Jokowi dan Cak Udin

Seperti tersengat listrik tegangan tinggi, ketika mendengar kabar Pak Jokowi benar-benar maju dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI. Masih sulit untuk percaya bahwa peristiwa itu nyata. Bimbang. Perlu mendukung, atau sebaliknya? Alhamdulillah, selain ada sejumlah alasan obyektif, ada pula yang subyektif sebagai trigger alasan untuk mendukungnya: ‘serangan’ Tempo!

Sebagai orang yang merasa punya pengalaman jurnalistik (walau tak seberapa), saya merasa gagal paham dengan substansi dan arah pemberitaan Tempo. Ada kecenderungan Tempo Grup hendak membangun opini bahwa pasangan Jokowi-Basuki itu terkait dengan beberapa kata kunci utama, yakni ‘penculikan aktivis’ dan ‘Prabowo Subianto’. Seolah-olah, Pak Jokowi harus menanggung dosa turunan atas peristiwa kelam pada akhir 1990-an, yang kebetulan bermuara ke Prabowo yang ketika itu menjabat Pangkostrad dan berada di lingkar dalam sumber kekuasaan.

Bagi saya, ‘dosa’ penculikan aktivis yang dialamatkan ke Prabowo oleh sebagian (besar) orang, tidak memiliki korelasi dengan keberangkatan Jokowi ke bursa kursi DKI-1. Andaikan Prabowo Subianto mendanai kampanye dan pemenangan pasangan Jokowi-Basuki (Tjahaja Purnama), pun sah-sah saja, terlebih dalam kapasitasnya sebagai patron dan pendiri Partai Gerindra yang mengusung pasangan ini.

Beberapa alasan yang menurut saya obyektif, di antaranya adalah bahwa Jokowi bukanlah orang yang mudah didikte dan Jokowi bukan orang yang tak mau terbebani hutang budi dalam hidupnya, kepada siapapun. Dia akan mengingat kebaikan siapa saja, dan membalas dengan caranya sendiri, yang sepantasnya saja.

Asal tahu saja, saya mengenal Pak Jokowi relatif lebih banyak dan mendalam dibanding sebagian besar pembaca tulisan ini. Karena itu, saya ingin para pembaca ikut menakar moralitas seorang Jokowi, yang dicitrakan (tepatnya dikuatirkan) bisa didikte oleh Prabowo hanya dengan segepok harta dan kursi kekuasaan. Pak Jokowi bukanlah orang yang berambisi duduk di singgasana kekuasaan.

Mulai sekarang, mungkin saya akan menuliskan beberapa hal yang saya anggap perlu saya ceritakan, tentang Pak Jokowi, sepanjang yang bisa saya kenali, supaya tak ada salah persepsi terhadap beliau, seperti opini yang (saya duga, SENGAJA) dibangun Tempo, karena (SAYA DUGA LAGI) sedang turut melakukan pendidikan politik lewat ‘eksperimen’ calon independen, yang ‘kebetulan’ dilakoni pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin.

Beginilah ceritanya…..

Sopir dan mobil carteran yang hingga kini dipakai jasanya jika Pak Jokowi sedang berdinas di Jakarta, adalah Cak Udin. Lelaki berusia 40-an tahun itu berasal dari Surabaya, tinggal berdekatan dengan mertuanya, seorang pemilik warung tegal (warteg) di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Ceritanya begini: sekitar empat tahun silam, saya menyarankan Pak Jokowi ‘jalan-jalan’ di sela-sela perjalanan dinasnya di Jakarta, untuk mengunjungi beberapa pusat/gedung kesenian, seperti Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki dan Salihara. Kebetulan, saat itu beliau ingin Kota Solo punya opera house seperti di Sydney atau Esplanade di Singapura.

Pak Jokowi sudah meriset potensi seni sejak awal menjabat walikota, hingga terdata dua ratusan lebih sanggar seni dengan jumlah pelaku hingga empat kali lipatnya. Karena itu, ia ingin punya gedung memadai dan bergengsi bagi peristiwa kesenian. Atas ide itu, seniman/budayawan Solo protes, dianggap pemborosan lantaran biaya operasional dan perawatan akan sangat mahal dan menyerap angggaran, sementara ‘pasar’-nya belum siap.

Usulan ‘jalan-jalan’ ke pusat kesenian di Jakarta direspon positif. Janji saya mengatur pertemuan dengan sejumlah teman di Jakarta tanpa perlu saya ikut ke sana, ditolaknya. Alhasil, saya, Pak Jokowi dan ajudan sama-sama naik Garuda, duduk di bangku bisnis. Saya komplain, karena saya tak mau merepotkan.

“Demi Allah, Mas, saya jamin tak ada duit negara atau pribadi untuk keberangkatan kita. Itu bonus dari agen karena saya sudah lama berlangganan untuk keperluan perjalanan bisnis saya. Mas Blontank jangan kuatirkan soal itu,” kata Pak Jokowi.

Alhamdulillah, lega hati saya, ketika keesokan harinya saya dikasih tiket promo yang akan hangus jika tak saya gunakan pada jadwal keberangkatan yang tertera di sana. Tak ada uang untuk naik bus atau taksi, bahkan untuk bayar airport tax, apalagi uang saku untuk saya ketika Pak Jokowi pulang duluan, hari itu juga.

Saya benar-benar tersanjung dan bangga, sebab ‘dihargai’ bukan dengan materi. Kesederhanaan dan kejujuran beliaulah yang sangat mahal nilainya, dan terpatri sangat dalam hingga kini.

Turun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Pak Jokowi perintah ajudan untuk memanggil taksi, yang akhirnya diurungkan, lantas menyewa Innova, taksi pelat hitam di sana, lantaran di belakang kami, ternyata ada dua kepala dinas yang akan berdinas pula. Di dalam Innova itulah terjadi dialog sebagai berikut:

Blontank: Kok tidak ada jemputan, sih, Pak?
Jokowi: Saya biasa naik taksi kok, Mas…

Saya terdiam.

Kalau mau, sebenarnya ada tiga orang yang menyatakan kepada saya, menyiapkan mobil dan sopir yang siap jemput dan mengantar saya ke mana saja. Tapi saya tak mau berutang budi. Risikonya berat, Mas… (Pak Jokowi menyebut nama seorang pengusaha keturunan Tionghoa dan dua orang Jawa tulen, pemilik usaha sangat besar, yang semuanya asal Solo).

Mereka orang-orang yang saya kenal baik, dan saya yakin mereka tidak meminta apapun dari saya. Tapi masalahnya adalah jabatan yang sedang menempel pada saya. Bukan tidak mungkin kelak saya akan bersinggungan dengan kepentingan usaha mereka. Jika saya berutang budi, maka pasti akan menyulitkan saya.

Saya lantas menawarkan nama Cak Udin untuk menjemput kami seusai menjalankan misi dinas di Departemen Dalam Negeri itu. Ketika Pak Jokowi mengiyakan, saya pun menelpon Cak Udin, yang memberitahu saya semua kendaraan di biro jasa sewa mobil tempatnya bekerja, sudah ‘beredar’ kecuali sebuah Kijang hitam keluaran 2002 yang dulu pernah tiga hari saya sewa untuk sebuah kegiatan riset dan pembuatan video dokumenter di Jakarta. Pak Jokowi, pun spontan menyuruh ajudan untuk menyimpan nomor Cak Udin di telepon genggam yang selalu menyertainya ke mana saja.

Mas, saya itu naik apa saja tidak masalah. Memangnya, Mas Blontank menganggap saya seperti apa, to? Kalaupun cuma ada Colt pun, tak soal bagi saya. Memangnya seorang walikota harus naik kendaraan mahal dan mewah?

Rupanya, hingga kini, Pak Jokowi masih berlangganan pada jasa Cak Udin. Kemarin sore, demi tulisan ini, saya sempatkan telepon Cak Udin untuk pura-pura titip Pak Jokowi dipilih keluarganya dalam pemilihan gubernur DKI, Juli mendatang. Setelah basa-basi, Cak Udin cerita, hingga kini masih kerap melayani perjalanan dinas Pak Jokowi.

“Yang paling sering kami pakai mobil Innova. Pernah saya tawari sedang atau Alphard, saya malah dimarahi Pak Jokowi,” ujar Cak Udin. Jika kebetulan dia sedang melayani tamu lain, sehingga Cak Udin harus mengalihkan kepada temannya pun diterima sukacita. “Tapi saya yang selalu dihubungi. Besok (Kamis, 29 Maret) Pak Jokowi juga ke sini lagi,” tuturnya.

Cerita ini, Insya Allah, akan bersambung. Sementara, silakan simpulkan sendiri (walau terlalu dini), apakah Pak Jokowi termasuk orang yang mudah berutang budi, sehingga begitu banyak orang kuatir, kelak (jika jadi Gubernur DKI) akan mudah didikte, disetir oleh “Bandar DKI-1” sebagaimana tertulis di sampul provokatif majalah Tempo, pekan ini.

Tunggu saja…..