Tentang Memilih Presiden

Kalau hari-hari ini saya banyak nyinyir kepada Gita Wirjawan, sejatinya disebabkan oleh keyakinan bahwa ia hanyalah satu-satunya yang diharap jadi penerus rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan naiknya Gita, maka serangan-serangan lawan politik SBY tak akan mengancam kenyamanan masa pensiunnya. Skandal Bank Century dank asus korupsi Wisma Atlet/Hambalang, bukan tak mungkin menyeret keluarga istana ke pusaran peradilan, kendati (mungkin) cuma jadi saksi.

Selain itu, estafet hubungan baik SBY dengan Amerika bisa diteruskan jika Presiden Indonesia mendatang merupakan rekomendasi rezim saat ini. Tak hanya Freeport, kepentingan Amerika di Indonesia kelewat banyak, dan multisektor. Motif ekonomi jelas utama dan politik pun tak kalah penting strategis nilainya. Ibaratnya, Indonesia adalah potensi sekutu diam, informal, yang tak perlu dilembagakan menjadi bagian dari blok mereka.

Kebetulan, semua prasyarat ‘ramah Amerika’-nya ada pada sosok Gita: ia lama sekolah di sana, dan lama malang-melintang di aneka perusahaan yang berpusat di negeri yang dipimpin Obama itu. Dan SBY, selepas masa jabatan presiden, masih punya kendaraan yang bisa mengantarkan bakal calon presiden, yakni Partai Demokrat. Soal terpuruknya elektabilitas partai, tentu merupakan soal lain. Tapi posisi-posisi strategis pemerintahan, seperti Kapolri, Panglima TNI dan sebagainya, adalah orang-orang yang dipilihnya, yang masih bisa diharapkan ‘membantu’ kelancaran suksesi.

Dan, melihat rasa percaya diri yang ditunjukkan Gita belakangan ini, rasanya bisa dilihat sebagai indikasi restu konvensi mengarah kepada dirinya, dibanding sosok-sosok lain seperti Dahlan Iskan dan Anies Baswedan. Iklan jor-joran di aneka media dan media sosial pasti tak berbiaya ringan. Dan, saya ragu tak ada tendensi pada Gita, mengeluarkan banyak dana tanpa tujuan memenangkan pertarungan kursi kekuasaan.

Dan, ketika saya mengeluh di timeline Twitter, bahwa belum ada calon presiden yang sreg bagi saya, ada yang menyodorkan nama Prabowo. Katanya, ia sosok yang menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia.

OK. Jika kata kuncinya adalah “menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia”, maka bisa kita ajukan pertanyaan lanjutan: kepentingan seperti apa?

Menyimak iklan-iklan Prabowo yang gencar dua-tiga tahun terakhir, memang bagus. Ia menjanjikan kemandirian, perlindungan petani, melawan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya. Dan itu penting, sebab selama dua periode masa jabatan kepresidenan SBY, kita kelewat banyak didikte kepentingan asing. Utang luar negeri terus merangkak naik, dan kesejahteraan semu ada di mana-mana.

Tapi, semudah itukah Prabowo memenangi pertarungan pada Pemilihan Umum Presiden 2014? Saya tak yakin dan tidak setuju ia memimpin negeri ini. Sosoknya kelewat dingin dan misterius. Andai tak terkait peristiwa penculikan aktivis, mungkin saya akan bersikap sebaliknya. Dan, faktor itu pula yang potensial jadi batu sandungan pencalonannya. Lawan politik lokal akan ramai-ramai menghadang, dan Amerika pasti akan menjadikan hal itu sebagai amunisi untuk menjegalnya, lewat tangan-tangan kekuatan politiknya di Indonesia, sebagaimana dulu menjatuhkan Gus Dur lewat figur Amien Rais dan sekutu ‘ad hoc’-nya.

Amerika dan sekutu-sekutunya pasti tak mau Indonesia dipimpin sosok yang tak mudah didikte, juga memghambat kepentingan ekonomi dan politik internasional mereka. Dunia, harus di bawah kendalinya. Kira-kira demikian maunya, sehingga suksesi pemerintahan Indonesia selalu menjadi prioritas politik luar negerinya. Indonesia adalah pasar yang menggiurkan, sekaligus penyedia sumberdaya yang melenakan pula. Posisinya pun strategis di ASEAN, Asia-Pasifik, hingga di negara-negara Islam (OKI) dan nonblok. Komplit!

Sebenarnya, masih ada nama Wiranto, yang sejak jauh hari sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden bersama pasangannya, Hari Tanoe. Tapi, bagi saya, Wiranto pun tidak layak dipilih sebab aroma Soeharto-nya kelewat kental. Lagian, ia terlalu tua dan konservatif, tak punya sikap kritis terhadap Amerika dan sekutunya, terhadap WTO, dan lain sebagainya.

Jika bukan Gita, Prabowo dan Wiranto, lantas siapa?

Entahlah. Yang jelas jangan Megawati. Ia sudah terlalu tua  dan tak cukup memiliki prestasi memadai ketika kapan hari mau dipaksa menurunkan dan menggantikan Gus Dur secara tak elok itu. Jangan pula dari klan PKS supaya negeri ini tak jadi basis wahabi dan menjadi negeri filial Arab Saudi.

Lalu, siapa lagi?

Entahlah. Saya pun tak punya sosok idola atau yang pantas diharapkan. Yang penting, akan menarik jika tahun depan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa pada bahu-membahu memperjuangkan prinsip kecintaan mereka kepada NKRI dan bangsa Indonesia. Indonesia  tidak didikte kekuatan asing, namun juga tak semata-mata antiasing.

Kita butuh sosok yang fleksibel: mampu berdiplomasi, teguh pada prinsip kemandirian dan pemberdayaan bangsa, dan bersih dari dosa-dosa masa lalu, baik itu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, maupun tindak pidana dan perilaku amoral lainnya. Tentang siapanya, terserah Anda.

Yang pasti, kelak, masalah telekomunikasi dan energi, masih akan menjadi faktor kunci perekonomian global. Kita butuh pemimpin yang sadar akan dua hal strategis ini. Di sektor telekomunikasi, Indonesia tak hanya pasar menggiurkan, tapi juga menyangkut keamanan data dan kerahasiaan negara. Pada sektor energi, sudah pasti, ketergantungan manusia kelewat tinggi, dan kita memiliki semuanya untuk obyek eksploitasi, oleh siapapun. Perang dunia bisa berawal dari kedua sektor ini.

Apakah Anda yakin Gita Wirjawan memiliki komitmen dan keberpihakan kepada NKRI? Saya ragu. Dan, kalau sudah sampai urusan dua itu tadi, rasa-rasanya, negara-negara maju tak akan segan menghancurkan Indonesia dengan metode Balkanisasi, yakni memecah kesatuan negara menjadi negara-negara kecil berdasar etnisitas, golongan, agama, dan sebagainya, demi penguasaan sumber-sumber energi. Dan, FPI dan laskar-laskar sok suci di sini, secara tidak sadar sudah melibatkan diri, menyemai perpecahan keutuhan bangsa Indonesia.

Gita Wirjawan for President

Dibanding semua nama lelaki yang berambisi jadi calon presiden, suka-tak suka harus menyebut Gita Wirjawan sebagai kandidat terkuat, dan relatif paling mungkin. Ia memiliki segalanya: tampang yang ganteng, harta yang cukup, pengalaman memadai, dan dukungan rezim yang butuh estafetnya aman, serta back up dunia internasional yang tak bisa diremehkan.

Wajah gantengnya, jelas fotogenik. Cocok dipampang mengapit lambang negara Garuda. Ingat, Pak SBY bahkan pernah mendongkrak bobot kegantengannya dengan cara menghilangkan tahi lalat jumbonya.

Hartanya, konon cukup banyak. Wong sekolahnya saja di Texas, lalu ke Harvard, lantas lama melanglang buana ke negeri seberang, dan kembali ke Jakarta mencapai puncak karir profesional sebagai Presiden Direktur JP Morgan Indonesia, sebuah perusahaan berbau keuangan yang induknya di Amerika sana, punya kekayaan luar biasa besar. Kiprah bisnisnya sempat menyita perhatian pebisnis Indonesia, ketika Ancora Capital, perusahaan investasi sektor energi dan sumber daya alam yang dipimpinnya mengambil alih sebagian saham PT Bumi Resources Tbk.

Dengan kekayaan yang dimilikinya, maka tak terlalu mengejutkan jika ia dan tim suksesnya (walau masih dalam tahap kandidat capres konvensi Partai Demokrat) sudah bekerja sangat serius. Ranah online maupun offline digarapnya.  Gambar wajah dan/atau namanya bertebaran di mana-mana, lewat baliho di kompleks bandara, di bus-bus Damri Bandara Soekarno-Hatta, di bangku sandaran penumpang kereta api, di Koran-koran, televise, Internet, dan buanyak lagi.

Tak ketinggalan, ia dan timnya mengerahkan daya dan dana untuk menguasai social media, termasuk menggerakkan postingan berbayar, tweet berbayar, dan entah apa lagi. Satu postingan blog saja, rata-rata dibayarnya Rp 1,5 juta, yang tentu saja kian mahal jika review tentang dirinya ditulis oleh blogger-blogger papan atas.

Duitnya dari mana? Tanyakan saja kepada Gusti Allah. Semoga jabatannya sebagai Menteri Perdagangan tidak membuat bawahan atau timnya ikut mengalokasikan dan menjarah  duit rakyat. Wong dia berasal dari partai yang mengaku bersih, tidak korup! Ya, kaaann??

Jadi, begitulah kehebatan Pak Menteri penyuka musik jazz sekaligus piawai bermusik ini. Klop dengan mentornya yang pengarang lagu, yang lagu-lagunya selalu menduduki tangga teratas acara-acara resmi kenegaraan!

Nah, sebagai orang dari lingkaran SBY, kayaknya hanya dialah yang diharapkan menerima tongkat estafet ‘kepemimpinan’ menantu Sarwo Edie Wibowo, yang namanya berkibar terkait operasi penumpasan G30S/PKI dan lama menjabat Ketua BP7 itu. Dan, setali tiga uang, SBY yang sangat dicintai Amerika, Gita pun merupakan sosok yang bisa dipastikan lebih disukai Amerika.

Masih ingat kelangkaan kedelai tempo hari, kan? Itu lho, ketika banyak penikmat tahu-tempe marah-marah karena harganya membubung karena langka bahan baku. Asal tahu saja, kedelai yang beredar di pasaran kita, kebanyakan diimpor dari Brazil, tapi lewat Amerika. Ada bandar kedelai di negerinya Obama itu, yang punya kuasa menentukan harga. Dan, kedelai itu, sejak jaman Soeharto, yang diimpor dari sana, dan lewat jalur perdagangan ‘tradisional’, yakni via Amerika.

Ketika Gus Dur jadi presiden pernah melobi pemerintah Brazil dan berhasil melakukan impor langsung, tidak lewat broker di Amerika. (Asal tahu saja, kebutuhan kedelai kita (tahun ini) sebanyak 2,5 juta ton/tahun, dimana 70 persen diantaranya merupakan kedelai impor!) Saya yakin, kejatuhan Gus Dur pada 2001 juga disponsori Amerika karena sikap Gus Dur yang tak bisa menjadi golden boy-nya semua rezim negeri Paman Sam sebagaimana SBY, dan terbukti telah merugikan kepentingan Amerika mendikte dunia di semua sektor.

Nah, sebenarnya, ya di situlah kuncinya. Amerika sangat berkepentingan dengan Indonesia. Perusahaan-perusahaan Amerika menguasai banyak aset sumber daya alam Indonesia. Penduduknya yang besar dan tingkat perekonomian sedemikian bagus adalah potensi pasar bagi produk-produk mereka. Selain itu, secara geopolitik, Indonesia punya peran signifikan, baik di level ASEAN maupun dunia, khususnya di negara-negara berpenduduk muslim. Di situlah Indonesia sangat strategis. Bukan sebagai sekutu, tapi negeri binaan.

Dibanding Prabowo, Amerika jelas prefer ke Gita. Abu Rizal Bakrie, meski berasal dari partai besar, dan Golkar (bersama Soeharto) pernah ‘sohiban’, ia tetap dianggap propribumi dan lebih dekat ke Korea atau Jepang. Sementara kedekatan Dahlan Iskan dengan China, saya yakin kurang disukai Amerika, sebab negeri tirai bambu itu menyimpan potensi pengganggu kepentingan mereka.

Khusus Prabowo, jelas sudah ketidaksukaan Amerika. Buktinya, tak ada visa yang membuatnya bisa menginjakkan kakinya di Amerika. Soal kasus penculikan dan isu pelanggaran hak asasi manusia yang ditimpakan ke Prabowo, sejatinya ya akan gitu-gitu aja. Hanya dijadikan amunisi untuk menghantamnya, kelak saat pencalonannya. Tentu, kecuali Amerika bisa diyakinkan Prabowo bahwa jika ia menang kelak, bisa bersahabat dengan mereka.

Nah, soal Megawati atau Jokowi, saya kira Amerika juga tak suka-suka amat mengingat keinginan kuat Jokowi mengupayakan penguatan perekonomian bangsa sendiri dengan bertumpu pada kelebihan-kelebihan lokalitasnya. Belum lagi jika dikaitkan dengan PDIP yang secara ideologis, akan bertentangan dengan kepentingan Amerika yang sangat mengagungkan rezim pasar bebas.

Dan, jika kembali ke Gita Wirjawan, maka klop sudah. Ia saya sebut sebagai setengah Amerika, sehingga pencalonannya kelak akan didukung mereka secara sungguh-sungguh. SBY pun pasti lebih berkepentingan dengan Gita, sosok yang didongkraknya lewat konvensi Demokrat, yang di sini saya sebut sebagai sandiwara sesaat.

Papua, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan semua kepulauan di Indonesia, sangat kaya akan sumber daya, alam maupun mineral. Di sanalah aneka kepentingan dipertaruhkan. Dan bagaimana dengan Gita Wirjawan?

Silakan simak saja perannya sebagai wakil rakyat Indonesia terhadap WTO, organisas perdagangan dunia yang dikendalikan Amerika. Mampukah ia memangkas mata rantai perdagangan kedelai yang menguntungkan bangsa kita? Atau, mampukah ia memperjuangkan nasib petani tembakau yang dikeroyok WTO, Bloomberg dan WHO sekaligus, dengan membuat stigma, seolah-olah tembakau adalah racun kehidupan?

Jadi, silakan tentukan sendiri: menggadaikan masa depan bangsa Indonesia atau memperjuangkan kesejahteraan bangsa kita secara jangka panjang? Andalah pemilik suara, penentu merah atau putihnya sejarah bangsa kita. Hidup Gita! Eh, hidup Amerikaaa!!!

SBY bukan Soeharto

Nonton siaran berita di televisi, beberapa waktu lalu, saya geli sendiri. Dari tayangan itu saya jadi tahu kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono ternyata pernah mau mengangkat Fuad Bawazier jadi salah satu menterinya. Tapi, niat itu diurungkan karena, kata Pak SBY, Fuad memiliki persoalan yang potensial bermasalah di kemudian hari. Dengan pembatalan itu, ia merasa telah ‘menyelamatkan’ Fuad.

Gara-gara pernyataan resmi presiden seperti itu, tergelitiklah naluri nyinyir saya kepada sosok yang saya juluki sebagai Mr. Prihatin ini. ‘Keinginan’ menjadikan Fuad sebagai pembantunya (yang diurungkan), jelas tak perlu diceritakan. Apalagi kalau pokok soal SBY menyatakan itu terkait beredarnya dokumen pajak keluarga Presiden.

Stiker bergambar Soeharto dengan teks "Piye...enak jamanku, taa??" kini mulai banyak bermunculan. Ada yang ditempel di bak truk, di mobil angkutan hingga dipasang di tengah jalan rusak di tengah Kota Solo seperti di foto ini.

Saya, jujur saja, menganggap Pak Susilo ingin berlaku bak Soeharto dalam hal memaknai kuasa. Dalam membangun kekuatan politik, sejatinya SBY masih jauh tertinggal, timpang dalam segala hal. Mendiang Soeharto mengontrol penuh kekuatan politik. Militer dan badan intelijen ia kendalikan, Golkar dikuasai sepenuhnya (bahkan partai politik seperti PPP dan PDI). Semua kunci ekonomi pun di bawah kontrol Cendana sepenuhnya. Bagaimana dengan SBY? Bahkan di Partai Demokrat pun, ‘kerajaan kecilnya’ itu, tak sepenuhnya mampu ia kuasai. (Simak saja sepulang dari lawatan luar negerinya, saya tak yakin ia mampu secara mulus menggusur Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (sebagaimana dikehendaki sebagian pendukungnya).

SBY jauh dari sebutan mampu mengontrol partai, yang bahkan secara resmi membuat kontrak politik berkoalisi dengan partai bentukannya. Slogan antikorupsinya justru terbukti sebaliknya di lapangan. Nazarudin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya dan Andi Mallarangeng, kita tahu, terjerembab di kubangan perkara korupsi.

Ada banyak pelajaran penting dari Soeharto yang gagal dimengerti, apalagi lantas dijalankan SBY. Kalaupun dibuat-buat atau didesain skenario tingkah laku dan cara berpidato, Soeharto melakukannya dengan sangat baik. Bagai dramawan ulung, Soeharto mampu menjalankan peran ‘keaktoran’ secara total, penuh penghayatan, sehingga bahasa tubuh dan mimiknya tak pernah luput. Karena itu, sulit orang menyebut Soeharto sedang bersandiwara atau tidak. SBY?

Bahkan, untuk sebuah upacara panen raya padi, misalnya, ia masih tampak sosok jenderalnya. Dengan kata lain, ia tak mampu ajur ajer atau berlaku total laiknya petani, yang tidak menganggap lumpur atau kotoran di sawah sebagai sesuatu yang menurunkan eksistensi kemanusiaannya, yang kebetulan sedang menjadi presiden.

KaAKUan Pak Susilo kelihatan lebih menonjol. Ia kelewat sering dan merasa ‘harus’ menyampaikan sendiri secara verbal akan apa yang sudah dan akan diperbuatnya kepada publik. Juru bicara kepresidenan, pun kerap lupa menjalankan perannya. Alih-alih menyampaikan (kepada publik) atas semua hal terkaut dengan tugas dan tanggung jawab kepresidenan, yang sering terjadi justru ia memuji presiden. Dalam kapasitas sebagai ‘mulut’ presiden, tentu menjadi norak dan mengesankan derajad kenarsisan sang presiden. Celakanya, Pak Presiden pun membiarkan hal itu berlangsung terus, berulang, sehingga saya harus menyimpulkan ia tak paham filosofi tubuh.

Lazimnya, power seseorang itu tampak dan dirasakan oleh siapapun di luar pemilik ‘kuasa’. Bukan dipamerkan, padahal yang dipameri malah tertawa, atau malah terang-terangan berpaling, atau menutup telinga. Dulu, Soeharto berdehem saja sudah membuat orang buru-buru ‘introspeksi’ diri. Raut wajah pun tak pernah menampakkan ada kemarahan ketika ada hal yang tak berkenan. Namun, ketika satu-dua kata diucapkan, semua pihak yang disasar sudah gemetaran. Kata ‘digebuk’ yang dilontarkan Soeharto misalnya, sudah bikin nyali ciut orang-orang yang sedang melakukan perlawanan terhadapnya.

Bandingkan dengan pernyataan Pak Susilo alias SBY, yang meminta kader yang tak sejalan dengan Partai Demokrat segera hengkang, dimana nyata terlihat tak dihiraukan. Anas Urbaningrum yang diamputasi kekuasaannya sebagai ketua umum masih melenggang menerima kunjungan sejumlah politisi separtainya. Ia pun masih bisa beraktivitas biasa selayaknya Ketua Umum  Partai Demokrat sebelum rapat Majelis Tinggi mengeluarkan keputusan amputasi. Andai kejadian itu muncul di masa Soeharto, dijamin tak seorang pun berani mendekat Anas. Berkomunikasi lewat telepon pun tak akan dilakukan daripada ketahuan disadap.

Mestinya, SBY paham situasi demikian, kalau ia benar-benar menghayati ‘ajaran’ Soeharto, dimana ia pun pernah dekat dalam kapasitasnya sebagai ajudan. Kekuasaan Soeharto demikian efektif, termasuk ketika memilih pejabat tinggi, ia selalu mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas individu, serta membaca rekam jejaknya. Sangat sedikit orang yang ditunjuknya untuk menduduki jabatan tertentu tak memenuhi kwalifikasi sehingga jadi perbincangan rakyat, bahkan yang awam sekalipun. Soeharto tak perlu membawa ‘tim hore’ untuk memancing tepuk tangan sebagai ‘respon’ atas penampilannya.

Di masa-masa akhir periode kepresidenannya (bedakan dengan istilah kepemimpinan :)), saya berharap SBY bisa menunjukkan ketegasannya jadi presiden. Tak perlu mengancam atau menyindir menteri yang tak becus bekerja atau hanya mengendepankan kepentingan partai/kelompok ia berasal, tetapi bisa menggunakan hak prerogatif (yang dijamin konstitusi) untuk memecat dan menggantinya.

Boleh saja dibilang mengigau kalau saya berharap sekali-kali SBY mau tampil tidak hanya ngagar-agari atau menakut-nakuti dengan ancaman, namun melakukan tindakan tanpa dipilemikkan sebelumnya. Tak usah tampil sok demokratis kalau hasil akhirnya justru menampakkan keragu-raguannya. Sederhananya: ia mau memecat satu saja (syukur beberapa) menteri yang kinerjanya buruk, lantas menggantinya dengan yang lebih mampu.

Kadang saya berpikir agak ekstrim. Misalnya, SBY tiba-tiba tampil otoriter, atau menjadi diktator sekalian, di akhir periode keduanya ini. Caranya pun bebas. Suka-suka Pak SBY saja. Mau disebut antidemokrasi pun bukan soal bagi saya. Yang penting saya tahu, Pak Susilo berani tampil beda, berubah, alias move on. Jika itu terjadi, kegagahan Pak Susilo akan menjadi sempurna. Bukan semata gandar atau postur tubuhnya semata.

Pak SBY, saya merestuimu jadi ‘diktator’. Cobalah! (Sebenarnya gak mudah juga jadi diktator -walau terpaksa, kalau dia bukan seorang pemberani).

Dengan menjadi diktator, saya yakin SBY baru bisa berbenah, membuat orang mau mengikuti semua perintahnya, bahkan hanya lewat berdehem atau mengisyaratkan dengan bahasa tubuh atau mimik wajah. Bangsa ini sudah kelewat lama vakum, merindukan ketegasan seseorang dalam posisi sebagai pemimpin.

Rakyat juga sudah bosan dengan jargon, himbauan dan sejenisnya. Belum kesulitan mencari makan akibat keriuhan/keributan politik saling sandera antarelit dan sesama kooruptor. Kita harus membenahi keadaan, supaya ‘kerinduan’ masyarakat terhadap masa-masa Soeharto yang reprresif-intimidatif, tidak terwujud. Gejala di masyarakat sudah sedemikian mencemaskan, menganggap Soeharto sebagai pemimpin terbaik, yang memberi ketenteraman, ketenangan dan kemudahan mencari uang serta stabilitas keamanan dan harga-harga kebutuhan hidup yang terjamin.

Masih banyak orang yang tak tahu, apalagi generasi kelahiran setelah pertengahan 1980-an yang kini mendominasi piramida kelompok usia produktif. Mereka tak tahu bagaimana pers diintimidasi, sehingga tak ada berita kegagalan pembangunan, penyingkiran aktivis sosial dan kelompok kritis.

Tak hanya SBY, semua elit dan masyarakat, termasuk penulis, harus terus mengupayakan persebaran pemahaman bahwa reformasi sejatinya menjanjikan perbaikan. Hanya saja, kini sedang dibajak elit-elit politik haus kekuasaan dan yang kapok miskin (dan dimiskinkan semasa Soeharto), sehingga kini rajin menumpuk kekayaan dengan memperalat kekuasaan.

Jaman Soeharto tetap tidak boleh lebih baik dari masa depan kita, bangsa dan negara Indonesia.

Akun Pelayan Publik

Dalam pertemuan resmi di Jakarta, 30 November 2012, Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar para Panglima Kodam, Kepala Polda, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, aktif di jejaring sosial. Intinya, aktif di jejaring sosial akan berguna untuk menangkal peredaran informasi negatif, apalagi yang potensial menimbulkan konflik horizontal.

Instruksi demikian memang penting, apalagi jika menyimak kian meningkatnya penggunaan media sosial, terutama Twitter, Facebook dan YouTube, oleh publik dalam menyebarkan peristiwa atau informasi, yang terjadi di tengah masyarakat. Sifat penyebaran yang seketika dan mudahnya orang mereproduksi, membuat sebuah pesan cepat tersebar secara masif, nyaris tanpa batas.

Memang masih terlalu dini jika ingin menyebutnya sebagai citizen journalism, mengingat belum adanya kode etik, (yang tidak mudah pula dirumuskan) yang dapat dijadikan acuan bagi seorang pembuat pesan. Apalagi, kini kian banyak jumlah akun tanpa identitas jelas (populer dengan sebutan pseudonim), yang rajin membuat dan menyebarkan pesan ‘sensitif’, namun publik tak bisa melakukan konfirmasi mengenai akurasi pesan kepada si pemilik akun.

Bagi saya, instruksi Presiden SBY itu baik, meski saya lebih cenderung mencurigai latar belakang pernyataan itu lantaran Pak SBY sedang galau. Petunjuknya sederhana: Pak SBY itu sosok melow, yang sensitif akan citra diri, namun tak pernah memiliki ketegasan sikap dalam merespon dinamika sosial-politik tanah air.

Simak saja akun Twitter-nya @PresidenSBY, yang isinya cenderung berupa informasi searah, sebagian besar mengenai acara-acara resmi kepresidenan. Akun itu cenderung absen ketika perkara konflik Mesuji, kontroversi GKI Yasmin dan sebagainya ramai diperbincangkan di ranah maya. Jangankan membuat pernyataan terbuka (lewat jejaring sosial), di-mention publik mengenai banyak hal, pun tak ada tanggapan dari akun tersebut.

Mari ‘menguliti’ akun http://twitter.com/PresidenSBY yang dibuat pada 17 November 2008 pukul 02.08 dinihari itu. Hingga 30 November pukul 18.34 WIB, akun itu mem-follow 695 akun, dan di-follow 96.973 akun. Disimak linimasanya, bisa dibilang tak ada interaksi dengan orang lain alias pasif. Dugaan saya, akun itu dikelola oleh administrator, terbukti tak ada kedekatan (intimacy) dengan followers-nya.

Tak ada sentuhan personal di sana. Padahal, satu sifat itulah yang diharapkan dari para pengguna jejaring sosial. Subyektivitas, atau apapun sebutannya, lebih dibutuhkan dalam pola relasi di dunia maya.

Kalaupun hendak dijalankan instruksi itu, maka semua kepala daerah atau pejabat-pejabat pelayan publik itu, harus mampu dan mau menempatkan diri sebagai ‘sahabat’ atau ‘teman’ bercakap-cakap orang lain, yang bahkan tak dikenalnya sama sekali. Saya yakin itu bukan perkara gampang. Jabatan terlalu sering membuat penyandangnya berjarak dengan lingkungan, bahkan yang terdekat sekalipun.

Sikap mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tak banyak dimiliki pejabat. Mungkin, itu pula yang populer dengan sebutan elitis, sebab berada di puncak piramida, terhalang kelompok ‘middle’ dalam berinteraksi dengan orang kebanyakan di tataran akar rumput.

Benar, bahwa media sosial merupakan sarana berkomunikasi yang (relatif) efektif saat ini, terutama menyangkut perkara-perkara publik, seperti pemilihan kepada  daerah, Pemilu 2012, maupun konflik sosial. Presdien SBY pun terbukti lebih cuek terhadap media mainstream dibanding kicauan Twitter, seperti ditunjukkan ketika ia secara verbal menyebut polemik di media Internet, terkait sikap diamnya atas konflik KPK dengan Polri beberapa waktu lalu.

Mungkin, SBY baru tersadarkan oleh pemberitaan Majalah TEMPO edisi 2 Desember 2012, yang menyebut Israel menganggarkan Rp 144,5 milyar, dan melatih 30 tentaranya untuk memoles citranya di Internet, terkait konflik di Palestina. Atau, boleh jadi ia berkaca dari strategi lawan politik alias musuh dalam selimutnya, yang dekat dengan pengelola akun pseudonim ternama di Indonesia, yang hampir tiap hari membombardir diri dan pembantu-pembantunya dengan kicauan kritis, bahkan tendensius, yang merongrong kewibawaannya sebagai pemimpin tertinggi Indonesia.

Kini, tinggal kesiapan para pembantunya, termasuk pada Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati/Walikota ‘mereformasi’ dirinya. Tak mudah beradaptasi dengan kenyataan perkembangan teknologi, yang memungkinkan gugatan atau tuntutan publik akan sebuah akuntabilitas kinerja mereka.

Berapa banyak website pemerintah daerah/provinsi, kepolisian dan institusi militer yang dikelola dengan baik, sehingga mereka bisa berbagi informasi mengenai hasil kerja sesuai mandat konstitusi? Jangankan menggunakan media sosial yang menuntut sentuhan personal. Website institusi yang bisa dikelola terencana saja, masih banyak yang amburadul, tak membuka ruang interaksi dengan rakyat/publik.

Pak Presiden, pernahkan sampeyan berkomunikasi dengan rakyat dengan bahasa yang menyertakan rasa sampeyan? Lihat timeline Twitter-mu dulu, deh….. :p

 

Beda Teori dan Praktik Ekonomi

Membaca tulisan Gus Dur yang dibuat pada 18 November 2004 berjudul Kebijakan Ekonomi: Antara Teori dan Praktik di bawah ini, saya jadi teringat kenapa seorang Abdurrahman Wahid harus dilengserkan. Perkara Bulogate dan Bruneigate hanya bara pemanas saja, karena sejatinya, konsep-konsepnya mengelola negaralah yang akan merugikan kepentingan industrialis dunia, beserta ‘agen-agen mereka’ di Indonesia.

Kenapa praktik kapitalisme harus direvisi penerapannya di Indonesia, bisa disimak dalam salah satu pemikiran Gus Dur tentang perekonomian kita, yang dibukukan dalam Gus Dur Bertutur (2005, hal 144-148) itu. Tulisan itu pula kian menjelaskan keyakinan saya, kenapa SBY disukai Amerika dan sekutunya, apalagi ada Boediono sebagai ‘wakil’ mereka di jantung penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Kita bisa berandai-andai, kenapa Sri Mulyani begitu didorong-dorong oleh banyak ‘kelas menengah ngehe’, yang antisubsidi dan menyerahkan seluruh nasib bangsa serta seluruh keturunannya kepada mekanisme pasar, tanpa pernah peduli akan kemungkinan kegagalan warga udik yang tak berpendidikan kalah bersaing dengan mereka yang mampu membayar mahal proses belajar tanpa mengenal hak dan kesetaraan itu.

Monggo dibaca. Siapa tahu Anda mengalami kejutan seperti saya, lewat tulisan berikut, di mana lantas kita bisa manggut-manggut, mengamini keputusan Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas. Tentu, polemik pembubaran BP Migas tak akan berhenti segera. Pertamina –sebagaimana disebut Gus Dur sebagai sapi perah penguasa, akan terus memunculkan banyak perkara, sebagaimana ‘kodrat’-nya selama ini.

***

Kebijakan Ekonomi: Antara Teori dan Praktik

 Sewaktu menjabat sebagai menteri perekonomian Jerman di tahun-tahun 30-an Hjalmar Schacht membangun jalan-jalan raya (autobabn) yang menghubungkan seluruh daerah Jerman Raya, sepanjang puluhan ribu kilometer. Maksudnya, di samping memudahkan hubungan antar daerah adalah menggunakan anggaran belanja negara untuk menciptakan lapangan kerja. Hal itu juga memudahkan pemasaran pembuatan barang jadi (manufacturing industry) negara itu.

Dalam teori, barang-barang jadi buatan Jerman itu dapat dijual di pasaran dunia, dan ini berarti keharusan merebut pasaran bagi negara tersebut. Tapi, dalam praktik, Adolf Hitler yang menjadi penguasa Jerman, menggunakan ‘kebangkitan ekonomi’ Jerman untuk menjarah negara-negara tetangga, melalui apa yang disebutnya sebagai ‘ruang hidup’ (lebensraum). Hal ini mengakibatkan pecahnya Perang Dunia II yang menelan korban lebih dari 35 juta orang.

Dalam hal ini terlihat jelas ada perbedaan besar antara teori dan praktik dalam kebijakan ekonomi Jerman waktu itu. tentu timbul pertanyaan, sesuaikah antara teori dan praktik dalam kebijakan ekonomi kita di masa depan yang dekat ini? Dalam kenyataan, minyak bumi mentah (crude oil) hasil kilang minyak kita yang diekspor dengan harga murah, harus kita beli kembali dalam bentuk BBM jadi dengan harga pasaran yang sangat tinggi. Akibatnya, negara kita harus memberikan subsidi besar-besaran untuk memperoleh BBM bagi kepentingan rakyat kita. Akibatnya, Pertamina sebagai BUMN akan menjadi bangkrut dalam waktu tidak lama lagi. Menurut teori, ini berarti akan terjadi krisis ekonomi sangat besar, yang mungkin dapat melumpuhkan negara kita yang berpenduduk 205/208 juta jiwa itu.

Apa yang tertera dalam teori itu, apakah akan terjadi dalam praktik? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu dulu keadaan Pertamina itu sendiri. Sebagai sebuah BUMN, Pertamina menjadi ‘sapi perah’ bagi banyak kepentingan di negara kita, yang memerlukan ‘sumbangan langsung’ bagi kepentingan mereka. Akibatnya justru Pertaamina yang dirugikan. Karena itulah, pendapatan yang diperoleh Pertamina tidak dapat membiayai eksplorasi kembali minyak mentah saat ini. Dengan demikian, persediaan kita akan minyak mentaah ternyata semakin berkurang jumlahnya dari waktu ke waktu, dan sebentar lagi akan mengalami ‘kekeringan BBM’ yang luar biasa.

Sebagai negara kaya BBM, sungguh ironis bahwa kita akan memasuki kelompok negara pengimpor minyak (net oil importer) dalam waktu tidak lama lagi. Untuk mengatasi hal itu, seorang pejabat tinggi negara ini tentu akan ‘membuka pintu’ Pertamina dengan jalan menswastakan bidang-bidang kegiatannya ke dalam berbagai perusahaan, seperti eksplorasi, penyulingan, distribusi dan pemasaran BBM melalui sejumlah perusahaan swasta. Sudah tentu dengan komisi lumayan besarnya bagi sang pejabat tinggi tersebut. Pertamina yang dahulunya terpisah-pisah dan kemudian ‘disaatukan’ dalam sebuah badan usaha yang besar, kemudian akan dibagi-bagi kembali ke dalam sejumlah badan usaha swasta berukuran kecil atau sedang. Ini karena ketiadaan dana, sedangkan petronas milik Malaysia yang dahulunya belajat dari Pertamina, baru saja mengumumkan keuntungan sebesar lebih dari 15 miliar dolar AS. Ironis bukan?

Hal ini langsung membawa kita kepada sebuah pertanyaan: Mengapa kita tampaknya tidak mampu mengelola BUMN? Kita melihat selalu terjadi swastanisasi BUMN sesuai dengan ajaran ekonomi kapitalistik, yang berujung pada divestasi (penjualan saham) pada beberapa bidang yang menyangkut ‘hajat hidup orang banyak’. Hal ini sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang Dasar (UUD) seperti pada bidang telekomunikasi yaitu Indosat (karena menyangkut aspek keamanan kita sebagai bangsa dan negara, melalui kode-kode intelijen dalam satelit yang dimilikinya). Jadi dengan menjual aset-aset nasional kita justru hanya melaksanakan UUD yang tidak berarti Undang-Undang Dasar tetapi yang bermakna ‘Ujung-Ujungnya Duit’. Ini terdengar agak sinis, tetapi itulah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, termasuk juga oleh pemerintah sendiri.

Kalau kita ingin melakukan swastanisasi, itu pun harus ditempuh dengan langkha-langkah rasional dilihat dari segi pelaksanaannya dalam praktik, bukannya mengikuti teori. Ambil contoh sikap kita kepada upaya untuk ‘memperbaiki keadaan’ di lingkungan BUMN sangat besar itu. Ada informasi, bahwa di waktu lampau (ketika manajemennya dikuasai orang lain), Pertamina memasok minyak jadi kepada pemerintah dengan harga 2,5 dolar AS perbarel melalui penawaran tender. Ada seorang pengusaha kelas kakap, yang sangat dekat dengan penguasa saat itu, berhasil ‘memaksa’ Pertamina untuk tidak menyampaikan harga tersebut. Ia kemudian berhasil ‘memberitahukan’ hal itu kepada seorang tokoh luar negeri, yang kemudian membuat sebuah perusahaan minyak di negerinya untuk mengajukan tender kepada Pemerintah Indonesia dengan harga 5 sen US$ lebih tinggi, dan dengan cara ‘main gelap’ (insider trading) seperti itu, ia berhasil memenangkan tender BBM itu.

Herankah kita jika BUMN sebesar Pertamina itu akhirnya jebol juga walaupun melaksanakan teori divestasi itu secara fair dan  mengikuti aturan-aturan main yang dipakai oleh pasaran dunia. Dengan demikian, praktik  yang terjadi menunjukkan distorsi/kesenjangan antara teori dan praktik, sementara negara lain melalui pemerintahan kita, berhasil memperoleh keuntungan sangat besar. Hal ini lalu membawa kita kepada sebuah pertanyaan besar yang sampai hari ini belum juga kunjung terjawab. Pertanyaan itu adalah: Apakah tidak sebaiknya sistem ekonomi di negeri kita dilaksanakan melalui kapitalisme yang disesuaikan (modified capitalism) dengan kebutuhan perekonomian kita. Karena praktik-praktik yang terjadi dalam kenyataan perekonomian kita, menghatuskan adanya perubahan-perubahan tersebut. Di sinilah terasanya ‘keberanian moral’ pemerintah untuk melakukan itu sesegera mungkin.

Presiden AS Andrew Jackson pernah diserang oleh para industrialis dan kapitalis, karena mengangkat Gubernur Bank Central yaiut American Federal Reserve System. Mereka menilai tindakan Jacksoon tidak tepat, karena menurut teori ekonomi kapitalistik pemerintah tidak boleh turut campur dalam urusan ekonomi. Hal ini ditentukan oleh para industrialis dan kapitalis melalui ekonomi pasar. Namun Jackson menjawab, bahwa tuga sang gubernur bank sentral tidak hanya mengenai keseluruhan anggaran beelanja/budget, tetapi juga terkait atas bidang kesehatan dan bidang pendidikan, yang berarti pemerintah harus ‘campur tangan’ dalam penunjukan dan pengangkatannya. Ini pun adalah sebuah modifikasi atas teori kapitalisme dalam perekonomian.

Yang menyedihkan, hingga saat ini pemerintahan kita tidak memiliki keberanian moral untuk melakukan hal itu. Akibatnya, BUMN-BUMN serba besar yang kita miliki ‘sakit berat’ dan negara harus menanggung biaya ratusan miliar dolar AS untuk biaya penyembuhannya. Diperlukan keberanian moral pemerintah untuk mengetahuai dengan tepat apa yang menjadi ‘penyakit’ yang menimpa mereka. Kita harus berani menghadapi praktik tersebut, dan melihatnya sebagai bagian dari proses mengambil dan membuang yang biaasa terjadi dalam sejarah manusia. Ini adalah perkembangan yang memerlukan kejelian sikap pemerintah kita, yang akan membuktikan keberanian moral mereka. Jelas, ini termasuk kemampuan memelihara dan membuang beberapa hal, yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia, bukan?

Jakarta, 18 November 2004