Mimpi di Siang Hari

Catatan Sebuah Jejaring

Urip iku sawang-sinawang, saling memandang. Ketidaktahuan sering membuat runyam proses saling memahami (dalam pengertian mutual understanding), yang sejatinya saling membutuhkan. Di sini, saya ingin menceritakan pengalaman dari berbincang dengan beberapa teman, seusai pemutaran video dokumenter @linimas(s)a di Ponorogo, 1 Maret.

Seorang teman mengeluhkan keberadaan web pemerintah daerah yang tak adapat diakses. Ada kegeraman dan kekecewaan, hingga ada keinginan mengelola. Saya tak melihat gelagat teman itu hendak ngrayah dana proyek pengelolaan. Kemarahan itu, menurut saya, adalah ungkapan rasa sayang, sebab ia telanjur menaruh banyak harapan atas keberadaan isi web itu.

Foto bersama DAMARWULAN, Kopda Awal Wulan di Ponorogo (Foto: Dafhy)

Potensi kerajinan, industri pertanian, kekayaan budaya, dan masih banyak lagi, yang –menurut teman saya itu, bisa ditampung di web, sehingga Ponorogo dikenal luas. Dengan kenal, orang jadi sayang, lalu berkunjung, dan seterusnya dan lain sebagainya, sehingga ada geliat ke arah yang positif. Peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, adalah salah satunya.

Sekali lagi, banyak citra terbentuk karena persepsi. Ketidaktahuan atau kekurangan referensi sangat mungkin akan menjerumuskan seseorang pada fatalnya kesimpulan. Seperti ketika saya underestimate terhadap Polyphonic, sebuah grup kroncong dari KotaReyog, yang masuk 10 besar festival musik se-Jawa Timur, versi perusahaan operator seluler.

Satu-dua lagu, saya belum bisa menikmati. Hingga setelah sekian tembang dilantunkan, saya bisa memilah, dan membuat kesimpulan bahwa kecakapan bermusik mereka tak tampak lantaran kualitas tata suara yang kurang memadai. Kemampuan menghibur, juga penguasaan alat musik mereka, seharusnya menjadikan grup itu sebagai penguasa hiburan pada aneka pesta di kota itu.

Persepsi saya terhadap Polyphonic, boleh jadi akan sama halnya dengan cara pandang pemerintah dan masyarakat setempat terhadap kemampuan teman-teman blogger KotaReyog. Semua akibat tak mengenal, dan tidak terbangun komunikasi. Tanpa itu, masing-masing pihak akan asyik berandai-andai dengan citra yang direka-rekanya sendiri.

Keadaan tentu kian runyam jika citra buruk aparatur birokrasi dimiliki teman-teman blogger, bahwa mereka adalah sekumpulan orang yang suka ongkang-ongkang kaki, padahal rakyat bercucuran keringat untuk membayar pajak agar mereka menikmati gaji tinggi. Sebuah persepsi yang tidak bisa disalahkan begitu saja, jika mengingat di mana-mana, birokrat memiliki perilaku sama, nyaris default.

Bagi saya, langkah paling nyata yang bisa ‘diambil alih’ para blogger adalah memperoduksi konten sendiri, demi kemajuan tetangga kiri-kanan. Lupakan birokrat, meski tak sampai perlu melaknat. Biarkan mereka asyik denggan dirinya sendiri, sementara kita pun juga akan asyik menceritakan apa saja (terutama kebaikan) di sekitar kita. Menyuguhkan informasi memadai tentang warok dan gemblak akan memperkaya pengetahuan banyak orang, yang bisa jadi telah punya persepsi keliru tentangnya.

Produk-produk kuliner atau kerajinan khas warga sekitar, jika dikabarkan lewat tulisan, foto, atau video, saya yakin akan memberi manfaat bagi pelakunya. Begitu juga kekayaan khazanah budaya, termasuk mempromosikan Polyphonic tadi. Soal domain dan hosting, misalnya, bisa memanfaatkan tawaran KalamKata. Toh, untuk mesinnya sudah banyak yang gratisan, tinggal pilih sesukanya.

Tak usah berkerut kening, produksi konten lokal bisa dilakukan sambil lalu: menulis cerita daripada bengong, membuat foto/video sambil jalan-jalan. Jika itu dilakukan, kelak publik (termasuk pemerintahnya) akan paham, bahwa blogger tak bisa diremehkan. Mereka adalah pewarta walau tanpa surat kabar.

Ya, blogger adalah citizen journalist, apalagi ketika atas pertimbangan ekonomis-politis, Ponorogo dianggap ‘kota kecil’ sehingga tak perlu dikasih koresponden oleh media-media tradisional. Blogger tak perlu merengek kepada pemerintah, juga pemodal.

Kroncong Etnik POLYPHONIC ini top banget. Mestinya dipromosikan hingga ke luar Ponorogo (Foto: Dafhy)

Di republik ini, masih cukup ada pihak yang masih mau berbagi tanpa berhitung untung-rugi. Bahwa kita harus jeli, ya begitulah kenyataannya, sebab tak banyak jumlah mereka. Kopdar, workshop blogging kecil-kecilan dan pelatihan fotografi untuk pelajar, misalnya, bisa mencetak blogger-blogger muda, calon produsen konten.

Karena bersarana Internet untuk mewujudkannya, saya kita tak usah ragu masa depannya. Semua operator telepon bersaing sengit merebut pasar, dan salah satu yang dianggap strategis adalah pelajar. Komunitas bisa bersinergi, tentu saja dengan sama-sama berhitung manfaatnya. Fair.

Tak usah komersil, apalagi mata duitan sebab nafsu satu itu yang bakal membuat masa depan komunitas berantakan. Kian konkret berkiprah, kian bagus portofolio yang dimiliki komunitas. Dan itu akan cukup jadi bekal bernegosiasi. Dan, asal kita yakin, kelak akan terbuka pintu rejeki. Siapa berbakat mengajar, siapa lagi cakap membangun web dan menciptakan desain, dan seterusnya hingga peran-peran pemasaran. Intinya, semua akan kebagian.

Tak usah muluk-muluk berteori atau memiliki referensi canggih tentang strategi komunikasi. Setiap orang dianugerahi kelebihannya sendiri-sendiri. Cuma, kadang orang lupa sehingga menaruh harapan terlalu tinggi, lalu kecewa berhari-hari karena tak ada yang bisa dicapai atau direalisasi.

Contoh paling sederhana, masih berdasar cerita teman di Ponorogo, kita ambil sepuluh persen saja dari anggaran Pemda pada sebuah pelatihan internet. Konon, seorang pembicara dibayar Rp 2 juta hanya untuk membimbing sejumlah staf birokrasi untuk membuat email dan cara penggunaannya.

Padahal, katakanlah hanya dialokasikan separuhnya, sejumlah anggota komunitas blogger bisa mengajari mereka membuat blog, memproduksi konten, dan (jika masih perlu) bisa diberi tips dan trik SEO untuk mendatangkan pengunjung. Padahal, yang sudah pasti, mereka bisa menceritakan apa saja yang ada di sekitar mereka, juga yang dipikirkannya, kepada banyak orang di seluruh dunia.

Asyik, bukan?

Wedangan Wi-Fi Ponorogo

Saat SBY membuka Muktamar NU di Makassar, saya kompor-kompor di Gontor. Bila di Twitter, Yenny Wahid berkabar pidato SBY tak menyinggung nama Gus Dur, di Pesantren Gontor, Ponorogo saya sebarkan virus Gus Dur. Yakni, mengajak para ustad alias guru-guru peserta pelatihan blogging menggunakan hosting lokal, entah yang berbayar atau free hosting.

Langit Ponorogo. Sekadar oleh-oleh, gak ada hubungannya dengan tulisan... :p

Anggap saja Gus Dur tak penting. Tak soal bagi saya. Tapi perjuangan almarhum merawat ke-Indonesia-an dengan kemandirian, harus disikapi sebagai teladan penting. Dalam sebuah kesempatan, Mas Onno W Purbo cerita betapa besar devisa kita harus banyak terbang ke luar negeri gara-gara kita mengakses situs-situs atau blog yang menggunakan server asing. Lamat-lamat teringat, triliunan nilainya.

Facebook termasuk salah satu situs asing yang banyak diakses pengguna internet kita. Juga Twitter dan penyedia layanan bloghosting gratis seperti Blogger, WordPress dan banyak lagi.

Hari itu, Selasa (23/3), merupakan kali pertama saya menginjakkan kaki di Ponorogo. Kota yang bersih, hijau, namun panasnya hampir menyamai Semarang. Bangunan-bangunan tuanya yang terawat masih berterbaran di kiri-kanan jalan-jalan utama kota. Terkesan kuat pengaruh Belanda, meski ciri arsitekturnya tak serupa dengan bangunan-bangunan di kota-kota utama Jawa seperti Solo atau Yogyakarta. Entah apa sebutannya, saya tak punya referensi tentangnya.

Di kota kecil itu, rupanya banyak perguruan tinggi. Saya baru tersadar ketika kami berempat (bersama Mursid, Hassan dan Dony) dari Bengawan, dijamu Dafhy beserta teman-teman blogger Ponorogo, di sebuah tempat wedangan ber-hotspot. Fasilitas Wi-Fi mengagetkan kami (Mungkin, kami tipikal orang ‘kota’ yang terlalu sering menganggap remeh orang ‘desa’).

Rupanya, tak terlalu salah kalau saya kompor-kompor mengenai perlunya merawat nasionalisme dengan mencintai produk-produk sendiri, termasuk menggunakan akses Telkom-Speedy (yang konon, kecepatannya suka menurun tiba-tiba).

Di sebuah kota kecil seperti Ponorogo saja, internet sudah mewabah. Padahal, Indonesia punya 400-an kota/kabupaten, belum termasuk kota-kota penting yang bukan menjadi nama atau ibukota sebuah daerah adminsitratif. Puluhan juta pengguna internet kita, tersebar di mana-mana, yang boleh jadi memiliki blog atau menjadi pengakses situs-situs yang dikelola orang-orang lokal, namun dengan server berbau devisa.

Alangkah menyedihkannya, setelah sumberdaya alam kita dieksploitasi perusahaan-perusahaan raksasa asing (yang jelas-jelas menyedot devisa besar), untuk urusan bandwidth dan server pun kita masih harus mensubsidi bangsa-bangsa maju. Oleh karena itu, saya menekankan kepada 100 peserta pelatihan, agar melirik hosting lokal.

Kalau tak mau yang berbayar, yang cuma-cuma pun sudah ada. Dagdigdug, Telkom, Kompas dan detikcom menyediakan bloghosting gratis untuk bangsa Indonesia. Dari sanalah, mestinya kita ganti menyerap devisa, melalui sajian informasi-informasi yang berguna.

Banyak orang asing berkepentingan dengan Indonesia. Tak cuma yang berkaitan dengan dunia wisata, masalah sosial, ekonomi, budaya dan politik juga banyak menggelitik mereka, sebab Indonesia merupakan negara penting di Asia.

Akankah kita rela menjadikan Indonesia sebagai pengekspor devisa?