Jakarta Centris

Beberapa pekan silam, beberapa teman gerah dengan istilah atau sebutan Jakarta centris. Saya pun bingung, ketika mendapati istilah itu ternyata hanya menunjuk pada person. Semangat anti-Jakarta yang menurut pemahaman saya, dulu, lebih merujuk pada ‘budaya’ instan dan klaim, rupanya digeser, dipersonifikasi.

Jakarta, bagi saya, adalah ruang yang dihuni oleh banyak orang yang berasal dari berbagai wilayah kultur berbeda-beda. Bahwa dalam ranah budaya dikenal ada yang ‘menang’ atau mendominasi (menghegemoni?), pun merupakan hal yang lumrah adanya.

Jika kini kita sering menjumpai istilah budaya massa, pun bukan sebuah keanehan. Itu merupakan konsekwensi logis dari sebuah kontestasi produk kultur, yang ditopang kemajuan teknologi komunikasi. Televisi merupakan salah satu media terpenting dalam menopang kemenangan itu, seperti yang sejak jauh-jauh hari sudah diramalkan Alvin Toffler.

Kenapa dulu ada istilah Generasi MTV untuk penampilan anak-anak muda dan remaja, atau hingga kini Milan dan Paris masih menjadi rujukan produk-produk (budaya) fashion, ya memang seperti itulah istilah kiblat mengemuka. Jika sebuah produk kultur yang ‘dikampanyekan’ diterima dan dipraktekkan oleh banyak orang, ya itulah kemenangan.

Tapi, soal kontestasi produk kultur tentu beda dengan ambasador, sang duta. Ia hanyalah manekin, sebuah alat peraga, untuk memotivasi orang lain melakukan proses reproduksi, atau sekadar imitasi.

Jika pada sisi yang lain terdapat sekelompok (biasanya minoritas) yang menggugat sebuah dominasi atau hegemoni, pun wajar pula adanya. Memang, yang kerap disasar adalah para duta atau ambasador yang biasanya sengaja disewa untuk melakukan percepatan proses penyebarluasan atau masifikasi. Yang jadi soal, sering terjadi adalah perlawanan secara membabi buta, sehingga epigon (sejatinya korban budaya massa) pun ikut dijadikan sasaran tembak.

Jika hasilnya luput atau tak sesuai harapan, menurut saya, ya cukup ditertawakan saja. Melakukan perlawanan secara membabi buta ibarat berteriak mencerca pilihan ribuan orang yang tengah menonton konser musik rock, dan menganggap mereka bodoh lantaran tak mau menyaksikan pentas wayang orang atau mencintai tari Saman.

Dalam hal perlawanan terhadap (anggapan adanya) dominasi oleh pihak yang disebut ‘Jakarta’ terhadap lokalitas-lokalitas (yang jika jumlahnya sangat banyak dan berbeda-beda sering diistilahkan dengan nusantara), rasanya perlu ditimbang ulang bentuk dan cara penyikapannya. Saya akan menyebutnya membabi buta dan tidak strategis jika diberlakukan prinsip gebyah uyah atau penyamarataan.

Orang yang secara sosiokultural berada di tempat yang diasosiasikan sebagai ‘Jakarta’ lantas disimpulkan sebagai pengikut/pihak yang mengamini sebuah dominasi atau hegemoni, jelas tak bisa dibenarkan.

Apalagi, jika ada pihak yang mewakili identitas kelokalan yang berinteraksi dengan ‘orang Jakarta’ lantas diharamkan dan bahkan kemudian dijuluki ‘Jakarta Centris’, tentu saja berlebihan. Orang Kalimantan atau orang Jawa yang di Jakarta, bisa saja berpihak atau punya perhatian khusus sehingga memiliki referensi memadai tentang banyak hal atas suku Madura, masyarakat Tengger dan sebagainya.

Dengan demikian, tak ada salahnya orang Madura bergaul dengan orang Jakarta dalam aneka rupa. Tak ada salahnya pula, semua yang berbau Jakarta diharamkan, sebab terlalu banyak berserak perkecualian.

Kita, juga siapa saja, tak bisa mendikte siapapun atas persepsi atau keyakinan yang dimilikinya. Yang bijak adalah menawarkan komunikasi dua arah, sebab pada hakekatnya, pilihan dan keberpihakan tak bisa dipaksakan. Sikap keberpihakan hanya bisa ditawarkan, sebab setiap isi kepala harus diasumsikan tetap merdeka, independen terhadap apa dan siapa saja yang berasal dari luarnya.

Harap dipahami, istilah centris itu berasosiasi dengan keyakinan terhadap pilihan kiblat. Setiap orang berhak atas kemerdekaan memilih dan menentukan cara dan ekspresi keberpihakan. Tak boleh dan tak berhak bagi orang lain mendikte, atau memaksakan kehendak.

Tak semua yang berbau Jakarta itu buruk, tak berguna. Orang bisa memilih dan memilah, mana yang berguna dan mana yang harus dibuang karena nyata-nyata sampah.

Demikian…

INDONESIA

Hanya pada kata, “Indonesia” serba berlimpah pesona. Hanya yang indah-indah semata, seperti diceritakan Koes Plus lewat Kolam Susu dan Nusantara atau Pak Tani. Hanya dengan ditancapkan, tongkat menjadi tanaman. Tapi, coba sandingkan dengan kata “menteri; politisi; lingkungan” hingga diksi kontemporer seperti “blogger; socmed” dan sebagainya, maka kita akan menemukan kebalikan-kebalikannya. Sedih. Suram.

Kalau boleh memilih, mungkin, siapapun rakyat Indonesia pasti berharap apa yang diceritakan guru geografi, sejarah, ekonomi, juga guru matematika di sekolah dasar, benar adanya hingga masa tuanya. Masih ada anak gembala menunggang kerbau, di antara hamparan padi menguning, dengan latar hutan dan gunung seperti karya-karya lukis kodian Sokaraja. Kalau dulu penggembala meniup seruling bambu, yang ‘kontemporer’ bisa diwakili flute Armstrong atau memainkan jemari pada tuts-tuts piano di layar tablet dengan earphone tersambung.

Begitulah keinginan atau harapan jutaan orang Indonesia masa kini, yang menjumpai kenyataan-kenyataan pahit. Kehadiran teknologi informasi begitu cepat dan mudah membalikkan keadaan yang diceritakan para guru di masa lalu. Lebat dan hijaunya hutan dimentahkan dengan warna kuning dan merah oleh citra satelit yang disodorkan oleh Google Map kepada kita.

Google (juga mesin pencarian seperti Yahoo!, dll) juga begitu cerdas menyediakan banyak rujukan manakala kita mencari data ‘politisi-politisi Indonesia’ atau ‘lingkungan Indonesia’. Berharap petunjuk dan penegas bahwa politisi Indonesia konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat seperti dijanjikannya saat meminta dukungan, yang didapat justru informasi data kekayaan yang meningkat pesat, atau nama-nama pengusaha atau rekanan yang membelitnya dalam perkara penyalahgunaan jabatan hingga bersinggunggan dengan jaksa atau komisioner KPK. Belakangan, citra politisi justru identik dengan mafia.

Maka, andai bisa melakukan sortir secara sistematis, pastilah rezim yang menonjolkan citra dan mimpi akan menjauhkan fakta-fakta dan data-data dari mesin-mesin pencari, daripada membuat rakyat kian marah dan berkurang kepercayaan kepada diri dan lembaga yang kini diduduki dengan nikmatnya.

***

Begitulah, mencintai Indonesia tak ubahnya sedang gebetan dengan setan. Serba nikmat yang ditawarkan, supaya orang lupa yang seharusnya dihadapinya. Begitu mahal harapan, hingga merancang kebajikan pun tak ubahnya beroleh cap ingin menggenggam angin, menyimpang dari kelaziman. Ikut arus tak sanggup, melawannya pun beroleh kesia-siaan. Seperti digiring pada putus asa.

Jika sudah demikian, maka tak jarang mempertahakan sikap skeptis bisa membuat seseorang tergelincir pada apatisme. Apalagi ketika kebencian turut merasuki, maka kita akan cenderung lupa terhadap wajah Indonesia yang diimpikan. Pada titik inilah kita bisa turut menciptakan celaka kolektif, sebab cenderung menjauhkan kita dari upaya-upaya perbaikan. Soal cara dan strategi, itu pilihan. Kita bisa memilih jalan yang diyakini lebih efektif (dan efisien) dengan berbekal kesadaran akan risiko dan konsekwensi ‘perjuangan’.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, bisa saja ditempuh cara memperbanyak konten-konten positif dan progresif, dengan menawarkan gagasan-gagasan baru, sambil terus mengupayakan terjadinya perluasan jejaring sehingga kian banyak orang yang terlibat.

Blogger sebagai produsen konten, misalnya, bisa turut bersama-sama masyarakat sipil lainnya, mengambil peran dalam penyebaran gagasan-gagasan perubahan lewat posting di blog, pemanfaatan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube dan masih banyak lagi.

Fokus dan tujuannya, hanya mengembalikan “Indonesia” menjadi kosakata yang netral, yang tidak membuat mayoritas rakyatnya terbebani, menyandang rasa malu, dan seterusnya, ketika pada kata itu disandingkan dengan kata atau sebutan apa saja, seperti politisi, lingkungan, polisi, socmed specialist dan sebagainya.

Saya yakin, sangat berat beban malu para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Mulut-mulut mereka pasti tercekat ketika ditanya sesama buruh migran beda asal negara, misalnya tentang nasib mereka di perantauan yang tak dilindungi negaranya, bahkan menteri yang seharusnya mengurus mereka pun terseret pada sebuah perkara memalukan. Perasaan mereka, boleh jadi akan sama dengan yang dialami para pelajar Indonesia di Amerika, ketika harus menjawab pertanyaan tentang Papua, Freeport, Munir, Wahabi, dan sebagainya.

Saya sangat mencintai Indonesia. Oleh karena itu, tulisan semacam ini harus Anda baca.