Laskar Polisi Kepung KPK

Pesan berantai beredar lewat BlackBerry dan linimasa Twitter sejak Jumat (5/10) malam. Isinya, ada banyak polisi berseragam dan berpakaian preman mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, dan meminta dukungan publik untuk menyelamatkan KPK. Kata pesan berantai itu, satu polisi penyidik KPK hendak ditangkap paksa oleh koleganya.

Reaksi berdatangan. Banyak orang meramaikan gedung KPK, membuat pagar betis di pintu utama kantor pemburu koruptor itu. Di linimasa dan di lokasi berkumpulnya massa, banyak tulisan “Selamatkan KPK” dan #saveKPK. Harapan akan perubahan, yakni upaya nyata pembasmian praktek korupsi menggerakkan siapa saja, baik secara online maupun offline.

Hingga menjelang tengah malam, yang berhadapan baru publik versus polisi. Pimpinan komisi masih di luar kantor untuk aneka keperluan. Tak ada reaksi wakil rakyat, pejabat negara, apalagi Presiden, sehingga muncul sinisme #PresidenKemana di linimasa.

Publik, baik yang datang ke gedung KPK Maupin dari kejauhan, mendukung Novel Baswedan, seorang perwira menengah Polri yang ogah kembali ke kesatuan, kendati ditarik secara resmi. Semua dugaan mengarah ke petinggi-petinggi Mabes Polri yang diyakini hendak menyelamatkan Djoko Susilo, seorang jenderal polisi yang diduga menyelewengkan milyaran dana pengadaan simulator untuk ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kebetulan, Novel menjadi salah satu anggota tim penyidik kasus yang membelit Djoko Susilo.

Satu hal yang menggelitik saya, adalah pernyataan Wakapolri Komjen Nanan, yang menyoal besaran dukungan dana untuk operasional KPK. Polri, kata Nanan, merasa hanya memiliki dana kecil, sehingga (kesan saya) tak bisa bekerja optimal, sehingga keberadaannya menjadi lebih terhormat di mata masyarakat, seperti halnya KPK.

Di luar rebutan kuasa menyidik Djoko Susilo, pernyataan seputar dana operasional itu justru menunjukkan kepicikan seorang jenderal. Andai mau mereformasi diri, citra polisi akan meningkat drastis. Terhadap seorang pencuri ayam atau pencuri semangka saja, polisi bisa memilih pasal yang menjerat mereka. Begitu pula terhadap orang yang tertangkap karena berjudi kelas teri. Apa yang terjadi jika kasusnya berupa tindak kriminal berduit banyak? Semua orang mafhum, hukum akan tumpul.

Memperbaiki citra, mestinya dengan kerja professional, Jenderal Nanan. Tak perlu dana besar. Kula sebagian besar polisi lalulintas menjauhi ‘lapan anem’ di jalanan saja, citra sudah membaik. Anda pasti tahu, banyak wartawan yang ngepos di kepolisian pun paham, bagaimana pejabat satuan/direktorat menjadi tulang punggung penyediaan ‘logistik’ tak terduga, termasuk jika ada kunjungan pejabat polisi, bukan?

Lebih celaka lagi, jika hanya untuk menangkap seorang komisaris polisi saja, harus mengerahkan banyak polisi, mengepung gedung, dan sebagainya. Apalagi, alasannya tampak dibuat-buat, menyangkut tuduhan tindakan kekerasan Novel ketika berdinas di Bengkulu, pun setelah delapan tahun berlalu. Katanya, Novel menembak kaki tersangka, dan itu tak dibenarkan secara prosedur dan etika penyelidikan dan penyidikan.

Apakah para jenderal polisi itu sudah lupa, cara-cara mengintimidasi tersangka dengan penyiksaan sudah lama dianggap sebagai tindakan wajar? Kaki tersangka diinjak kursi, tangan disundut bara rokok, bukankah itu cerita lama yang belum lenyap hingga kini?

Andai polisi menjawab beberapa pernyataan saya di atas dengan tindakan, saya takin citra polisi akan membaik. Hanya saja, apakah polisi hanya butuh citra? Bukankah keadilan hukum yang nyata lebih mulia diwujudkan dibanding sebuah citra, persepsi atau anggapan? Tak usah jauh-jauh, bukankah terlalu sering barang bukti berupa minuman keras hasil razia disortir, yang murahan dimusnahkan dan yang mahal disimpan oknum kepolisian? Jangan ngeles, sebab ada sebagian wartawan yang ngepos di kepolisian, biasa turut mengonsumsi beramai-ramai dengan petugas.

Sudahlah, Jenderal. Jika persoalannya cuma ingin menyelamatkan muka, maka saya memaklumi pergerakan polisi secara liar seperti yang kemarin malam ditunjukkan lewat cara pengepungan gedung KPK.  Liar, sebab Mabes Polri menganggap tak ada perintah demikian. Kalau benar begitu, hukum saja aksi liar anggota-anggota hamba hukum itu. Sedehana, bukan?

Tapi jika urusannya adalah demi menegakkan hukum, seperti mandat konstitusi yang kalian sandang, maka biarkan KPK menyidik Djoko Susilo hingga tuntas. Kalau perlu, tunjukkan itikad baik dengan, misalnya, memperpanjang masa tugas 20 penyidik Polri yang ditugaskan di KPK.

Bukankah persoalan kian runyam hanya karena Mabes Polri tersinggung lantaran lima penyidik yang diakui KPK berintegritas tinggi itu, menolak kembali ke kesatuan hingga tuntasnya penyidikan banyak kasus yang dibebankan kepada mereka, terutama dengan tersangka istimewa, Djoko Susilo.

Tak usahlah kalian rebut balung tanpa isi atau berebt tulang tanpa sumsum. Bekerja dengan benar, mengacu pada ketentuan hukum, jelas lebih berguna untuk perbaikan masa depan Indonesia. Apakah kalian, para jenderal polisi, tidak punya rasa malu, ketika gara-gara ada pengepungan gedung KPK oleh ‘polisi liar’, banyak rakyat marah dan menyalahkan Presiden?

Cobalah kasihani Presiden, seperti halnya kalian mengasihani institusi Polri. Minimal, jangan biarkan perilaku polisi seperti anggota laskar atau FPI yang beraninya hanya pamer massa, mengeroyok minoritas dengan pendekatan intimidasi.

Polri vs KPK Babak Kedua

Sedikitnya 20 penyidik KPK ditarik kembali oleh Mabes Polri. Demikian diberitakan Koran Tempo edisi 15 September 2012. Menurut berita itu, para penyidik itu ditarik kembali ke kesatuan karena penugasannya berakhir, meski masa kerjanya belum genap empat tahun sehingga bisa dinyatakan berakhir. Yang menggelitik, satu di antara mereka adalah penyidik perkara pengadaan Simulator SIM, dimana Irjen Djoko Susilo menjadi tersangka.

Tentu, yang demikian bukan hal aneh. Ini Indonesia. Dan ada unsur Polri di sana. Pada lembaga seperti Polri, rasa malu seperti sudah diharamkan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Pun demikian akal sehat. Andai masih punya harga diri, tak mungkin jenderal-jenderalnya rela anak buahnya menjadi budak penunggang Harley, centeng rumah bordil dan kawan bandar narkoba.

Andai tersisa akal sehat, pastilah mereka tidak melindungi penyerang rumah ibadah, atau mendampingi laskar-laskar pengganggu ketenteraman. Benih disharmoni, memang kerap dipupuk oleh ulah sebagian oknum polisi.

Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Perkara. Meskipun berbeda-beda, muaranya perkaranya selalu ke situ-situ pula.

Andai akal sehat tersisa, tak mungkin seorang jenderal polisi seperti Boy Rafli yang wajahnya sangar itu may berdalih macam-macam, yang menempat orang di luar dirinya sebagai orang bodoh tak berakal.

Apa hendak dikata. Mereka telanjur biasa pamer kuasa. Hukum seolah hanya mereka yang punya, hingga tak seorang pun boleh menafsirnya. Jangankan menyangkut sesama jenderal korps baju cokelat, pada perkara remeh saja mereka kerap menjauh dari sikap netral.

Beberapa hari lalu, seorang teman melapor karena ia baru saja ditodong dan dirampas dompet dan harta bendanya, di sebuah gang tak jauh dari kantor kepolisian sektor. Laporan diterima, tapi sang petugas meminta teman saya membayar uang administrasi. Celakanya, ia memberi nasihat yang janggal di telinga. Kata polisi itu, “Hati-hati saja kalau di daerah itu. Di sana rawan.”

Semestinya, polisi itu bergegas melakukan pengejaran. Pernyataan mengenai titik kerawanan, pun menunjukkan dengan gamblang, bahwa mereka tahu, dan membiarkan. Akal sehatnya benar-benar telah tergadaikan. Menangkap penjahat rupanya bukan lagi prestasi membanggakan seorang hamba hukum.

Sebaliknya, menyelamatkan atasan menjadi kemuliaan tersendiri bagi seorang polisi.

Saya paham, cerita kebaikan polisi itu hanya ada di dalam dongeng, atau di naskah pidato Kapolri yang dibacakan pada sebuah upacara serentak setiap tanggal 1 Juli.

Andai presiden tidak absen, syukur gentleman, ia bisa membatalkan keputusan Mabes Polri menarik  20 penyidik yang mengganggu kerja KPK. Kalau perlu, mengganti Kapolri dengan yang tidak kumisan, daripada kumisnya tak berguna, bahkan memalukan korps rakyat berkumis. Jika mau konsisten ingin memberantas korupsi, saya kira kinilah saatnya. Presiden perlu tegas, sekali ini saja selama hidupnya…

Setelah itu, terserah mau apa. Doa saya, semoga khusnul khotimah…..

Drama Minim Improvisasi

Seni drama rupanya menjadi cabang kebudayaan paling diminati kelas menengah Indonesia. Ia setingkat lebih tinggi dibanding seni musik, lantas disusul cabang paling sepi peminat:seni tari! Andai Iman Soleh, Wawan Sofwan, Sitok Srengenge, Yudi Ahmad Tadjudin, Muhamad Sunjaya, Landung Simatupang, dan kawan-kawan mau buka kursus privat, dijamin laku keras.

Potensi ‘pasar’ calon-calon aktor/aktris handal sungguh luar biasa. Dan kepada merekalah, sesungguhnya kita bisa menggantungkan harapan luar biasa akan masa depan seni drama. Selama ini, kebanyakan dari peminat seni drama masih lemah dalam reading, intensitas penjiwaannya pun lemah. Akibatnya, kerap muncul kekacauan saat pemanggungan.

Untuk menghasilkan tontonan yang sempurna, seharusnya aktor/aktris sudah paripurna dalam hal penghayatan naskah. Ide-ide cerita drama kontemporer Indonesia sudah sangat banyak, kendati harus jujur diakui pula, tak banyak yang mampu menuliskannya. Padahal, ukuran keberhasilan pemanggungan sebuah drama itu sederhana saja: penikmat bisa larut dan merasakan apa yang terjadi di panggung.

Jadi, selain harus didukung naskah yang bagus, aktor/aktrisnya pun harus sempurna membawakan perannya, termasuk harus mampu melakukan improvisasi jika lupa dialog. Memang, untuk mencapai ke sana, sebaiknya dilakukan latihan sesering mungkin, dan tidak cukup dengan acting course yang singkat.

Dulu, semasa Pak Suyatna Anirun masih hidup, Studiklub Teater Bandung (STB) sering menggelar acting course, namun kini sepertinya sudah tak ada lagi. Akademi Seni Drama dan Film (Asdrafi) Yogyakarta, konon masih hidup, tapi entah seberapa banyak mahasiswa dan tenaga pengajarnya. Hanya saja, para calon-calon seniman drama kita, kebanyakan tak punya cukup waktu untuk bersekolah dalam waktu yang cukup lama.

Calon-calon aktor/aktris handal kita, kebanyakan memiliki kesibukan di pemerintahan, legislatif, yudikatif dan bidang-bidang lain, termasuk di lembaga kepolisian.

Cak Munir (2004) adalah salah satu naskah drama yang sejatinya nyaris sempurna, yang pernah kita punya. Meski penulis dan sutradaranya sengaja dibuat anonim, namun pemanggungannya nyaris sempurna. Coba cermati kehadiran arsenik, pemindahan tempat duduk dari kelas ekonomi ke eksekutif untuk Munir. Sebagai drama realis, alur cerita dan konflik yang dibangunnya nyaris sedahsyat Julius Caesar yang ditulis William Shakespeare pada 1599.

Mari kita renungkan baik-baik. Seandainya naskah Simulator SIM yang dibuat secara keroyokan oleh penulis-penulis di Mabes Polri diperankan oleh mereka-mereka yang khatam seni peran, saya yakin baik Kapolri, Kabareskrim, Gubernur Akpol Djoko Susilo dan kawan-kawan akan mampu melakukan improvisasi meyakinkan, sehingga tidak memberi ruang wartawan kriminal dan politik membuat tafsirnya sendiri-sendiri.

Presiden, bahkan akan tetap terjaga kewibawaannya, karena akan mampu bertindak sigap dan sitematis menyelesaikan kebocoran pemanggungan naskah drama. Dengan demikian, tidak akan ada ruang bagi diplomat-diplomat asing di Jakarta untuk mengirimkan kawat atau nota diplomatik bagi kepala negara yang menugaskan mereka, tanpa tertawa-tawa mencemooh kita.

Tentu, kita akan sangat malu kepada Duta Besar Polandia, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, Norwegia, Jepang dan banyak lagi, sebab naskah-naskah drama mereka terlalu banyak dipelajari mahasiswa sastra dan pekerja seni Indonesia. Padahal kita tahu, naskah-naskah lama mereka teramat hebat, bahkan banyak yang masih relevan hingga masa kini.

Saya yakin, sebagian besar legislator, jaksa, hakim, polisi, bahkan para petinggi negeri ini, sangat membutuhkan referensi dan kursus seni peran. Saya yakin pula, mereka sejatinya malu dan menyesali kegagalan proses penyutradaraan/pemanggungan naskah-naskah mereka.

Pada drama Simulator SIM (2012), misalnya, terdapat kegagapan ketika aktor-aktor KPK mendatangi Markas Korlantas Mabes Polri. Improvisasi gagal dilakukan ketika pemeran pembantu yang tidak pernah mempelajari naskah (apalagi ikut proses reading), tiba-tiba enggan membuka portal dan pintu gerbang yang memungkinkan mobil-mobil KPK mengangkut barang bukti.

Kekacauan kian menjadi-jadi, ketika pejabat kehumasan yang seharusnya berperan sebagai narator, pengantar ceritera, gagal mengatur pemunculan aktor-aktor pendukung dengan dialog yang seharusnya taat naskah. Tapi apa lacur, bisa jadi lantaran naskah tidak pernah dibagikan kepada semua aktornya (termasuk kepada penata artistik), maka pemanggungannya benar-benar kedodoran.

Drama kian terasa konyol dan justru membuat penonton kian marah dan geram, sebab improvisasi-improvisasinya sangat minim ditunjukkan oleh semua pemainnya. Penonton yang merasa sudah membayar mahal harga tiket (berupa aneka macam pajak) dan memiliki harapan terhibur, tiba-tiba disuguhi cerita yang tak tuntas, bahkan terkesan tanpa persiapan memadai. Seburuk-buruknya penonton, pastilah mereka punya standar umum, mana cerita yang enak mudah diikuti, dan mana yang membuat kerut kening dan dongkol.

Pada drama politik Ceramah SARA (anonim, 2012), misalnya, lebih parah lagi bukti kedodorannya penyutradaraannya. Pelakon ustad (ada yang biasa-biasa saja, ada yang aktor pesohor) yang mengusung dialog-dialog nyinyir dan menyodorkan permusuhan di dalam masjid, misalnya, disebut pelakon Pak Gubernur sebagai wajar karena pilihan kata (diksi) sang pendakwah.

Anehnya, aktor dangdut yang juga terkenal sebagai artis musik, pun yakin apa yang dikatakannya di masjid sebagai bentuk ‘penerangan’ semata, bukan bertujuan memojokkan orang lain dengan muatan SARA. Untungnya, sang pedangdut yang lagi akting ustad, tidak dihadapkan pada sumpah di bawah Al Qur’an, sehingga tidak menyulitkannya di dunia nyata.

Andai para politisi, legislator dan pejabat-pejabat negeri mau belajar seni sastra dan drama, pastilah pemanggungan kebohongan mereka tak mudah ditebak penontonnya. Mereka beruntung, penonton drama Indonesia bukan tipe penonton brutal, yang lantas menyerang pemain atau membakar gedung ketika pertunjukan yang disaksikannya tak sebanding dengan harga tiket yang sudah dibelinya.

tulisan ini juga diunggah di Kompasiana