Festival Seni untuk Solo

*Sebuah catatan tentang SIPA

Selintas membaca kekecewaan orang terhadap pelaksanaan Solo International Performing Arts Festival (SIPA), saya jadi teringat obrolan dengan Pak Jokowi pada awal 2009. Kala itu, kami ngobrol mengenai penyelenggaraan festival seni (pertunjukan) yang berbobot, namun hemat biaya. Intinya, bagaimana pengeluaran dana APBD untuk penyelenggaraan tak perlu berjumlah besar, namun mengalihkan pembiayaannya dengan format kerja sama antarbangsa.

blog-GM_jokowi_sadra_etc

Obrolan santai antara alm. I Wayan Sadra, Mas Goenawan Mohammad, Kang Sitok Srengenge, Triyanto Triwikromo, Kang Bambang Paningron, Pak Jokowi dan teman-teman lain, seperti Mbak Sari Madjid di Pendapa Loji Gandrung, 15 Maret 2009.

Kira-kira, saya menyampaikan begini: dengan membuat festival seni pertunjukan (performing arts) bergengsi, maka akan mudah mencari sponsor. Minimal, pusat-pusat kebudayaan asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, seperti The Japan Foundation, British Council, Goethe Institut, Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Perancis, dan sebagainya, bisa diajak kerja sama mendatangkan artis-artis terbaik dari negeri mereka.

Rupanya, Pak Jokowi tertarik dengan gagasan itu. Maka, kami pun diskusi kecil, merancang sebuah pembahasan serius untuk menyiapkan sebuah kelembagaan festival. Artinya, sebuah festival dirancang serius dengan melibatkan para ahli di bidangnya. Prinsipnya, Solo sebagai kota dengan segudang maestro dan seniman musik dan tari bisa jadi alasan kuat menggelar festival, dan festival tersebut bisa menjadi aikon kota, yang memiliki dampak tak hanya penguatan kebudayaan, namun juga aspek sosial-ekonominya. Dengan banyak event bergengsi, maka akan banyak kelompok masyarakat yang turut menikmati.

Dengan festival, arus kunjungan orang dari berbagai daerah akan berimbas pada lakunya kamar hotel, mobil sewaan, pusat oleh-oleh (termasuk kerajinan batik), penjaja makanan dan warung-warung kuliner, dan seterusnya. Hal semacam itu sudah menjadi ciri Pak Jokowi. Mungkin karena latar belakangnya sebagai pengusaha, dia menjadi paham aspek monetizing sebuah event.

blog-kontrabass_goethe_9maret2004_0947

Pertunjukan Teter berjudul “KontraBass” oleh Wawan Sofwan (Bandung) di Goethe Institut ini hanya cocok dipentaskan di ruang pertunjukan mini, dengan dukungan akustik memadai.

Hasilnya, pada 14-15 Maret 2009, saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo, Mbak Sari Madjid dan almarhum I Wayan Sadra untuk berbincang secara santai dengaan Pak Jokowi. Selain mereka, hadir juga Kepala Dinas Pariwisata Pak Purnomo Subagyo yang mengajak Mbak Irawati “Iil Kusumorasri.

Dimulai Sabtu (14/3) malam, sebagai moderator saya memulai dengan mempersilakan Pak Jokowi menyampaikan keinginannya. Pak Jokowi menjawab singkat, “Saya tak tahu kesenian, maka sebaiknya Pak Goen, Mbak Sari Madjid dan teman-teman saja yang berbagi bercerita. Nanti, kalau tidak tahu, saya akan bertanya,” ujarnya. Di tangannya, tergenggam buku catatan dan pulpen. Ia mencatat apa yang dianggapnya penting.

Esoknya, obrolan dilanjutkan di pendopo Loji Gandrung. Kami ngobrol santai, namun akhirnya direkomendasikan beberapa hal, seperti:

Menyiapkan yayasan sebagai lembaga pengelola festival. Lembaga demikian diperlukan, supaya aneka festival bisa berlangsung dalam jangka waktu lama, dan tidak terpengaruh pergantian rezim, baik walikota maupun kepala dinas pariwisata. Hal seperti itu dianggap penting, supaya ada keleluasaan mencari dana dari pihak ketiga, sehingga tidak memberatkan anggaran pemerintah.

Menyusun dewan kurator, supaya materi dan konsep festival menjadi kuat, kredibel dan dibutuhkan keberadaannya oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh senimannya, namun juga warga kota, publik dalam arti luas, dan pemerintahnya. Intinya, manfaat festival benar-benar dirasakan oleh banyak kalangan.

Dari dua poin penting itu, sempat disepakati rancangan awal, berupa launching gagasan festival. Ketika itu, Pak Purnomo sebagai Kepala Dinas Pariwisata menyatakan masih punya alokasi dana sekitar Rp 140-an juta. Dana itu bisa dipakai untuk membuat festival.

blog_sapuan_langkah_panjang_13agt2005-0259

Pergelaran tari “Sapuan Langkah Panjang”-nya Mbak Wied Senjajani di Teater Arena Tamab Budaya Surakarta, 13 Agustus 2005 ini, pasti tak akan mudah dinikmati penonton jika dipentaskan di tempat terbuka.

Oleh Mbak Sari Madjid yang dikenal sebagai manager handal festival, diusulkan dana itu untuk launching saja. Jadi, cukup memilih sejumlah seniman penampil dengan pertimbangan kuratorial tertentu, untuk dipresentasikan pada sebuah gelaran sederhana. Rencananya, Pemerintah Kota Surakarta  akan mengundang semua direktur pusat kebudayaan asing di Jakarta, serta duta besar dari sejumlah negara.

Pertimbangannya, peristiwa seni pertunjukan juga bisa menjadi sarana pelaksanaan soft diplomacy, untuk merajut kerja sama antarbangsa melalui kebudayaan. Toh nyatanya, selama ini Kementerian Luar Negeri kerap menghadirkan wakil-wakil bangsa dari berbagai negara untuk belajar kesenian Indonesia. Kementerian Pendidikan pun juga punya program dharmasiswa, yakni semacam beasiswa untuk mahasiswa asing yang belajar di berbagai perguruan tinggi seni di Indonesia.

blog-takiko_iwabuchi_16juli2004-035

Koreografi Takiko Iwabuchi (Jepang) yang dipentaskan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 16 Juli 2004 ini merupakan salah satu bentuk kerjasama kebudayaan antarbangsa. Pertunjukan semacam ini, pun akan kehilangan ruhnya jika digelar di tengah lapangan.

Kelak, melalui forum tersebut, bisa dikemukakan agar pemerintah asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, bisa memfasilitasi kehadiran seniman-seniman dari negara mereka untuk tampil di sebuah festival di Solo, sementara Pemerintah Kota Surakarta, melalui sebuah yayasan festival, tinggal menanggung biaya akomodasi dan transpor lokal untuk delegasi seni mereka.

Menanggapi itu, Pak Jokowi setuju, hingga Pak Purnomo menawari saya menjadi ketua panitia penyelenggara. Saya jawab begini, “Pak, saya ngerti sedikit-sedikit soal begituan. Tapi, karena saya tak punya track record sebagai organizer, posisi saya malah akan mengundang banyak pertanyaan. Kalaupun dipaksakan, saya minta ijin diberi keleluasaan menunjuk pelaksana yang saya anggap lebih paham dan memiliki jam terbang tinggi.”

Usai pertemuan, hingga beberapa saat tak ada jawaban atau respon tegas. Hingga, tiba-tiba saya kaget, ketika ada publikasi rencana menggelar Solo International Performing Arts Festival (SIPA). Kecewa sih iya. Selain terburu-buru, saya mendapati banyak kejanggalan di kemudian hari. Mbak Iil, bahkan meminta kontak sejumlah seniman tari dan teater dari saya.

Mbak Iil, misalnya, lupa nama koreografer Bali, namun ingat karyanya. Begitu juga, ia meminta kontak Kang Rahman Sabur, pendiri Kelompok Payung Hitam, Bandung. Peristiwanya, kira-kira setengah bulan sebelum pelaksanaan acara.

Saya bingung. Karya koreografi I Nyoman Sura berjudul Bulan Mati yang ingin ditampilkan di SIPA pertama di panggung terbuka di Pamedan, Pura Mangkunegaran membutuhkan ruang tertutup dengan kwalitas akustik gedung memadai untuk bisa menangkap karya itu dengan segenap indera, yang tak cukup mata dan telinga saja. Sementara, untuk  karya teater khas Kelompok Payung Hitam, setengah bulan bukan waktu masuk akal untuk mempersiapkan karya mereka. Selain kuat pada eksplorasi fisik yang membutuhkan latihan hingga berbulan-bulan, gagasan-gagasan artistik sejumlah karya Kelompok Payung Hitam juga belum tentu cocok dipentaskan di tempat terbuka.

Bagi saya, hal itu menjadi kunci penilaian saya, betapa sangat serampangannya Mbak Iil dalam mengelola SIPA-nya. Dari tahun ke tahun, SIPA juga tak kunjung menunjukkan kekuatan konsep pemanggungannya, sehingga saya merasa tak perlu lagi menontonnya, termasuk gelaran tiga malam, 19-21 September 2013 ini. Seringkali terjadi, beberapa penampil yang dipublikasikan sebagai representasi sebuah negara, sejatinya ‘belum seniman’. Mungkin mereka penari di negaranya. Namun, lantaran sedang bersekolah di ISI Surakarta, misalnya, lantas dilabeli sebagai seniman dan mewakili negara mereka.

blog_hartati_ritus_diri_GKJ_15sep04_003

“Ritus Diri” karya Hartati ini dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta, 15 September 2004. Meski secara visual cukup kuat dan mudah dinikmati, namun iringan musiknya tak akan bisa membawa penonton memasuki ruang dialog yang disodorkan koreografernya.

Jika mengingat peristiwa itu, saya jadi kian sedih saja. Ketika menjabat Walikota, Pak Jokowi sangat gelisah dengan obsesinya membangun Kota Solo. Aneka festival lahir pada masa kepemimpinannya, berduet dengan FX Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikotanya. Saya ingat betul bagaimana di awal terpilihnya, saya tanya mengenai konsepnya tentang memajukan kebudayaan di kotanya. Kala itu, dia menjawab singkat: saya baru akan meminta dilakukan pendataan cabang seni dan potensinya, baru dibuat strateginya.

Pernyataan itu hampir selalu saya tagih setiap tahun, hingga pada tahun kedua masa baktinya, sudah bisa menyatakan dengan detil: jumlah sanggar seni, cabang seni dan jumlah seniman, termasuk para maestronya. Singkat kata, dia melakukan pekerjaan dengan terukur dan punya dasar. Maka, pada masa kepemimpinannya, di Solo lahir aneka festival seperti SIEM, SIPA, Solo Kroncong Festival (SKF), Solo Jazz Festival, dan banyak lagi, termasuk Solo Batik Carnival.

Keinginan Pak Jokowi menghadirkan aneka festival bergengsi dan tepercaya, rupanya kian sia-sia saja. Semoga, Pak Widhi sebagai Kepala Dinas Pariwisata bisa membenahi sistemnya. Paling tidak, supaya gelaran festival tak sekadar dapat ramainya saja, namun juga bisa memberi makna bagi kejayaan seni pertunjukan di Indonesia. Selain itu, Solo bisa menjadi kota alternatif untuk peristiwa budaya yang bengengsi, yang tidak hanya terpusat di Jakarta sebagai ibukota negara.

Bukan bermaksud mengecilkan jerih payah Mbak Iil, tulisan ini saya tujukan untuk seluruh seniman, pemikir budaya dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pariwisata Kota Surakarta sebagai salah satu sponsor utama SIPA daan festival-festival lainnya.

Jokowi dan Kesenian

Suatu ketika, saya ‘protes’ kepada Pak Jokowi tentang sejumlah event kesenian di Solo, yang saya anggap dikelola asal-asalan oleh sebuah event organizer. Dijawabnya: biar saja dulu, Mas. Kami sudah siapkan riset, nanti akan segera ditata. Kita butuh ‘keramaian’ sambil menata bidang pariwisata.

Begitulah, Pak Jokowi ternyata sudah membuat rencana. Solo harus ditelisik dan dibangkitkan potensinya, di luar yang sudah mapan seperti sektor perdagangan. Singkat cerita, kekuatan budaya Surakarta ada pada seni pertunjukan. Pelakunya banyak, kalibernya internasional, tapi kurang berperan di lingkungannya.

Setelah terdata adanya ratusan sanggar tari, musik dan teater, lalu dibikinlah ‘etalase’-nya, seperti Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival dan Solo Batik Carnival, sebagai awalan. Menyusul kemudian Solo Intenational Performing Arts (SIPA), Solo Jazz Festival dan Festival Keroncong dan banyak lagi, seperti Festival Dolanan Anak dan lain-lain.

Tak cuma itu, Pak Jokowi bahkan pernah membahas secara serius tentang upaya branding kota, dan mencari diferensiasi. Dengan Yogya yang kulturnya sama, misalnya, Pak Jokowi membahas intens dengan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, meminta Yogya berkonsentrasi pada senirupa yang memang lebih menonjol dibanding seni pertunjukannya.

Intinya, Pak Jokowi meminta Yogya tak membuat event seni pertunjukan yang sama dengan yang dibuat di Solo, namun tidak usah mematikan yang sudah mapan seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), Jogja International Performing Arts Festival, dll. Maksudnya, sama-sama memajukan kota lewat event kesenian sebagai daya tarik wisata.

Terkait dengan beberapa event seni pertunjukan, saya pernah mengusulkan agar dibuat perencanaan yang matang. Dalam event seni pertunjukan, misalnya, dana pemerintah bisa dihemat jika memiliki strategi yang tepat. Pembiayaan kedatangan seniman manca negara bisa dialihkan bebannya jika bisa bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, atau lewat kedutaan besar di Jakarta. Toh, sektor kebudayaan sedang menjadi salahvsatu strategi menjalin persahabatan antarbangsa, yang kerap disebut soft diplomacy.

Singkat kata, saya usul Pak Jokowi bertemu dengan beberapa figur penting yang turut mewarnai dinamika kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Usulan diterima, dan akhirnya saya mengundang Mas Goenawan Mohamad, Sitok Srengenge, Sari Madjid, Bambang Paningron, Triyanto Triwikromo dan almarhum I Wayan Sadra.

Malam minggu kami diskusi, lantas dilanjutkan keesokan harinya. Saya menjadi moderator pertemuan kecil itu. Ketika saya buka percakapan dengan menanyakan apa yang dimaui Pak Jokowi tentang dunia seni pertunjukan di Solo, beliau menggeleng.

“Saya tidak tahu kesenian. Silakan bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu bercerita dan memberi masukan. Nanti saya akan bertanya, karena saya tak paham kesenian,” ujarnya.

Pak Jokowi membawa buku kecil dan rajin mencatat. Tak ada ajudan atau seketaris di forum kecil itu. Kepala Dinas Pariwisata yang turut dihadirkan, hanya menyimak percakapan. Begitulah yang terjadi, hingga dilanjutkan pertemuan pada esoknya. Pak Jokowi masih membawa buku kecil, rajin mencatat, dan tak sedetikpun meninggalkan pertemuan.

Gagasannya sederhana saja. Komitmen terhadap persoalan seni dan kebudayaan Pak Jokowi perlu didukung, sepanjang tak ada niat intervensi. Dan, pada tataran itu sudah kelar. Urusan kesenian diserahkan kepada ahlinya, yang tak lain adalah para pelakunya sendiri.

Penyelenggaraan pertemuan itu pun cukup unik. Baik Mas Goen, Mbak Sari Madjid, Sitok dan teman-teman sama-sama mendukung gagasan pengembangan sentra-sentra kebudayaan. Kebetulan, Solo termasuk kota penting dalam dinamika kesenian dan kebudayaan Indonesia. Makanya, beliau-beliau bersedia ‘gratisan’, niat datang membantu.

Konsep kami, kala itu, perlu didorong membuat payung organisasi yang independen, sehingga kelak semua kegiatan kebudayaan tidak tergantung pemerintah. Setidaknya, perlu jaga-jaga jika walikota pengganti Pak Jokowi, kelak, adalah orang yang tak paham dan peduli pentingnya seni dan budaya dalam konteks berbangsa.

Memang, lembaga itu belum terwujud kini. Tapi komitmennya mulai menunjukkan hasil, di mana dari event ke event lainnya mulai kian rapi tertata, pengorganisasiannya pun kian matang. Anggaran daerah tidak banyak dialokasikan ke sana, namun mulai bisa melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk swasta. Jejaringnya pun kian meluas, sehingga bisa diharapkan kelak akan menjadi event unggulan yang bisa dinikmati semua kalangan.

Plus-minus pasti ada. Tinggal kesadaran para pemangku kepentingan menyambar kesempatan yang tersedia. Potensi wisatanya sudah jelas di depan mata. Publik pun mulai bisa merasakan dampaknya.

-bersambung-

Festival dan Branding Kota

Seorang teman mengolok-olok saya ketika tahu ‘keterlibatan’ saya pada SIEM 2010. Apalagi, keterlibatan itu cukup strategis, sebab bentuknya siaran langsung melalui saluran internet (live streaming) selama lima hari festival berlangsung. Sang teman tak salah, meski tak lantas bisa dikatakan benar sepenuhnya.

Pada SIEM pertama pada 2007, saya merasa (sok) tahu betul akan seperti apa jadinya festival itu dengan menyimak sebagian orang yang terlibat, termasuk sistem kuratorialnya. Dan terbukti, prediksi saya tak jauh meleset. Pada festival kedua (2008), saya mulai melihat adanya koreksi dari penyelenggaraan pertama, sehingga hasilnya lebih baik meski secara venue, kurang greng.

Pada SIEM ketiga, 7-11 Juli lalu, pengorganisasiannya terasa jauh berbeda dibanding sebelum-sebelumnya. Lebih tertata, rapi dan venue-nya membuat nyaman semua orang: ya penampil, ya penonton. Bahwa kekurangan masih ada, itu hal biasa. Lumrah-lumrah saja.

Lolosnya Sonofa dari kurasi yang diawaki duet etnomusikolog Rahayu Supanggah dan Dwiki Dharmawan, misalnya, cukup mengagetkan. Tapi ya sudah, toh secara pemanggungan cukup atraktif, karenanya penampilan mereka juga memperoleh apresiasi memadai dari penonton. Soal warna musik techno jauh dari kesan etnik, biarlah itu menjadi urusan para kurator.

Penampilan Bandanaira yang dimotori duet Lea Simandjuntak (vokal) dan Irsa Destiwi (keyboardist), pun memperoleh applaus penonton, meski sama sekali tak terasa etniknya.

Bisa jadi, masuknya Sonofa atau Bandanaira pada Festival Musik Etnik yang kini disisipi kata contemporary, sebagai bagian dari strategi menggaet penonton. Orang mafhum, sebuah festival berlabel ethnic music cenderung diasosiasikan sebagai irama yang ‘asing’ dan ‘tak enak didengar’ (apalagi berhari-hari), sehingga berpotensi menjemukan.

Anehnya, penonton begitu cair. Semua irama dan warna diembat tanpa peduli lagi dengan istilah kontemporer atau bukan dan etnik atau tidak etinik. Jenis instrumen sebagai sumber bunyi tak disoal, apalagi jauh-jauh mikir aliran. Maka, alunan jazz (seperti ditunjukkan Dwiki Dharmawan dan Krakatau-nya), Kroncong Tenggara dengan Dian HP dan Ubiet pun dilahap semuanya.

Ibarat orang makan, penonton mengunyah semua makanan: entah calungnya Darno, gamelan Pak Subono, hingga tetabuhan perkusi ala Dol dari Bengkulu.

Dalam bahasa ekonomi, pasar musik di Solo tak pilih-pilih. Nyatanya, penonton tak pernah meninggalkan ribuan kursi yang disediakan panitia sebelum pertunjukan diumumkan berakhir. Tentu, mereka bukan asal menikmati keramaian, apalagi nyucukaké gratisan.

Bahwa penonton yang nrima tak bisa dijadikan alasan melonggarkan kriteria kuratorial, saya akan mengatakan YA. Tapi pada sebuah proses, apalagi dari festival satu ke festival yang lain sudah menampakkan perubahan, juga harus diapresiasi sepadan. Apalagi, menyiapkan festival tak melulu pada urusan penampil, namun juga soal pembiayaan yang tak ringan.

Lalu, di mana posisi saya?

Saya bukan pengikut model FPI yang hanya bisa bilang ‘kalau tidak ini, tidak!’. Bukan. ‘Keterlibatan’ saya dalam SIEM 2010 adalah bersama-sama teman Blogger Bengawan, sebuah kumpulan cair dengan beragam latar belakang, namun memiliki misi turut menyebarluaskan kebaikan dan berbagi pengalaman.

Kebetulan, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan PT XL Axiata Tbk., sebuah provider internet berkedudukan di Jakarta, mendukung event dua tahunan tersebut, dan menggandeng kami, para blogger, untuk terlibat di dalamnya.

Berpedoman pada misi komunitas, maka kami mewujudkan apresiasi atas langkah-langkah baik Pemerintah Kota Surakarta, di mana menggelar festival dalam rangka branding kota, agar Solo (tepatnya Sala, atau Surakarta) menjadi kawasan yang nyaman untuk pelesiran, menggelar aneka pertemuan dan bisnis serta pameran-pameran (MICE), seperti halnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta atau Bali.

Kami yakin, kemajuan kota akan sia-sia belaka manakala rakyatnya tak sejahtera. Nah, event seperti SIEM dan peristiwa budaya lainnya yang lantas mendukung Solo sebagai kota pertemuan penting, seperti ditunjukkan lewat konferensi dunia untuk kota-kota bersejarah (World Heritage Cities) atau Konferensi Menteri-menteri Perumahan dan Perkotaan (APMCHUD).

Tak cuma itu, ketika Kementrian Luar Negeri menggandeng Komunitas Blogger Bengawan untuk menggelar seminar tentang capaian-capaian kerjasama di tingkat ASEAN, pun muncul komitmen-komitmen menarik. Saat Indonesia memimpin Sekretariat ASEAN pada 2011-2013 mendatang, misalnya, dijanjikan bakal ada pertemuan-pertemuan regional di Solo. Juga, bakal ada potensi kesempatan bagi produsen kerajinan, industri manufaktur dan pelaku seni-budaya, untuk melakukan lawatan ‘diplomatis’ ke mancanegara.

Semua event, pasti bakal mendatangkan potensi lain. Multiplier effects sebuah peristiwa atau capaian juga kian terbuka. Dari sanalah, pintu pemerataan kesejahteraan akan terbuka. Ya pedagang makanan, tukang pijat, sopir taksi hingga pelaku usaha, entah produsen batik, pedagangnya, juga para buruh-buruhnya. Itu saja nalar sederhananya.