Saran untuk Presiden

Melalui video seperti saya sertakan di postingan ini, saya ingin berkomunikasi langsung dengan Presiden SBY. Saya menyarankan agar Pak SBY sebagai Presiden, Panglima Tertinggi Negara Republik Indonesia mengambil tegas untuk memberantas korupsi. Saran saya, menyatakan negara dalam keadaan darurat.

Dengan dinyatakan dalam keadaan darurat, Presiden bisa bertindak secara ‘otoriter yang dibolehkan konstitusi’, sebab korupsi merupakan pokok masalah yang kian membawa bangsa Indonesia dalam kehancuran. Kini situasinya sudah genting. Rakyat tak ada yang percaya lagi pada hukum, lantaran para hamba hukumnya nyaris tak ada yang bisa diharapkan. KPK sekalipun, menjadi macan ompong. Terbukti, perkara yang ditangani hanya sedikit yang beres dan melegakan sebab dianggap publik sudah memenuhi rasa keadilan.

Konkretnya, rakyat dipersilakan mengambil langkah hukumnya sendiri, sejak menangkap dan memenjarakan koruptor tanpa proses peradilan, hingga pemenjaraan yang ditunggui rakyat. Intinya, sipir sama saja dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tak bisa diharapkan. Mereka dinonaktifkan setahun, semua diserahkan rakyat.

Payung hukum (darurat) seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang bisa dibuat, di mana rakyat yang menangkap koruptor tak boleh menyakiti, menganiaya, apalagi membunuh. Namun, diperbolehkan memberi ‘bonus’, yakni boleh mengarak koruptor keliling kota, supaya malu lantas jera.

Para koruptor yang ditangkap tak diberi hak menggugat dengan alasan pencemaran nama baik atau perbuatan tak menyenangkan. Pencurian uang rakyat yang mereka lakukan sudah membuktikan, mereka tak punya lagi hak menyandang nama baik.

Rakyat diasumsikan memiliki mekanismenya sendiri, termasuk kearifan dan kejujuran menilai, siapa saja pejabat yang korup di wilayahnya. Indikatornya banyak dan sederhana. Semua orang bisa merasakannya.

Satu prinsip moralitas yang pantas dijadikan pedoman, adalah para koruptor telah menjarah hak publik untuk hidup lebih sejahtera dan nyaman. Padahal, mereka digaji dengan keringat rakyat dan kekayaan alam milik rakyat, serta hutang (luar negeri) yang cicilannya dibayar oleh rakyat. Oleh sebab itu, rakyat berhak mengamankan haknya, agar tak kian terpuruk karena tetap mencicil utang, sementara kekayaan dan duit hasil utang dirampok oleh orang-orang yang diberi hak/mandat mengelola negara.

Sederhananya, cuma begitu saja. Presiden bersih tangannya, tapi efektif hasilnya karena yang melakukan adalah rakytanya semua. Orang akan menjadi takut mencuri. Jera.