Si Tua Sahabat Pertamina

Usia tua tetap prima karena bersahabat dengan Pertamax Turbo-nya Pertamina.

Sepuluh tahun silam, saya jualan akselerator. Fungsinya untuk mengolah sedemikian rupa supaya komposisi senyawa kimia bahan bakar minyak jadi seimbang sehingga terjadi pembakaran sempurna. Tujuannya agar mesin menghasilkan tenaga yang optimal dan efisien. Efeknya, konsumsi BBM jadi irit. Untuk mobil berukuran silinder sedang (2000 cc) yang biasanya mengonsumsi seliter premium untuk 11 kilometer, bisa meningkat menjadi 13 kilometer dengan akselerator.

Satu faktor yang membuat orang yang semula tidak percaya hingga yakin membeli, adalah penggunaan alat yang pada akhirnya terbukti menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Saya berani jamin, ujung knalpot langsung mengeluarkan air hanya dalam waktu dua menit sejak mesin dihidupkan! Dan bisa dicek, saat menghirup hasil pembuangan di knalpot, mata tidak terasa pedih dan tidak menimbulkan bau emisi yang menyengat.

Ya, itu cerita masa lalu, ketika masih banyak dijumpai stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang mengoplos premium dengan minyak tanah demi menambah keuntungan secara tidak sah. Mereka, para pengusaha jahat itu, tidak pernah memikirkan dampak buruk kerusakan mesin kendaraan bermotor, apalagi mikir kebersihan udara sebab minim polusi.

Kini, PT Pertamina sudah jauh lebih maju. Tak hanya mengontrol akurasi pengukuran penjualan dengan sertifikasi “Pasti Pas” pada setiap SPBU, layanan kepada konsumen dengan mengeluarkan produk baru Pertalite dengan RON lebih tinggi (90) dari premium (RON 88) memberikan keuntungan lebih banyak kepada konsumen.

Sekali-kali, sombong itu perlu! Perhatikan warnanya saja.

Dengan menggunakan bahan bakar berkadar oktan lebih tinggi, performa mesin jelas lebih cakep, lebih bertenaga akibat pembakaran lebih sempurna dan efisien bahan bakar. Sayang, banyak orang lebih suka melihat mahal-murahnya harga, misalnya premium yang Rp 6.550 dibanding Pertalite seharga Rp 7.250 per liter, apalagi Pertamax (RON 92) dengan harga Rp 8.250 per liternya.

Pengalaman saya, mendingan menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo (RON 98) meski harganya lebih mahal. Kalau diukur dengan menggunakan jarak, seliter premium paling terpakai 11-12 kilometer sedang dengan Pertamax bisa menjangkau minimal dua kilometer lebih jauh. Kesannya mahal, padahal efeknya panjang. Selain busi tidak mudah berkerak, karburator pun akan selalu terjaga kebersihannya, sehingga tidak boros uang karena jarang datang ke bengkel untuk perawatan mesin.

Odong-odong saya, meski sudah berusia lanjut (keluaran 1996), karena saya kasih minum Pertamax dan kadang-kadang saya manjakan dengan Pertamax Turbo, ia masih setia mengantar saya kulakan dan mengirim blontea, dan kuat saya ajak jalan-jalan naik lereng Gunung Sindoro (3.150 mdpl) lewat Wonosobo. Kalau cuma seputaran Tawangmangu atau lereng Lawu dan sekitaran Merapi-Merbabu, sih, Mazda Vantrend saya sudah biasa.

Kilometer pemakaian Fastron lebih panjang dibanding Prima XP. Seolah mahal, padahal jatuhnya masih hemat juga.

Tak hanya faktor bahan bakar saja yang producted by Pertamina untuk Si Odong-odong Tua. Oli mesin pun saya gunakan Fastron semisintetis (SAE 10/40). Kebetulan, saya orangnya malas memanaskan mesin setiap pagi. Maunya, kata orang Solo, yang ‘pancal mubal’ alias langsung jalan saja. Karakter pelumas yang satu ini, lumayan tahan panas dan sanggup bekerja saat mesin sedari dingin. Pingin sih menjajal yang lebih bagus dari Fastron warna hijau itu, tapi sayang masih sulit mendapatkannya di Solo, baik di SPBU-SPBU maupun di supermarket.

Ihwal perkenalan dengan Fastron, pun dikasih tahu oleh bengkel langganan, ketika saya melakukan perawatan pertama sepeda motor yang saya beli pada 2005. Sejak disarankan menggunakan pelumas produksi Pertamina, saya pun tidak pernah mengambil jatah fasilitas gratis penggantian oli dengan merek yang direkomendasikan pabrikan Yamaha untuk Vega saya.

“Jangan gunakan merek apapun, termasuk yang disebut hebat di luar negeri. Di pasaran ada banyak merek minyak pelumas, padahal cuma mengganti nama dan kemasan saja. Belinya juga dari Pertamina,” ujar mekanik dan pemilik usaha perawatan sepeda motor di Solo bagian barat itu. Saya pun percaya. Reputasi sang pemberi rekomendasi adalah ahli modifikasi mesin sepeda motor, yang sejak pertengahan 1980-an sudah jadi langganan pembalap-pembalap jalanan di Kota Solo itu.

Jadi, reputasi Pertamina dengan produk-produknya yang berkualitas itulah yang membuat saya setia menggunakan bahan bakar dan minyak pelumasnya hingga kini. Nyatanya, dua kendaraan bermotor yang saya punya, sampai sekarang masih halus mesinnya dan tak pernah ngadat, apalagi menyengsarakan di tengah sebuah perjalanan karena masalah mesin. Sekali pun, belum pernah saya alami! Itu alasan pertama.

Alasan kedua-nya, saya ingin berkontribusi langsung ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang satu ini agar kian kaya. Jika kita,  rakyat Indonesia bangga menggunakan produksi Pertamina, insya Allah, program satu harga di seluruh penjuru Nusantara akan berjalan selamanya. Dengan begitu, semua orang akan merasakan manfaatnya. Sebagai bangsa besar, kita harus makin malu jika Pertamina tak bisa mengungguli Petronas, perusahaan milik Pemerintah Malaysia yang dulu belajar pada Pertamina.

(Lupakan masa lalunya yang pernah ramai oleh kasus-kasus korupsi dan skandalnya. Semakin hari, toh Pertamina kian meningkat akuntabilitasnya, dan keuntungan besarnya juga kembali digunakan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Indonesia).

Tak kalah pentingnya, ketiga, adalah komitmen PT Pertamina dalam menjaga langit Indonesia agar tetap biru selalu akibat minimnya emisi atau timbal yang terbang ke udara, karena produk-produknya yang makin ramah lingkungan. Inovasi teknologinya demi menghasilkan bahan bakar beroktan tinggi,  tentu harus kita apresiasi dan didukung dengan cara menggunakan produk-produknya.

Biar mobil tua, yang penting perawatannya supaya tetap selalu prima.

Jangan mengaku Generasi Langit Biru jika sikap dan perlakuanmu terhadap mesin kendaraanmu masih mengabaikan kesegaran udara Nusantara demi gemilang masa depan anak-cucu! Sia-sia touring-mu jika tak mampu menjadikanmu sebagai pendukung militan #GenLangitBiru

 

Beda Teori dan Praktik Ekonomi

Membaca tulisan Gus Dur yang dibuat pada 18 November 2004 berjudul Kebijakan Ekonomi: Antara Teori dan Praktik di bawah ini, saya jadi teringat kenapa seorang Abdurrahman Wahid harus dilengserkan. Perkara Bulogate dan Bruneigate hanya bara pemanas saja, karena sejatinya, konsep-konsepnya mengelola negaralah yang akan merugikan kepentingan industrialis dunia, beserta ‘agen-agen mereka’ di Indonesia.

Kenapa praktik kapitalisme harus direvisi penerapannya di Indonesia, bisa disimak dalam salah satu pemikiran Gus Dur tentang perekonomian kita, yang dibukukan dalam Gus Dur Bertutur (2005, hal 144-148) itu. Tulisan itu pula kian menjelaskan keyakinan saya, kenapa SBY disukai Amerika dan sekutunya, apalagi ada Boediono sebagai ‘wakil’ mereka di jantung penyusunan kebijakan ekonomi nasional.

Kita bisa berandai-andai, kenapa Sri Mulyani begitu didorong-dorong oleh banyak ‘kelas menengah ngehe’, yang antisubsidi dan menyerahkan seluruh nasib bangsa serta seluruh keturunannya kepada mekanisme pasar, tanpa pernah peduli akan kemungkinan kegagalan warga udik yang tak berpendidikan kalah bersaing dengan mereka yang mampu membayar mahal proses belajar tanpa mengenal hak dan kesetaraan itu.

Monggo dibaca. Siapa tahu Anda mengalami kejutan seperti saya, lewat tulisan berikut, di mana lantas kita bisa manggut-manggut, mengamini keputusan Mahkamah Konstitusi membubarkan BP Migas. Tentu, polemik pembubaran BP Migas tak akan berhenti segera. Pertamina –sebagaimana disebut Gus Dur sebagai sapi perah penguasa, akan terus memunculkan banyak perkara, sebagaimana ‘kodrat’-nya selama ini.

***

Kebijakan Ekonomi: Antara Teori dan Praktik

 Sewaktu menjabat sebagai menteri perekonomian Jerman di tahun-tahun 30-an Hjalmar Schacht membangun jalan-jalan raya (autobabn) yang menghubungkan seluruh daerah Jerman Raya, sepanjang puluhan ribu kilometer. Maksudnya, di samping memudahkan hubungan antar daerah adalah menggunakan anggaran belanja negara untuk menciptakan lapangan kerja. Hal itu juga memudahkan pemasaran pembuatan barang jadi (manufacturing industry) negara itu.

Dalam teori, barang-barang jadi buatan Jerman itu dapat dijual di pasaran dunia, dan ini berarti keharusan merebut pasaran bagi negara tersebut. Tapi, dalam praktik, Adolf Hitler yang menjadi penguasa Jerman, menggunakan ‘kebangkitan ekonomi’ Jerman untuk menjarah negara-negara tetangga, melalui apa yang disebutnya sebagai ‘ruang hidup’ (lebensraum). Hal ini mengakibatkan pecahnya Perang Dunia II yang menelan korban lebih dari 35 juta orang.

Dalam hal ini terlihat jelas ada perbedaan besar antara teori dan praktik dalam kebijakan ekonomi Jerman waktu itu. tentu timbul pertanyaan, sesuaikah antara teori dan praktik dalam kebijakan ekonomi kita di masa depan yang dekat ini? Dalam kenyataan, minyak bumi mentah (crude oil) hasil kilang minyak kita yang diekspor dengan harga murah, harus kita beli kembali dalam bentuk BBM jadi dengan harga pasaran yang sangat tinggi. Akibatnya, negara kita harus memberikan subsidi besar-besaran untuk memperoleh BBM bagi kepentingan rakyat kita. Akibatnya, Pertamina sebagai BUMN akan menjadi bangkrut dalam waktu tidak lama lagi. Menurut teori, ini berarti akan terjadi krisis ekonomi sangat besar, yang mungkin dapat melumpuhkan negara kita yang berpenduduk 205/208 juta jiwa itu.

Apa yang tertera dalam teori itu, apakah akan terjadi dalam praktik? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita harus tahu dulu keadaan Pertamina itu sendiri. Sebagai sebuah BUMN, Pertamina menjadi ‘sapi perah’ bagi banyak kepentingan di negara kita, yang memerlukan ‘sumbangan langsung’ bagi kepentingan mereka. Akibatnya justru Pertaamina yang dirugikan. Karena itulah, pendapatan yang diperoleh Pertamina tidak dapat membiayai eksplorasi kembali minyak mentah saat ini. Dengan demikian, persediaan kita akan minyak mentaah ternyata semakin berkurang jumlahnya dari waktu ke waktu, dan sebentar lagi akan mengalami ‘kekeringan BBM’ yang luar biasa.

Sebagai negara kaya BBM, sungguh ironis bahwa kita akan memasuki kelompok negara pengimpor minyak (net oil importer) dalam waktu tidak lama lagi. Untuk mengatasi hal itu, seorang pejabat tinggi negara ini tentu akan ‘membuka pintu’ Pertamina dengan jalan menswastakan bidang-bidang kegiatannya ke dalam berbagai perusahaan, seperti eksplorasi, penyulingan, distribusi dan pemasaran BBM melalui sejumlah perusahaan swasta. Sudah tentu dengan komisi lumayan besarnya bagi sang pejabat tinggi tersebut. Pertamina yang dahulunya terpisah-pisah dan kemudian ‘disaatukan’ dalam sebuah badan usaha yang besar, kemudian akan dibagi-bagi kembali ke dalam sejumlah badan usaha swasta berukuran kecil atau sedang. Ini karena ketiadaan dana, sedangkan petronas milik Malaysia yang dahulunya belajat dari Pertamina, baru saja mengumumkan keuntungan sebesar lebih dari 15 miliar dolar AS. Ironis bukan?

Hal ini langsung membawa kita kepada sebuah pertanyaan: Mengapa kita tampaknya tidak mampu mengelola BUMN? Kita melihat selalu terjadi swastanisasi BUMN sesuai dengan ajaran ekonomi kapitalistik, yang berujung pada divestasi (penjualan saham) pada beberapa bidang yang menyangkut ‘hajat hidup orang banyak’. Hal ini sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang Dasar (UUD) seperti pada bidang telekomunikasi yaitu Indosat (karena menyangkut aspek keamanan kita sebagai bangsa dan negara, melalui kode-kode intelijen dalam satelit yang dimilikinya). Jadi dengan menjual aset-aset nasional kita justru hanya melaksanakan UUD yang tidak berarti Undang-Undang Dasar tetapi yang bermakna ‘Ujung-Ujungnya Duit’. Ini terdengar agak sinis, tetapi itulah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, termasuk juga oleh pemerintah sendiri.

Kalau kita ingin melakukan swastanisasi, itu pun harus ditempuh dengan langkha-langkah rasional dilihat dari segi pelaksanaannya dalam praktik, bukannya mengikuti teori. Ambil contoh sikap kita kepada upaya untuk ‘memperbaiki keadaan’ di lingkungan BUMN sangat besar itu. Ada informasi, bahwa di waktu lampau (ketika manajemennya dikuasai orang lain), Pertamina memasok minyak jadi kepada pemerintah dengan harga 2,5 dolar AS perbarel melalui penawaran tender. Ada seorang pengusaha kelas kakap, yang sangat dekat dengan penguasa saat itu, berhasil ‘memaksa’ Pertamina untuk tidak menyampaikan harga tersebut. Ia kemudian berhasil ‘memberitahukan’ hal itu kepada seorang tokoh luar negeri, yang kemudian membuat sebuah perusahaan minyak di negerinya untuk mengajukan tender kepada Pemerintah Indonesia dengan harga 5 sen US$ lebih tinggi, dan dengan cara ‘main gelap’ (insider trading) seperti itu, ia berhasil memenangkan tender BBM itu.

Herankah kita jika BUMN sebesar Pertamina itu akhirnya jebol juga walaupun melaksanakan teori divestasi itu secara fair dan  mengikuti aturan-aturan main yang dipakai oleh pasaran dunia. Dengan demikian, praktik  yang terjadi menunjukkan distorsi/kesenjangan antara teori dan praktik, sementara negara lain melalui pemerintahan kita, berhasil memperoleh keuntungan sangat besar. Hal ini lalu membawa kita kepada sebuah pertanyaan besar yang sampai hari ini belum juga kunjung terjawab. Pertanyaan itu adalah: Apakah tidak sebaiknya sistem ekonomi di negeri kita dilaksanakan melalui kapitalisme yang disesuaikan (modified capitalism) dengan kebutuhan perekonomian kita. Karena praktik-praktik yang terjadi dalam kenyataan perekonomian kita, menghatuskan adanya perubahan-perubahan tersebut. Di sinilah terasanya ‘keberanian moral’ pemerintah untuk melakukan itu sesegera mungkin.

Presiden AS Andrew Jackson pernah diserang oleh para industrialis dan kapitalis, karena mengangkat Gubernur Bank Central yaiut American Federal Reserve System. Mereka menilai tindakan Jacksoon tidak tepat, karena menurut teori ekonomi kapitalistik pemerintah tidak boleh turut campur dalam urusan ekonomi. Hal ini ditentukan oleh para industrialis dan kapitalis melalui ekonomi pasar. Namun Jackson menjawab, bahwa tuga sang gubernur bank sentral tidak hanya mengenai keseluruhan anggaran beelanja/budget, tetapi juga terkait atas bidang kesehatan dan bidang pendidikan, yang berarti pemerintah harus ‘campur tangan’ dalam penunjukan dan pengangkatannya. Ini pun adalah sebuah modifikasi atas teori kapitalisme dalam perekonomian.

Yang menyedihkan, hingga saat ini pemerintahan kita tidak memiliki keberanian moral untuk melakukan hal itu. Akibatnya, BUMN-BUMN serba besar yang kita miliki ‘sakit berat’ dan negara harus menanggung biaya ratusan miliar dolar AS untuk biaya penyembuhannya. Diperlukan keberanian moral pemerintah untuk mengetahuai dengan tepat apa yang menjadi ‘penyakit’ yang menimpa mereka. Kita harus berani menghadapi praktik tersebut, dan melihatnya sebagai bagian dari proses mengambil dan membuang yang biaasa terjadi dalam sejarah manusia. Ini adalah perkembangan yang memerlukan kejelian sikap pemerintah kita, yang akan membuktikan keberanian moral mereka. Jelas, ini termasuk kemampuan memelihara dan membuang beberapa hal, yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia, bukan?

Jakarta, 18 November 2004

Nyamikan Nggrawut-grawut

Bengi kang regeng sajroning kantore sedulur kang mapan ing sakiwa-tengene Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Rembugan ngalor-ngidul, gojegan ora ana juntrungane salebare padha meeting, ngendikan wigati babagan kepriye carane bisa nambahi kagunan anyar ana jerohane barang kang kawastanan Nampan Ireng utawa Blackberry (yen mBah Basiyo, mesti bakal ngarani barang siji iki nganggo istilah beri saka blek).

Lima Sekawan (lima ya gangsal, sekawan iku papat kok bisa sama denganLima Sekawan?) nembe ngrubung Patih Bengkring kang nembe dolan ing kana. Kemruyuk, kaya laron nemu petromaks.

“Bengkring! PKI kowe! Kok kancaku wingi kleleran ana Sala, apa kowe ora nyuguhake kekaremane Den Bronto?” Kang Dinuhadi bengok.

“Mesakake Den Bronto lho, Kring. Dheweke gela, nganti telung dina ora bisa turu amarga awakmu ora ngandhani panggonan ahli ngembani akik,” Ndoro Bicak nambahi bengokane Kang Dinuhadi.

Bengkring blingsatan, raine pucet. Kabeh padha bingung, pandeng-pandengan siji lawan sijine. Aneh, Bengkring samsaya pucet. Bisa dibayangke kaya ngapa penggalihane Patih  Bengkring kang bisa metu pucete kamangka kulitane kaya Sunan Geseng. Njanges.

Durung klakon mangsuli protes-e Kang Didinu, durung ilang pucete Patih Bengkring, dumadakan ana koor dening Paman Botak, Peppy lan Busro. Kompak, gandhang lan merdu kaya swarane Masnait Grup. Saka sacedhake undhak-undhakan loteng, priyayi  kang telu (kabeh lemu-lemu!) cacahe mau, nudhing-nudhing Patih Bengkring.

“Kowe kudu tanggung jawab! Kowe kudu njaluk ngapura karo Den Bronto!” Koor kang lucu, merdu nanging gawe batine Patih Bengkring samsaya ngonggo-onggo.

Watara limolas menit, Patih Bengkring bisa nata ati. Kanthi swara lirih lan ngati-ati, dheweke matur apa anane marang para-para pinunjul ing Jakarta iku, sapa maneh yen dudu Lima Sekawan.

“Makaten para sepuh. Kawula mboten wantun matur dumateng Den Bronto ngengingi panyuwunanipun Den Bronto. Panjenenganipun mboten ngendika, punapa malih dhawuh kawula supados nyawisaken kekaremanipun panjenengan dalem,” ujare Patih Bengkring, rada ndhredheg.

“Lho, samang lak nggih saged ngaturi pirsa Den Bronto. Liwat sms punapa mboten saged? Menawi mboten kagungan pulsa mbok ngendika, tinimbang ndamel kuciwanipun sadherek,” mangkono ngendikane Paman Botak.

Paman Bengkring ethok-ethok watuk, banjur mlebu gandhok ngiling banyu saka dispenser. Ing mburi, Paman Bengkring mikir piye carane bisa matur kanthi runtut supaya kepenak tinampa dening para-para mau. Ora suwe, Patih Bengkring njedhul maneh.

“Makaten Paman Botak, Kang Dinuhadi, Ndoro Bicak lan Mas Peppy saha Mas Busro. Sejatosipun, kawula sampun nyobi pesen nyamikan ingkan dipun kersaaken Den Bronto. Ananging kula ajrih matur, amargi panjenenganipun Den Bronto ngendika bilih tindak Sala sesarengan kaliyan rencang-rencang lan kulawarganipun,” ature Patih Bengkring.

Sabanjure, “Mboten sakeco, nyamikan namung cekap kagem priyayi satunggal, mangkeh saged ndadosaken iren rencang-rencang. Bilih punika ngantos kadengangan kulawarga, malah saged ndadosaken brantayuda, wong nyamikan kala wau sampun dados sirikanipun kulawarga Den Bronto.”

“Ora ngono kuwi, Kring. Den Bronto iku lunga ijen, tanpa bala tanpa kulawarga,” Kang Dinuhadi nyauri.

“Wah, kawula mboten mangertos bab punika. Sangertos kula, wekdal dipun tangleti rencang-rencang Den Bronto tindak piyambak utawi kaliyan kulawarga, ngendikanipun kulawarga nembe ngaso wonten kamar……,” ngono ature Patih Bengkring.

“Kamangka, kula sampun pikantuk nyamikan ingkang menawi dipun dhahar, raosipun wonten lebet kados nggrawut-grawut.  Eco, tur ngangeni. Mboten wonten nyamikan ingkang eksotis kados makaten kejawi wonten Sala,” Patih Bengkring mratelaake.

Sanalika, Lima Sekawan mau padha meri. Isih gumun menawa ana Sala, jebul ana nyamikan kang rasane bisa mangun sensasi ana sajroning ati, njalari wong-wong padha pingin bali.

“Tukune menyang ngendi, kuwi???” Ndoro Bicak takon kanthi ngedhepake mripat marang Patih Bengkring.

Drijine Patih Bengkring jejogedan. Mijeti keypad telpone lan ngobah-obahake scroll up-down nganti layar telpone metu tulisan: Send to…

Patih Bengkring wis kasil milih jeneng, banjur matur mangkene: Ndoro, kawula sampun kentun nawala. Wonten mrika sampun wonten nami saha nomer telponipun ingkang sadeyan nyamikan…..