Sniper

Setiap menjelang musim mudik lebaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu menjanjikan ketenteraman kepada rakyat pemudik. Caranya, mengumumkan keberadaan sniper alias penembak jitu, dimana-mana. Namun, usai lebaran, tak pernah ada pengumuman, sudah berapa banyak pelaku kriminal sudah ditembak secara jitu.

Yang lazim diumumkan hanyalah jumlah pemudik dan status peningkatan jumlahnya, serta persentase naik/turun angka kecelakaan dan jumlah korban. Standar memang.

Sesekali, ingin betul dapat kabar polisi pamer prestasi, terutama hasil penembakan yang jitu itu. Ya, seperti laporan para pemburu, yang bangga ketika cerita sudah berhasil membunuh sekian babi ketika memasuki rimba raya.

Kalau cuma diam saja, orang seperti saya pasti sulit mengapresiasi dan membanggakan punya lembaga penegak hukum yang hebat.

Apalagi, selama ini kelewat sering merasa dibohongi, sebab banyak penanganan kasus kriminal, tak tuntas terselesaikan. Begitu juga, ketika sebuah perkara menyangkut laskar-laskar semacam FPI atau Front Pembela Islam, yang cara berdakwahnya selalu berjamaah dan cenderung intimidatif. Bahkan, tak segan menganiaya, atau merusak semua yang dijumpainya: manusia maupun harta benda.

Sesekali, ingin juga mendengar kabar sniper itu telah berhasil menembak sekiam anggota FPI yang bertindak anarkis ketika beraksi, apalagi secara konvoi.

Sungguh tak asik, seumpama saya berjumpa teman dari mancanegara, lalu ditanya kenapa insiden salah tembak kerap terjadi, dan saya gagal menjelaskannya. Alangkah malunya saya punya institusi resmi bernama Polri.

Coba, apa jawaban Anda manakala ditanya: apa sebab sniper dipiara, sementara peluru nyasar dan salah tembak masih terjadi?

Yang jelas, saya pusing…

Polisi dan Rasa Aman

Belum hilang bau mesiu sisa penembakan terhadap polisi yang sedang piket pengamanan lebaran di Gemblegan, 18 Agustus dinihari, ketika petasan diledakkan di pos polisi Gladak pada malam takbiran, atau 22 jam sesudahnya. Sebelas hari kemudian, seorang polisi tewas ditembak dari jarak dekat di pos jaganya, di Singosaren, Kamis (30/8) malam.

Ketiga peristiwa tersebut sungguh merupakan teror paling nyata bagi publik, bahkan jika dibanding aksi-aksi yang konon dilakukan gerombolan ekstremis Islam sekalipun. Rakyat bakal jadi korban di kemudian hari, apalagi jika tiga peristiwa tersebut berhasil melumpuhkan menyal anggota kepolisian.

Saya yakin, kini banyak polisi merasa was-was dalam menjalankan tugas. Sewaktu-waktu, nyawa mereka bisa melayang tanpa alasan yang mereka ketahui. Publik pun akan mereka-reka perkara, jika semua pelakunya tak kunjung tertangkap, dan motifnya terungkap.

Bisa jadi, pelakunya adalah seorang psikopat, yang aksinya dipicu oleh ketidakpuasan atas kinerja polisi. Bukan saja rasa tidak aman yang terwujud, namun bisa pula ditambah dengan banyaknya kejadian pemerasan, kesewenang-wenangan dan penodaan rasa keadilan, plus perilaku korup sebagian personilnya, yang biasa digolongkan ‘korps oknum’.

Kini, yang harus dilakukan oleh petinggi kepolisian adalah membangun mental anggotanya, yang saya yakini tengah down akibat sejumlah teror yang menimpanya.

Seorang teman cerita, jika kini dilakukan psikotest bagi seluruh anggota Polri di Surakarta dan sekitarnya, diduga kuat tidak banyak yang bisa lulus. Diperkuat persenjataanya sekalipun, termasuk penggunaan rompi antipeluru untuk tugas keseharian, belum tentu mereka pada percaya diri turun ke lapangan.

Bagi saya, tiga peristiwa di Solo itu membawa pesan terang-terangan, berupa ‘ajakan perang’ dengan polisi secara keseluruhan. Dan siapa yang ‘menantang’, kita tak bisa gegabah menyimpulkan, apalagi mengaitkan dengan individu/institusi manapun, termasuk ekstremis agama. Pelaku/sindikat kriminal sekalipun, sangat mungkin ikut ‘terlibat’ di dalam peperangan gelap ini.

Adalah tugas Kapolresta Surakarta, Kapolda Jawa Tengah hingga petinggi-petinggi Mabes Polri untuk menuntaskan ketiga perkara di atas. Dua korban luka tembakan di Gemblegan dan seorang polisi yang tewas di Pos Singosaren, yang kabarnya dada dan tangannya ditembus beberapa peluru, sudah kelewat banyak untuk ukuran korban. Beda soal jika mereka dilukai lantaran mengawal uang bank, dan sejenisnya.

Jika aparat kepolisian sampai ciut nyali dan lemah mental akibat ketakutan akan teror, maka publiklah yang bakal dirugikan. Peristiwa-peristiwa itu harus diusut secara serius. Polisi harus terbuka, bahkan jika perlu melaporkan kepada publik atas perkembangan penyelidikannya sesegera mungkin.

Meski terkesan (maaf) ‘sederhana’, rentetan kejadian kemarin tak boleh diremehkan. Publik tak boleh dibiarkan membuat analisisnya sendiri-sendiri, dengan keterbatasan referensi dan informasi. Jangan sampai orang mengaitkan peristiwa tersebut dengan majunya Jokowi sebagai calon gubernur DKI. Begitu pula, publik tidak boleh dibiarkan berandai-andai dengan menyebut kejadian tersebut sebagai skenario pengalihan isu dari proses penuntasan dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri.

Cara satu-satunya, polisi harus menunjukkan tindakan penuntasan perkara, yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Rasa aman yang telaanjur koyak harus segera dipulihkan, dan penyakit ketakutan harus segera dihentikan.

Tanpa itu, saya kuatir, opini publik akan berkembang tanpa arah, dan spektrumnya bisa ke mana-mana. Situasi semacam itulah yang harus segera dicegah. Para petinggi kepolisian pun tidak boleh gegabah, supaya keadaan tidak berubah menjadi kian parah.

Saya yakin, banyak anggota polisi kita yang mampu melakukan penyelidikan itu. Jika orang belum bertindak saja bisa terdeteksi (seperti pada kasus-kasus terorisme), apalagi untuk peristiwa keji, yang aksinya bisa dilihat oleh banyak saksi. Pengumpulan petunjuk dan bukti, saya yakin lebih banyak tersedia.

Detasemen Khusus 88 yang dikenal jagoan dan cekatan, mestinya mampu dijadikan tumpuan harapan pengungkapan, di luar bagian-bagian khusus yang menangani perkara demikian. Polisi tidak boleh lemah, apalagi lengah. Apalagi, kian maju perkembangan jaman, kompleksitas perkara akan kian meningkat.

Rakyat harus mendukung semua upaya pengungkapan dan penuntasan kasus, dan sebaliknya, polisi harus kian cekatan melakukan pekerjaan. Polisi harus jujur dan terbuka dalam penanganannya, dan masyarakat harus mau menahan diri dari spekulasi-spekulasi.

Peristiwa di Solo akhir-akhir ini, semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi Polri, sehingga mampu menata dan menyiaplan diri menjadi pengawal bangsa dalam koridor supremasi hukum dan kedaulatan sipil. Dengan bersandar pada perwujudan cita-cita demokrasi, maka polisi dituntut lebih profesional dan akuntabel.

Hanya kepada institusi dan polisilah masa depan demokrasi disandarkan. Merekalah satu-satunya pihak yang paling diharapkan berada di garda terdepan penegakan hukum dan penciptaan keadilan, tanpa diskriminasi. Semoga, pelajaran di Solo menjadi yang terakhir dan satu-satunya bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga, kepada seluruh keluarga korban, yakni keluarga para polisi yang nahas saat bertugas, dianugerahkan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan. Ijinkan mereka menjadi ‘martir’ perbaikan masa depan kebangsaan.

Selamat jalan kepada Bripka Dwi Data Subekti. Semoga Allah menyiapkan surga untukmu… Amin.

Teka-teki Polisi

Netralitas, penegasan yang tak jelas...

Kalau di banyak Markas Koramil kita jumpai tulisan NKRI Harga Mati, walau norak, tapi masih ‘wajar’. Salah satu tugas militer adalah menjaga kedaulatan sebuah negara, baik dari rongrongan asing maupun dalam negeri. Tapi, spanduk berlogo Kepolisian Negara RI ini menyimpan teka-teki: Netralitas Polri Harga Mati.

Netral dalam hal apa, netral terhadap siapa? Mungkinkah itu bagian dari upaya dukung-mendukung perkubuan internal, seperti yang ditunjukkan kepada publik adanya perseteruan antara pro-Susno Duadji dengan Kapolri BH Danuri?

Atau, ‘netralitas’ Polri yang dimaksud terkait dengan agenda pemilihan kepala daerah di Klaten, mengingat spanduk itu terpampang di tembok Kantor Polsek Karangnongko? Asal tahu saja, ‘jasa’ polisi sangat berguna dalam pilkada. Incumbent, apalagi kalau ia memikul banyak dosa kriminal, mudah merosot pamornya manakala ada warga yang melaporkannya.

Slogan itu, sungguh menyiratkan beban berat yang sedang disandang korps bhayangkara. Tapi apa? Tak bijak institusi sebesar Polri masih memasang spanduk mencolok, yang bisa-bisa justru berbuah olok-olok. Netral itu wajib dan harus diteladankan oleh polisi.

Atau, Polri sedang latah ikut-ikutan merajuk, curhat, meminta belas kasihan seluruh warga senegaranya seperti yang dilakukan seorang petinggi negara?

Seperti keadilan, netralitas itu harus menjadi sikap yang mewujud dalam setiap perbuatan. Tidak perlu digembar-gemborkan. Polisi tak perlu memancing orang untuk menganalisa, atau berandai-andai lalu menebak-nebak tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh mereka. Semua polisi, pasti sudah dewasa, bukan?

Baca Kompas, Baca Isyarat

Saya kaget membaca berita berjudul SBY Tumbang dengan Tragis, Jika kasus Masaro Century Gate Bergulir. Walau istilah ‘pinjam mulut’ sudah lazim dalam dunia jurnalistik, terutama bila menyangkut isu-isu sensitif, tapi sejujurnya, demi Allah, saya kaget ketika isu sedemikian sensitif muncul di Kompas.

Ya, Kompas dalam penilaian subyektif saya, termasuk media yang sangat hati-hati dalam memberitakan sesuatu. Untuk isu-isu sensitif model begini, saya biasa menjadikan Tempo sebagai rujukan.

Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya sampai tergerak menuliskan impresi saya atas berita itu di blog ini? Itu pertanyaan wajar menurut saya, yang merasa pernah mengonsumsi berita-berita produk media massa semasa Soeharto berkuasa. Dulu, telepon dari Kepala Kantor Sosial dan Politik sudah cukup ampuh untuk membatalkan sebuah pemberitaan yang sudah dipilih dewan redaksi untuk diterbitkan.

Bahkan, bila perlu mengganti film atau plat cetak daripada mendatangkan petaka, seperti pencabutan surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang dikendalikan oleh kantor Kementrian Penerangan. Nasib karyawan (bagian redaksi, iklan, sirkulasi, produksi, dll) bisa berubah 180 derajat lantaran ‘berani’ menolak –yang pada masa itu terkenal dengan istilah HIMBAUAN!

Kendati rezim otoriter Soeharto tumbang, saya melihat Kompas tak banyak berubah. Sikapnya masih terlihat hati-hati. Boleh jadi, itu dilatari semangat ‘waspada akan dampak’ sebab Kompas termasuk koran paling berpengaruh di republik ini. Kuatnya modal membuat tiras koran ini terbesar dengan jangkauan terluas di seluruh tanah air.

Berbeda dengan Kompas, Koran Tempo yang dikenal lebih lugas dan ‘berani’, pun belum sanggup menggusur Kompas. Berbeda dengan majalah Tempo, yang laporan utamanya selalu dinanti, apalagi rubrik investigasinya.

Jujur saya katakan di sini, saya merupakan salah satu pembaca setia majalah Tempo. Lebih dari 20 tahun saya membaca majalah itu, nyaris tanpa terlewat. Satu yang masih saya tunggu hingga kini hanyalah tulisan mendalam, syukur masuk rubrik investigasi, yakni kasus Bank Century. Saya sangat berharap ada laporan yang utuh dan berimbang, terutama kronologi hingga ke mana saja dana bail out Bank Century diduga mengalir dan mengular.

Rumor atau gosip murahan terlalu banyak beredar dan sering saya dengar. Tapi, gengsi intelektual (tak ada salahnya, kan?) yang saya piara hingga kini, telah mengarahkan saya untuk tidak (mudah) memercayai rumor. Terlepas benar-tidaknya sebuah dugaan, asal sudah terverifikasi dan ada konfirmasi dari narasumber yang berkompeten, sudah cukup mengobati dahaga saya akan sebuah informasi.

Sejauh pemberitaan yang saya ikuti, saya belum menjumpai ada pernyataan resmi dari Pak Boediono, yang ketika bail out Bank Century terjadi, menjabat sebagai Gubernur BI. Mungkin, tak ada penyelewengan dalam kasus tersebut, meski yang sebaliknya pun belum tentu mustahil. Nalar awam saya menolak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebab muncul anggapan tak terlalu kuat dalam hal kompetensi.

Penjelasan dari otoritas Lembaga Penjamin Simpanan, pun hanya sekilas saja. Kurang komprehensif, menurut istilah saya.

Lalu, kenapa saya harus kaget dengan pemberitaan di Kompas itu?

Sebab, menurut saya, tak biasanya Kompas berani seperti itu tanpa perhitungan jitu. Ada kekuatiran, jangan-jangan posisi Pak SBY sedang di tubir jurang gara-gara kemelut KPK-Polri yang berkepanjangan, serta isu Bank Century yang kian ramai hari-hari ini.

Saya lantas terlena untuk menggunakan ilmu othak-athik mathuk atau utak-utik cocok, sebuah sikap dan tindakan yang nyata-nyata tidak intelek, bahkan berkonotasi asal-asalan. Walau saya tahu, pemahaman kasus yang minim, prasangka kuat tanpa dukungan data atau petunjuk akurat bisa melahirkan kesimpulan yang jauh dari tepat.

Saya, pun menghubungkan ‘keberanian’ Kompas dengan gelagat yang seolah-olah berpihak kepada rakyat. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, luas beredar ajakan gerakan sejuta Facebookers untuk berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu (8/11) pagi ini, demi mendukung KPK Bibit-Chandra.

KPK yang dicap sebagai institusi para ‘cicak’ oleh Kabareskrim (ketika itu) Komjen Susno Duadji dalam wawancara dengan majalah Tempo, seolah-olah menjadi representasi rakyat. Sementara institusi kepolisian yang sempat menahan dua pejabat teras KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dianggap sebagai representasi penguasa.

Ada apa dengan Jakarta? Semoga, apa yang saya baca dari Kompas itu bukan isyarat yang saya takutkan, bahwa Indonesia akan…… Entah!