Baik to Work

Baik to Work memang plesetan asal-asalan atas istilah Bike to Work, bersepeda ke tempat kerja, yang kini menjadi tren di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Baik ya baik. Apik, kata orang Jawa. To Work berpadanan dengan bekerja, sehingga memang baik kalau seseorang benar-benar mau bekerja. Silakan menyimak pengalaman spiritual dan sosial saya.

Di Jepang, konon sepeda ini tunggangan resmi para suster Katholik, sebelum akhirnya saya beli di sebuah pasar di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, tiga tahun silam. Aneh, semua orisinil-nil...

Mengawali hari (Rabu, 24 Pebruari), saya harus membeli ban dalam dua buah, hanya dalam satu jam. Karena bocor, saya mencari tukang tambal ban. Waktu sudah jam 1 lewat, sehingga saya baru menjumpai tukang tambal ban setelah menyusuri jalan-jalan sepanjang dua kilometeran. Singkat kata, saya harus mengganti ban dalam dengan yang baru.

Beres terpasang, pergilah saya. Duit Rp 25 ribu ‘melayang’ untuk ongkos dan pembelian. Mungkin, itulah cara Tuhan mengingatkan saya untuk berbagi rejeki, sehingga saya harus membangunkan tukang tambal yang tidur di atas dhingklik, bangku panjang semalaman, di pinggir Jalan Slamet Riyadi. Tuhan pasti tahu, sudah lama saya ogah bersedekah.

Baru dua kilometer meninggalkan lokasi tambal ban di Sriwedari, stang mulai goyang-goyang. Kempes ban lagi, sehingga saya harus menuntunnya. Lumayan, seribu meter jaraknya. Unik, sebab jenis bocor sama. Dop (yang benar, istilahnya apa, ya?) terlepas dari tempatnya. Maka, saya pun meminta diganti ban baru saja. Mereknya beda, tapi sama-sama asing bagi saya. Sama-sama bukan barang branded.

Terhadap jenis bocor yang beginian, saya selalu memilih menggantinya saja. Seolah sederhana, tapi penanganannya lebih rumit dibanding bocor biasa. Harus menggunting ban dalam (yang tak terpakai tentunya) sebagai penyangga, juga mesti menambal untuk memasang kembali dop-nya. Dua kali kerja. Belum lagi kalau harus menambal beberapa bagian yang bocor lainnya, sebagai akibat terlalu jauh dipaksa berjalan tanpa angin di dalamnya.

Sebaiknya jangan protes, semasa SMP-SMA, saya pernah menjalani profesi sebagai asisten tambal ban di bengkel milik tetangga, di kompleks pasar tak jauh dari tempat tinggal saya. Sepulang sekolah, saya biasa nongkrong di bengkel itu, tentu tanpa sepengetahuan orang tuaku. Harapannya cuma satu: dapat makan dan es teh gratis. Dan, saya menyukai sensasi merokok dalam kondisi tangan kotor kena oli, yang lantas mengotori kertas pembungkus tembakau yang kuisap.

Sambil menunggu penggantian ban dalam, beruntung saya bisa sejenak merenung. Apa karena beberapa hari ini saya iyik atau berisik terhadap Menteri Tifatul Sembiring yang saya anggap bersalah membiarkan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia, lantas Gusti Allah marah kepada saya?

Ah, tak mungkin. Pikir saya, Tuhan akan berpihak kepada saya dan orang banyak yang telah beramai-ramai menentang pemberlakuan RPM Konten (dan UU ITE) karena kedua peraturan itu ingkar sunnah. Melawan fitrah yang dikaruniakan Allah kepada manusia, yang disebutkan dalam kitab-Nya sebagai khalifah di dunia. Pengertian ideal khalifah, tentu saja yang mendatangkan berkah bagi alam semesta.

Bukan seperti yang diyakini sebagian orang penganut paham khilafah, yang ditafsir sebagai kemutlakan wewenang di dunia: serba mengatur, selalu merasa benar. Negara dipersonifikasi pada satu orang semata, yang tidak pernah bisa diduga maksud dan tujuan hidupnya. Hahaha…

Lalu, untuk menghibur diri, saya pun berandai-andai. Lalu, terlintas di benak saya, kalau ban yang baru dibeli bocor lagi, mungkin itu sinyal agar saya segera membeli Mercy atau Cherokee, yang di dalamnya terdapat Macbook dengan akses internet bergerak. Dengan mobil jenis itu, lebih pantas saya memiliki ban tubeless yang jika bocor pun masih bisa digeber, tanpa harus repot menuntut. Di dalam mobil dengan fasilitas itu pula, saya masih bisa ikut (setidaknya) meramaikan penolakan pemberlakuan RPM Konten dan mendesakkan revisi pasal-pasal intimidatif di dalam UU ITE.

Tapi, usai membayar ban kedua, duit tinggal tersisa beberapa ribu saja. Saya berharap tak bocor lagi (dan mengganti ban baru lagi). Andai sampai begitu, berarti saya harus kemana-mana menaiki sepeda Bridgestone antik yang diimpor dari Jepang dengan status used bike itu. Walau antik, saya merasa tak sanggup kalau menggenjotnya hingga puluhan kilometer saban hari.

Belum lagi rasa was-was yang bakal terus menggelayuti. Belum tentu, di Solo ada orang yang memiliki sepeda antik seperti punya saya itu, sehingga akan menggoda orang untuk ganti memiliki. Masih mending kalau menanyakan harga pengganti. Bagaimana kalau  antiknya sepeda itu mendorong orang untuk mencuri karena bakal mahal jika dijual kembali? Bukankah itu artinya saya memberi kesempatan orang berbuat jahat, sehingga saya berdosa karenanya?

Apapun, sepeda 3 Speed itu selalu memancing tanya setiap kubawa. Lampu yang akan menyala otomatis bila tak ada cahaya matahari atau karena mendung sering mengundang tanya. Begitu pula dengan indikator cukup-kurangnya tekanan udara di dalam ban sehingga mudah untuk mengontrolnya, tanpa harus menekan dengan jempol dan telunjuk.

Tapi, sungguh banyak hikmah yang kupetik dari ‘tragedi dua kali beli’, dinihari tadi. Menuntun jelas memalukan, meski juga menyehatkan. Sepertinya, lebih sehat kalau saya juga sering menggenjot sepeda kesayangan saya, tanpa rasa was-was ada yang bakal mencurinya. Harta hanya titipan, dengan sedekah dan derma menjadi pupuk kesadaran: bahwa Tuhan selalu sayang dengan hamba-NYA, termasuk orang-orang seperti saya (yang menolak RPM Konten Multimedia).

Pak Tifatul, apa sampeyan juga punya sepeda seperti punya saya? (Kalau tak punya, saya maklum saja. Makanya sampeyan berseberangan dengan saya dalam memaknai kebebasan berekspresi, yang pasti setiap manusia punya ukurannya sendiri, dan akan selalu terikat dengan norma dan etika lingkungannya).

Baik to Work, Pak Menteri. Sebaiknya, sampeyan segera bekerja…..

Seperti penggiat Bike to Work yang bertujuan mulia menjaga udara tetap bersih, sehat dan layak hirup demi kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup, hasil kerja sampeyan untuk membatalkan RPM Konten dan merevisi UU ITE juga akan mendatangkan berkah bagi alam raya. Indonesia jadi damai, maju dan lebih bermartabat. Asli. Saya tidak bohong…..

Menteri yang Menyedihkan

Keberadaan Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sungguh ironis. Mengaku pernah jadi wartawan (tanpa menyebut nama medianya), tapi tak tahan kritik. Mestinya, ia tahu posisi pejabat publik akan selalu berhadapan dengan kritik (juga pujian), tergantung prestasi, reputasi dan capaian yang pernah dijalankan.

Melalui Twitter, Selasa (23/2) sekitar pukul 20.19 WIB, dia (@tifsembiring) berkicau:

Sy protes HL MI kmrin, krn mlintir brita, itu rporter ngotot trus, sy blg jngan cari rezeki dg cr2 spt itu, lalu dimuat” tifatul tuduh pers”

Rupanya, ia gerah dengan headline halaman 12 Harian Media Indonesia edisi 23 Pebruari yang menurunkan tulisan berjudul Tifatul Tuduh Pers Cari Makan dari Pelintir Berita. Judul berita itu sendiri merupakan kesimpulan dari sebuah pernyataan, yang biasa dibuat seorang jurnalis. Terhadap pernyataan itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan pun turut menyayangkan.

Membaca laporan itu, tampak Tifatul merasa kecewa dengan pemberitaan media massa yang membuatnya tersudut lantaran Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Dari gedung wakil rakyat terdengar desakan pembatalan, begitu pula dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kalangan organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers pun ikut memberi bobot penolakan seperti yang dilakukan para pengguna dan pengusaha internet, baik blogger maupun sejumlah institusi seperti APJII dan banyak lagi. Pendapatnya seragam: RPM Konten memasung kebebasan berekspresi, menghambat kebebasan pers, dan antiketerbukaan informasi.

Kalau keluhan Tifatul dijadikan judul berita, sebagai mantan wartawan, mestinya dia tahu bahwa yang demikian lumrah adanya. Kalau itu lantas membuat gerah, pasti tak jauh-jauh dari efek polemik RPM Konten yang membuat citra Pemerintahan Yudhoyono goyah, karena itu Presiden sampai menegur/menyindir dalam sebuah rapat kabinet, agar setiap menteri berhati-hati membuat pernyataan dan tidak ‘lalai’ berkonsultasi dengan presiden terkait isu-isu sensitif.

Kembali ke persoalan tuduhan ‘pers mencari makan’ lewat pelintir berita, apapun alasannya, itu tak pantas keluar dari mulut (karena ditulis via pesan pendek, berarti keluar dari jemari) seorang menteri. Ia lupa, meski dirinya seorang Tifatul Sembiring, namun kapasitas dan atribut yang melekat pada dirinya adalah seorang pejabat negara. Gerbang utama komunikasi resmi pemerintah pula!

Andai tak sanggup menerima kritikan, kenapa Tifatul tidak resign saja sekalian dari posisinya kini?

Mari kita cermati bunyi pesan pendek Tifatul yang dikirimkan kepawa wartawan Media Indonesia.

Saya sering merasa kasihan dengan orang yang mencari rezeki dengan cara menuli sesuatu yang menghujat orang lain, mengadu domba, menuduh tanpa konfirmasi yang seimbang. Dan, dengan tenang (orang itu) menikmatinya tanpa peduli.

Selanjutnya, seperti dilaporkan Media Indonesia, ia meneruskan tanggapannya.

Lo, tanpa konfirmasi pun Anda sudah lihai menulisnya. Lihat aja pelintiran berita hari ini. Anda bebas kok menulis apa saja. Anda cari makan dari cara-cara seperti itu.

Dari pernyataannya itu, tampak jelas betul cara Tifatul menyikapi pers/jurnalis. Mungkin, ia mengira semua wartawan adalah tukang pelintir, menulis tidak berdasar fakta dan mengabaikan prinsip cover both sides. Bisa jadi juga, ia terbiasa memberi amplop atau fasilitas kepada wartawan dalam berbagai kegiatannya, baik dalam kapasitasnya sebagai orang partai (PKS) maupun sebagai pejabat negara. (Ingat, belum lama ini, kantornya juga membagai-bagikan telepon genggam kepada wartawan, yang lantas menuai kecaman dari AJI dan kalangan pers)

Tapi, terlepas dari ‘cengeng’-nya Menteri Tifatul, ada substansi yang bisa dijadikan para jurnalis untuk berkaca. Selama masih ada yang mau menerima sogokan (dalam bentuk uang, barang atau fasilitas), ya masih bakal ada pernyataan-pernyataan demikian, dari narasumber.

Dan, terlepas dari semua itu, Indonesia di masa Yudhoyono memang sedang memasuki fase menyedihkan dalam konteks kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Terlalu sering saya mendengar redaksi media memperoleh telepon dari orang-orang istana, agar tidak menurunkan laporan ini atau itu. Istilah lamanya, budaya telepon yang menjadi ciri kekuasaan Soeharto, diam-diam bangkit lagi.

Pernyataan Menteri Tifatul hanya indikasi. Sinyal yang mulai kasat mata. Mestinya, ini berkah bagi kita, seluruh warga negara Indonesia. Gusti Allah telah menunjukkan, betapa praktek represi, mulai menggeliat kembali. Artinya: mari mulai melakukan konsolidasi! (Siapa tahu, sebentar lagi muncul musuhnya Ratu Adil, yakni mBak Tirani. Hihihiihii…)

Update (24/2/2010 pk. 9.14 WIB): Silakan baca keluhan Menteri Tifatul via Twitter yang ‘diterjemahkan’ menjadi berita oleh Vivanews ini.

Update lagi : Sekitar pukul 18.30, Rabu (24/2/2010) Pak Menkominfo (@tifsembiring) menuliskan kicauannya di Twitter, bunyinya sebagai berikut:

Stelah sy protes berita gak seimbang, Saya diberi ‘hadiah’ lagi oleh MI hari ini dg judul, “Tifatul lecehkan wartawan”. Saya akan somasi !!

Yang menarik, bila somasi jadi dilakukan, berarti Pak Menteri menggunakan acuan UU Pers. Dari sana, nantinya juga akan terbaca, apakah wartawan Media Indonesia sudah mematuhi Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) atau Kode Etik Jurnalistik. Kalau begini, malah asyik. Semua bisa belajar.


Tak Perlu Bilang Terima Kasih

Jangan pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada Depkominfo, menterinya, bahkan Presiden, andai RPM Konten yang kemarin kita tentang, benar-benar di­-drop. Sebagai warga negara yang telah memenuhi kewajiban bayar pajak (karena itu turut menghidupi para abdi negara (dari presiden hingga pegawai rendahan), justru kita berhak menagih kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945.

Rancangan dan peraturan yang tidak menghormati hak-hak sipil dan hak asasi manusia, harus dilawan. Sampai kapan pun, kita tak boleh membiarkan kesewenang-wenangan. Permisif terhadap kesalahan yang berpotensi merugikan banyak orang sama saja dengan dholim, sebuah tindakan yang derajadnya setara dengan penganiaya.

Sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi rakyatnya. Sebuah fitrah yang dimandatkan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Katakan benar walaupun pahit. Ingatkan menteri dan presiden, bahwa Permen tjap Konten itu juga bakal pahit di lidah rakyat.

Kini, kita tahu, betapa Kementerian Kominfo yang seharusnya menjadi corong utama pemerintah untuk mengabarkan kebaikan kepada dunia, justru begitu rapuh. Inkonsistensi kian kentara, ketika janji merevisi UU ITE tak kunjung dipenuhi, namun sebaliknya justru menebar ranjau keresahan publik dengan melempar RPM Konten di tengah padat dan riuhnya pasar informasi.

Sebagai bangsa beradab, tak seorang pun akan membiarkan pornografi dan caci maki mendominasi konten multimedia, baik di ranah internet, televisi dan sebagainya. Secara naluriah, seseorang juga akan menolak materi-materi yang bernada hasutan, sehingga para penyelenggara media dan produsen informasi (termasuk blogger) terus-menerus menggemakan perlunya menggunakan media baru (internet) sebagai alat berbagi yang sehat. Ada transfer pengalaman, ilmu pengetahuan bahkan penggalangan solidaritas bagi individu/kelompok tertindas, dan yang terpinggirkan.

Sekali lagi, jangan sekali-kali mengucap kata terima kasih kepada para penyelenggara negara terkait dengan rencana pencabutan RPM Konten Multimedia. Yang pantas kita lakukan hanya bersyukur, karena dengan luasnya penolakan materi rancangan dari publik, mereka sadar bahwa keputusannya keliru, tak mendidik dan kontraproduktif bagi kemajuan bangsa.

Satu-satunya pihak yang pantas diberi ucapan terima kasih adalah masyarakat Indonesia, yang telah secara langsung atau tidak, diam-diam atau secara nyata dan terbuka, telah mengemukakan argumentasi penolakan atas rancangan tersebut.

Terlalu sering kita memaafkan kesalahan pemerintah, sehingga secara tidak langsung kita juga menyebabkan mereka imun, kebal terhadap kekeliruan demi kekeliruan. Coba kita ingat-ingat, pernahkah pemerintah meminta maaf kepada rakyat setiap kali melakukan kesalahan?

Presiden Kesandung RPM Konten

Jangan remehkan sikap, pendapat atau reaksi seseorang, termasuk RPM Konten yang sedang jadi polemik itu. Kalau Presiden sampai menanggapi kebijakan level menteri, pastilah persoalan sudah dianggap sangat serius. Kita tahu, Presiden SBY termasuk orang yang peka citra, dan (maaf) citu nyali, makanya ia dikenal sebagai pejabat negara yang menempatkan konsultan komunikasi dalam dua periode pemerintahannya.

Ilustrasi oleh Pamantyo

Berita mengenai pesan singkat (SMS) Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang mengaku belum baca RPM Konten juga kian menegaskan, betapa ia tak ingin jadi pihak pertama yang dipersalahkan oleh atasannya. Inilah keruwetan ‘sistemik’ dalam sistem pemerintahan yang (menurut saya) cenderung menyukai budaya monolitik.

Presiden yang ingin dikenal sebagai demokrat (bukan nama partai, loh :p) dan memiliki pandangan terbuka (sebab ia doktor dan purnawirawan jenderal pemikir), pasti risih kalau diidentifikasi sebagai antiketerbukaan dan penghambat kebebasan berekspresi. Dan, Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia bisa jadi trigger bagi ketidakpercayaan publik terhadap SBY.

Asli. Saya masih menganggap negeri ini sebagai pengidap penyakit korupsi yang kronis, dari pusat hingga pelosok desa. Karena itu, lagi-lagi saya sangat terpesona pada pepatah Latin sehingga tak pernah jemu menuliskannya kembali di sini.


Semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat

Ada satu pernyataan menarik Presiden SBY dalam Rapat Paripurna Kabinet, Kamis (18/2), bahwa pengaturan dari pemerintah, harus melalui proses dari masyarakat luas. “Kita pertanggungjawabkan aturan itu diperlukan,” ujar Presiden.

RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan.

Dari sana, saya teringat pernyataan Sekjen Depkominfo, sehari sebelumnya, “…hingga saat ini belum pernah dibahas dalam tataran pemerintah dan juga belum pernah disampaikan kepada Presiden RI.Klop! Sekjen melindungi menteri dan presiden, dan presiden lantas menunjukkan kejengkelannya pada bawahan.

Vivanews memberitakan, RPM Konten, jelas SBY, belum sampai pada tingkatan presiden, bahkan belum pada tataran menteri. Baru pemikiran dan gagasan.

“Saya pikir tidak perlu lantas digoreng di sana kemari. Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami,” kata SBY.

Terhadap pernyataan tersebut, saya jadi bertanya-tanya. Kalau RPM Konten itu ‘baru pemikiran dan gagasan’ kenapa (kata Menteri Sembiring) sudah dirancang sejak 2006 namun hanya disimpan di laci saja? Andai sejak itu dikomunikasikan dengan publik, mungkin kini sudah menjadi jauh sempurna dan bermanfaat.

Sedang terkait pernyataan goreng-menggoreng (kayak bahasanya orang bursa saham atau makelar lukisan), asyik juga menurut saya. Tersirat di situ, ada pihak yang dianggap ‘bermain’. Artinya, itu presiden lagi worry. Tapi, pada kalimat Dijelaskan saja duduk persoalan hingga rakyat memahami, itu merupakan sinyal bahwa Presiden masih berharap rakyatnya m.e.m.a.h.a.m.i..

Paham bahwa peraturan (RPM) itu penting, karena itu ‘dibutuhkan’ oleh masyarakat. Artinya, kita diminta pengertiannya agar mengijinkan pemerintah memberlakukan rancangan itu. Bukan begitu, Pak SBY??? Soalnya, yang saya pahami, sampeyan itu orangnya lugas, dan kalau menganggap RPM Konten (dan UU ITE) tak dibutuhkan untuk ‘mengawal’ pemerintahan sekarang, biasanya sampeyan membuat pernyataan yang seolah-olah berpihak kepada rakyat.

Dalam bahasa konsultan komunikasi atau gaya bahasa Pak SBY sendiri, biasanya akan dinyatakan kurang lebih begini: Karena kami ingin menciptakan kebaikan bersama, maka komunikasikan kepada sebanyak mungkin rakyat. Kalau rakyat tidak setuju, bikin saja yang baru, yang bermanfaat untuk semua pihak karena aturan dibuat juga untuk rakyat.

Intinya, begitulah kira-kira pandangan saya terhadap tanggapan para pejabat negara. Kalau penilaian saya dianggap politis, ya harus diakui memang ini soal politik. Hukum atau peraturan perudang-undangan itu produk politik, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi yang tidak boleh dikesampingkan.

Saya berani bertaruh, hari ini hingga besok-besok pun masih akan tampak sikap pemerintah yang ‘konsisten’ dengan yang sudah dibuatnya. Intinya, tak akan jauh-jauh beda dengan rancangan yang ada sekarang. Wong, janji akan merevisi UU ITE tempo hari, nyatanya juga cuma gula-gula, rembug lamis agar kita segera diam tak meributkannya, kok.

Mari kita simak baik-baik, emang adakah yang sudah dilakukan Menkominfo dan Menhukham sejak mereka menjanjikan akan kembali meminta masukan publik untuk perbaikan UU ITE?

Hantu Orba di RPM Konten

Dua kali menyaksikan perbincangan soal RPM Konten Multimedia di MetroTV, saya merasa diyakinkan dengan penampilan dua pejabat Depkominfo. Bahasanya sama, keinginannya pun sama, menempatkan pemerintah sebagai pengontrol arus informasi. Gaya Orde Baru dihadirkan dengan nyata, seperti ketika memunculkan milisi sipil serupa PAM Swakarsa.

Ciri utama Orde Baru adalah antidialog, monolitik, kebenaran tunggal dan merasa paling tahu. Lewat Kepala Humas Dewo Broto (Metro E-Lifestyle, Minggu, 14 Pebruari) muncul pernyataan tak ada pengekangan informasi. Dikatakan juga, rancangan peraturan menteri itu tak bertentangan dengan Undang-undang tentang Pers.

Pada dialog Metro Pagi (17 Pebruari), Henri Subiakto sebagai Staf Ahli Menkominfo bahkan tampil sangat percaya diri, dan menyatakan bahwa rancangan yang disusunnya itu justru untuk menutupi lubang-lubang yang belum diatur dengan perundang-undangan yang lain. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas, dengan menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan rancangan tersebut sebagai inkonstitusional, itu sebagai ‘belum pernah membacanya’.

Ia lupa pada janji, bahwa pihaknya akan merevisi sejumlah pasal dalam UU ITE yang nyata-nyata menebar ancaman dan pengekangan berekspresi (seperti Pasal 27) belum juga diwujudkan. Namun, rancangan sudah dibuat dan terkesan ngotot ingin segera memberlakukan lantaran banyaknya ekses penggunaan situs jejaring sosial.

Satu hal mendasar yang diabaikan para penyusun UU ITE adalah fakta pengabaian hak-hak warga negara untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Sungguh aneh dan tidak masuk akal, para peminum tolak angin alias orang-orang pintar itu tidak tahu, apalagi di kementrian ‘strategis’ itu, sampai tidak mengenal P4, litsus, Sishankamrata dan sebagainya. Terbukti, UUD 1945 sebagai konstitusi negara tidak dimasukkan sebagai konsideran bagi UU ITE.

Sikap membodohi rakyat secara terang-terangan itulah yang sepatutnya kita cegah. Indonesia tak akan pernah menjadi negara besar dan kuat bila masyarakatnya selalu dibatasi, diatur setiap perilakunya oleh negara, seolah-olah tak paham etika berkomunikasi dan tidak punya kedewasaan dalam memproduksi pesan atau bertindak.

Melalui Pasal 9 Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia itu juga ditunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya pemerintah. Mereka menggunakan sanksi pencabutan ijin (usaha) penyelenggara jasa konten jika si penyelenggara tidak melaporkan (tahunan) atas pengguna jasanya.

Pada sisi itu, pemerintah menjadikan penyelenggara sebagai kaki tangannya untuk memata-matai publik pengguna, dan bila tak becus dihadapkan pada beragam sanksi. Sementara, kriteria becus tak becus hanya mereka yang menentukan. Belum lagi kedudukan menteri yang disejajarkan fungsinya seperti polisi, dengan diberi hak untuk ‘menyelidiki dan menyidik’. Aneh!

Prasangka saya, bahwa keberadaan Pasal 27 UU ITE dan Rapermen merupakan kebijakan strategis pemerintah SBY kian nyata, manakala membaca pernyataan Sekretaris Jenderal Depkominfo Basuki Yusuf Bahtiar, bahwa “hingga saat ini belum pernah dibahas dalam tataran pemerintah dan juga belum pernah disampaikan kepada Presiden RI.

Pernyataan itu justru menunjukkan kesan ‘ada titipan’ dari istana. Bisa jadi, kecurigaan saya, itu semua berangkat dari kecenderungan situasi politik Indonesia mutakhir sehingga melahirkan ketakutan terhadap adanya potensi bahaya ‘kebebasan berekspresi’ warganya, sebab kabar lewat internet dan peralatan telekomunikasi modern sulit dikontrol. Kasus korupsi, aliran dana Bank Century, skandal pajak dan masih banyak lagi yang membingungkan publik, juga para petinggi negeri, terus berseliweran di dunia maya.

Apakah lazim, sebuah peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang (akan) dibuat menteri harus dikonsultasikan/dikomunikasikan dengan presiden yang notabene pemberi mandat? Alangkah repotnya seorang presiden mengurusi hal-hal ‘kecil’ seperti itu, kecuali memang presiden bermaksud mengontrol semua departemen.

Jujur, saya ragu peraturan itu dibuat demi memajukan Indonesia, apalagi sebagai bagian dari bentuk penghormatan negara kepada pembayar pajak pembangunannya. Saya masih yakin, RPM Konten dan UU ITE masih berada dalam satu paket, yakni merupakan bagian dari upaya pemerintah mengontrol rakyatnya.

Saya masih yakin dengan pepatah Latin berikut:

corruptissima re publica plurimae leges

semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat