SBY bukan Soeharto

Nonton siaran berita di televisi, beberapa waktu lalu, saya geli sendiri. Dari tayangan itu saya jadi tahu kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono ternyata pernah mau mengangkat Fuad Bawazier jadi salah satu menterinya. Tapi, niat itu diurungkan karena, kata Pak SBY, Fuad memiliki persoalan yang potensial bermasalah di kemudian hari. Dengan pembatalan itu, ia merasa telah ‘menyelamatkan’ Fuad.

Gara-gara pernyataan resmi presiden seperti itu, tergelitiklah naluri nyinyir saya kepada sosok yang saya juluki sebagai Mr. Prihatin ini. ‘Keinginan’ menjadikan Fuad sebagai pembantunya (yang diurungkan), jelas tak perlu diceritakan. Apalagi kalau pokok soal SBY menyatakan itu terkait beredarnya dokumen pajak keluarga Presiden.

Stiker bergambar Soeharto dengan teks "Piye...enak jamanku, taa??" kini mulai banyak bermunculan. Ada yang ditempel di bak truk, di mobil angkutan hingga dipasang di tengah jalan rusak di tengah Kota Solo seperti di foto ini.

Saya, jujur saja, menganggap Pak Susilo ingin berlaku bak Soeharto dalam hal memaknai kuasa. Dalam membangun kekuatan politik, sejatinya SBY masih jauh tertinggal, timpang dalam segala hal. Mendiang Soeharto mengontrol penuh kekuatan politik. Militer dan badan intelijen ia kendalikan, Golkar dikuasai sepenuhnya (bahkan partai politik seperti PPP dan PDI). Semua kunci ekonomi pun di bawah kontrol Cendana sepenuhnya. Bagaimana dengan SBY? Bahkan di Partai Demokrat pun, ‘kerajaan kecilnya’ itu, tak sepenuhnya mampu ia kuasai. (Simak saja sepulang dari lawatan luar negerinya, saya tak yakin ia mampu secara mulus menggusur Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (sebagaimana dikehendaki sebagian pendukungnya).

SBY jauh dari sebutan mampu mengontrol partai, yang bahkan secara resmi membuat kontrak politik berkoalisi dengan partai bentukannya. Slogan antikorupsinya justru terbukti sebaliknya di lapangan. Nazarudin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya dan Andi Mallarangeng, kita tahu, terjerembab di kubangan perkara korupsi.

Ada banyak pelajaran penting dari Soeharto yang gagal dimengerti, apalagi lantas dijalankan SBY. Kalaupun dibuat-buat atau didesain skenario tingkah laku dan cara berpidato, Soeharto melakukannya dengan sangat baik. Bagai dramawan ulung, Soeharto mampu menjalankan peran ‘keaktoran’ secara total, penuh penghayatan, sehingga bahasa tubuh dan mimiknya tak pernah luput. Karena itu, sulit orang menyebut Soeharto sedang bersandiwara atau tidak. SBY?

Bahkan, untuk sebuah upacara panen raya padi, misalnya, ia masih tampak sosok jenderalnya. Dengan kata lain, ia tak mampu ajur ajer atau berlaku total laiknya petani, yang tidak menganggap lumpur atau kotoran di sawah sebagai sesuatu yang menurunkan eksistensi kemanusiaannya, yang kebetulan sedang menjadi presiden.

KaAKUan Pak Susilo kelihatan lebih menonjol. Ia kelewat sering dan merasa ‘harus’ menyampaikan sendiri secara verbal akan apa yang sudah dan akan diperbuatnya kepada publik. Juru bicara kepresidenan, pun kerap lupa menjalankan perannya. Alih-alih menyampaikan (kepada publik) atas semua hal terkaut dengan tugas dan tanggung jawab kepresidenan, yang sering terjadi justru ia memuji presiden. Dalam kapasitas sebagai ‘mulut’ presiden, tentu menjadi norak dan mengesankan derajad kenarsisan sang presiden. Celakanya, Pak Presiden pun membiarkan hal itu berlangsung terus, berulang, sehingga saya harus menyimpulkan ia tak paham filosofi tubuh.

Lazimnya, power seseorang itu tampak dan dirasakan oleh siapapun di luar pemilik ‘kuasa’. Bukan dipamerkan, padahal yang dipameri malah tertawa, atau malah terang-terangan berpaling, atau menutup telinga. Dulu, Soeharto berdehem saja sudah membuat orang buru-buru ‘introspeksi’ diri. Raut wajah pun tak pernah menampakkan ada kemarahan ketika ada hal yang tak berkenan. Namun, ketika satu-dua kata diucapkan, semua pihak yang disasar sudah gemetaran. Kata ‘digebuk’ yang dilontarkan Soeharto misalnya, sudah bikin nyali ciut orang-orang yang sedang melakukan perlawanan terhadapnya.

Bandingkan dengan pernyataan Pak Susilo alias SBY, yang meminta kader yang tak sejalan dengan Partai Demokrat segera hengkang, dimana nyata terlihat tak dihiraukan. Anas Urbaningrum yang diamputasi kekuasaannya sebagai ketua umum masih melenggang menerima kunjungan sejumlah politisi separtainya. Ia pun masih bisa beraktivitas biasa selayaknya Ketua Umum  Partai Demokrat sebelum rapat Majelis Tinggi mengeluarkan keputusan amputasi. Andai kejadian itu muncul di masa Soeharto, dijamin tak seorang pun berani mendekat Anas. Berkomunikasi lewat telepon pun tak akan dilakukan daripada ketahuan disadap.

Mestinya, SBY paham situasi demikian, kalau ia benar-benar menghayati ‘ajaran’ Soeharto, dimana ia pun pernah dekat dalam kapasitasnya sebagai ajudan. Kekuasaan Soeharto demikian efektif, termasuk ketika memilih pejabat tinggi, ia selalu mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas individu, serta membaca rekam jejaknya. Sangat sedikit orang yang ditunjuknya untuk menduduki jabatan tertentu tak memenuhi kwalifikasi sehingga jadi perbincangan rakyat, bahkan yang awam sekalipun. Soeharto tak perlu membawa ‘tim hore’ untuk memancing tepuk tangan sebagai ‘respon’ atas penampilannya.

Di masa-masa akhir periode kepresidenannya (bedakan dengan istilah kepemimpinan :)), saya berharap SBY bisa menunjukkan ketegasannya jadi presiden. Tak perlu mengancam atau menyindir menteri yang tak becus bekerja atau hanya mengendepankan kepentingan partai/kelompok ia berasal, tetapi bisa menggunakan hak prerogatif (yang dijamin konstitusi) untuk memecat dan menggantinya.

Boleh saja dibilang mengigau kalau saya berharap sekali-kali SBY mau tampil tidak hanya ngagar-agari atau menakut-nakuti dengan ancaman, namun melakukan tindakan tanpa dipilemikkan sebelumnya. Tak usah tampil sok demokratis kalau hasil akhirnya justru menampakkan keragu-raguannya. Sederhananya: ia mau memecat satu saja (syukur beberapa) menteri yang kinerjanya buruk, lantas menggantinya dengan yang lebih mampu.

Kadang saya berpikir agak ekstrim. Misalnya, SBY tiba-tiba tampil otoriter, atau menjadi diktator sekalian, di akhir periode keduanya ini. Caranya pun bebas. Suka-suka Pak SBY saja. Mau disebut antidemokrasi pun bukan soal bagi saya. Yang penting saya tahu, Pak Susilo berani tampil beda, berubah, alias move on. Jika itu terjadi, kegagahan Pak Susilo akan menjadi sempurna. Bukan semata gandar atau postur tubuhnya semata.

Pak SBY, saya merestuimu jadi ‘diktator’. Cobalah! (Sebenarnya gak mudah juga jadi diktator -walau terpaksa, kalau dia bukan seorang pemberani).

Dengan menjadi diktator, saya yakin SBY baru bisa berbenah, membuat orang mau mengikuti semua perintahnya, bahkan hanya lewat berdehem atau mengisyaratkan dengan bahasa tubuh atau mimik wajah. Bangsa ini sudah kelewat lama vakum, merindukan ketegasan seseorang dalam posisi sebagai pemimpin.

Rakyat juga sudah bosan dengan jargon, himbauan dan sejenisnya. Belum kesulitan mencari makan akibat keriuhan/keributan politik saling sandera antarelit dan sesama kooruptor. Kita harus membenahi keadaan, supaya ‘kerinduan’ masyarakat terhadap masa-masa Soeharto yang reprresif-intimidatif, tidak terwujud. Gejala di masyarakat sudah sedemikian mencemaskan, menganggap Soeharto sebagai pemimpin terbaik, yang memberi ketenteraman, ketenangan dan kemudahan mencari uang serta stabilitas keamanan dan harga-harga kebutuhan hidup yang terjamin.

Masih banyak orang yang tak tahu, apalagi generasi kelahiran setelah pertengahan 1980-an yang kini mendominasi piramida kelompok usia produktif. Mereka tak tahu bagaimana pers diintimidasi, sehingga tak ada berita kegagalan pembangunan, penyingkiran aktivis sosial dan kelompok kritis.

Tak hanya SBY, semua elit dan masyarakat, termasuk penulis, harus terus mengupayakan persebaran pemahaman bahwa reformasi sejatinya menjanjikan perbaikan. Hanya saja, kini sedang dibajak elit-elit politik haus kekuasaan dan yang kapok miskin (dan dimiskinkan semasa Soeharto), sehingga kini rajin menumpuk kekayaan dengan memperalat kekuasaan.

Jaman Soeharto tetap tidak boleh lebih baik dari masa depan kita, bangsa dan negara Indonesia.

Utak-utik UU ITE

Menyimak perkembangan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terus memangsa korban sama menjengkelkannya ketika saya mencermati pasal demi pasalnya. Ada keraguan yang jelas terbaca, namun arogansi pembuatnya pun terasa nyata kehadirannya.

Saya jadi teringat, ketika pada 2003-2004 terlibat advokasi (ketika itu, Rancangan) Undang-undang tentang Sumber Daya Air. Kami kalah total! Bukan cuma saat ‘mengawal’ pada tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus di DPR, gugatan sejumlah organisasi masyarakat sipil pun kandas di sidang Mahkamah Konstitusi.

Arogansi pemerintah (ketika itu masih Megawati) nyata betul didukung parlemen. Saya ingat betul, pasal 6 mengenai hak adat yang akan dilindungi (asal sudah dilegalkan melalui peraturan daerah) sempat dihapus oleh Pansus karena desakan sejumlah pihak, namun tiba-tiba nongol pada sidang paripurna pengesahan menjadi undang-undang.

Tak cuma itu, kami sering mendapati kabar, bahwa rapat-rapat Pansus dilakukan di hotel-hotel mewah di Jakarta, meski banyak ruang rapat di gedung DPR tidak sedang dipergunakan. Protes kami bahwa tindakan rapat itu boros anggaran pun berlalu begitu saja. Sia-sia.

Pada UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, meski sangat pro-pasar, namun masih menjadikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai bahan pertimbangan. Padahal, ketentuan mengenai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah luruh karena UU itu memberi ‘jaminan hukum’ bahwa air merupakan komoditas yang bisa diperdagangkan secara bebas dan bisa dikuasai perusahaan privat (bahkan pemodal asing!).

Gerakan blogger menolak UU ITE

Gerakan blogger menolak UU ITE

Pada UU ITE, aroma arogansi eksekutif terasa nyata karena pembuatan UU itu hanya mempertimbangkan kewenangan Presiden [pasal 5 ayat (1) UUD 1945] dan kewenangan DPR dalam memberi stempel atas rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah (pasal 20 UUD 1945).

Pasal 28 konstitusi kita yang menjamin kebebasan warga negara untuk  mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sama sekali tidak dijadikan rujukan. Artinya, bisa dipahami bahwa sedari awal, pemerintah (baca: Menkominfo dan Presiden sebagai penggagas undang-undang) sudah mengabaikan hak asasi warga negaranya, yang telah ‘dipaksa’ membayar pajak. Banyak kewajiban kepada ‘negara’, tapi hanya sangat sedikit hak yang diberikan oleh ‘penguasa negara’.

Memang, saya baru menelisik hingga pasal 3 dari 54 pasal seluruhnya. Tapi, dari yang sedikit itu saja, saya sudah menemukan banyak ‘kelucuan’ di dalamnya. Kalimat ndagel misalnya, bisa dijumpai pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (4). Begini bunyinya:

…..yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut hemat saya, pengertian kalimat dalam pasal tersebut memberi peluang munculnya debat kusir alias adu argumentasi yang sia-sia. Sebab, salah satu pihak (sebagai sesama subyek sekaligus obyek hukum) bisa saja mengaku tidak mampu memahami (sesuatu), sepanjang hal itu akan menguntungkan diri/badan hukum yang sedang beperkara.

Pada pasal 1 ayat 7, yang berbunyi;

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka,

pun saya nilai kurang tepat. Kata jaringan memiliki pengertian adanya hubungan yang sudah terjadi sebelumnya, bukan sebuah keadaan untuk (membuat) sesuatu (sistem elektronik) menjadi terhubung. Sehingga, akan lebih benar kalau terdapat unsur kalimat yang menyatakan adanya hubungan dua atau lebih sistem elektronik sehingga memungkinkan disebut sebagai jaringan.

Saya kira, itu baru sebagian dari catatan saya, yang saya yakini akan kian panjang daftarnya. Selama ini, kita terlalu ‘asyik’ menyimak pasal 27 ayat (3) lantaran pasal karet itu berpotensi disalahgunakan siapa saja, termasuk oleh penguasa. Apalagi, ancamannya sungguh luar biasa, pidana 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp 1 miliar.

Prita Mulyasari yang sudah teraniaya berbulan-bulan lantaran digugat ‘pemilik nama baik’ yang merasa dicemarkan, kini tinggal menunggu vonis yang mendebarkan. Dugaan saya, majelis hakim akan ‘melindungi wibawa’ aparat hukum sebagai bentuk win-win solution. Caranya, menjatuhkan vonis ringan.

Tindakan polisi dan jaksa yang kelewat kreatif memilih pasal karet dalam UU ITE harus diapresiasi, sementara besarnya dukungan publik atas Prita (di antaranya lewat Koin Keadilan) juga harus dipertimbangkan, daripada gelombang protes bermetamorfosis menjadi kumpulan massa di berbagai kota yang menyediakan diri pasang badan menggantikan Prita di penjara.

Sementara, artis Luna Maya juga sedang digugat menggunakan pasal yang sama pada kasus Prita. Ironisnya, penggugatnya (pekerja infotainmen) justru disokong Persatuan Wartawan Indonesia, organisasi wartawan yang seharusnya sensitif terhadap pasal karet dan pembatasan kebebasan berekspresi.

Beruntung saya mendapat petunjuk menarik dari pengakuan Ilham Bintang seperti dalam wawancara Majalah TEMPO edisi 3 Januari 2009, terkait dengan pemilihan pasal  untuk membuat Luna ‘jera’. Kata Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat itu, “Pasal yang dipakai juga arahan polisi.”

Hmmm….. Sebagai jurnalis, saya sungguh heran. Itu wartawan yang mendampingi benar-benar tak tahu, atau memang polisi yang kelewat kreatif (sehingga memilihkan pasal) terhadap saksi pelapornya?

* Pandangan penulis mengenai UU ITE bisa dilihat di detikcom


Turut gembira atas pembebasan Prita dari semua dakwaan sehingga ia divonis bebas, hari ini. Alhamdulillah.

Adhang-adhang

Wis suwé aku ora tumon wong adhang-adhang, yaiku wong kang penggawéané kurang luwih kaya makelar. Nyegati wong kang arep lunga menyang pasar, embuh iku arep adol barang utawa malah arep blanja. Umumé luwih akèh kang arep adol barang kayata endhog, pitik, bèbèk, utawa beras tinimbang tetukon.

Penggawéyan kaya mangkono, yèn ora keliru, wis ora ana ing ndhésaku. Lik Waginah sing mbiyèné panggautané tukang adhang-adhang wis dadi petani, nyéwa sawah pirang-pirang pathok. Modhalé ora liya saka adhang-adhang, banjur mundhak drajadé nganti duwé brak dhéwé ana pasar.

Wong kutha, apa manèh jaman saiki, mesthi padha kangèlan ngira-ira piyé sejatiné nyambut gawéné wong adhang-adhang iku mau. Kurang luwihé mangkéné, wong kang arep adol barang menyang pasar biasané bisa dititèni. Yèn adol bèbèk utawa pitik, biasané sikil kéwan mau ditalèni banjur dicènthaké ana stang pit onthèl. Yèn ora numpak pit, biasané yang dicangking karo mlaku.

Déning Lik Waginah, wong kang liwat iku ditakoni, banjur dagangané dienyang. Yèn rembugé kedadèn, wong kang adol mau banjur nampa dhuwit. Bisa banjur ditanjakaké kanggo blanja menyang pasar, utawa bali mulih nyangking dhuwit. Sebab ora kurang, wong kang adol barang mau amarga dioyak butuh. Bisa kanggo nyangoni sekolah anaké, mbayar SPP utawa kanggo nutup utangé, utawa kaya wayah ngéné iki, arep badan utawa riyaya, mulané butuh dhuwit ora sethithik.

Ora kurang uga, wong kang adol pitik, bèbèk, endhog, utawa beras mau dudu jalaran kekurangan banjur nglempit barang apa waé kang diduwèni. Bisa uga ngingu kéwan pancèn saperlu kanggo cèlèngan. Opèn-opèn kéwan kanggo ngisi uripé bèn orang nglangut, ngiras-ngirus bisa kanggo mipik suweng, kalung utawa gelang yèn wis cedhak karo bada. Apa manèh, sing jenengé dina bada utawa riyaya, padhésan bakal ramé dikebaki sedulur lan tangga kang wis suwé padha nglembara menyang kutha.

Ali-ali utawa gelang, umumé luwih disenengi amarga saben riyaya padha salam-salaman saéngga dadi ketok mlaha undhak-undhakan uripé. Mula ora nggumunaké manèh yèn salebaré ujung utawa salam samad-sinamadan banjur padha grenengan, Lik Anu wis nganggo barlèyan, Mbokdhe Iku gelangé pating krépyang, utawa malah ana sing muna-muni jaré kupingé Nyah Pamèr wis nggawir kabotan suweng.

Semono uga Lik Waginah jaman semana. Saben riyaya, gulu, kuping lan tangané kebak mas-masan. Sanajan mung adhang-adhang, bathiné pancèn bisa dadi cèlèngan kang nyata. Saka ngadhang wong adol pitik, bèbèk, endhog, utawa beras, dagangané banjur digawa menyang pasar didol manèh. Bathiné sithik paribasan segélo-rong nggélo nanging ganep setahun, nyatané bisa kanggo mipik mas-masan lan mundhut klambi anyar.

Saiki, dak kira wis sithik wong kang panggawéyané adhang-adhang. Sing akèh malah makelar lemah amarga ing jaman sarwa angèl, golek dhuwit serupiah waé ora gampang. Wong adol pitik, bèbèk utawa endhog wis ora ana. Ora amarga isin, nanging wis ora ana panggonan kanggo gawé kandhang. Adol beras? Apa manèh bisa adol beras. Saiki luwih akèh wong tuku beras tinimbang adol. Sing duwé sawah sansaya sithik, kuwi waé ambané mung sauplik. Cilik!

Mula ora mokal yèn para penggedhé ngendikané mung njanjèni rega sembako murah utawa mandirèng babagan stok beras utawa swasembada. Rekasané wong ndésa bisa digawé isu kanggo nggèrèt dadi balané, supaya ing témbé padha gelem milih dhèwèké dadi presidèn utawa anggota DPR(D).

Kanggoku, SBY, Méga, JK, Wiranto, Prabowo tumekané Sri Sultan ora luwih dhuwur drajadé tinimbang Lik Waginah. Para priyayi mau mung padha makelaran nasib. Padha adhang-adhang mbokmenawa ana wong memelas banjur bisa éthok-éthok awèh pitulungan. Njanjèni urip kepénak marang rakyat, kamangka sejatiné ora adoh saka awaké lan kanca-kancané dhéwé.

Coba ayo padha mulat, sapa kang urip mulya lan begja kejaba kanca-kancané wong kang duwé kuwasa? Awit Pak Harto nganti sepréné, mung wong kuwi-kuwi waé sing wareg wetengé lan mblendhing wadhuké.

Saka ngendi bathiné Lik Waginah? Ora liya ya mung saka kacèké rega nuku lan banjur adol barang-barang mau ana pasar. Ya kaya umumé wong makelaran kaé, lah….. (nanging dudu makelar perkara kaya Bank Century lan sapanunggalané iku, lho)

Cathetan: Tulisan iki wis tau kapacak ing Facebook-ku, Kamis, 9 April, 2009 tabuh 13:38.