Pers dan Polisi

Kemesraan polisi dengan wartawan sudah berlangsung lama. Jejaknya bisa kita temukan pada istilah lapan anem atau ‘delapan enam’ yang populer sebagai pengganti suap atau sogok yang dihaluskan dengan sebutan ‘ungkapan terima kasih’. Terima kasih atas apa?

Banyak sekali jenis tindakan polisi yang lantas berbuah ‘terima kasih’. Misalnya, meminta wartawan tidak memberitakan penangkapan seorang bandar narkotika atau sebaliknya, mengekspose secara besar-besaran terhadap sebuah kasus dengan seorang (atau lebih) tersangka.

Si wartawan lantas diberi bingkisan ‘ungkapan terima kasih’ berupa amplop (berisi sejumlah uang, tentunya), dengan harapan mau menuruti apa kemauan polisi, dalam konteks materi pemberitaan. Hasilnya, berita tidak berimbang alias versi satu sumber saja, yakni polisi.

Sering terjadi, seorang tersangka (entah narkotika, judi, atau perkara kriminal lainnya) sengaja diredam pemberitaannya karena si tersangka dianggap punya ‘kehormatan’, punya relasi dengan tokoh/pejabat tertentu, atau dikenal rajin setor dan ketangkap tanpa sengaja.

Namun sebaliknya, seorang tersangka bisa dijadikan bulan-bulanan pemberitaan akibat jalinan ‘kerja sama’ noninstitusional, antara oknum polisi dan oknum wartawan. Pada tersangka yang diyakini memiliki banyak uang dan penakut, cenderung dijadikan target pemerasan. Pada jenis ini, seorang tersangka lantas dijuluki sebagai ATM Berjalan. Ya, ATM, mesin yang bisa mengeluarkan uang sesuai permintaan ‘si pemilik kartu’.

Sebagai orang media, saya tak kaget dengan yang demikian. Jalinan ‘kerjasama’ yang erat antara oknum (apalagi pejabat) polisi dengan oknum media, bahkan bisa aneka rupa bentuknya. Pada 1999, misalnya, saya pernah dipukul sesama teman wartawan, sebab saya dianggap memojokkan Kapolresta Surakarta.

Kasusnya, aparat polisi menyita perlengkapan siaran Radio PTPN atas desakan beberapa orang yang mengatasnamakan umat Islam. Karena tindakannya berlebihan, saya menurunkan laporannya di detikcom, sehingga Kapolresta ditelpon pejabat Mabes Polri. Pada saat wawancara lanjutan, saya konfirmasikan dasar hukum penyitaan dan sebagainya hingga sang Kapolresta kesulitan menjawab.

Nah, gara-gara Kapolresta kikuk menjawab, rekan wartawan yang (menurut keyakinan saya) biasa memperoleh lapan anem itu membela ‘atasannya’ di lapangan itu. Bentuknya, sebuah pukulan ke bahu saya, sambil ngomel begini:

Mbok kalau nanya jangan mempersulit Bapaké.

***

Cerita di atas hanya potret kecil pola relasional polisi dengan wartawan (eh, oknum-oknum, ding), sehingga melahirkan persepsi jamak di kalangan polisi, bahwa wartawan itu mudah dikendalikan. Karena itu, mereka kaget ketika masih ada wartawan lurus yang suka memberitakan ‘apa adanya’ seperti terjadi pada laporan majalah Tempo edisi akhir Juni 2010 itu.

Banyak polisi yakin bisa mengendalikan media, sebab selain lapan anem, sebagian wartawan pun kerap kebagian BB alias barang bukti, seperti minuman keras merek tertentu hasil sitaan, dan sebagainya, yang tidak masuk kategori ‘layak’ dimusnahkan karena mahal dan branded.

Kisah lain bahwa polisi yakin bisa megang wartawan, terjadi sekitar tiga tahun silam di Solo. Wartawan bersama polisi menggrebek sebuah rumah yang diduga digunakan untuk menyimpan mobil bodong. Sampai di lokasi, seorang wartawan televisi diancam oknum perwira polisi agar tidak mengambil gambar sambil menghardik akan menembak kepalanya.

Si wartawan yang ketakutan sampai menjalani opname sehari-semalam. Gegerlah wartawan, menentang intimidasi ala polisi itu. Aneh bin ajaib, ketika kami melakukan audiensi dengan Kapolwil, si oknum polisi mengaku sudah berdamai melalui pengurus organisasi wartawan yang juga tokoh wartawan yang ngepos di kepolisian, serta sudah meminta maaf pada si korban.

Hasil akhirnya, melalui sidang disiplin, si polisi dicopot dari jabatan, dan ditunda kenaikan pangkatnya selama setahun. Tuntutan persidangan itu pun berasal dari sebagian kami, di mana saat itu saya bertindak sebagai juru bicara. Kami sodorkan pasal intimidasi dan usaha menghalang-halangi kerja wartawan dengan UU Pers lengkap beserta ancaman pidananya.

Saya yakin, pola kolusi dengan wartawan itulah yang menyebabkan munculnya persepsi sebagian polisi, bahwa wartawan bisa dibeli. Kenyataannya memang demikian, meski itu hanya sebagian. Artinya, tak semua wartawan bisa ‘dikelola’ dengan lapan anem, sogok, cincai dan sebagainya sebagai pola.

Selamat ulang tahun Polri. Semoga kian maju. Lupakan itu celengan babi, sebab lebih baik cari cermin, lalu mengaca diri. Maih banyak polisi baik dibanding jumlah mereka yang masuk kategori oknum.

Mbak, Anda Siapa?

Suatu siang, seorang wartawan koran nasional ikut mengerubuti seorang aktris sinetron di sebuah gedung, usai konferensi pers. Belasan pekerja media menyodorkan banyak pertanyan kepada si aktris. Mulai sinetron baru yang dibintangi, hubungannya dengan seorang lelaki, hingga soal-soal seputar kehidupan pribadinya.

Sang wartawan, yang kebetulan belum lama pindah tugas di Jakarta, dan memperoleh pos di desk hiburan itu pun hanya ikut mendengarkan sambil mengacungkan alat perekam. Tampak belum kenal medan, tapi berani. Sialnya, ia tak bisa mendekat sehingga tak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan sang aktris.

Entah karena tak kenal dengan pekerja media yang kebanyakan dari kru infotainment atau gengsi dengan popularitas media tempatnya bekerja, lelaki itu enggan bertanya kepada sesama pemburu berita yang turut mengerubuti si artis.

Ketika sang aktris cantik itu hendak memasuki mobilnya, sang wartawan berteriak memanggil, sambil bergegas mendekat. Si artis memberi isyarat menunggu, meski tampak buru-buru.

“Mbak… Mbak itu siapa?”

Si artis bengong. Mungkin juga bingung, hendak memulai menjelaskan dari mana. Sepertinya, sang artis mafhum, sebab yang bertanya termasuk ‘orang baru’ di lingkungannya. Maklum, umumnya artis sudah hafal dengan wajah-wajah pemburu berita, baik berita baik maupun gosip selebritis, karena orang-orangnya hanya itu-itu saja.

“Maksud Mas, nama saya?”

Yang ditanya mengangguk. Wartawan itu buru-buru mengucap terima kasih, lalu cepat berbalik badan begitu si perempuan cantik menyebut nama dirinya…..

Ngruki dan Industri Pers

Sebuah pesan singkat masuk ke nomor saya. Sebulan ke depan tidak melayani mass media, biar proses berjalan proporsional. Singkat, tapi penuh arti. Pengirimnya adalah Ustad Wahyuddin, Direktur Pondok Al Mukmin atau lebih populer dengan sebutan Pondok Ngruki.

Saya paham, pesan tersebut dipicu oleh kegerahan dia sebagai pengelola sebuah institusi pendidikan atas lalu-lalang puluhan jurnalis, yang nyaris selalu datang tiap hari. Kedatangan jurnalis ke kantor atau kediaman Ustad Ba’asyir dan Ustad Wahyuddin yang terletak di dalam kompleks pondok, tentu saja menimbulkan kekuatiran tersendiri. Konsentrasi belajar-mengajar bisa terganggu oleh kelebat orang-orang asing yang lewat.

Salahkah Ustad Wahyuddin bersikap demikian? Bagi saya, wajar dan sah-sah saja kalau institusinya membatasi kehadiran media, sepanjang tidak membatasi akses informasi. Kendati demikian, saya juga bisa mengerti seandainya pengelola media memilih mengunci mulut terhadap media. Sama sah dan wajarnya ketika Anda tidak sependapat atau bahkan berseberangan dengan sudut pandang saya.

Sekali lagi, tidak fair kalau tanpa petunjuk kuat, tiba-tiba seorang jurnalis mendatangi Ngruki setiap ada peristiwa anarkis seperti bom JW Marriot dan Ritz Carlton beberapa pekan silam. Demi beragam alasan (termasuk sensasi), beberapa jurnalis lalu latah. Setiap ada bom, lalu menghubung-hubungkan dengan JI, lalu berujung di Ngruki.

Ada yang dengan yakin datang ke sana bermodal anggapan bahwa ‘orang (eks-) Ngruki pasti keras’, ada pula yang iseng-iseng berhadiah. Apapun pernyataan pengasuh pondok, layak dipublikasikan, tanpa mempertimbangkan relevansinya.

Apalagi, hal itu didukung dengan pernyataan (yang selalu berulang karena konsisten dengan keyakinannya) Abu Bakar Ba’asyir, bahwa dia tak setuju ada pemboman di Indonesia karena menurut dia Indonesia berada dalam klasifikasi negara damai. Ba’asyir juga kerap mengungkapkan sikapnya, bahwa ia tak bisa menilai seseorang dari tindakannya, namun berdasarkan niatnya.

Sulit membuat kesimpulan yang obyektif atas pernyataan-pernyataannya. Ba’asyir, juga orang-orang yang sepaham dengannya, mengesahkan tindakan keras kalau niat seseorang itu memang untuk berjihad. Betapapun ia mengaku tak setuju ada bom di Indonesia (karena wilayah damai), namun ia tak bisa menyalahkan Noordin M Top bila itu dilakukan semata-mata demi perjuangan penegakan syariah Islam dan melawan musuh-musuh Islam.

Di sini, saya tak hendak berpolemik soal prinsip Ba’asyir dan kawan-kawan. Saya hanya kuatir saja, bila gejala kelatahan itu kianmerajalela dan menjangkiti para jurnalis, sehingga daya kritis terkikis. Meski, saya paham pula, bagaimana seorang koresponden, stringer atau apapun namanya, merasa harus menjalankan tugas demi kepentingan industri dimana dia bekerja.

Saya kira, ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan sebelum membuat keputusan menjadikan seseorang sebagai narasumber sebuah produksi pemberitaan. Terlepas dari perbedaan saya dengan keluarga besar Ngruki atas pemahaman pada Qur’an, hadits dan praktek ibadah sosialnya, saya merasa sangat mengerti posisi sulit yang dihadapi pengelola Pondok Ngruki.

Berinisiatif menggelar jumpa pers di luar pondok juga bisa berakibat kurang baik, sebab seseorang bisa saja menganggap tindakan itu sama saja dengan membenarkan asumsinya. Namun sebaliknya, dengan memilih diam atau menutup akses kepada media juga bisa menerbitkan prasangka baru yang lebih merepotkan nantinya.

Dilematis memang. Sementara pengasuh Ngruki pingin kegiatan belajar-mengajar tetap tenang dan lancar, sebaliknya industri media berkepentingan terhadap kenaikan tiras, rating dan sebagainya. Muaranya adalah uang!

Bagaimana menurut Anda? Mari berdiskusi secara sehat, tenang dan berimbang…….

Silakan baca posting sebelumnya: Ngruki, Ba’asyir dan Sikap Media

Baca pula Tiga Dosa Media dalam Liputan Bom sebagai referensi Anda.