Ingatan tentang Pancasila

Hari ini, bangsa Indonesia diingatkan kembali tentang perlunya menghayati dan mengamalkan lima sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dan, kita mesti berterima kasih kepada orang-orang seperti Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Alfian Tanjung, Munarman, Eggi Sudjana, Kivlan Zein, Wiranto dan sederet nama populer di Republik Indonesia.

http://suarapesantren.net/2017/06/01/pesan-pancasila-era-walisongo/

http://suarapesantren.net/2017/06/01/pesan-pancasila-era-walisongo/

Tanpa mereka, saya jamin tak pernah ada gerakan pamer tagar #SayaIndonesia #SayaPancasila dan kampanye sejenisnya. Mereka yang usianya sudah melewati remaja pada 1998, pasti ingat hubungan Jenderal Purnawirawan Wiranto dengan orang-orang Rizieq Shihab, juga pasti mengerti apa itu Pam Swakarsa.

Dan, orang-orang yang sudah dewasa secara akal dan referensi politiknya pada menjelang reformasi, pasti paham bagaimana tokoh-tokoh Islam pada masa Orde Baru sangat diawasi, dikontrol, ditekan oleh ABRI (terutama Angkatan Darat). Bahkan bagi kelompok Islam yang dianggap ‘ngelunjak’, tak jarang segera dibereskan seperti ditunjukkan melalui peristiwa Priok (Jakarta), Talangsari (Lampung) atau operasi dukun santet di wilayah tapal kuda di Pulau Jawa.   *Alhamdulillah banget, kan, Islam dan tentara bisa bersahabat sedemikian rupa sejak Pam Swakarsa, padahal sebelumnya lebih mirip hubungan Tom & Jerry???* Continue reading

Hantu Orba di RPM Konten

Dua kali menyaksikan perbincangan soal RPM Konten Multimedia di MetroTV, saya merasa diyakinkan dengan penampilan dua pejabat Depkominfo. Bahasanya sama, keinginannya pun sama, menempatkan pemerintah sebagai pengontrol arus informasi. Gaya Orde Baru dihadirkan dengan nyata, seperti ketika memunculkan milisi sipil serupa PAM Swakarsa.

Ciri utama Orde Baru adalah antidialog, monolitik, kebenaran tunggal dan merasa paling tahu. Lewat Kepala Humas Dewo Broto (Metro E-Lifestyle, Minggu, 14 Pebruari) muncul pernyataan tak ada pengekangan informasi. Dikatakan juga, rancangan peraturan menteri itu tak bertentangan dengan Undang-undang tentang Pers.

Pada dialog Metro Pagi (17 Pebruari), Henri Subiakto sebagai Staf Ahli Menkominfo bahkan tampil sangat percaya diri, dan menyatakan bahwa rancangan yang disusunnya itu justru untuk menutupi lubang-lubang yang belum diatur dengan perundang-undangan yang lain. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas, dengan menyebut Ketua Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan rancangan tersebut sebagai inkonstitusional, itu sebagai ‘belum pernah membacanya’.

Ia lupa pada janji, bahwa pihaknya akan merevisi sejumlah pasal dalam UU ITE yang nyata-nyata menebar ancaman dan pengekangan berekspresi (seperti Pasal 27) belum juga diwujudkan. Namun, rancangan sudah dibuat dan terkesan ngotot ingin segera memberlakukan lantaran banyaknya ekses penggunaan situs jejaring sosial.

Satu hal mendasar yang diabaikan para penyusun UU ITE adalah fakta pengabaian hak-hak warga negara untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Sungguh aneh dan tidak masuk akal, para peminum tolak angin alias orang-orang pintar itu tidak tahu, apalagi di kementrian ‘strategis’ itu, sampai tidak mengenal P4, litsus, Sishankamrata dan sebagainya. Terbukti, UUD 1945 sebagai konstitusi negara tidak dimasukkan sebagai konsideran bagi UU ITE.

Sikap membodohi rakyat secara terang-terangan itulah yang sepatutnya kita cegah. Indonesia tak akan pernah menjadi negara besar dan kuat bila masyarakatnya selalu dibatasi, diatur setiap perilakunya oleh negara, seolah-olah tak paham etika berkomunikasi dan tidak punya kedewasaan dalam memproduksi pesan atau bertindak.

Melalui Pasal 9 Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia itu juga ditunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya pemerintah. Mereka menggunakan sanksi pencabutan ijin (usaha) penyelenggara jasa konten jika si penyelenggara tidak melaporkan (tahunan) atas pengguna jasanya.

Pada sisi itu, pemerintah menjadikan penyelenggara sebagai kaki tangannya untuk memata-matai publik pengguna, dan bila tak becus dihadapkan pada beragam sanksi. Sementara, kriteria becus tak becus hanya mereka yang menentukan. Belum lagi kedudukan menteri yang disejajarkan fungsinya seperti polisi, dengan diberi hak untuk ‘menyelidiki dan menyidik’. Aneh!

Prasangka saya, bahwa keberadaan Pasal 27 UU ITE dan Rapermen merupakan kebijakan strategis pemerintah SBY kian nyata, manakala membaca pernyataan Sekretaris Jenderal Depkominfo Basuki Yusuf Bahtiar, bahwa “hingga saat ini belum pernah dibahas dalam tataran pemerintah dan juga belum pernah disampaikan kepada Presiden RI.

Pernyataan itu justru menunjukkan kesan ‘ada titipan’ dari istana. Bisa jadi, kecurigaan saya, itu semua berangkat dari kecenderungan situasi politik Indonesia mutakhir sehingga melahirkan ketakutan terhadap adanya potensi bahaya ‘kebebasan berekspresi’ warganya, sebab kabar lewat internet dan peralatan telekomunikasi modern sulit dikontrol. Kasus korupsi, aliran dana Bank Century, skandal pajak dan masih banyak lagi yang membingungkan publik, juga para petinggi negeri, terus berseliweran di dunia maya.

Apakah lazim, sebuah peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang (akan) dibuat menteri harus dikonsultasikan/dikomunikasikan dengan presiden yang notabene pemberi mandat? Alangkah repotnya seorang presiden mengurusi hal-hal ‘kecil’ seperti itu, kecuali memang presiden bermaksud mengontrol semua departemen.

Jujur, saya ragu peraturan itu dibuat demi memajukan Indonesia, apalagi sebagai bagian dari bentuk penghormatan negara kepada pembayar pajak pembangunannya. Saya masih yakin, RPM Konten dan UU ITE masih berada dalam satu paket, yakni merupakan bagian dari upaya pemerintah mengontrol rakyatnya.

Saya masih yakin dengan pepatah Latin berikut:

corruptissima re publica plurimae leges

semakin korup sebuah republik, semakin banyak aturan dibuat