Festival Seni untuk Solo

*Sebuah catatan tentang SIPA

Selintas membaca kekecewaan orang terhadap pelaksanaan Solo International Performing Arts Festival (SIPA), saya jadi teringat obrolan dengan Pak Jokowi pada awal 2009. Kala itu, kami ngobrol mengenai penyelenggaraan festival seni (pertunjukan) yang berbobot, namun hemat biaya. Intinya, bagaimana pengeluaran dana APBD untuk penyelenggaraan tak perlu berjumlah besar, namun mengalihkan pembiayaannya dengan format kerja sama antarbangsa.

blog-GM_jokowi_sadra_etc

Obrolan santai antara alm. I Wayan Sadra, Mas Goenawan Mohammad, Kang Sitok Srengenge, Triyanto Triwikromo, Kang Bambang Paningron, Pak Jokowi dan teman-teman lain, seperti Mbak Sari Madjid di Pendapa Loji Gandrung, 15 Maret 2009.

Kira-kira, saya menyampaikan begini: dengan membuat festival seni pertunjukan (performing arts) bergengsi, maka akan mudah mencari sponsor. Minimal, pusat-pusat kebudayaan asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, seperti The Japan Foundation, British Council, Goethe Institut, Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Perancis, dan sebagainya, bisa diajak kerja sama mendatangkan artis-artis terbaik dari negeri mereka.

Rupanya, Pak Jokowi tertarik dengan gagasan itu. Maka, kami pun diskusi kecil, merancang sebuah pembahasan serius untuk menyiapkan sebuah kelembagaan festival. Artinya, sebuah festival dirancang serius dengan melibatkan para ahli di bidangnya. Prinsipnya, Solo sebagai kota dengan segudang maestro dan seniman musik dan tari bisa jadi alasan kuat menggelar festival, dan festival tersebut bisa menjadi aikon kota, yang memiliki dampak tak hanya penguatan kebudayaan, namun juga aspek sosial-ekonominya. Dengan banyak event bergengsi, maka akan banyak kelompok masyarakat yang turut menikmati.

Dengan festival, arus kunjungan orang dari berbagai daerah akan berimbas pada lakunya kamar hotel, mobil sewaan, pusat oleh-oleh (termasuk kerajinan batik), penjaja makanan dan warung-warung kuliner, dan seterusnya. Hal semacam itu sudah menjadi ciri Pak Jokowi. Mungkin karena latar belakangnya sebagai pengusaha, dia menjadi paham aspek monetizing sebuah event.

blog-kontrabass_goethe_9maret2004_0947

Pertunjukan Teter berjudul “KontraBass” oleh Wawan Sofwan (Bandung) di Goethe Institut ini hanya cocok dipentaskan di ruang pertunjukan mini, dengan dukungan akustik memadai.

Hasilnya, pada 14-15 Maret 2009, saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo, Mbak Sari Madjid dan almarhum I Wayan Sadra untuk berbincang secara santai dengaan Pak Jokowi. Selain mereka, hadir juga Kepala Dinas Pariwisata Pak Purnomo Subagyo yang mengajak Mbak Irawati “Iil Kusumorasri.

Dimulai Sabtu (14/3) malam, sebagai moderator saya memulai dengan mempersilakan Pak Jokowi menyampaikan keinginannya. Pak Jokowi menjawab singkat, “Saya tak tahu kesenian, maka sebaiknya Pak Goen, Mbak Sari Madjid dan teman-teman saja yang berbagi bercerita. Nanti, kalau tidak tahu, saya akan bertanya,” ujarnya. Di tangannya, tergenggam buku catatan dan pulpen. Ia mencatat apa yang dianggapnya penting.

Esoknya, obrolan dilanjutkan di pendopo Loji Gandrung. Kami ngobrol santai, namun akhirnya direkomendasikan beberapa hal, seperti:

Menyiapkan yayasan sebagai lembaga pengelola festival. Lembaga demikian diperlukan, supaya aneka festival bisa berlangsung dalam jangka waktu lama, dan tidak terpengaruh pergantian rezim, baik walikota maupun kepala dinas pariwisata. Hal seperti itu dianggap penting, supaya ada keleluasaan mencari dana dari pihak ketiga, sehingga tidak memberatkan anggaran pemerintah.

Menyusun dewan kurator, supaya materi dan konsep festival menjadi kuat, kredibel dan dibutuhkan keberadaannya oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh senimannya, namun juga warga kota, publik dalam arti luas, dan pemerintahnya. Intinya, manfaat festival benar-benar dirasakan oleh banyak kalangan.

Dari dua poin penting itu, sempat disepakati rancangan awal, berupa launching gagasan festival. Ketika itu, Pak Purnomo sebagai Kepala Dinas Pariwisata menyatakan masih punya alokasi dana sekitar Rp 140-an juta. Dana itu bisa dipakai untuk membuat festival.

blog_sapuan_langkah_panjang_13agt2005-0259

Pergelaran tari “Sapuan Langkah Panjang”-nya Mbak Wied Senjajani di Teater Arena Tamab Budaya Surakarta, 13 Agustus 2005 ini, pasti tak akan mudah dinikmati penonton jika dipentaskan di tempat terbuka.

Oleh Mbak Sari Madjid yang dikenal sebagai manager handal festival, diusulkan dana itu untuk launching saja. Jadi, cukup memilih sejumlah seniman penampil dengan pertimbangan kuratorial tertentu, untuk dipresentasikan pada sebuah gelaran sederhana. Rencananya, Pemerintah Kota Surakarta  akan mengundang semua direktur pusat kebudayaan asing di Jakarta, serta duta besar dari sejumlah negara.

Pertimbangannya, peristiwa seni pertunjukan juga bisa menjadi sarana pelaksanaan soft diplomacy, untuk merajut kerja sama antarbangsa melalui kebudayaan. Toh nyatanya, selama ini Kementerian Luar Negeri kerap menghadirkan wakil-wakil bangsa dari berbagai negara untuk belajar kesenian Indonesia. Kementerian Pendidikan pun juga punya program dharmasiswa, yakni semacam beasiswa untuk mahasiswa asing yang belajar di berbagai perguruan tinggi seni di Indonesia.

blog-takiko_iwabuchi_16juli2004-035

Koreografi Takiko Iwabuchi (Jepang) yang dipentaskan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 16 Juli 2004 ini merupakan salah satu bentuk kerjasama kebudayaan antarbangsa. Pertunjukan semacam ini, pun akan kehilangan ruhnya jika digelar di tengah lapangan.

Kelak, melalui forum tersebut, bisa dikemukakan agar pemerintah asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, bisa memfasilitasi kehadiran seniman-seniman dari negara mereka untuk tampil di sebuah festival di Solo, sementara Pemerintah Kota Surakarta, melalui sebuah yayasan festival, tinggal menanggung biaya akomodasi dan transpor lokal untuk delegasi seni mereka.

Menanggapi itu, Pak Jokowi setuju, hingga Pak Purnomo menawari saya menjadi ketua panitia penyelenggara. Saya jawab begini, “Pak, saya ngerti sedikit-sedikit soal begituan. Tapi, karena saya tak punya track record sebagai organizer, posisi saya malah akan mengundang banyak pertanyaan. Kalaupun dipaksakan, saya minta ijin diberi keleluasaan menunjuk pelaksana yang saya anggap lebih paham dan memiliki jam terbang tinggi.”

Usai pertemuan, hingga beberapa saat tak ada jawaban atau respon tegas. Hingga, tiba-tiba saya kaget, ketika ada publikasi rencana menggelar Solo International Performing Arts Festival (SIPA). Kecewa sih iya. Selain terburu-buru, saya mendapati banyak kejanggalan di kemudian hari. Mbak Iil, bahkan meminta kontak sejumlah seniman tari dan teater dari saya.

Mbak Iil, misalnya, lupa nama koreografer Bali, namun ingat karyanya. Begitu juga, ia meminta kontak Kang Rahman Sabur, pendiri Kelompok Payung Hitam, Bandung. Peristiwanya, kira-kira setengah bulan sebelum pelaksanaan acara.

Saya bingung. Karya koreografi I Nyoman Sura berjudul Bulan Mati yang ingin ditampilkan di SIPA pertama di panggung terbuka di Pamedan, Pura Mangkunegaran membutuhkan ruang tertutup dengan kwalitas akustik gedung memadai untuk bisa menangkap karya itu dengan segenap indera, yang tak cukup mata dan telinga saja. Sementara, untuk  karya teater khas Kelompok Payung Hitam, setengah bulan bukan waktu masuk akal untuk mempersiapkan karya mereka. Selain kuat pada eksplorasi fisik yang membutuhkan latihan hingga berbulan-bulan, gagasan-gagasan artistik sejumlah karya Kelompok Payung Hitam juga belum tentu cocok dipentaskan di tempat terbuka.

Bagi saya, hal itu menjadi kunci penilaian saya, betapa sangat serampangannya Mbak Iil dalam mengelola SIPA-nya. Dari tahun ke tahun, SIPA juga tak kunjung menunjukkan kekuatan konsep pemanggungannya, sehingga saya merasa tak perlu lagi menontonnya, termasuk gelaran tiga malam, 19-21 September 2013 ini. Seringkali terjadi, beberapa penampil yang dipublikasikan sebagai representasi sebuah negara, sejatinya ‘belum seniman’. Mungkin mereka penari di negaranya. Namun, lantaran sedang bersekolah di ISI Surakarta, misalnya, lantas dilabeli sebagai seniman dan mewakili negara mereka.

blog_hartati_ritus_diri_GKJ_15sep04_003

“Ritus Diri” karya Hartati ini dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta, 15 September 2004. Meski secara visual cukup kuat dan mudah dinikmati, namun iringan musiknya tak akan bisa membawa penonton memasuki ruang dialog yang disodorkan koreografernya.

Jika mengingat peristiwa itu, saya jadi kian sedih saja. Ketika menjabat Walikota, Pak Jokowi sangat gelisah dengan obsesinya membangun Kota Solo. Aneka festival lahir pada masa kepemimpinannya, berduet dengan FX Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikotanya. Saya ingat betul bagaimana di awal terpilihnya, saya tanya mengenai konsepnya tentang memajukan kebudayaan di kotanya. Kala itu, dia menjawab singkat: saya baru akan meminta dilakukan pendataan cabang seni dan potensinya, baru dibuat strateginya.

Pernyataan itu hampir selalu saya tagih setiap tahun, hingga pada tahun kedua masa baktinya, sudah bisa menyatakan dengan detil: jumlah sanggar seni, cabang seni dan jumlah seniman, termasuk para maestronya. Singkat kata, dia melakukan pekerjaan dengan terukur dan punya dasar. Maka, pada masa kepemimpinannya, di Solo lahir aneka festival seperti SIEM, SIPA, Solo Kroncong Festival (SKF), Solo Jazz Festival, dan banyak lagi, termasuk Solo Batik Carnival.

Keinginan Pak Jokowi menghadirkan aneka festival bergengsi dan tepercaya, rupanya kian sia-sia saja. Semoga, Pak Widhi sebagai Kepala Dinas Pariwisata bisa membenahi sistemnya. Paling tidak, supaya gelaran festival tak sekadar dapat ramainya saja, namun juga bisa memberi makna bagi kejayaan seni pertunjukan di Indonesia. Selain itu, Solo bisa menjadi kota alternatif untuk peristiwa budaya yang bengengsi, yang tidak hanya terpusat di Jakarta sebagai ibukota negara.

Bukan bermaksud mengecilkan jerih payah Mbak Iil, tulisan ini saya tujukan untuk seluruh seniman, pemikir budaya dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata Kota Surakarta sebagai salah satu sponsor utama SIPA daan festival-festival lainnya.

Jokowi dan Kesenian

Suatu ketika, saya ‘protes’ kepada Pak Jokowi tentang sejumlah event kesenian di Solo, yang saya anggap dikelola asal-asalan oleh sebuah event organizer. Dijawabnya: biar saja dulu, Mas. Kami sudah siapkan riset, nanti akan segera ditata. Kita butuh ‘keramaian’ sambil menata bidang pariwisata.

Begitulah, Pak Jokowi ternyata sudah membuat rencana. Solo harus ditelisik dan dibangkitkan potensinya, di luar yang sudah mapan seperti sektor perdagangan. Singkat cerita, kekuatan budaya Surakarta ada pada seni pertunjukan. Pelakunya banyak, kalibernya internasional, tapi kurang berperan di lingkungannya.

Setelah terdata adanya ratusan sanggar tari, musik dan teater, lalu dibikinlah ‘etalase’-nya, seperti Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival dan Solo Batik Carnival, sebagai awalan. Menyusul kemudian Solo Intenational Performing Arts (SIPA), Solo Jazz Festival dan Festival Keroncong dan banyak lagi, seperti Festival Dolanan Anak dan lain-lain.

Tak cuma itu, Pak Jokowi bahkan pernah membahas secara serius tentang upaya branding kota, dan mencari diferensiasi. Dengan Yogya yang kulturnya sama, misalnya, Pak Jokowi membahas intens dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, meminta Yogya berkonsentrasi pada senirupa yang memang lebih menonjol dibanding seni pertunjukannya.

Intinya, Pak Jokowi meminta Yogya tak membuat event seni pertunjukan yang sama dengan yang dibuat di Solo, namun tidak usah mematikan yang sudah mapan seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Jogja International Performing Arts Festival, dll. Maksudnya, sama-sama memajukan kota lewat event kesenian sebagai daya tarik wisata.

Terkait dengan beberapa event seni pertunjukan, saya pernah mengusulkan agar dibuat perencanaan yang matang. Dalam event seni pertunjukan, misalnya, dana pemerintah bisa dihemat jika memiliki strategi yang tepat. Pembiayaan kedatangan seniman manca negara bisa dialihkan bebannya jika bisa bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, atau lewat kedutaan besar di Jakarta. Toh, sektor kebudayaan sedang menjadi salahvsatu strategi menjalin persahabatan antarbangsa, yang kerap disebut soft diplomacy.

Singkat kata, saya usul Pak Jokowi bertemu dengan beberapa figur penting yang turut mewarnai dinamika kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Usulan diterima, dan akhirnya saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Sari Madjid, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo dan almarhum I Wayan Sadra.

Malam minggu kami diskusi, lantas dilanjutkan keesokan harinya. Saya menjadi moderator pertemuan kecil itu. Ketika saya buka percakapan dengan menanyakan apa yang dimaui Pak Jokowi tentang dunia seni pertunjukan di Solo, beliau menggeleng.

“Saya tidak tahu kesenian. Silakan bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu bercerita dan memberi masukan. Nanti saya akan bertanya, karena saya tak paham kesenian,” ujarnya.

Pak Jokowi membawa buku kecil dan rajin mencatat. Tak ada ajudan atau seketaris di forum kecil itu. Kepala Dinas Pariwisata yang turut dihadirkan, hanya menyimak percakapan. Begitulah yang terjadi, hingga dilanjutkan pertemuan pada esoknya. Pak Jokowi masih membawa buku kecil, rajin mencatat, dan tak sedetikpun meninggalkan pertemuan.

Gagasannya sederhana saja. Komitmen terhadap persoalan seni dan kebudayaan Pak Jokowi perlu didukung, sepanjang tak ada niat intervensi. Dan, pada tataran itu sudah kelar. Urusan kesenian diserahkan kepada ahlinya, yang tak lain adalah para pelakunya sendiri.

Penyelenggaraan pertemuan itu pun cukup unik. Baik Mas Goen, Mbak Sari Madjid, Sitok dan teman-teman sama-sama mendukung gagasan pengembangan sentra-sentra kebudayaan. Kebetulan, Solo termasuk kota penting dalam dinamika kesenian dan kebudayaan Indonesia. Makanya, beliau-beliau bersedia ‘gratisan’, niat datang membantu.

Konsep kami, kala itu, perlu didorong membuat payung organisasi yang independen, sehingga kelak semua kegiatan kebudayaan tidak tergantung pemerintah. Setidaknya, perlu jaga-jaga jika walikota pengganti Pak Jokowi, kelak, adalah orang yang tak paham dan peduli pentingnya seni dan budaya dalam konteks berbangsa.

Memang, lembaga itu belum terwujud kini. Tapi komitmennya mulai menunjukkan hasil, di mana dari event ke event lainnya mulai kian rapi tertata, pengorganisasiannya pun kian matang. Anggaran daerah tidak banyak dialokasikan ke sana, namun mulai bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk swasta. Jejaringnya pun kian meluas, sehingga bisa diharapkan kelak akan menjadi event unggulan yang bisa dinikmati semua kalangan.

Plus-minus pasti ada. Tinggal kesadaran para pemangku kepentingan menyambar kesempatan yang tersedia. Potensi wisatanya sudah jelas di depan mata. Publik pun mulai bisa merasakan dampaknya.

-bersambung-

Motret itu Tidak Mudah

Motret memang mudah. Kamera handphone saja kian canggih, menyaingi kamera saku digital. Kamera  SLR apalagi. Jenis/seri untuk pelancong saja sudah sedemikian rupa, apalagi yang masuk kategori kamera untuk profesional. Sayang, peralatan yang kian canggih dengan harga terjangkau tak diimbangi pemahaman akan etika memotret.

Fotografer itu asik kalau sesantai bapak-bapak ini...

Etika atau tata krama dalam memotret memang seharusnya dipegang teguh dan dilaksakan siapapun, baik fotografer profesional maupun amatir. Apalagi jika menghadapi peristiwa besar seperti Solo Batik Carnival (SBC) 2011 yang berlangsung 25 Juni lalu. Semua pemotret menginginkan hasil terbaiknya, baik yang profesional seperti jurnalis, yang amatir, maupun super amatir seperti saya, yang memotret hanya menggunakan kamera ponsel.

Repotnya, demi mendapatkan hasil foto terbaik, pemotret mengabaikan hak orang lain. Seperti saat SBC kemarin, peserta karnaval bahkan harus menghindari fotografer yang kukuh memotret, mematung di depan peserta sehingga mereka memilih mengalah. Banyak yang berebut mendekat, lantas mengabaikan hak penonton, juga fotografer lain yang datang karena alasan tugas, yakni para pewarta foto.

Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana pewarta foto merasa terganggu dengan kehadiran fotografer ‘amatir’ yang kerap suka nyelonong masuk ke tengah area karnaval, Dinas Pariwisata berupaya mengatur sedemikian rupa. Bahkan membuat panggung/area khusus untuk pewarta foto. Tapi, lagi-lagi, kejadian fotografer (amatir) yang suka tiba-tiba mengerubuti peserta karnaval membuat marah. Apalagi, ada beberapa pihak yang merasa menjadi bagian dari ‘tim dokumentasi resmi’ ikut-ikutan merangsek. Aturanpun tinggal cerita. Bahkan, Kepala Dinas Pariwisata merasa kewalahan.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

Saya memaklumi teman-teman pewarta foto yang merasa terganggu dengan ulah pemotret, yang sebagian (sayangnya besar) adalah fotografer hobi atau amatir. Paling tinggi, cita-cita mereka hanya agar menang jika diikutkan lomba, atau pamer kepada sesama, narsis-narsisan di situs-situs social network seperti Facebook, Flickr, dan sejenisnya.

Repotnya, walau (maaf) hanya untuk pamer di Facebook atau koleksi agar kelak bisa diikutkan lomba, tapi mereka juga merasa turut memberi kontribusi signifikan terhadap publikasi peristiwa. Dan, di situlah pangkal perkaranya. Para pewarta foto juga merasa mereka yang telah turut mengawal kesuksesan publikasi sebuah peristiwa, baik sejak pra maupun pascanya.

Andai fotografer setertib saat seperti ini, pasti motretnya bakal asyik. Sayangnya, begitu acara dimulai, pada merangsek seenaknya sendiri.

Memang seolah sulit untuk menuding mana yang paling bersalah. Tapi, secara pribadi, saya cenderung menyalahkan teman-teman amatir. Mereka saya anggap cenderung mengagungkan hasil akhir, produk sebuah tindakan pemotretan namun mengabaikan proses. Jika saya berposisi sebagai jurnalis foto, maka saya akan menghindari target bidikan jika lensa saya terhalang oleh orang lain, yang biasanya adalah fotografer amatir, atau satu-dua teman pewarta yang nyelonong pula.

Jika sama-sama menghormati sebuah peristiwa, yang dibuat dengan perencanaan panjang dan rumit serta berbiaya besar, mestinya sama-sama bisa nglengganani, tahu diri. Memilih memotret dari sisi kanan atau kiri jalan raya yang menjadi panggung utama, demi mendapatkan hasil yang ‘bersih’, dalam arti ya hanya peserta karnaval semata yang ada di sana, bukan tubuh-tubuh petentang-petenteng dengan kamera dan perlengkapannya.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

Jika ada fotografer yang merasa tak akan memperoleh rekaman bagus dalam posisi demikian, maaf saja, saya akan menganggap mereka FOTOGRAFER BODOH! Fotografer sejati tak pernah risau dengan posisinya terhadap obyek sasaran. Kalau pingin hasil maksimal dan bagus seperti yang diangankan, ya silakan saja melakukan reka ulang, atau membawa talent ke studio!

Hanya fotografer cengeng dan pemalas yang untuk memperoleh foto terbaik mesti menuntut fasilitas ini-itu, apalagi jika harus melakukan dengan berbagai cara agar seolah-olah punya hak eksklusif dalam melakukan pemotretan, entah itu ‘menyusup’ atau berkedok official photographer dan sebagainya. Pewarta foto (yang profesional) sekalipun juga saya sebut MANJA jika menuntut beraneka fasilitas demi kemudahan.

Bagi saya, kepuasan memotret adalah ketika merasa berhasil menaklukkan tantangan. Syukur-syukur, dengan posisi dan situasi memotret yang ‘tidak menguntungkan’ namun  bisa sukses mendapatkan hasil memuaskan, minimal bagi diri sendiri.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

***

Pada era semaju kini, ketika teknologi publikasi tak sebatas media tradisional (seperti koran, majalah dan televisi), kehadiran new media seperti internet memang tak bisa diabaikan perannya. Jurnalis profesional bersaing dengan publik, siapapun mereka, yang menggunakan Internet sebagai basis utama penyebaran informasi.

Dari kamera handphone, misalnya, orang bisa mengunggah foto atau video jauh lebih cepat dibanding fotografer media yang mesti memilih, menimbang, mengedit lantas mempublikasikannya. Flickr, Twitter, Facebook, maupun blog telah mengancam keberadaan media tradisional, meski ‘hanya’ baru pada satu sisi, yakni kecepatan.

Apakah dengan kecepatan menyebarluaskan gambar (foto/video) di Internet lantas pewarta warga boleh merasa lebih hebat dan lebih punya peran dibanding pewarta profesional? Rasanya tidak juga. Saya yang hidup di dua jenis media itu, merasa biasa-biasa saja. Tak ada yang lebih hebat, dan sebaliknya. Keduanya bisa sama-sama bermanfaat justru ketika terjadi sinergi keduanya.

Repotnya, pemahaman penyelenggara terhadap ‘aspek publikasi’ kerap sering menjadi kunci silang sengkarut munculnya perselisihan, antara yang profesional maupun yang amatir. Fotografer/videografer amatir merasa berperan menciptakan kesuksesan, pun sebaliknya.

Andai saya menjadi penyelenggara, di tengah rumitnya menghadapi perkembangan jaman, di mana setiap orang bisa memotret, maka yang akan saya siapkan adalah membuat aturan yang tegas. Pada peristiwa Solo Batik Carnival, misalnya, akan saya desain supaya Jalan Slamet Riyadi yang menjadi panggung utama karnaval, akan saya sterilkan dari pihak nonpeserta. Saya cukup akan menunjuk satu fotografer dan videografer sebagai dokumentator resmi, yang hasilnya bisa diakses media dengan sistem pool.

Lainnya, saya persilakan merekam peristiwa dengan caranya sendiri. Asumsinya, semua fotografer atau vediografer pasti seorang profesional dalam arti yang sesungguhnya. Kalaupun perlu menyiapkan tempat-tempat khusus keperluan publikasi, ya hanya pewarta foto dan kameraman televisi terdaftar yang akan dibolehkan. Bagi para amatir, ya silakan mencari tempat sendiri-sendiri, sebab hingga kini, publik masih mengandalkan saluran resmi untuk memperoleh informasi, yakni institusi media atau pers. Dan, asal tahu saja, adalah HAK bagi publik untuk memperoleh informasi (tulisan, ilustrasi, foto/video) yang apa adanya.

Produk kaum amatir, maaf saja, masih menjadi pelengkap, walau tak bisa dipungkiri juga tak bisa dianggap remeh atau lebih buruk secara hasil/output.

Tulisan ini juga sekaligus sebagai tanggapan terhadap gegeran menjelang pelaksanaan Solo International Performing Arts Festival (SIPA).  Di Facebook, misalnya, muncul Gerakan 1.000.000 Fotografer Boikot SIPA 2011. Pangkalnya, ketidaktegasan panitia penyelenggara membuat aturan main terkait potret-memotret. Sejumlah forografer amatir merasa sudah memberi kontribusi memadai saat dilibatkan dalam proses pendokumentasian pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, kini merasa dilupakan karena adanya pembatasan jumlah, cara lokasi pemotretan.

Sementara, pewarta foto profesional, merasa ‘dikalahkan’ lantaran berdasar pengalaman, kaum amatir seperti dimanjakan, lantaran masuk dalam kepanitiaan sehingga memiliki banyak keleluasaan.

Jika saya panitia penyelenggara, hanya jurnalislah yang saya utamakan dan disediakan tempat melakukan pemotretan dengan harapan terbantu secara publikasi. Tanpa ada dukungan media, maka event semacam SIPA juga akan hambar rasanya.

Foto ini diambil dengan menggunakan Blackberry dari pinggir sambil jongkok. Tidak mengganggu peserta karnaval, meski hasilnya ya cuma apa adanya.

Di mana para amatir ditempatkan? Ya di luar arena yang dinyatakan steril, seperti arena menonton yang disediakan dengan kursi, karena semua diasumsikan sebagai undangan. Dan, bagi penonton yang duduk di kursi undangan, hanya boleh memotret tanpa lampu kilat dari tempat duduknya dengan posisi tetap duduk. Jika ketahuan berdiri, sehingga mengganggu orang lain, maka panitia berhak mengeluarkan mereka dari barisan. Selama aturan main itu disosialisasikan terlebih dahulu dan diumumkan sebelum acara berlangsung, maka sah sudah ‘hukum’ penyelenggara.

Para amatir, ya silakan saja memilih tempat sesuka hatinya. Pewarta foto diberi fasilitas karena memang kontribusinya lebih jelas dan terukur, dan jumlahnya hanya sedikit, sangat jauh jika dibandingkan dengan kaum amatir. Kalau masih saja ada yang mengeluh kesulitan memotret, anggap saja mereka bukan fotografer yang menyukai tantangan dan memiliki motivasi menaklukkan kesulitan.

Jika masih ngeyel juga, ya sudah, kelompokkan saja fotografer abal-abal semacam itu sebagai kaum Bibit. Hanya orang tahu diri yang mau menenggang rasa dan rela berbagi, dan tidak mencari menangnya sendiri. Ini serius!

JIPA, SIPA dan Seterusnya

Meski baru bisa menyaksikan hari kedua Jogja International Performing Arts Festival (JIPA), saya sudah merasa senang. Kebagian empat penampil, dua dari Jepang dan masing-masing seorang koreografer Indonesia dan Perancis, pun sudah cukup melegakan. Salut atas kerja keras Mas Bambang Paningron dan teman-teman Jaran Productions menggelar festival tari selama dua malam itu.

Koreografi Bimo Wiwohatmo (Yogyakarta) dalam JIPA 2009

Koreografi Bimo Wiwohatmo (Yogyakarta) dalam JIPA 2009

Hari pertama, festival diisi dengan penampilan seniman dari Austria, Korea dan Jepang. Dari negara yang disebut terakhir, dua kelompok datang atas biaya sendiri, satu grup lagi dibiayai sepenuhnya oleh The Japan Foundation. Selebihnya, nyaris dengan pembiayaan sendiri-sendiri.

Itulah uniknya dunia kesenian. Ibarat dengan modal cekak, pun masih bisa membuat event bermutu, dengan sajian karya-karya bermutu. Yang demikian, tentu tak lepas dari komitmen pertemanan yang lantas melembaga menjadi sebuah network. Sulit bagi awam untuk membayangkan penyelenggara mampu menyediakan dana sedikitnya Rp 1 miliar, bila seluruh keperluan biaya transportasi, akomodasi serta honor artis menjadi tanggung jawabnya.

Penampilan Veronique Delarche, koreografer Perancis

Penampilan Veronique Delarche, koreografer Perancis

Ketika dukungan pemerintah nyaris nihil dan sponsor enggan berderma, maka artis seperti didatangkan secara cuma-cuma. Panitia, bisa dikata menjadi pihak paling ‘menderita’ kalau penilaiannya menggunakan ukuran-ukuran material. Siapa bertugas sebagai apa dengan honor berapa menjadi tidak relevan dibahas. Dedikasi dan komitmen mereka pada kerja-kerja kebudayaanlah yang menggerakkan mereka rela bersusah payah.

Siapa yang diuntungkan? Jawabannya jelas: masyarakat dan pemerintah!

Masyarakat diuntungkan lantaran memperoleh wahana apresiasi sehingga memperkaya pengalaman rohaniahnya. Kesenian tak bisa mengenyangkan, juga tak mungkin mendongkrak status sosial-ekonomi seseorang, termasuk penyelenggaranya. Pada ruang tak seberapa luas, concert hall Gedung Societet paling hanya menampung seribuan apresian selama dua hari. Artinya, dengan tiket masuk seharga Rp 20.000, total pendapatannya tak cukup untuk membiayai dua artis yang datang dan harus pulang kembali ke Perancis.

Dimana pemerintah memperoleh imbas positif dari peristiwa demikian? Citra kota meningkat, karena warganya dianggap beradab, memiliki tingkat apresiasi seni memadai sehingga pantas dipuji.

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Keberadaan Dinas Pariwisata dan Budaya, misalnya, seperti tak berarti manakala kegiatan-kegiatan seni bermunculan, justru karena warga yang menginisiasi. Dimana-mana di Indonesia, sungguh sulit meyakinkan aparatur Dinas Pariwisata dan Budaya bahwa kerja-kerja kebudayaan tak bisa semata-mata dengan kalkulasi ekonomis-matematis.

Pengeluaran akan bisa dianggap sangat besar dan boros -karena itu harus dihindari, jika yang dijadikan ukuran adalah banyaknya penonton yang bisa dihadirkan. Gelaran teater atau tari tak bisa disamakan dengan penyelenggaraan konser Nidji atau Kenny G. Keramaian publik jenis ini, toh masih sangat jauh melampaui pengunjung pertunjukan orkestra atau konser piano, bahkan mereka yang bergelar maestro.

Jujur, penyelenggaraan event serupa di Solo yang bertajuk Solo International Performing Arts Festival (SIPA), awal Agustus lalu, merupakan potret kekeliruan penyikapan atas sebuah peristiwa kebudayaan yang menampilkan kerja-kerja kesenian yang ‘serius’ alias bukan pop, bukan budaya massa.

Bisa jadi, pelaksana juga kesulitan membuat pilihan ketika disodorkan ketentuan ‘harus’ menghadirkan banyak orang yang bisa diklasifikasikan sebagai ‘massa’. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi, ketika pemerintah sebagai pemilik gagasan dan merasa tidak menguasai bidang demikian, sang pelaksana tak punya cukup referensi karena kegagalan membuat definisi dan menerjemahkannya ke dalam produk event seni.

Sajian "Tribut to Michael" oleh Broadway Dance Center, Jepang

Sajian "Tribut to Michael" oleh Broadway Dance Center, Jepang

Tak semua cabang seni bisa ditampilkan di tempat terbuka, apalagi di antara riuh dan hiruk pikuk penonton. Begitu sebaliknya, tak sembarang bentuk ekspresi seni cocok dipanggungkan di dalam ruang tertutup. Beberapa jenis tari atau teater, mungkin baru bisa diapresiasi bila lingkungan mendukung sehingga kelima panca indera bisa bekerja bersama-sama dengan olah rasa dan aktivitas pikir.

Sungguh menarik ketika beberapa waktu lalu, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sedyawati mengusulkan keberadaan kebudayaan diurus oleh departemen tersendiri. Bergabung dengan bidang pendidikan pada masa lampau, menimbulkan kerancuan sebab kebudayaan hanyalah subpendidikan. Sementara digabungkannya dengan urusan kepariwisataan hanya melahirkan kebijakan dengan pendidikan turistik, sehingga mudah terjerumus pada misi mendongkrak devisa semata.

Kebudayaan, tentu saja tak sebatas urusan ‘pentas seni’ semata. Ia mencakup semua aspek kehidupan, berpijak pada yang lampau demi menghadapi masa depan. Kerusakan lingkungan, maraknya bentuk-bentuk baru kemiskinan hingga praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, itu semua berawal dari abainya sebuah bangsa terhadap pentingnya sebuah sikap sehingga menuntun kita pada penyusunan strategi kebudayaan.

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Kesenian hanya noktah kecil dalam cakupan kebudayaan yang maha luas. Namun, sikap bangsa yang meremehkan terhadap cabang kebudayaan yang satu ini, sudah cukup untuk menjuluki sebuah bangsa sebagai tak berbudaya.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Saya bukan siapa-siapa dan tak punya referensi (apalagi kompetensi) untuk menjawabnya. Serahkan saja pada ahlinya, yang sejatinya sangat banyak kita miliki. Dari pemikir hingga orang-orang yang tak pernah kenal lelah menjalaninya sebagai pelaku, bahkan tanpa support pemerintah sama sekali.

Kalaupun ada yang harus saya diusulkan (supaya tampak bertanggung jawab kerna sudah membuat posting ini), rasanya cukup sederhana: sebaiknya pemerintah mengalokasikan sebagian dana yang dihimpun dari berbagai jenis pugutan pajak pada warganya,untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau misi-misi kebudayaan.

Sajian Bimo Wiwohatmo

Sajian Bimo Wiwohatmo

Syukur membuat regulasi, dimana badan-badan usaha negara dan swasta yang telah menjadikan rakyat sebagai ‘pasar’ produk-produk mereka, dipaksa untuk mengalokasikan sebagian keuntunannya ke sana pula. Jangan lagi dana corporate social responsibility (CSR) mereka kelola sendiri, lalu membuat laporan resmi demi mendapat beragam fasilitas dan dispensasi. Sebab jika itu yang terjadi, baik badan usaha maupun pemerintahnya, bisa dikategorikan keji. Atau, setidaknya tumpul nurani.