Polisi dan Demokrasi

Sedih betuk menyimak pemberitaan tentang polisi yang tak bisa jamin keamanan kelangsungan sebuah diskusi. Para jenderal hingga perwira pertamanya harus segera direformasi cara berpikirnya.

Kebebasan berdiskusi sama halnya kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin konstitusi. Jika itu tak terwujud, nyata sudah pertanda, demokrasi di negeri ini akan segera mati.

Soal bahaya/tidaknya ideologi atau hasil pemikiran, biarkan sejarah yang membuktikan. Dan biarkan publik yang menilai. Tak perlu otoritas penafsir tunggal, yakni aparatus keamanan.

Tugas polisi hanya menjaga ketertiban dan keamanan setiap warga negara di Indonesia. Mereka wajib menjamin rasa aman, supaya kehidupan berjalan sesuai kodrat alamiahnya. Jika diskusi saja ditakuti, dan rakyat yang tak berseragam dianggap lebih bodoh dari mereka, mau dibawa kemana negeri ini?

Politikus di Senayan, pun lupa tugasnya mengontrol alat-alat negara. Jika terdapat makin banyak (maaf) ‘polisi picik’, mereka pun harus turut bertanggung jawab. Sebab kelalaian mereka, kesetimbangan sosial jadi timpang, berat sebelah.

Pelarangan diskusi buku (politik) hanya ‘pantas’ dilakukan ABRI dan Orde Baru, bukan oleh sistem ketatanegaraan yang bersemangat reformasi, pembaruan di semua sektor kehidupan dari corak dan watak sebelumnya.

Politikus di Senayan harus tegas menyikapi situasi aneh seperti sekarang ini. Kapolri, Kapolda dan Kapolres di masing-masing kota yang suka melarang diskusi, harus dipanggil dan diklarifikasi langsung. Minta semuanya memaparkan argumentasi dan hasil analisis intelijen mereka secara langsung, bukan berjenjang atau diwakili satu-dua petinggi saja.

Itu penting untuk mengetahui latar belakang sikap mereka yang melarang diskusi. Penyelenggara diskusi pun perlu ditanya dan diminta paparkan apa yang dialaminya, siapa yang mengintimidasi mereka dan seterusnya.

Jika aparat kepolisian masih picik menyikapi dinamika jaman, masa depan bangsa dan negaralah yang bakal jadi taruhan. Dan, kita akan kian jauh tertinggal dari gerak maju pembangunan dan perubahan, baik di tingkat regional maupun global.

Sniper

Setiap menjelang musim mudik lebaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu menjanjikan ketenteraman kepada rakyat pemudik. Caranya, mengumumkan keberadaan sniper alias penembak jitu, dimana-mana. Namun, usai lebaran, tak pernah ada pengumuman, sudah berapa banyak pelaku kriminal sudah ditembak secara jitu.

Yang lazim diumumkan hanyalah jumlah pemudik dan status peningkatan jumlahnya, serta persentase naik/turun angka kecelakaan dan jumlah korban. Standar memang.

Sesekali, ingin betul dapat kabar polisi pamer prestasi, terutama hasil penembakan yang jitu itu. Ya, seperti laporan para pemburu, yang bangga ketika cerita sudah berhasil membunuh sekian babi ketika memasuki rimba raya.

Kalau cuma diam saja, orang seperti saya pasti sulit mengapresiasi dan membanggakan punya lembaga penegak hukum yang hebat.

Apalagi, selama ini kelewat sering merasa dibohongi, sebab banyak penanganan kasus kriminal, tak tuntas terselesaikan. Begitu juga, ketika sebuah perkara menyangkut laskar-laskar semacam FPI atau Front Pembela Islam, yang cara berdakwahnya selalu berjamaah dan cenderung intimidatif. Bahkan, tak segan menganiaya, atau merusak semua yang dijumpainya: manusia maupun harta benda.

Sesekali, ingin juga mendengar kabar sniper itu telah berhasil menembak sekiam anggota FPI yang bertindak anarkis ketika beraksi, apalagi secara konvoi.

Sungguh tak asik, seumpama saya berjumpa teman dari mancanegara, lalu ditanya kenapa insiden salah tembak kerap terjadi, dan saya gagal menjelaskannya. Alangkah malunya saya punya institusi resmi bernama Polri.

Coba, apa jawaban Anda manakala ditanya: apa sebab sniper dipiara, sementara peluru nyasar dan salah tembak masih terjadi?

Yang jelas, saya pusing…

Laskar Polisi Kepung KPK

Pesan berantai beredar lewat BlackBerry dan linimasa Twitter sejak Jumat (5/10) malam. Isinya, ada banyak polisi berseragam dan berpakaian preman mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta, dan meminta dukungan publik untuk menyelamatkan KPK. Kata pesan berantai itu, satu polisi penyidik KPK hendak ditangkap paksa oleh koleganya.

Reaksi berdatangan. Banyak orang meramaikan gedung KPK, membuat pagar betis di pintu utama kantor pemburu koruptor itu. Di linimasa dan di lokasi berkumpulnya massa, banyak tulisan “Selamatkan KPK” dan #saveKPK. Harapan akan perubahan, yakni upaya nyata pembasmian praktek korupsi menggerakkan siapa saja, baik secara online maupun offline.

Hingga menjelang tengah malam, yang berhadapan baru publik versus polisi. Pimpinan komisi masih di luar kantor untuk aneka keperluan. Tak ada reaksi wakil rakyat, pejabat negara, apalagi Presiden, sehingga muncul sinisme #PresidenKemana di linimasa.

Publik, baik yang datang ke gedung KPK Maupin dari kejauhan, mendukung Novel Baswedan, seorang perwira menengah Polri yang ogah kembali ke kesatuan, kendati ditarik secara resmi. Semua dugaan mengarah ke petinggi-petinggi Mabes Polri yang diyakini hendak menyelamatkan Djoko Susilo, seorang jenderal polisi yang diduga menyelewengkan milyaran dana pengadaan simulator untuk ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kebetulan, Novel menjadi salah satu anggota tim penyidik kasus yang membelit Djoko Susilo.

Satu hal yang menggelitik saya, adalah pernyataan Wakapolri Komjen Nanan, yang menyoal besaran dukungan dana untuk operasional KPK. Polri, kata Nanan, merasa hanya memiliki dana kecil, sehingga (kesan saya) tak bisa bekerja optimal, sehingga keberadaannya menjadi lebih terhormat di mata masyarakat, seperti halnya KPK.

Di luar rebutan kuasa menyidik Djoko Susilo, pernyataan seputar dana operasional itu justru menunjukkan kepicikan seorang jenderal. Andai mau mereformasi diri, citra polisi akan meningkat drastis. Terhadap seorang pencuri ayam atau pencuri semangka saja, polisi bisa memilih pasal yang menjerat mereka. Begitu pula terhadap orang yang tertangkap karena berjudi kelas teri. Apa yang terjadi jika kasusnya berupa tindak kriminal berduit banyak? Semua orang mafhum, hukum akan tumpul.

Memperbaiki citra, mestinya dengan kerja professional, Jenderal Nanan. Tak perlu dana besar. Kula sebagian besar polisi lalulintas menjauhi ‘lapan anem’ di jalanan saja, citra sudah membaik. Anda pasti tahu, banyak wartawan yang ngepos di kepolisian pun paham, bagaimana pejabat satuan/direktorat menjadi tulang punggung penyediaan ‘logistik’ tak terduga, termasuk jika ada kunjungan pejabat polisi, bukan?

Lebih celaka lagi, jika hanya untuk menangkap seorang komisaris polisi saja, harus mengerahkan banyak polisi, mengepung gedung, dan sebagainya. Apalagi, alasannya tampak dibuat-buat, menyangkut tuduhan tindakan kekerasan Novel ketika berdinas di Bengkulu, pun setelah delapan tahun berlalu. Katanya, Novel menembak kaki tersangka, dan itu tak dibenarkan secara prosedur dan etika penyelidikan dan penyidikan.

Apakah para jenderal polisi itu sudah lupa, cara-cara mengintimidasi tersangka dengan penyiksaan sudah lama dianggap sebagai tindakan wajar? Kaki tersangka diinjak kursi, tangan disundut bara rokok, bukankah itu cerita lama yang belum lenyap hingga kini?

Andai polisi menjawab beberapa pernyataan saya di atas dengan tindakan, saya takin citra polisi akan membaik. Hanya saja, apakah polisi hanya butuh citra? Bukankah keadilan hukum yang nyata lebih mulia diwujudkan dibanding sebuah citra, persepsi atau anggapan? Tak usah jauh-jauh, bukankah terlalu sering barang bukti berupa minuman keras hasil razia disortir, yang murahan dimusnahkan dan yang mahal disimpan oknum kepolisian? Jangan ngeles, sebab ada sebagian wartawan yang ngepos di kepolisian, biasa turut mengonsumsi beramai-ramai dengan petugas.

Sudahlah, Jenderal. Jika persoalannya cuma ingin menyelamatkan muka, maka saya memaklumi pergerakan polisi secara liar seperti yang kemarin malam ditunjukkan lewat cara pengepungan gedung KPK.  Liar, sebab Mabes Polri menganggap tak ada perintah demikian. Kalau benar begitu, hukum saja aksi liar anggota-anggota hamba hukum itu. Sedehana, bukan?

Tapi jika urusannya adalah demi menegakkan hukum, seperti mandat konstitusi yang kalian sandang, maka biarkan KPK menyidik Djoko Susilo hingga tuntas. Kalau perlu, tunjukkan itikad baik dengan, misalnya, memperpanjang masa tugas 20 penyidik Polri yang ditugaskan di KPK.

Bukankah persoalan kian runyam hanya karena Mabes Polri tersinggung lantaran lima penyidik yang diakui KPK berintegritas tinggi itu, menolak kembali ke kesatuan hingga tuntasnya penyidikan banyak kasus yang dibebankan kepada mereka, terutama dengan tersangka istimewa, Djoko Susilo.

Tak usahlah kalian rebut balung tanpa isi atau berebt tulang tanpa sumsum. Bekerja dengan benar, mengacu pada ketentuan hukum, jelas lebih berguna untuk perbaikan masa depan Indonesia. Apakah kalian, para jenderal polisi, tidak punya rasa malu, ketika gara-gara ada pengepungan gedung KPK oleh ‘polisi liar’, banyak rakyat marah dan menyalahkan Presiden?

Cobalah kasihani Presiden, seperti halnya kalian mengasihani institusi Polri. Minimal, jangan biarkan perilaku polisi seperti anggota laskar atau FPI yang beraninya hanya pamer massa, mengeroyok minoritas dengan pendekatan intimidasi.

Polri vs KPK Babak Kedua

Sedikitnya 20 penyidik KPK ditarik kembali oleh Mabes Polri. Demikian diberitakan Koran Tempo edisi 15 September 2012. Menurut berita itu, para penyidik itu ditarik kembali ke kesatuan karena penugasannya berakhir, meski masa kerjanya belum genap empat tahun sehingga bisa dinyatakan berakhir. Yang menggelitik, satu di antara mereka adalah penyidik perkara pengadaan Simulator SIM, dimana Irjen Djoko Susilo menjadi tersangka.

Tentu, yang demikian bukan hal aneh. Ini Indonesia. Dan ada unsur Polri di sana. Pada lembaga seperti Polri, rasa malu seperti sudah diharamkan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Pun demikian akal sehat. Andai masih punya harga diri, tak mungkin jenderal-jenderalnya rela anak buahnya menjadi budak penunggang Harley, centeng rumah bordil dan kawan bandar narkoba.

Andai tersisa akal sehat, pastilah mereka tidak melindungi penyerang rumah ibadah, atau mendampingi laskar-laskar pengganggu ketenteraman. Benih disharmoni, memang kerap dipupuk oleh ulah sebagian oknum polisi.

Itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Perkara. Meskipun berbeda-beda, muaranya perkaranya selalu ke situ-situ pula.

Andai akal sehat tersisa, tak mungkin seorang jenderal polisi seperti Boy Rafli yang wajahnya sangar itu may berdalih macam-macam, yang menempat orang di luar dirinya sebagai orang bodoh tak berakal.

Apa hendak dikata. Mereka telanjur biasa pamer kuasa. Hukum seolah hanya mereka yang punya, hingga tak seorang pun boleh menafsirnya. Jangankan menyangkut sesama jenderal korps baju cokelat, pada perkara remeh saja mereka kerap menjauh dari sikap netral.

Beberapa hari lalu, seorang teman melapor karena ia baru saja ditodong dan dirampas dompet dan harta bendanya, di sebuah gang tak jauh dari kantor kepolisian sektor. Laporan diterima, tapi sang petugas meminta teman saya membayar uang administrasi. Celakanya, ia memberi nasihat yang janggal di telinga. Kata polisi itu, “Hati-hati saja kalau di daerah itu. Di sana rawan.”

Semestinya, polisi itu bergegas melakukan pengejaran. Pernyataan mengenai titik kerawanan, pun menunjukkan dengan gamblang, bahwa mereka tahu, dan membiarkan. Akal sehatnya benar-benar telah tergadaikan. Menangkap penjahat rupanya bukan lagi prestasi membanggakan seorang hamba hukum.

Sebaliknya, menyelamatkan atasan menjadi kemuliaan tersendiri bagi seorang polisi.

Saya paham, cerita kebaikan polisi itu hanya ada di dalam dongeng, atau di naskah pidato Kapolri yang dibacakan pada sebuah upacara serentak setiap tanggal 1 Juli.

Andai presiden tidak absen, syukur gentleman, ia bisa membatalkan keputusan Mabes Polri menarik  20 penyidik yang mengganggu kerja KPK. Kalau perlu, mengganti Kapolri dengan yang tidak kumisan, daripada kumisnya tak berguna, bahkan memalukan korps rakyat berkumis. Jika mau konsisten ingin memberantas korupsi, saya kira kinilah saatnya. Presiden perlu tegas, sekali ini saja selama hidupnya…

Setelah itu, terserah mau apa. Doa saya, semoga khusnul khotimah…..

Negeri 1001 Kebetulan

Karena kebetulan, pagi ini saya menyaksikan berita di Metro TV, yang menayangkan seorang pasien dengan salah satu kaki diperban, di sebuah rumah sakit. Konon, kaki itu terancam diamputasi karena lukanya kelewat parah. Kebetulan ia seorang petani di Tuban, Jawa Timur, yang ketahuan mencuri sebatang pohon jati, lalu ditembak dari jarak dekat. Kebetulan, yang nembak seorang anggota Kepolisian Sektor (Polsek), bukan polisi kehutanan (Polhut).

Adalah sebuah kebetulan pula, jika otoritas kepolisian setempat menyatakan penembakan itu sudah sesuai prosedur.

Dan, jika akhir-akhir ini polisi menjadi sorotan publik, saya kok yakin itu karena kebetulan semata. Artinya, tak ada satu pihak pun yang secara sengaja dan terang-terangan menunjukkan itikad buruk memojokkan individu maupun institusi kepolisian. Polisi yang bentrok dengan warga sipil di Bima, Nusa Tenggara Barat sehingga mengakibatkan banyak orang tewas, toh itu juga diklaim sebagai sebuah insiden kebetulan.

Polisi bersenjata laras panjang saat berjaga-jaga di Gereja Kepunton usai adanya insiden aksi bom bunuh diri.

Banyaknya orang mati di Mesuji, baik yang masuk wilayah adminsitratif Lampung maupun Sumatera Selatan, toh semua juga oleh sebab sebuah kebetulan. Ya, kebetulan polisinya dekat dengan pengusaha, dan kebetulan pula, masyarakat di sana sadar akan hak atas tanahnya yang dirampas oleh pihak yang tak berhak, sehingga harus mereka perjuangkan untuk merebutnya kembali.

Adalah sebuah kebetulan yang lain lagi, ketika institusi kepolisian memperoleh sumbangan finansial dari PT Freeport di Papua, sehingga sempat memanaskan suhu sosial-politik di bumi Cenderawasih. Kebetulan pula ada yang membongkar, sehingga tersiar lewat berbagai saluran, resmi maupun tak resmi.

Menghadapi terlalu banyaknya kebetulan di negeri ini, saya kok jadi curiga kalau Tuhan sedang guyon, mengingatkan seluruh bangsa ini untuk bisa mengambil hikmah dari aneka macam kebetulan yang mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Tentu, bagi Tuhan, tak ada sebuah kebetulan pun dalam semua skenario yang telah dan akan dibuatNYA. Termasuk, jika yang jadi korban, kebetulan justru orang-orang lemah, tak berdaya ketika berhadapan dengan pengusaha, penguasa dan semua instrumen usaha dan kuasa.

Jangan-jangan, kita bisa mendengar banyak berita dan cerita keburukan polisi, politisi, aparatur negara dan sebagainya lantaran kebetulan pula.

Secara nalar sehat, polisi tak akan membunuh rakyat yang menggaji mereka dengan pajak yang disisihkan melalui cucuran keringat. Apalagi, di semua kantor polisi, selalu terpampang tulisan mencolok, bahwa mereka akan selalu melindungi dan mengayomi. Jika janji menjadi pelayan hukum bagi masyarakat lantas meleset dalam praktek, rasanya itu pun merupakan kebetulan semata.

Seperti disclaimer yang biasa menyertai sebuah film dan sinetron: kemiripan nama, tempat dan kejadian, hanyalah kebetulan semata, tak ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Dan, atas dasar itu pula, saya jadi yakin jika perayaan Natal yang aman pada tahun ini, juga karena kebetulan para petinggi polisi di berbagai daerah di Indonesia, dengan lantang dan kompak menyatakan bahwa ‘perayaan Natal kali ini dijamin aman’, seperti saya baca di banyak berita media massa, yang kebetulan pula saya simak lewat Internet.

Bisa jadi lantaran Presiden kebetulan sedang sibuk bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga akhir-akhir ini tak banyak bicara, memberi instruksi, arahan atau petunjuk dan melakukan tindakan-tindakan pencitraan seperti biasanya. Kita tahu, Pak Presiden SBY selalu tertib dan rapi membuat perencanaan kapan harus menggelar konperensi pers untuk menyikapi sebuah perkara yang dianggapnya membikin risau dan galau hatinya.

Sorotan buruk dan kecaman yang mengarah ke institusi kepolisian akhir-akhir ini, sepertinya sengaja dia biarkan agar seluruh jajaran kepolisian, dari level paling bawah hingga jenderal-jenderalnya segera berbenah, memperbaiki diri dan kinerjanya. Tentu, secara akal sehat, Presiden SBY tak rela jika ribuan polisi di Nangroe Aceh Darussalam yang kebetulan terindikasi mengonsumsi narkoba seperti diakui Kapolda, mencoreng nama baik dan menyurutkan pamor penegak hukum Indonesia.

Saya yakin, jika Presiden SBY bersikap seperti itu, sehingga hukum di negeri ini menjadi tegak setegak-tegaknya, di mana rakyat menjadi terlindungi dan terjamin hak hukumnya, koruptor diadili dan dijebloskan ke penjara, dan sebagainya dan seterunya, maka Indonesia akan jaya dan makmur sentosa. Dengan demikian, semboyan tata titi tentrem kartaraharja yang menjadi pedoman polisi akan terwujud dengan sendirinya.

Untuk situasi Indonesia yang demikian, saya akan dengan riang dan ikhlas menerimanya, walau itu hanya kebetulan semata. Asal berlangsung lama, syukur abadi alias menjadi kebetulan-kebetulan yang diperpanjang (seperti masa tahanan), saya dan rakyat Indonesia akan gembira menyambutnya.

Namun andai tidak terwujud, ya tidak apa-apa… Apa hendak dikata, wong ndilalah ya hanya kebetulan, jika Presidennya tak pernah menunjukkan ketegasan. Padahal, saya ingin banget, walau cuma sekali saja, melihat Pak SBY itu bersikap dan bertindak tegas…..

Maaf lho, Pak SBY, satu-satunya yang saya anggap bukan kebetulan hanya satu: ketika Gus Dur saat menjabat presiden membuat keputusan memisahkan polisi dari TNI, yang dulunya saat polisi masih bergabung dinamai Angkatan Bersenjata.

Semoga, hanya karena kebetulan sesaat saja, jika kini polisi tampak lebih bangga menenteng senjata dan memuntahkan pelurunya ke mana saja.