Andai Punya Dermawan

Jika kita punya beberapa orang dermawan yang mau memperhatikan dunia olahraga, Indonesia pasti kian terkenal di dunia. Kita juga tak akan pernah mendengar bekas petinju jadi penjaga klab malam, atau mantan atlet menjual emas medalinya untuk makan atau perpanjangan rumah kontrakan. Bulutangkis yang pernah berjaya hingga 1990an pun kian meredup.

Jika banyak atlet dengan anggauta badan lengkap sempurna saja begitu mengenaskan pada masa tuanya, bisa ditebak bagaimana nasib atlet yang berkebutuhan khusus lantaran kekurangan oleh aneka sebab? Membandingkan atlet paralympic dengan mereka yang tak punya kendala fisik memang seperti melihat langit dan bumi.

Dt. Zaenal Abidin, salah satu tokoh penting pembinaan tenis kursi roda Malaysia. Ia yang memobilisasi dana untuk pembinaan atlet. Sejumlah atlet dan pelatih Indonesia pernah diundangnya untuk melatih atlet-atlet Malaysia, juga mengajaknya keliling beberapa negara atas tanggungan biaya olehnya. Pak Yasin Osmani menjadi orang Indonesia yang kerap diajaknya ke beberapa lawatan olahraga dunia, termasuk tinggal di rumahnya di London. Indonesia butuh orang seperti dia.

Negara (dan penyelenggara pemerintahan) sudah seharusnya memberi perhatian lebih kepada kaum difabel (atau penyadang disabilitas. Terserah, Anda lebih nyaman menggunakan istilah yang mana). Ibaratnya, mereka yang tak memiliki kendala mobilitas akan lebih mudah mengakses banyak hal untuk keperluan hidup kesehariannya. Merancang masa depan, pun pasti tak sesulit saudara-saudara kita yang terkendala fisiknya.

Sepekan menyaksikan dan mengikuti sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada ASEAN Paragames 2011, saya kian cemas terhadap atlet-atlet kita. Bonus yang timpang bagi atlet Paragames yang memperoleh medali emas karena ‘cuma’ seperempat jumlah yang diterima atlet-atlet SEA Games Palembang/Jakarta, memang jadi catatan tersendiri buat saya.

Sama-sama mengharumkan nama bangsa, benderanya juga sama-sama dikibarkan penuh setinggi tiang dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kenapa bonusnya beda?

Saya teringat kata-kata Mas Inung, seorang jurnalis radio yang juga seorang difabel. Atlet, artis, seniman, atau orang-orang berprestasi di bidang sains, teknologi dan bidang apapun, sepanjang mengharumkan nama bangsa, seharusnya diperlakukan sama, tanpa membedakan ciri-ciri lahiriahnya. Yang ‘sempurna’ dengan yang (maaf) cacat, semua memiliki kontribusi yang sama, sehingga mereka berhak mendapat penghargaan yang sama.

Ada satu hal penting yang saya catat dari obrolan singkat di tepi lapangan tenis Manahan seusai pertandingan tenis kursi roda, Minggu (18/12) siang, bahwa mereka-mereka itu (termasuk para atlet paragames) adalah aset bangsa. Oleh karenanya, negara berkewajiban merawat mereka, agar prestasinya kian moncer dan memberi insiprasi dan motivasi bagi yang lain.

Nilai-nilai bela negara (dan bangsa) menjadi penting ditanamkan, baik kepada para atlet maupun seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara. Cara pandang mengenai kecacatan harus dihilangkan, sehingga aneka bentuk diskriminasi sirna dari Indonesia.

Saya menyaksikan sendiri, Pak Simon Sirait minta tolong seorang liaison officer untuk membawa raket tenisnya ke tukang pasang senar. senar raketnya putus saat bertanding, sehingga ia meminjam raket cadangan pasangan mainnya, Pak Ahmad Ade. Sesuatu yang tak seharusnya boleh terjadi di tengah pertandingan.

Sedih jika saya mendengar bagaimana atlet-atlet tenis kursi roda Thailand bisa melanglang buana ikut turnamen ini-itu dengan kemudahan fasilitas penerbangan dari Thai Airways, dan semua biaya muhibahnya bisa di-reimburse ke pemerintahnya, entah kalah atau menang. Itu insentif yang luar biasa bagi atlet-atlet difabel, sehingga wajar mereka bisa sangat percaya diri di lapangan.

Begitu pun Malaysia. Dato Zaenal Abidin, adik ipar mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, mau tampil menjadi pembina sekaligus promotor atlet-atlet tenis kursi roda. Ia bisa memobilisasi dana lewat donasi atau sponsorship perusahaan-perusahaan di Malaysia sehingga menopang prestasi atlet-atlet difabel.

Pemerintah Indonesia yang memiliki saham utama Garuda Indonesia, mestinya bisa menjadi fasilitator, agar perusahaan penerbangan itu mau menjadi sponsor. Australia Open, Japan Open, Taiwan Open dan Thailand Open masih memungkinkan menjadi ajang turnamen untuk mematangkan kemampuan dan reputasi atlet-atlet kita. Toh, menurut Yasin Osmani, manajer tenis kursi roda kita, saingan terberat di ASEAN ‘hanya’ Thailand.

Toh, kalau dihitung-hitung, hampir tak mungkin semua seat pada penerbangan Garuda Indonesia ke kota-kota di negara yang saya sebut di atas penuh terisi. Artinya, bisa memanfaatkan kursi kosongnya, toh biaya pokok untuk bahan bakar, sewa landasan serta transit dan parkirnya sama saja. Bahkan, untuk akomodasi atletnya pun bisa menggunakan jaringan hotel yang biasanya menjadi langganan awak Garuda Indonesia.

Kursi roda untuk tenis lapangan ini buatan China. Harganya cuma Rp 15 juta. Jauh lebih murah dibanding kursi roda serupa bikinan Jepang.

Di luar itu, memang masih ada kendala peralatan. Raket dan bola, anggap saja menjadi tanggungan atlet. Tapi mengenai kursi roda yang berkwalitas memadai, sebaiknya disediakan oleh negara. Bisa dihibahkan kepada atlet, namun bisa juga tetap dikelola negara atau organisasi induk olahraga difabel seperti National Paralympic Committee (NPC), di mana jika atlet meminjam jika hendak bertanding.

Sebut saja, andai Kementerian Pemuda dan Olahraga membeli 10 kursi roda berkwalitas sedang. Buatan China mulai Rp 15 juta, sedang yang bagus bikinan Jepang dari harga Rp 50 juta hingga Rp 100 jutaan. Begitu pun untuk cabang atletik, yang kursi roda untuk sprint berharga relatif sama dengan kursi roda untuk tenis. Andai total punya 20 kursi roda untuk atletik, tenis meja dan tenis lapangan, toh maksimalnya hanya Rp 2 milyar. Angka yang tak seberapa besar, apalagi jika membandingkan dengan jumlah uang menguap yang diduga ditilap Nazaruddin.

Intinya, Menteri Pemuda dan Olahraga masih bisa mengupayakan gathering, mengundang pengusaha dan orang kaya untuk diajak dermawan. Juga, bisa mendorong BUMN-BUMN yang gemilang mencetak laba, untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk menghidupkan olahraga. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tak kecil, misalnya, bisa jadi salah satu sasarannya. Pola anak angkat perusahaan juga menarik dipertimbangkan.

Maskapai penerbangan milik pemerintah ini mestinya bisa menjadi salah satu sponsor penerbangan gratis untuk atlet-atlet paralympic Indonesia untuk lawatan-lawatannya, baik domestik maupun internasional.

Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa lebih proaktif memperjuangkan dana pembinaan, baik lewat anggaran negara (APBN) maupun melakukan mobilisasi dadi sektor usaha, baik swasta maupun BUMN. Dengan begitu, kejayaan Indonesia bisa dirasakan bersama seluruh bangsa Indonesia melalui cabang olahraga, termasuk para penyandang difabilitas (atau disabilitas).

Para dermawan, bangkitlah memajukan Indonesia lewat olahraga. Bela negara dan bangsa bisa dilakukan dengan pola sedekah, entah lewat dana CSR maupun biaya promosi dan kehumasan….

Bukan Event Cacat

Kota Solo kembali dipilih menjadi tuan rumah event besar olahraga bagi kaum difabel. ASEAN Paragames 2011 bakal digelar di Solo, 12-22 Desember mendatang. Ribuan atlet dan ofisial dari 11 negara ASEAN menyemarakkan Kota Rehabilitasi dengan adu prestasi dari 11 cabang olahraga.

Event itu seperti mengukuhkan Surakarta atau Solo sebagai kota yang banyak melahirkan atlet-atlet dan usahawan dari kelompok masyarakat difabel atau memiliki cacat fisik, sehingga kemampuannya berbeda dengan kebanyakan orang. Event berskala besar serupa pernah juga berlangsung di Solo pada 31 Agustua-7 September 1986,  di mana 834 atlet dari 19 negara di Timur Jauh dan Pasifik Selatan berlaga. Kala itu, 4th FESPIC (Far East and South Pacific Games for Persons with Disability) Games, digelar.

Zebra cross di perempatan Fajar Indah, Jl. Adi Sucipto ini bisa menyulitkan para tuna netra karena memungkinkan penyeberang menabrak pembatas jalan.

Solo memang pantas menjadi tuan rumah penyelenggaraan event bagi kaum difabel. Prof. DR. Soeharso telah merintis pusat rehabilitasi berskala nasional sejak awal kemerdekaan, meski awalnya diperuntukkan bagi korban perang yang mengalami kecacatan permanen. Tapi, di kemudian hari, toh memberi manfaat bagi banyak orang yang mengalami perubahan pola hidup yang drastis, akibat kecelakaan, bencana alam dan sebagainya.

Wajar pula Paragames 2011 digelar di Solo, hitung-hitung sebagai apresiasi atau hadiah bagi pemerintahan di daerah yang menjadi pionir akan lahirnya Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel nomor 2 tahun 2008. Itu termasuk maju jika disimak dari perjalanan panjang para aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan difabel di seluruh dunia, termasuk Solo.

Perserikatan Bangsa-bangsa saja baru menyepakati adanya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitasvpada 13 Desember 2006, dan Indonesia menjadi negara ke-107 ketika meratifikasi konvensi tersebut pada Maret 2007. Uniknya, Solo menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memiliki Perda, dan hanya berselang setahun sejak Indonesia melakukan ratifikasi.

Asal tahu saja, seketariat nasional organisasi olahraga difabel juga berada di Solo, termasuk pusat latihan nasionalnya (Pelatnas). Kini, induk organisasiny bernama National Paralympic Committee (NPC), menggantikan yang lama, Badan Pembina Olahraga Cacat/BPOC. Sebelumnya, olahraga ini dinaungi oleh sebuah yayasan, yakni Yayasan Pelaksana Olahraga Cacat (YPOC).

Atlet cabang atletik Indonesia sedang menjalani latihan di Stadion Manahan. Kursi roda yang mereka gunakan, konon bukan yang berkwalitas bagus.

Nah, bagaimana kesiapan Kota Solo terkait dengan penyelenggaraan ASEAN Paragames 2011, apalagi jika dikaitkan dengan adanya Perda Kesetaraan Difabel? Untuk venue atau tempat digelarnya 11 cabang olahraga, memang sudah tak masalah. Tapi, mengenai fasilitas umum, terpaksa saya harus menyebutnya sebagai cukup menggemaskan.

Sebuah hotel yang belum genap setahun beroperasi, misalnya, sok-sok ramah atau peduli dengan difabel. Ram atau akses jalan untuk pengguna kursi roda atau pejalan kaki berpenyangga (kruk), memang sudah dibuat. Tapi, karena tak ngerti (arsiteknya pasti payah secara ilmu dan tak punya rasa solider), ramp dibuat sangat curam, hampir 45 derajat! Jangankan pengguna kursi roda, orang tanpa handicap saja enggan melewatinya, lantaran berisiko.

Anggap saja, hotel memang bukan ‘tempat layak’ untuk difabel (walau ino sadis juga) karena dianggap bukan merupakan ruang publik (walau tak demikian seharusnya), lantas bagaimana dengan fasilitas umum seperti halte bus??? Ndilalah (saya tak tahu padanan bahasa Indonesia yang tepat), hampir semua halte tidak ramah untuk difabel. Kalau tak terlalu curam, lebar ram pun cuma pas buat kursi roda. Kalaupun ada selieih, paling kurang dari sepuluh sentimeter. Seorang teman pengguna kursi roda yang pernah mencobanya, mengaku aksesnya tak layak untuk diri dan teman-teman sesama pengguna kursi roda.

Ram di sebuah hotel di Solo ini berpotensi mencelakakan pengguna, khususnya penyandang difabilitas.

Yang demikian, tentu kabar tak enak dibaca. Tapi, ya mau bagaimana lagi. Ini fakta pahit, yang harus diketahui banyak orang, supaya semua pihak mau berbenah. Kesetiakawanan bukan ungkapan lisan semata, dan tanggung jawab penyelenggara negara kian nyata. Tidak hanya sekadar formalitas belaka, sebagai siasat memenuhi unsur yang diamanatkan oleh perda, undang-undang, konvensi atau apapun namanya.

Jujur, saya sedih melihat atlet-atlet nasional kita yang sudah berbulan-bulan masuk Pelatnas di Solo, namun hanya diinapkan di hotel-hotel yang menurut saya, kelas melati pun belum! Salah satu hotel (kecil, nyaris melati) tempat mereka menginal selama berbulan-bulanpun, meski dua lantai, tak ada lift atau akses ramp.

Mungkin, perlakuan semacam itulah yang lantas memberi gambaran kepada kita (saya, tepatnya), bahwa seperti itulah perhatian negara kepada merwka, kaum difabel. Jika atlet yang memiliki prestasi saja diperlakukan seperti warga negara kelas dua, bagaimana mereka yang ‘tak berprestasi’?

Halte yang baru dibangun di dekat RS Kasih Ibu, Jl. Slamet Riyadi ini sudah jauh lebih manusiawi karena memenuhi syarat aksesibilitas untuk difabel.

Maka, saya pun makljm adanya, jika seluruh atlet dari berbagai negara ditempatkan di Asrama Haji Donohudan, yang kini sedang diperbaiki di sana-sini supaya memenuhi unsur aksesibel bagi semua delegasi. Hotel-hotel, dari yang melati hingga berbintang, masih belum banyak yang ramah terhadap difabel. Menyedihkan, memang…..

Semoga ASEAN Paragames 2011 tak menjadi event yang cacat. Entah cacat definisi maupun cacat pelaksanaan. Repot jika pesimisme dan prasangka saya terbukti benar adanya…..

Atlet Bersarung Tangan Butut

Rabu (10/8) sore, saya dan Andre menunggui Donny latihan sprint. Kerabat kami, Blogger Bengawan ini adalah atlet Pelatnas, peraih beberapa medali emas dan perak, dan menjadi andalan Jawa Tengah. Ia jagoan di kelas sprint lari (pakai kursi roda). Pertengahan Desember nanti, ia mewakili Indonesia, bertanding di ASEAN Paragames di Solo.

Donny, atlet Paragames yang selalu optimis...

Saat ngobrol santai di Sekretariat Bengawan (sejatinya kami nebeng di Yayasan Talenta, organisasi yang mengkhususkan pada advokasi hak-hak kaum difabel), Donny selalu optimis, mampu mengalahkan rival tangguhnya dari Thailand. “Kita cuma kalah alat,” ujarnya.

Alat dimaksud adalah kursi roda yang harus dipacunya di lintasan ‘lari’. Di Thailand, konon atlet-atlet Paragames atau Paralympic benar-benar dipelihara raja. Kursi rodanya dibelikan oleh kerajaan, dan dipilihkan yang terbaik. “Kita cuma punya yang kelas dua. Itu sudah yang terbaik, dan yang punya hanya Jawa Tengah, dan adanya ya cuma di Solo,” ujar Donny sambil terkekeh.

Gigih berlatih di Stadion Manahan demi medali emas dalam ASEAN Paragames di Solo, Desember mendatang...

Kini, ia banyak berlatih di lintasan lari karena harus mempersiapkan diri untuk memperoleh posisi terbaik dalam ajang ASEAN Games-nya kaum difabel yang dipusatkan di Solo, pertengahann Desember nanti. Sebelum masuk pemusatan latihan, ia saban hari nge-net di Sekretariat Talenta/Bengawan. Kini, hanya dilakukannya di sela-sela latihan.

Saat latihan Rabu sore itu, ia bersama sepuluh temannya, empat di antaranya perempuan. Sepintas, memang Donny tampak paling menonjol dibanding rekan-rekannya. Tak nampak kelelahan, dan mereka sungguh-sungguh memacu kursi rodanya, walau tanpa pelatih yang menungguinya. Kata Donny, sang pelatih sedang ada kesibukan lain.

Sejujurnya, saya miris melihat fasilitas yang digunakannya. Kursi roda balap yang dikendarai Donny sudah yang terbaik dibanding yang digunakan rekan-rekannya. Katanya, kursi rodanya itu seharusnya berbobot hanya lima kilogram, tapi menjadi tujuh kilogram karena roda asli yang lebih ringan disimpan, untuk digunakan saat bertanding sungguhan, kelak.

Saya lihat sarung tangan yang digunakannya lusuh, bahkan sudah compang-camping. Padahal, sarung tangan itu memiliki fungsi penting untuk menggerakkan roda supaya bisa dipacu kencang. “Tanpa sarung tangan, telapak akan berdarah-darah…,” ujarnya.

Ring warna hitam merupakan tempat atlet lari para atlet Paragames mendaratkan telapak tangan agar bisa dipacu kencang. Dibutuhkan pelindung tangan memadai agar tak melukai diri atlet...

Seharusnya, sarung tangan yang digunakan berbahan kulit dan agak keras. Pasalnya, sistem kerjanya hanya menekan dan mendorong, bukan mencengkeram.

***

Saya kira, tak banyak teman-teman yang tahu, bahwa Solo merupakan kota rehabilitasi sehingga ada rumah sakit rujukan nasional, RS Orthopedi Prof. DR. Soeharso. Nama inisiator pusat rehabilitasi (dulu bernama rehabilitasi centrum, sehingga orang menyebutnya RC) itu diabadikan sebagai nama rumah sakit. Konon, dr. Tundjung, putra Soeharso, termasuk kampiun, ahli bedah tulang berkaliber internasional, yang mewarisi ilmu serupa dari ayahnya.

Walau bersarung tangan butut, semangat Donny tak pernah berkerut. Ia tetap mampu mengoleksi aneka medali tingkat nasional...

Dulu, RC didirikan untuk membantu mengembalikan rasa percaya diri para korban perang yang mengalami kecacatan permanen. Maka, aneka ketrampilan pun diajarkan dan lantas dibakukan menjadi bahan pembekalan orang-orang yang mengalami kecacatan. Termasuk di dalamnya adalah penanggulangan trauma akibat perang (juga kecelakaan dan sebagainya).

Bahwa pada perkembangannya, kebijakan pemerintah kurang tepat bagi orang-orang yang lantas disebut memiliki perbedaan kemampuan dengan sesamanya, seperti hadirnya sekolah-sekolah luar biasa (SLB), dan sebagainya, itu soal lain lagi. (Akan saya tulis terpisah di kemudian hari). 

Satu yang pasti, ironi dunia olahraga kaum difabel sama ironisnya dengan penanganan orang-orang yang mengalami aneka kecacatan di Solo, dan kota-kota lain di Indonesia. Padahal, Kota Solo termasuk pionir, lebih maju dibanding pemerintah daerah lain, yang memiliki Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel, yang salah satu inisiatornya adalah Sapto Nugroho, induk semang kami di sekretariat. Dialah yang memberi ruang kepada Komunitas Blogger Bengawan untuk beraktivitas bersama.

Tempat umum, termasuk sebuah hotel baru di Solo, masih menempatkan ramp sebagai asesoris pemanis. Tak mengerti fungsi, sehingga tak membantu kaum difabel mengakses gedung. Saya yakin, saat Bu Shinta Nuriyah singgah di hotel, Selasa (9/8) sore menggunakan fasilitas itu. Siapapun pasti celaka jika melintasi fasilitas asesoris itu...

Apakah kantor-kantor pemerintah, tempat-tempat fasilitas umum di Solo dan kota-kota lain di Indonesia, sudah ramah untuk difabel? Mohon sabar menanti postingan saya, atau teman-teman Bengawan, esok hari…..

Fasilitas aksesibilitas untuk difabel yang pernah ada semasa Gus Dur jadi presiden saja, kini tak nampak lagi di mana-mana. Apalagi bagi atlet paragames seperti Donny dan kawan-kawannya…

Referensi tambahan, silakan simak tulisan sedulur lanang saya ini