaja. Motivasi utamanya adalah dalam rangka mengenal lebih jauh hal-hal yang masih dianggapnya asing atau kurang dimengertinya. Bisa dipicu oleh cerita, referensi bacaan dan sebagainya, sehingga kedatangannya semata-mata mencocokkan referensi yang sudah dimiliki, dengan latar kesadaran untuk meng-upgrade keterbatasan.

Dan, hakekat aktifitas blusukan ditujukan untuk diri sendiri, tanpa pamrih apapun selain menambal kekurangan aspek kognitif dan spiritualitas yang dimiliki.

Seorang pembesar seperti almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, misalnya, dikenal sering menyamar menjadi orang kebanyakan. Beliau menanggalkan identitas sosial dan atribut-atribut politik dan kulturalnya, lantas membaur dengan kaum kebanyakan. Pamrihnya, semata-mata ingin mengetahui lebih dalam dinamika sosial dan ruang batin masyarakat, yang hendak digunakannya untuk mendukung kawicaksanan, kebijaksanaan dirinya sebagai raja Kasultanan Yogyakarta atau Ngayogya Hadiningrat. Pada atributnya, melekat konsekwensi multidimensi, dari sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya sebagai muara dari vox populi, aspirasi/harapan rakyat kepada dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi.

Blusukan ala HB IX dilakukan dengan meneladani cara Khlaifah Umar bin Khathab, yang menyatu dengan rakyat dengan cara menyamar, agar tahu suara batin mereka.

Mirip dengan adab seorang ‘teman’ sekaligus guru spiritual di Solo, yang meski kini bergelar kiai, namun lebih memilih menjadi makmum shalat dengan imam seorang pengayuh becak atau petani. “Setiap tetes keringat mereka adalah doa dan keikhlasan. Doanya lebih makbul,” katanya, “Apalagi jika dibanding kiai atau imam yang hidupnya ditopang oleh sedekah santri, apalagi politisi.”

Kini, ketika pragmatisme hidup menjangkiti penghuni bumi, maka dunia dipenuhi kamuflase. Tak heran jika industri kosmetik menjadi sedemikian maju, dan industri periklanan dan public relations menjadi penentu hidup-mati seseorang, apalagi politikus dan pejabat publik. Banyak perkataan dan pernyataan yang tak sinkron dengan kenyataan terus dikumandangkan, bahkan dengan semangat meledak-ledak, penuh ekspresi, seperti nyaris kita jumpai setiap saat, setiap hari, di semua stasiun televisi.  Mulai sinetron remaja, iklan, hingga siaran-siaran agama yang menampilkan ustadz/ustadzah dadakan.

Wartawan, redaktur hingga pemimpin redaksi tak lagi peduli terhadap diksi. Reporter salah memilih kata didiamkan, tak ada pembetulan sehingga kesalahan yang terus berulang seolah-olah diamini menjadi kebenaran. Ya, seperti pada penyebutan blusukan itu tadi.

Blusukan yang senyatanya merupakan aktifitas personal, spontan, dipaksa belok menjadi tindakan terbuka, tidak lagi personal, bahkan terencana. Publik dipaksa menerima istilah blusukan lewat bombardir pemberitaan akan aktifitas para bakal calon presiden yang sedang mengupayakan peningkatan popularitas dirinya, demi bekal keyakinan alias pede, percaya diri menjadi orang yang dikenal.

Jadi, jika selama ini banyak orang menyebut tindakan Dahlan Iskan naik kereta api listrik (KRL) atau Gita Wirjawan masuk ke pasar tradisional, hingga bahkan Presiden SBY meengunjungi kampung nelayan, sebagai blusukan, maka sejatinya mereka sedang jadi korban distorsi makna blusukan oleh pekerja pers. Tidak mungkin, blusukan yang seharusnya personal, tindakan dengan penyamaran (maksudnya meninggalkan atribut, dan menjadi diri sendiri) dikabarkan sebelumnya, dan membawa sekian awak media, apalagi membawa perangkat tata suara seperti dilakukan SBY di kampung nelayan itu.

Tapi, blusukan kini memang bukan seperti yang saya (dan kebanyakan orang desa) pahami. Jika memahami makna blusukan yang sesungguhnya, seorang yang biasa ngafe di Starbucks atau Coffee Bean pasti tak akan menanyakan tisu kepada pemilik kedai kopi di pasar tradisional ketika ‘pura-pura’ hendak menyelami desah nafas mereka. Juga, tak ada fotografer atau kameraman televisi yang menyertai, dimana sang ‘blusuker’ lebih sibuk menghadap kamera dan berakting, dibanding menikmati minuman dan kudapan yang terhidang, bahkan dikerubuti lalat.

Mungkin bisa saya berikan ilustrasi sederhana seperti ini:  Saya, yang karena ‘kondisi obyektif’ lantas harus biasa nongkong di wedangan/angkringan atau warung-warung makan rumahan atau kakilima, pasti akan dihadapkan pada imajinasi enaknya suasana dan rasa sajian ayam goreng ‘Pak (Umar) Kayam’ alias Kayam Fried Chicken, alias KFC atau kéi-èf-si (simak logonya, ya?). Maka, kegagapan cara memesan dan langsung bayar serta kerepotan mencari ‘kran’ saus adalah pengalaman batin tersendiri.

Begitu pula, konsekwensi logis, ketika (jangankan) jajan di Starbucks atau Coffee Bean, bahkan di coffee shop hotel bintang dua atau tiga, selalu dikasih tahu, dijelaskan oleh waiter/waitress bahwa pesanan saya, single espresso, akan disajikan dengan cangkir kecil. Mereka tak perlu tahu, bahwa itu jenis kopi favorit saya. Yang penting, penampilan saya sudah mengarahkan persepsi mereka, sebagai orang udik dan sebagainya. Tentu saja, sikap dan perlakuan mereka akan berbeda jika pemesannya adalah orang berkulit terang, bersih, necis, dan berparfum, betapapun orang tersebut baru sekali datang dan sama-sama berasal dari kampong seperti saya.

Nah, ketika menghadapi orang seperti saya, tentu saja waiter/waitress punya pengalaman baru, merasa sudah sukses mengedukasi orang udik akan sebuah manner makhluk moderen. Dan sebaliknya, saya bisa menyelami dunia baru, kendati tanpa penyamaran. Ketika saya tampil apa adanya, justru saya memperoleh pengkayaan batin dan pengalaman baru. Jadi, blusukan pun tak mesti dilakukan dengan cara ‘menurunkan’ kebiasaan, namun bisa pula model mirip-mirip ‘mobilitas vertikal’.  

Jadi, tak hanya pelaku, konsultan pencitraan pun harus belajar pada hal-hal detil demikian. Kalau mau pura-pura, sih, juga tak soal, sehingga semua yang terencana/terskenario pun bisa dikabarkan, di-buzz menjadi seolah-olah  blusukan (asal tega memanipulasi kejujuran saja). Hanya, kalau mau sempurna penyutradaraannya, saya menyarankan Anda (konsultan maupun politikus) untuk mau rela meluangkan waktu untuk belajar teater, atau seni drama.

Tentu, jika hendak belajar cabang seni peran ini, jangan instan alias berharap segera bisa tampil sempurna dalam penyutradaraan naskah-naskah kontemporer atau yang surealis atau absurd. Mulailah dari naskah-naskah realis. Itu semua, semata-mata agar ‘kebohongan’ Anda tampak sempurna. Itu pun jika Anda tega.

Demikian…

 

 

Ojek di Solo

Baru kali ini saya jumpai ada papan nama jasa angkutan ojek di Solo. Tepatnya di Jl. Adi Sucipto, Kerten. Tak ada motor parkir berjajar di sana, pada Sabtu (16/6) siang itu. Mungkin itu reklame penjaja koran eceran, yang juga menerima jasa pengantaran dengan menggunakan sepeda motor, sebagai pekerjaan sambilan. Saya agak terkejut jika ada wong Solo mau ‘bekerja’ sebagai tukang ojek.

Entah kenapa, saya cenderung menganggap orang Solo tak ada yang mau jadi tukang ojek. Di Stasiun Balapan, kadang ada beberapa orang menawarkan jasa transportasi personal. Begitu pula di sekitar Terminal Tirtonadi. Tapi, sejauh ingatan saya, tak ada yang memasang papan penunjuk adanya sekumpulan penjual jasa ojek.

Di Solo, becak masih menjadi alat transportasi populer. Bus kota lumayan eksis, tapi angkutan kota tak terlalu ramai, kecuali pada jam-jam tertentu, seperti jam masuk/pulang sekolah. Dan saya tak melihat tiadanya atau tak populernya jasa ojek lantaran ‘sungkan’ dengan penarik becak.

Menurut penuturan seorang teman aktivis lembaga swadaya masyarakat, populasi becak di Kota Solo sekitar 7.000-an. Pekerja kayuhnya bisa jadi jumlahnya lebih besar, sebab kebanyakan mereka berasal dari daerah-daerah satelit, yang berangkat pagi, petang kembali pulang. Ada pula yang bekerja secara musiman, di mana ketika musim bertani tiba, mereka tak datang ke kota menjual jasa sebagai pengayuh becak.

Saya mengenal banyak pengayuh becak, yang pernah jadi teman nongkrong. Peri, pengayuh becak dari Nogosari, Boyolali, misalnya, kadang tak ke Solo jika ia sedang musim bertani (palawija). Sesekali, ia membawakan sekarung ketela pohon ke rumah. Setia akhir pekan, Peri suka bekerja sambilan sebagai tukang cuci barang pecah belah di sebuah gedung pertemuan yang menjadi venue pesta pernikahan.

Andong atau dokar sudah langka di Solo. Tapi ada sejenis dokar mini, yang ditarik kuda, cukup populer sebagai sarana wisata. Di sekitar Stadion Manahan, banyak yang menjual jasa pada liburan atau akhir pekan.

 

Peri jagoan memijat. Kadang, sambil wedangan di Monumen Pers, saya dan teman-teman memanfaatkan jasanya memijat. Dan, ia tak sembarangan memijat. Badan tak enak bisa dibuatnya menjadi mudah tidur nyenyak. Beberapa sutradara dan pekerja film dari Jakarta, pernah merasakan pijatannya. Saya ‘menjual’ Peri kepada teman-teman, supaya ia bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Selain Peri, ada Giyo, pengayuh becak asal Bayat, Klaten. Dulu saya suka memintanya memijat, ketika saya masih sering nongkrong di Jl. Slamet Riyadi. Ia juga kerap memijat tamu-tamu hotel di sekitar tempatnya mangkal.

Kembali ke soal ojek dan becak, rasanya kedua jenis alat transportasi itu tidak saling memengaruhi. Saya cenderung curiga, orang Solo lebih menghargai pengayuh becak dibanding ojek. Orang Solo, pun seperti malu bekerja sebagai tukang ojek. Entah apa hubungannya dengan feodalisme, yang memandang setiap jenis pekerjaan memiliki kasta atau semacam prestise. Sebagai pembanding, banyak orang Jawa lebih bangga jadj pegawai negeri sipil/militer, meski bergaji sedikit dibanding pekerjaan lain yang mungkin secara finansial memberi banyak manfaat.

Kalau ojek tidak mencemaskan saya terhadap nasib para pengayuh becak, kini saya justru terusik dengan kehadiran beberapa becak bermesin hasil modifikasi. Ini lebih mengancam nasib pengayuh becak yang mengandalkan tenaga dibanding moda transportasi lainnya.

 

Jokowi dan Kesenian

Suatu ketika, saya ‘protes’ kepada Pak Jokowi tentang sejumlah event kesenian di Solo, yang saya anggap dikelola asal-asalan oleh sebuah event organizer. Dijawabnya: biar saja dulu, Mas. Kami sudah siapkan riset, nanti akan segera ditata. Kita butuh ‘keramaian’ sambil menata bidang pariwisata.

Begitulah, Pak Jokowi ternyata sudah membuat rencana. Solo harus ditelisik dan dibangkitkan potensinya, di luar yang sudah mapan seperti sektor perdagangan. Singkat cerita, kekuatan budaya Surakarta ada pada seni pertunjukan. Pelakunya banyak, kalibernya internasional, tapi kurang berperan di lingkungannya.

Setelah terdata adanya ratusan sanggar tari, musik dan teater, lalu dibikinlah ‘etalase’-nya, seperti Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival dan Solo Batik Carnival, sebagai awalan. Menyusul kemudian Solo Intenational Performing Arts (SIPA), Solo Jazz Festival dan Festival Keroncong dan banyak lagi, seperti Festival Dolanan Anak dan lain-lain.

Tak cuma itu, Pak Jokowi bahkan pernah membahas secara serius tentang upaya branding kota, dan mencari diferensiasi. Dengan Yogya yang kulturnya sama, misalnya, Pak Jokowi membahas intens dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, meminta Yogya berkonsentrasi pada senirupa yang memang lebih menonjol dibanding seni pertunjukannya.

Intinya, Pak Jokowi meminta Yogya tak membuat event seni pertunjukan yang sama dengan yang dibuat di Solo, namun tidak usah mematikan yang sudah mapan seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Jogja International Performing Arts Festival, dll. Maksudnya, sama-sama memajukan kota lewat event kesenian sebagai daya tarik wisata.

Terkait dengan beberapa event seni pertunjukan, saya pernah mengusulkan agar dibuat perencanaan yang matang. Dalam event seni pertunjukan, misalnya, dana pemerintah bisa dihemat jika memiliki strategi yang tepat. Pembiayaan kedatangan seniman manca negara bisa dialihkan bebannya jika bisa bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, atau lewat kedutaan besar di Jakarta. Toh, sektor kebudayaan sedang menjadi salahvsatu strategi menjalin persahabatan antarbangsa, yang kerap disebut soft diplomacy.

Singkat kata, saya usul Pak Jokowi bertemu dengan beberapa figur penting yang turut mewarnai dinamika kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Usulan diterima, dan akhirnya saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Sari Madjid, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo dan almarhum I Wayan Sadra.

Malam minggu kami diskusi, lantas dilanjutkan keesokan harinya. Saya menjadi moderator pertemuan kecil itu. Ketika saya buka percakapan dengan menanyakan apa yang dimaui Pak Jokowi tentang dunia seni pertunjukan di Solo, beliau menggeleng.

“Saya tidak tahu kesenian. Silakan bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu bercerita dan memberi masukan. Nanti saya akan bertanya, karena saya tak paham kesenian,” ujarnya.

Pak Jokowi membawa buku kecil dan rajin mencatat. Tak ada ajudan atau seketaris di forum kecil itu. Kepala Dinas Pariwisata yang turut dihadirkan, hanya menyimak percakapan. Begitulah yang terjadi, hingga dilanjutkan pertemuan pada esoknya. Pak Jokowi masih membawa buku kecil, rajin mencatat, dan tak sedetikpun meninggalkan pertemuan.

Gagasannya sederhana saja. Komitmen terhadap persoalan seni dan kebudayaan Pak Jokowi perlu didukung, sepanjang tak ada niat intervensi. Dan, pada tataran itu sudah kelar. Urusan kesenian diserahkan kepada ahlinya, yang tak lain adalah para pelakunya sendiri.

Penyelenggaraan pertemuan itu pun cukup unik. Baik Mas Goen, Mbak Sari Madjid, Sitok dan teman-teman sama-sama mendukung gagasan pengembangan sentra-sentra kebudayaan. Kebetulan, Solo termasuk kota penting dalam dinamika kesenian dan kebudayaan Indonesia. Makanya, beliau-beliau bersedia ‘gratisan’, niat datang membantu.

Konsep kami, kala itu, perlu didorong membuat payung organisasi yang independen, sehingga kelak semua kegiatan kebudayaan tidak tergantung pemerintah. Setidaknya, perlu jaga-jaga jika walikota pengganti Pak Jokowi, kelak, adalah orang yang tak paham dan peduli pentingnya seni dan budaya dalam konteks berbangsa.

Memang, lembaga itu belum terwujud kini. Tapi komitmennya mulai menunjukkan hasil, di mana dari event ke event lainnya mulai kian rapi tertata, pengorganisasiannya pun kian matang. Anggaran daerah tidak banyak dialokasikan ke sana, namun mulai bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk swasta. Jejaringnya pun kian meluas, sehingga bisa diharapkan kelak akan menjadi event unggulan yang bisa dinikmati semua kalangan.

Plus-minus pasti ada. Tinggal kesadaran para pemangku kepentingan menyambar kesempatan yang tersedia. Potensi wisatanya sudah jelas di depan mata. Publik pun mulai bisa merasakan dampaknya.

-bersambung-

Daerah dan Julukan

Kita mengenal aneka sebutan atau julukan untuk sebuah daerah karena kekhasan yang dimilikinya. Madura yang dikenal sebagai penghasil garam disebut Pulau Garam. Yogyakarta dijuluki kota pelajar lantaran banyaknya sekolah dan perguruan tinggi negeri/swasta, sehingga orang dari pelosok Nusantara berbondong-bondong belajar di sana. Saya mempunyai usulan sebutan untuk beberapa lainnya.

Sebutan yang saya sampaikan berikut, jujur saja, dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Saya beranggapan, pers merupakan salah satu sumber informasi tercepat, meski jurnalisme di tanah air, terutama televisi, ngawurnya kelewat banyak. Dan, justru pada sisi sensasi itulah yang kemudian membuat saya kian mengenal daerah satu dengan yang lain.

Makassar Kota Bakar Ban
Dengan gagah berani, saya harus menjuluki Makassar sebagai kota bakar ban. Menyimak berita televisi dan media massa lainnya, mahasiswa di sana terhitung paling rajin membakar ban setiap menggelar unjuk rasa.

Sekecil apapun persoalannya, demonstrasi seperti kurang bernilai jika tak ada ‘ritual’ bakar ban bekas di jalan raya atau kampus. Bonusnya lumayan. Yang sering saya simak lewat pemberitaan, bonus unjuk rasa yang agak ‘standar’ adalah bentrok dengan aparat, memblokir jalan umum atau meenyandera truk tangki atau kendaraan lain.

Bentrok antarkampus, boleh jadi hanya alat warming up, melatih keberanian dan pengorganisasian. Kesan saya, mahasiswa Makassar itu temperamental, gampang marah. Mungkin karena muak menghadapi kenyataan sosial politik lokal dan nasional yang kian memburuk, abai terhadap hak-hak rakyat.

Lantaran merasa telanjur persepsi dibentuk oleh pemberitaan, saya jadi agak kaget melihat Ketua KPK Abraham Samad yang banyak mengumbar senyum, bahkan disebut cengengesan oleh politisi demokrat, lantaran mengumumkan Angelina Sondakh jadi tersangka korupsi dengan gaya sangat santai. Jauh beda dengan kesan keras dan tegasnya mendiang Baharudin Lopa, atau yang temperamental seperti kebanyakan mahasiswa aktivis unjuk rasa.

Solo Kota Kirab
Pada masa kepemimpinan Pak Joko Widodo atau Jokowi, Kota Solo memang paling sering menggelar kirab. Jaman dulu, kirab hanya dilakukan pada peristiwa-peristiwa tradisi kraton, seperti Kirab Malam 1 Syuro (Muharram), atau kirab Adipura warisan Orde Baru itu atau setiap peringatan Kemerdekaan.

Pada ulang tahun kota, pasti ada kirab. Tiap ada event besar, baik berskala nasional maupun internasional, pun diadakan kirab. Yang jadi rutin juga ada kirab/karnaval batik atau pada momen-momen yang dianggap penting, terutama berkaitan dengan kepariwisataan.

Kirab paling monumental adalah ketika memindahkan seribuan pedagang klithikan dari kompleks Monumen Banjarsari ke lokasi baru di bekas lokalisasi legendaris, Silir. Kirab yang baru dimunculkan adalah Grebeg Sudiro setiap perayaan Imlek.

Jakarta Kota Korupsi
Hampir tiap hari, selalu ada berita tentang perkara korupsi dari Jakarta. Ada yang ditangkap, melarikan diri, sembunyi, atau beralasan sakit. Lembaga antikorupsi juga hampir tiap hari tampil di televisi atau diwawancarai. KPK juga. Politisi apalagi… Tiap hari berteriak soal antikorupsi sambil terang-terangan melakukan penjarahan duit rakyat, entah sendiri, bersekongkol separtai, atau berjamaah lintas partai dan lintas iman.

Asal lembaga para pelaku korupsinya pun beragam. Kepolisian banyak, kejaksaan dan kehakiman pun banyak. Tapi, lantaran korupsi itu soal hukum, dan ‘hanya’ mereka yang merasa tahu, maka hanya sedikit yang ditangkap, apalagi disidang. Kalaupun ada anomali, ya biasalah, mereka yang berpangkat rendah dan menengah. Yang berpangkat petinggi, memang tugasnya mengatur. Maka harus dibebaskan dari sangkaan.

Yang agak populer, ya yang dari partai-partai politik. Nah, karena politisi itu mesti lihai lobi, ya wajar saja kalau pelaku korupsi dari kalangan partai agak lamban prosesnya. Mungkin biar jadi sarana belajar bagi wartawan agar lebih kritis. Toh, buktinya banyak narasumber yang terindikasi korup pun masih diberi ruang dan waktu untuk bicara tentang korupsi dan hak rakyat. Bukti kelihaian lobi, banyak tersangka korupsi dari partai politik aman jaya, dihukum ringan, plus bonus remisi, dan tak disorot media massa.

Bandung Kota Factory Outlet
Sejak akhir 1990an hingga kini, Kota Bandung bertebaran factory outlet. Kota yang dulu dijuluki Parijs van Java karena hawanya dingin, nyaman untuk tetirah lantaran hijaunya lingkungan kota dan banyak bangunan kolonial yang sedap dipandang.

Yang unik, banyaknya lembaga pendidikan dan kesatuan militer, tak lantas membuat kota itu disebut dengan kota tentara. Untuk yang satu ini, masih kalah populer dengan Magelang, walau jumlah institusi kemiliterannya kalah banyak dibanding Bandung.

Banyaknya factory outlet, yang menjual baju-baju lengan pendek, bisa jadi merupakan isyarat bahwa hanya baju demikian yang cocok dikenakan di sana. Kotanya kian panas, sebab kawasan hijau dirampas untuk permukiman baru. Bangunan kuno atau heritage pun kian menyusut jumlahnya, lantaran tak sesuai ‘tuntutan jaman’.

Puncak Jaya dan Timika Kota Tembak-tembakan
Agak lucu memang. Tapi begitulah kenyataannya. Terlalu sering ada pemberitaan tembak-tembakan baik antaraparat keamanan, maupun antara aparat polisi atau TNI dengan yang distatuskan kelompok sipil bersenjata.

Agak sulit saya memahami peristiwa tembak-tembakan di sana. Berita tak pernah gamblang, apalagi sampai adanya kabar penuntasan perkara dan benderangnya duduk perkara. Walau curiga tak lagi subversif, tapi meraba-raba dan membuat spekulasi kecurigaan pun tak baik, apalagi ada gunanya.

Apakah Anda punya usulan julukan untuk kota atau daerah yang Anda ketahui? Silakan tambahkan sendiri…

Car Free Night

Kota Solo melakukan eksperimen berani, dan berhasil: car free night alias jalur bebas kendaraan bermotor. Berani, sebab diberlakukan pada saat ratusan ribu orang secara sengaja menumpahkan diri dalam satu tujuan: merayakan pergantian tahun. Alhasil, jalur utama kota, Jl. Slamet Riyadi menjadi lautan manusia. Jelas itu bukan peristiwa biasa.

Bukan peristiwa biasa, sebab kerumunan massa hingga ratusan ribu jumlahnya dalam satu event (meski terbentang pada jalur panjang), potensial melahirkan gejolak. Sosiolog dan ahli psikologi sosial pasti lebih paham untuk menjelaskan perilaku dalam sebuah crowd.

Walikota Solo Jokowi dan Wakilnya, Rudy, melantunkan sejumlah tembang di panggung hiburan selama Car Free Night menyambut pergantian tahun 2011/2012.

Seseorang menjadi beringas, atau bertindak di luar kelaziman pada situasi ramai. Colak-colek pantat lawan jenis yang sedang melintas menjadi peristiwa ‘biasa’ pada situasi demikian. Pelecehan seperti bisa ditolerir meski itu perbuatan kriminal. Tawuran, atau kekerasan massal bisa dipicu lantaran peristiwa-peristiwa semacam itu. Apalagi, sebagian remaja, pemuda atau orang dewasa, suka membekali diri dengan wédang kendel alias minuman beralkohol sebagai booster keberanian. Kontrol emosi seseorang bisa terganggu karenanya.

Satu strategi jitu dilakukan. Di sejumlah titik, pemerintah setempat membuat panggung-panggung hiburan, yang diumumkan kepada publik sejak beberapa pekan sebelumnya. Konsentrasi massa bisa di-manage, potensi munculnya ketegangan bisa diminimalisir. Di beberapa titik bahkan dimanfaatkan sejumlah pihak. Ada komunitas yang menggelar atraksi atau pementasan seperti dilakukan teman-teman Yayasan Pembinaan Anak-anak Cacat (YPAC), ada pula sejumlah perusahaan minuman membuat panggung sambil berjualan.

Walikota Jokowi dan wakilnya, pun turut berdendang, sama-sama berkostum lurik Jawa dan melantunkan beberapa tembang berirama kroncong. Tak ada jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Suasana cair secair-cairnya, meski untuk berjalan pun harus berdesak-desakan sejak pukul 21.00 di akhir 2011 hingga sekitar pukul 00.30 di tahun 2012.

Seorang bocah turut meramaikan malam pergantian tahun bersama kedua orangtuanya di Jl. Slamet Riyadi. Ia berpose di sepeda tua milik warga yang turut meramaikan acara....

Tak seperti car free day yang banyak pengguna sepeda, malam itu menyusut jumlah pesepedanya. Kebanyakan memilih jalan kaki, termasuk saya bersama istri, yang sengaja jalan kaki menyusuri jalur-jalur lambat di Solo sepanjang lebih dari sepuluh kilometer. Kami bisa ngobrol panjang lebar, sambil menikmati keramaian.

Memang, di luar jalan protokol, suara knalpot meraung-raung hingga bikin pekak telinga terdengar di mana-mana. Kebanyakan dilakukan oleh para remaja, yang melihat malam itu sebagai malam pesta, sehingga bisa berbuat semaunya. Kemacetan memang terjadi di mana-mana, namun tak terdengar kabar adanya keributan pada malam pergantian tahun.

Kabarnya, car free night di Solo merupakan peristiwa pertama di Indonesia. Tapi, itu bukan soal yang hendak saya banggakan. Saya lebih melihatnya sebagai potret kian stabilnya psikologi (politik) massa, yang tak lain dan tak bukan adalah warga Surakarta atau Solo. Semua tahu, citra Wong Solo yang dikenal lemah lembut, ramah dan sopan pernah beringas seperti ditunjukkan pada kerusuhan rasial pada awal 1980-an dan Tragedi Mei 1998, juga perusakan kantor polisi lantaran pembubaran adu balap kendaraan bermotor dan kekalahan politik partai yang dipimpin Megawati pada pemilihan presiden 1999, di mana Balaikota hangus dilalap jago merah ‘produk’ amarah.

Solo dan warganya memiliki karakter unik. Dalam peta politik Indonesia, kota ini dijuluki sebagai ‘bersumbu pendek’. Seperti dinamit, mudah meledak dan memiliki daya rusak nggegirisi atau menyeramkan.

Tapi ada karakter unik yang sejatinya mudah dipahami, namun jarang dimengerti. Malah, sebagian kekuatan politik memeliharanya sebagai potensi rekayasa demi memenangkan sebuah pertarungan kepentingan. Orang Jawa itu seperti praktek merangkai huruf/aksara aslinya, yang lantas dikenal dengan filosofinya: jika dipangku akan mati.

Anak-anak YPAC turut memeriahkan malam perayaan pergantian tahun dengan menampilkan hiburan untuk publik. Seru dan menghibur....

Ya, orang Jawa itu, jika dibaiki, didudukkan pada porsinya, sejatinya tak akan mampu berbuat apa-apa (dalam pengertian tindakan negatif). Prinsipnya nguwongke alias mendudukkan pada harkat kemanusiaannya. Seseorang harus diposisikan pada fungsi dan peran yang seharusnya dalam sebuah relasi, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politiknya. Intinya, ada fairness di sana.

Maka, ketika sejumlah gelaran dan atraksi kesenian diciptakan untuk memuliakan warga, maka publik pun akan meresponnya secara sepadan. Semua pun akan suka rela dalam menjaga ketertiban demi memperjuangkan harmoni. Keselarasan. Hal inilah yang harus dibaca sebagai strategi politik kebudayaan yang sedang dilancarkan oleh seorang Jokowi dan aparaturnya.

Pada situasi politik yang coreng-moreng, rakyat cenderung menyimpan marah dan mudah beringas lantaran setiap hari disodori berita sandiwara penanganan korupsi, maka mereka memerlukan sebuah ruang katarsis, medium pelampiasan kepenatan. Ia tak menyembuhkan, namun sanggup mengurangi ‘daya ledak’ yang bisa datang mendadak tanpa seorang pun mampu ditebak.

Oleh karena itu, apa yang sejatinya ‘biasa’ mudah memperoleh cap sebagai anomali, sebuah ketidaklaziman, seperti pada keputusan adanya car free night dengan segenap isiannya. Pak Jokowi, saya yakin tak sedang melakukan upaya pencitraan. Ia bersama aparat sedang melakukan hal yang seharusnya dilakukan, bukan berbicara jargon dan menyodorkan tawaran.

Tentang filosofi Jawa, bahwa semua yang dipangku akan mati atau yang diposisikan pada yang seharusnya tak akan berkutik/membangkang, rasanya bisa diterapkan di mana saja. Rakyat Indonesia memiliki sifat sama, dari Sabang hingga perbatasan Papua Nugini: pemaaf dan mudah mengerti dan memahami banyak hal. Syaratnya hanya satu: teladan.

Jadi, seperti saya kemukakan di atas, apa yang dilakukan Pak Jokowi dan punggawa pemerintahannya, sejatinya hal biasa saja, sebab memang seharusnya seperti itulah yang dilakukan seorang abdi negara, abdi rakyat. Mereka harus mengabdi. Melayani.  Bukan sebaliknya.

Jika di daerah-daerah lain masih ada pembangkangan lewat aneka macam kekerasan, sejatinya itu semua lantaran masih adanya kesenjangan pemahaman akan makna kata abdi. Pada segelintir orang merasa punya kuasa dan menuntut dilayani, sementara rakyat yang mayoritas, yang seharusnya diayomi, dilayani, justru dipaksa mengabdi.

Begitulah. Di negeri kacau seperti Indonesia, pada sebagian besar rakyat yang masih kuasa menahan kecewa dan amarah lantaran tatanan jungkir balik tak kunjung membaik, menyaksikan kebaikan sekecil apapun seperti sebuah keanehan.

Inilah potret Indonesia kontemporer.