Nama Baik di Surga

Benarlah ramalan Koes Plus: di Indonesia, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Maka, wajar jika orang bilang tanah kita, tanah surga. Thukul kang sarwa tinandur, apa yang dibenamkan di tanah Nusantara akan tumbuh. Tak terkecuali, menanam keburukan pun berbuah kemenangan. Tengoklah kasus Prita Mulyasari jika belum percaya.

Kemenangannya secara perdata di Tangerang, tak serta-merta ia lolos secara pidana. Di pusat, Mahkamah Agung mengganjarnya hukuman percobaan enam bulan penjara gara-gara curhatnya lewat email kepada teman-temannya dianggap mencemarkan ‘nama baik’ RS Omni Batavia.

Bahwa ada yang menuduh ada kongkalikong antara yang beperkara dengan hakim agung, saya tak mau tahu. Mau menampik takut dosa, untuk mengamini pun perlu bukti. Repot. Dan saya tak mau mempersulit diri-sendiri. Tapi di dalam hati, saya sudah berjanji akan melawan ketidakadilan semacam ini. Jadi, maaf jika ada pembaca yang dulu getol ikut membela Prita tapi kini diam saja, maka saya akan memasukkan Anda ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Ya, berdusta karena dulu lantang bersuara, padahal cuma demi citra…eh, Prita, maksudnya.

Kini, memang hanya Prita yang kena imbas masuknya pasal susupan yang tolol dalam sebuah Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu. Tapi besok? Kelak? Siapapun bisa digulung oleh pasal arogan yang distempel penguasa yang ketakutan boroknya ketahuan, lantas memasang jerat, seolah-olah rakyat hanyalah sekumpulan tikus bodoh yang tak paham jebakan.

Mari kita lihat, sudah berapa banyak orang-orang ‘kotor’, yang nama baiknya disangsikan orang banyak, bahkan orang-orang terdekatnya, namun masih jumawa. Mereka merasa masih punya kehormatan, memiliki nama baik, sehingga menggertak siapa saja yang hendak mengusik. Bahkan, legislator sekalipun dicarikan celah gugatan pencemaran ‘nama baik’ lantaran suaranya dianggap terlalu lantang dan menyerang.

Carilah secara acak, orang-orang yang kesandung perkara nista. Kepada para tersangka korupsi, manipulasi atau mencuri itu, cobalah ikut membeber perkaranya. Dijamin, Anda bakal ‘kena’ getahnya. Pasal 310-311 KUHP warisan kolonial Belanda akan segera menyergap Anda, dan jika menggunakan saluran komunikasi elektronik, akan diberikan bonus pasal  27 ayat 3 UU ITE tadi.

Kembali pada Prita, pada ke mana teman-teman saya, yang dulu turut meramaikan perlawanan lewat blog dan social media? Apakah peerkara Prita tak seksi lagi, sehingga pada diam saja?

Upaya peninjauan kembali oleh Prita tak bisa disebut tindakan mengada-ada. Sebab itu menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia. Beradab-tidaknya bangsa ini, bahkan akan ditentukan oleh proses ini. Jaminan bahwa Prita tak bakal masuk penjara (karena putusan kasasi menyebut hukuman percobaan) hanyalah gula-gula, penghiburan agar proses peninjauan kembali tak diteruskan.

Padahal, jika itu dibiarkan, maka artinya preseden hukum telah ditorehkan. Dan secara filosofis, itu berarti kita ikut mengamini kesewenang-wenangan terjadi lagi. Siapa saja bakal bisa dibui, hanya karena seseorang atau perwakilan lembaga merasa sakit hati, atau terzalimi.

Kita patut skeptis kepada Komisi Hukum DPR RI yang memanggil Prita untuk audiensi. Begitu pula pernyataan Din Syamsuddin yang menyatakan Muhammadiyah berada di belakang Prita. Tanpa diingatkan dan diperjuangkan oleh kita, saya yakin mereka akan lupa pada pokok perkara, apalagi ‘hanya’ seorang Prita.

Jika konsisten, Din dan Komisi Hukum DPR menyerukan dan melakukan revisi, membuang pasal 27 ayat 3 itu dari UU ITE. Baik Din maupun yang di Senayan, saya anggap sama derajadnya sebagai politisi. Dan itu pasal yang krusial dihilangkan, bukan undang-undangnya yang dihapuskan seperti kemauan seorang teman. Undang-undang demikian tetap perlu agar keamanan transaksi elektronik memperoleh jaminan hukum.

Tanpa penghapusan pasal karet itu, Indonesia akan terus menjadi surga bagi para durjana. Maling dan bandit akan terus merasa sebagai rakyat terhormat, sementara orang yang menginginkan kesetaraan dan keadilan selalu jadi bulan-bulanan. Bumi Nusantara harus diperjuangkan menjadi surga beneran seperti yang dimaksudkan Tuhan, bukan batu-batu politisi dan tongkat-tongkat durjana tumbuh dan beranak-pinak di Indonesia.

Politikana: Wajar Dengan Pengecualian

Sudah dua tahun Politikana hadir menjadi ruang bicara pagi onliner Indonesia. Memang masih muda untuk usia sebuah medium menyatakan kebebasan mengutarakan pendapat bagi publik. Soal masih banyaknya penulis yang mengaburkan identitas alias nama samaran, saya melihatnya sebagai ‘wajar dengan pengecualian’. Penegakan hukum yang payah merupakan biang maraknya anonimitas.

Dengan anonim, seseorang menjadi nyaman berbicara apa saja, bahkan (maaf), jika pendapatnya tak disertai data pendukung sekalipun sehingga obyektifitasnya (mungkin) diragukan. Jangankan orang biasa, nama-nama ‘besar’ yang dikenal publik hingga sosok berintegritas sekalipun, kerap jadi bulan-bulanan hambar hukum.

Dua komisioner KPK, Bibit-Chandra, saja bisa celaka, apalagi ‘cuma’ seorang Prita. Arifinto saja, yang jelas-jelas ketahuan mbokep secara tidak pada tempatnya, bisa menebar senyum di tengah pembelaan terbuka seorang menteri yang jadi koleganya. Nasib yang berbeda dengan pengalaman Ariel, yang harus mendekam di penjara padahal sejatinya hanya berstatus sebagai korban.

Ketika banyak industri media massa mata dengan pemilik sementara kuasa negara, warga Politikana dan onliner pada umumnya sering tampil menggantikan perannya. Skandal Bank Century ditutup dengan permainan kepentingan sejumlah petinggi media yang mengusung idola, atau sebab telanjur menjalin ‘kolaborasi intelek’ dengan rezim negara.

Jauh panggang dari api, jika masih ada yang berharap pengguna media online (termasuk media sosial) bisa mengubah secara radikal, terutama menghentikan kebobrokan, skandal-demi skandal, di tengah negeri yang pemimpinnya disebut Buya Syafii Ma’arif dengan istilah ‘belum siuman’.

‘Pemimpin yang belum siuman’ nyatanya masih punya banyak pendukung. Dan kebanyakan pendukungnya memiliki ‘kuasa media’, punya kemampuan membangun opini yang menyesatkan. Paniknya sebuah korporasi yang diancam tak dikasih iklan dari bujet negara, juga industri media yang menyambung nafas hidupnya dari ‘kontrak’ publikasi lelang negara, merupakan dua contoh sederhana, betapa sejatinya industri media tak berdaya tanpa jalinan simbiosis mutualisma yang demikian subyektif.

Mungkin saja saya terlalu berlebihan berharap agar pengguna media baru bisa lebih berperan menciptakan perubahan. Toh terbukti berulang kali, dukungan secara online tak pernah seturut dengan aksi-aksi offline. Jumlah peserta aksi turun ke jalan untuk dukungan Bibit-Chandra atau Prita, tentu bukan satu-satunya indikasi ada-tidaknya signifikansi.

Kadang-kadang saya bermimpi, kian banyak tulisan onliner (blogger) bisa dijadikan rujukan media massa tradisional. Tapi saya sadar hal itu baru akan terjadi ketika para jurnalis atau editor media bisa meyakini, atau setidaknya mengenali dan memercayai kredibilitas dari sosok penulis (blogger) terkait dengan pendapat yang diutarakan di bloog atau media sosial lainnya.

Blogger tentu bisa menjadi pewarta warga (citizen journalist), yang bisa turut mengawal perkembangan republik dan bangsa, seandainya bisa membangun dirinya sebagai penulis kredibel. Salah satunya, ya mencantumkan identitas yang tak bisa menggugurkan alibi manakala ada pihak lain yang ‘menggugat’ kebenaran ‘cerita’ yang dibuatnya.

Bahwa penegakan hukum di Indonesia belum jalan, itu fakta. Masih banyak hamba hukum, juga pejabat negara, politisi dan tokoh-tokoh publik merasa ‘masih memiliki nama baik’ betapapun jelas-jelas tak bisa membantah indikasi adanya tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dan sebagainya, yang ditujukan kepadanya. Banyak perkara kriminal politisi akan menguap begitu saja, apalagi jika berkategori skandal.

Persepsi publik bahwa hamba hukum bisa disuap untuk menyulap pasal dan tuntutan masih kental hingga pelosok desa sekalipun. Keberadaan KPK, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, dan sebagainya masih terasa sekadar ‘produk komunikasi massa’ alias tak terlalu jauh dari upaya pembangunan citra penegakan hukum semata. Artinya, semua masih berupa kesan.

Andai penegakan hukum berjalan seperti yang seharusnya, saya yakin, para onliner bisa lebih berperan mengawal perubahan, demi kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Namun, jika menyimak perilaku politik pejabat negara dan politisi ketengan, rasanya status ‘Wajar Dengan Pengecualian’ blogger atau pewarta warga akan masih lama melekat padanya.

Anonimitas akan terus ada….. Semoga, dua tahun Politikana menjadi tonggak kebangkitan onliner Indonesia. Setidaknya, mau ngaku siapa dirinya saat berbagi cerita, supaya publik bisa memercayai, apa yang disampaikannya bisa dipertanggungjawabkan alias kredibel.

Bangsa ini sudah kelelahan menyanggah, membantah atau melayani debat kusir politisi dan para penyelenggara negara, termasuk aparat hukumnya. Jangan sampai ketidakpercayaan publik dialamatkan juga kepada onliner Indonesia. Itu saja.

Selamat ulang tahun Politikana. Selamat berkarya para warganya….

Utak-utik UU ITE

Menyimak perkembangan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terus memangsa korban sama menjengkelkannya ketika saya mencermati pasal demi pasalnya. Ada keraguan yang jelas terbaca, namun arogansi pembuatnya pun terasa nyata kehadirannya.

Saya jadi teringat, ketika pada 2003-2004 terlibat advokasi (ketika itu, Rancangan) Undang-undang tentang Sumber Daya Air. Kami kalah total! Bukan cuma saat ‘mengawal’ pada tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus di DPR, gugatan sejumlah organisasi masyarakat sipil pun kandas di sidang Mahkamah Konstitusi.

Arogansi pemerintah (ketika itu masih Megawati) nyata betul didukung parlemen. Saya ingat betul, pasal 6 mengenai hak adat yang akan dilindungi (asal sudah dilegalkan melalui peraturan daerah) sempat dihapus oleh Pansus karena desakan sejumlah pihak, namun tiba-tiba nongol pada sidang paripurna pengesahan menjadi undang-undang.

Tak cuma itu, kami sering mendapati kabar, bahwa rapat-rapat Pansus dilakukan di hotel-hotel mewah di Jakarta, meski banyak ruang rapat di gedung DPR tidak sedang dipergunakan. Protes kami bahwa tindakan rapat itu boros anggaran pun berlalu begitu saja. Sia-sia.

Pada UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, meski sangat pro-pasar, namun masih menjadikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai bahan pertimbangan. Padahal, ketentuan mengenai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah luruh karena UU itu memberi ‘jaminan hukum’ bahwa air merupakan komoditas yang bisa diperdagangkan secara bebas dan bisa dikuasai perusahaan privat (bahkan pemodal asing!).

Gerakan blogger menolak UU ITE

Gerakan blogger menolak UU ITE

Pada UU ITE, aroma arogansi eksekutif terasa nyata karena pembuatan UU itu hanya mempertimbangkan kewenangan Presiden [pasal 5 ayat (1) UUD 1945] dan kewenangan DPR dalam memberi stempel atas rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah (pasal 20 UUD 1945).

Pasal 28 konstitusi kita yang menjamin kebebasan warga negara untuk  mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sama sekali tidak dijadikan rujukan. Artinya, bisa dipahami bahwa sedari awal, pemerintah (baca: Menkominfo dan Presiden sebagai penggagas undang-undang) sudah mengabaikan hak asasi warga negaranya, yang telah ‘dipaksa’ membayar pajak. Banyak kewajiban kepada ‘negara’, tapi hanya sangat sedikit hak yang diberikan oleh ‘penguasa negara’.

Memang, saya baru menelisik hingga pasal 3 dari 54 pasal seluruhnya. Tapi, dari yang sedikit itu saja, saya sudah menemukan banyak ‘kelucuan’ di dalamnya. Kalimat ndagel misalnya, bisa dijumpai pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (4). Begini bunyinya:

…..yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut hemat saya, pengertian kalimat dalam pasal tersebut memberi peluang munculnya debat kusir alias adu argumentasi yang sia-sia. Sebab, salah satu pihak (sebagai sesama subyek sekaligus obyek hukum) bisa saja mengaku tidak mampu memahami (sesuatu), sepanjang hal itu akan menguntungkan diri/badan hukum yang sedang beperkara.

Pada pasal 1 ayat 7, yang berbunyi;

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka,

pun saya nilai kurang tepat. Kata jaringan memiliki pengertian adanya hubungan yang sudah terjadi sebelumnya, bukan sebuah keadaan untuk (membuat) sesuatu (sistem elektronik) menjadi terhubung. Sehingga, akan lebih benar kalau terdapat unsur kalimat yang menyatakan adanya hubungan dua atau lebih sistem elektronik sehingga memungkinkan disebut sebagai jaringan.

Saya kira, itu baru sebagian dari catatan saya, yang saya yakini akan kian panjang daftarnya. Selama ini, kita terlalu ‘asyik’ menyimak pasal 27 ayat (3) lantaran pasal karet itu berpotensi disalahgunakan siapa saja, termasuk oleh penguasa. Apalagi, ancamannya sungguh luar biasa, pidana 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp 1 miliar.

Prita Mulyasari yang sudah teraniaya berbulan-bulan lantaran digugat ‘pemilik nama baik’ yang merasa dicemarkan, kini tinggal menunggu vonis yang mendebarkan. Dugaan saya, majelis hakim akan ‘melindungi wibawa’ aparat hukum sebagai bentuk win-win solution. Caranya, menjatuhkan vonis ringan.

Tindakan polisi dan jaksa yang kelewat kreatif memilih pasal karet dalam UU ITE harus diapresiasi, sementara besarnya dukungan publik atas Prita (di antaranya lewat Koin Keadilan) juga harus dipertimbangkan, daripada gelombang protes bermetamorfosis menjadi kumpulan massa di berbagai kota yang menyediakan diri pasang badan menggantikan Prita di penjara.

Sementara, artis Luna Maya juga sedang digugat menggunakan pasal yang sama pada kasus Prita. Ironisnya, penggugatnya (pekerja infotainmen) justru disokong Persatuan Wartawan Indonesia, organisasi wartawan yang seharusnya sensitif terhadap pasal karet dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Beruntung saya mendapat petunjuk menarik dari pengakuan Ilham Bintang seperti dalam wawancara Majalah TEMPO edisi 3 Januari 2009, terkait dengan pemilihan pasal  untuk membuat Luna ‘jera’. Kata Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat itu, “Pasal yang dipakai juga arahan polisi.”

Hmmm….. Sebagai jurnalis, saya sungguh heran. Itu wartawan yang mendampingi benar-benar tak tahu, atau memang polisi yang kelewat kreatif (sehingga memilihkan pasal) terhadap saksi pelapornya?

* Pandangan penulis mengenai UU ITE bisa dilihat di detikcom


Turut gembira atas pembebasan Prita dari semua dakwaan sehingga ia divonis bebas, hari ini. Alhamdulillah.

Dhuwit Cring

Dhuwit cring wis rada ora kajèn wis awit biyèn. Bocah-bocah cilik ing ndhésa waé padha kléwa-kléwa yèn saben budhal sekolah disangoni nganggo dhuwit cring. Karepé dhuwit dluwang, sing kamangka wis ora ana dhuwit dluwang ijo gambar munyuk. Atusan abang, saliyané wis ora ana, pancèn ya wis ora aji.

Saumpama isih ana sing ngajèni, paling ya mung tukang pijet sing lumrahé kudu bisa ngeroki, utawa wong sing dhemen pijet lan kerokan kaya aku. Kuwi waé wujudé dhuwit isih dipilih, paling ora dhuwit cring limangatusan warna kuning, utawa dhuwit lawas sing kawentar kanthi sebutan bénggol.

Cah cilik waé wis nglepèh, ora doyan dhuwit cring, apa manèh wong gedhé, wong brèwu. Wong-wong jinis kaya ngéné iki paling seneng dhuwit dluwang abang gagrak anyar sing ajiné 10 sèn (dolar Amérika). Nanging, anané dhuwit jinis kuwi ana kanthongané ya mung saperlu kanggo jagan tuku bènsin. Kanggo perlu madhang lan ngombéné, cukup ngulungaké kertu sing digawé saka plastik. Tapak asma utawa ndudul angka PIN, bèrès sakabèhé!

Wong-wong brèwu, wong sing sugih mblegedhu ora kenal sing jenengé dhuwit cring. Lunga-lunga utawa mobar-mabur saparan-paran ora perlu ngetokaké dhuwit, apa manèh dhuwit rècèh, mbuh dluwang apa manèh sing krincingan.

Nanging, kuwi dongèng utawa crita wingi-wingi sadurungé kanca-kanca sing seneng internètan gawé ontran-ontran. Ana ing Fèsbuk, akèh sing padha ajak-ajak béla tresna marang Prita Mulyasari, lan sapanunggalané, kang sabanjuré ana gerakan Koin Keadilan, yaiku nglumpukaké dhuwit cring, kanggo tetulung marang Mbak Prita kang dicilakaké déning wong-wong kang rumangsa dièlèk-èlèk (kamangka sejatiné tumindaké ya durung trep kanggo larané Mbak Prita).

Dhuwit cring sing ora aji (buktiné kabèh supermarkèt ngrayah peksa susuk, saka selawé nganti atusan rupiah), sing mung kanggo kerokan, sawisé diklumpukaké bisa kanggo tetulung ngiras-ngirus melèhaké, mirang-mirangaké pulisi, jeksa, hakim, penggedhé negara, kalebu wong-wong saka RS Omni sing téga merkarakaké babagan sepelé, sing kuduné wis dadi kuwajibané mènèhi kemareman kanggo Mbak Prita sing wis mbayar wektu mertamba.

Dhuwit atusan yuta lan seket yuta sumbangané para pinunjul, prasasat dadi ora ana ajiné yèn ditimbang karo akèhé dhuwit cring sing nglumpuk saka laladan ngendi waé ing Éndhonésa lan mancanagara, saka wong cilik sing salawasé urip mung dirèmèhaké, dianggep ènthèng. Nem atus yuta luwih dhuwit cring sing bisa diklumpukaké saka sedulur-sedulur sadonya!

Yèn keadilan wis dianggep rècèh, kita kabèh sayuk rukun padha bebarengan nglumpukaké barang rècèh.

Ya, pancèn dhuwit cring sing dianggèp rècèh déning para penggedhé (sing rumangsa duwé kuwasa linuwih), nyatané bisa mirang-mirangaké sapa waé. Samesthiné klebu ing kéné, yaiku para pengadil sing wis mutus perkara tanpa linambaran keadilan kang sejati, kang wis padha nuntut lan mutus perkara kanthi nglirwakaké rasa kamanungsan.

Nanging, keparengé Gusti Allah nyelèkaké mripaté sapa waé tetep ora tedhas kanggo ndhodhog atiné para pengadil. Pulisi, jeksa lan hakim isih waé seneng sawiyah-wiyah, milara wong cilik kanthi dhedhèpèl ukum lan paugeran kanthi kaku. Wis cetha digugah Gusti Allah lumantar perkarané Mbak Prita, tetep waé ngunjarakaké priyayi sepuh sing kepeksa nyembrèt kakao, banjur nyilakaké priyayi-priyayi sing uga sepuh jalaran ngelak banjur kepeksa nyolong woh semangka.

Donya kuwalik-walik, rasané kaya sengaja diwalik. Anggada sing wis cetha wéla-wéla pamèr kuwasa ngiles-iles donya pengadil ora diapak-apakaké, garong dhuwit Bank Century sing ngrugèkaké trilyunan dhuwit rakyat ya mung dijarké waé. Ontran-ontran kaya déné mung samudana kanggo ngobati rasa kuciwané bangsa, banjur digawèkaké sandiwara.

Wong-wong gedhé, pancen seneng barang ringkes. Dhuwit cring sing ora ringkes padha disirik, nanging dluwang cilik nganggo orèk-orèkan tandha tangan luwih disenengi jalaran luwih luwes. Mula, ngendikané para penggedhé njalari weteng rakyaté dadi mules. Ukum bisa diiles-iles yèn wis padha nampa olèh-olèh sing luwes.

Satenané, aku ora percaya yèn para pengadil perkarané Mbak Prita, Mbok Minah, lan sapanunggalané iku bisa resik saka godhané barang luwes. Padha karo sedulur-sedulur sing keraya-raya nglumpukaké dhuwit cring (kanggo mbiyantu Mbak Prita lan ngécé keadilan sing isih larang ing Éndhonésa), aku durung bisa percaya yèn korupsi wis ilang saka jagad ukumé Éndhonésa.

Dhuwit cring, sanajan ora aji yèn mung cacah siji, nyatané bisa kanggo pengiloné sapa waé bareng wis diklumpukaké. Aku dhéwé, ndilalah ora bisa mèlu-mèlu nglumpukaké dhuwit kaya mangkéné. Nanging, aku isih nyimpen lan bakal nambah cacahé simpenan dhuwit cring, jalaran aku pingin banget nggunakaké cara kasar-kasaran modhèl ndalanan.

Suk, yèn ana wong tumindak ora adil, utamané wong-wong sing kemresik-resik, ngaku becik lan rumangsa duwé jeneng apik banjur ngosak-asik wong cilik, aku ora arep percaya karo ukum. Aku pingin males ukum kanthi cara njejeli cangkeme wong-wong mau nganggo dhuwit krincing sing akèhé paling ora saktempolong tilasé wadhah oli.

Dadi, cèprètan oliné bisa kanggo lunyu-lunyu, bèn gampang anggoné ngulu dhuwit-dhuwit krincing mau. Sumbarku mangkéné,

“Untalen dhéwé adilmu, Su!!!”