Jangan Biarkan Indonesia Bubar

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Sugeng dalu, selamat malam, Pak Jokowi.

Saya mau matur, saat ini saya sangat lelah mengikuti perdebatan sekolah lima hari yang digagas dan dibuatkan peraturannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Hampir seluruh elemen Nahdlatul Ulama, apalagi para pengasuh pondok-pondok pesantren, pun menyuarakan penolakan. Madrasah diniyyah yang sudah ada sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, tiba-tiba akan kena imbas kebijakan tersebut.

Jika kebijakan tersebut dalam rangka pembentukan karakter bangsa, kira-kira karakter seperti apa yang bakal muncul, jika kita dapati anak-anak PAUD dan TK ‘Islam moderen’ sudah fasih bicara ‘merokok itu haram’?

Ini bukan karena saya perokok dan mayoritas orang NU, santri dan kiai-kiainya banyak yang merokok. Bukan! Tak sedikit, kok, kiai dan santri NU yang meyakini merokok itu hukumnya makruh. Meski Allah dengan kun fayakun-Nya bisa membuat anak-anak PAUD dan TK kita menjadi cerdas secara nalar dan emosional secara mendadak, tapi saya lebih percaya kalimat ‘merokok itu haram’ adalah buah pendidikan guru-guru di sekolahnya, entah dia guru agama atau bukan. Continue reading

Tak Mudah Kawal RUU

Pekan silam, saya mengikuti diskusi mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Konvergensi Telematika di kantor Combine Resource Institute, Yogya. Belasan peserta sangat serius menelisik pasal demi pasal, hingga bagian penjelasan. Itu perlu. Tapi yang lebih diperlukan adalah pengawalan proses legislasinya.

Harus diakui, legislator itu hampir semua jago-jago, dalam banyak hal. Sistemnya sudah jadi, kulturnya sangat mapan. Biar kerjanya enak dalam proses menyusun undang-undang, misalnya, mereka serahkan ke staf-staf ahlinya, atau kalau perlu outsourcing. Nyebelin, pokoknya.

Intinya, sekritis apapun tanggapan atau usulan dari berbagai kalangan, siapapun mereka, belum tentu diakomodasi. Kalau mau datang melakukan audiensi, sudah pasti diterima dengan ramah. Dalam hal menghormati, mereka baik: ramah, memberikan kesempatan tetamu berbicara, menyampaikan pendapat, gagasan, usulan, dan sebagainya. Tapi soal dijalankan atau tidak, dibaca atau tidak, mereka selalu gunakan hak prerogatif!

Namanya juga legislator, yang salah satu tugasnya berurusan dengan proses legislasi, ya tak salah sebenarnya jika mereka selalu berputar-putar di seputar legal-legalan dan legalitas. Naskah akademik misalnya, bisa minta ke wakil publik, walaupun berupa lembaga swadaya masyarakat abal-abal, alias tak punya rekam jejak.

Sosialisasi ke publik akademis, pun tak jarang diakali, dengan menggandeng perguruan tinggi yang status akreditasinya paling rendah. Yang penting, perguruan tingginya ada, tercatat di Kementerian Pendidikan. Jarang sosialisasi semacam itu digelar di perguruan-perguruan tinggi kenamaan, kecuali kontroversial banget.

Sungguh, saya tak sedang mengigau. Saya punya pengalaman ketika ditugaskan teman-teman Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) untuk terlibat dalam advokasi RUU tentang Sumberdaya Air pada 2003 hingga disahkan menjadi undang-undang pada 2004. 

Melakukan lobi sana-sini, mulai fraksi-fraksi, wakil-wakil ketua DPR, lembaga-lembaga ternama seperti PB Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komnas HAM dan masih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, ketika bertemu resmi dengan anggota-anggota lembaga-lembaga itu, biasanya juga disertai wartawan. 

Pernyataan dukungan mereka, yang dilansir media, sama sekali tak dibaca, apalagi dicamkan lalu diadopsi untuk perbaikan. Undang-undang, yang berlaku bagi seluruh rakyat dan wilayah hukum Indonesia, tanpa kecuali, hanya diperlakukan sebagai rangkaian teks semata. Masih lebih terhormat buku cerita dongeng yang mereka beli untuk anak-cucu.

Padahal, sebelum kami menggalang dukungan dan melakukan sosialisasi dan advokasi, kami mendiskusikan dengan berbagai kalangan: akademisi yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang relevan, juga pihak-pihak lain yang concern pada persoalan kebangsaan.

Saya berani bertaruh, proses pembahasan RUU tentang Konvergensi Telematika tak akan jauh berbeda dengan ketika mereka membahas RUU tentang Sumberdaya Air. Pasal krusial yang sempat dinyatakan di-drop oleh Panitia Khusus karena banyaknya kritik dari publik, tiba-tiba muncul kembali saat Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan! Dan asal tahu saja, kami menganggap sidang tidak memenuhi kuorum jika dihitung dari jumlah kursi yang kosong, namun tetap sah lantaran tanda tangan kehadiran nyaris lengkap.

Hebat, bukan? Ya begitulah budaya dan perilaku legislator kita. Pokoknya, secara legal formal, memenuhi syarat. Titik!

Dari mana muncul keyakinan saya bahwa pembahasan RUU tentang Konvergensi Telematika akan sama dengan RUU tentang Sumberdaya Air (SDA)? Keduanya sama-sama berbau duit. RUU SDA menempatkan air sebagai barang dagangan, komoditas yang bisa diperdagangkan, meski secara filosofis bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Para raksasa air, tentu senang dengan semangat ‘pro-investasi’ yang dimiliki pemerintah semacam ini. Baik itu raksasa air yang menyedot air untuk diperdagangkan dengan kemasan seperti Danone/Aqua atau Coca Cola/AdeS maupun yang berdagang lewat saluran pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang juga terdiri dari raksasa-raksasa multinasional.

Pada bidang telematika, sami mawon. Perusahaan multinasional sangat tergiur dengan pasar sangat potensial seperti Indonesia, yang memberi harapan keuntungan berlipat-lipat.

Peran negara?  Jangan harap. Komplain layanan yang buruk atau tak sesuai dengan kewajiban konsumen, atau kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air oleh perusahaan-perusahaan raksasa air tak pernah direspon dengan benar. Pemerintah, justru berpihak kepada pelaku usaha, dengan dalih macam-macam, di antaranya takut investor takut dengan Indonesia, dan seterusnya, bla..bla..bla… Klise!

Pada RUU Konvergensi Telematika, spiritnya sama persis dengan RUU Sumberdaya Air (dulu). Masyarakat/public diposisikan sebagai konsumen. Undang-undang yang semestinya member jaminan keuntungan bagi rakyat pun tak ada. Prinsip produsen-konsumen lebih nyata pada rancangan undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 66 pasal itu.

Tak tersurat di sana mengenai kewajiban negara kepada rakyatanya yang selalu dituntut membayar pajak ini-itu. Jangankan menganggap telematika sebagai sebuah ranah strategis, pada penjelasan rancangannya pun ditunjukkan dengan tegas, bahwa kehadiran telekomunikasi dan telematika , menurut Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh infrastruktur telematika.

Maka, saya memprediksi, pembahasan RUU Konvergensi Telematika, nantinya akan banyak dilakukan secara kucing-kucingan. Patut diduga, para Bandar akan berperan sebagai sponsor, supaya rapat-rapat Panitia Khusus dilakukan di luar ruang-ruang siding di Senayan. Dulu, jaman RUU SDA dibahas, kerap digelar rapat di sejumlah hotel berbintang, baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota.

Jika demikian yang terjadi, sanggupkah teman-teman mengawal prosesnya? Apa saja yang sudah dilakukan selain diskusi-diskusi mencermati pasal demi pasal yang melelahkan itu? Segerakan susun tim lobi, atur strategi, dan siapkan energi. Termasuk, jaga diri jika sewaktu-waktu ternyata harus frustrasi… :p

Gambar ilustrasi diambil dari sini.

Perokok Butuh Fatwa

Halal-haram merokok, sebaiknya disudahi saja. Bukan karena saya perokok, lalu alergi dengan fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah dan didukung Majelis Ulama Indonesia itu. Jelek-jelek begini, saya perokok intelek. Selalu melarang orang belajar merokok, dan mengajak selalu baik hati dan tidak sombong.

Anak merokok, harus dicegah! Yang sudah dewasa pun harus dicegah kalau pada belajar merokok

Saya juga berusaha menjauhi anak-anak dan ibu hamil saat merokok, agar mereka tak terkena racun, seperti digembar-gemborkan kebanyakan ahli kesehatan. Sebagai perokok intelek (bedakan dengan intelek perokok), saya tak rela bila petani tembakau dan buruh yang jumlahnya jutaan itu kian tak jelas masa depannya. Terasa betul, fatwa haram merokok diperjuangkan kaum agamawan menjadi hukum positip di Indonesia.

Kalau memang konsisten meyebut rokok itu haram, pajak tembakau atau cukai rokok itu juga haram hukumnya. Karena itu, para ulama di MUI, yang memperoleh gaji dari negara, juga sudah meracuni tubuhnya dengan rejeki haram. Makanya, saya sangat hati-hati menyebut mereka yang duduk di MUI itu sebagai ulama, sebab keulamaan mereka hanya atribut semata.

Kalau memang konsisten, mestinya mereka mendesak pemerintah supaya tak memasukkan uang yang diperoleh dari cukai rokok dan pajak tembakau ke dalam pos penerimaan anggaran negara, supaya hidup rakyat dan pembangunan Indonesia baik adanya, berkah selamanya. Itu kalau memang mereka konsisten terhadap dalil-dalil agama yang diyakininya. Kalau pemerintah menolak, ya keluar saja mereka dari MUI!

Hidup itu yang simpel sajalah, Ul… Ulama! Seperti PP Muhammadiyah yang sampai bikin konperensi pers segala, membantah tidak menerima duit dari yayasan antibahaya rokok, apakah mereka berani bersumpah atas nama Allah bahwa fatwa itu tak ada kaitannya dengan bantuan itu? Saya kok tidak yakin mereka berani disumpah di bawah Al Quran untuk urusan itu.

Sejatinya, saya curiga kampanye antirokok itu cuma skenario kapitalis Barat untuk menghancurkan perekonomian Indonesia sebagai produsen tembakau (dan rokok) terbesar di dunia. Buktinya, mereka masih menganggap rokok putih ‘lebih sehat’ dibanding rokok kretek dengan mengacu pada kadar tar dan nikotin pada setiap batang rokok.

Mereka iri, para pemilik pabrik rokok kretek di Indonesia tercatat dalam daftar orang-orang kaya sedunia. Sementara, Philip Morris dan British American Tobacco (BAT) tak sekaya pengusaha rokok Indonesia, sehingga namanya tak berkibar di jagad raya. Mungkin, banyak orang tak tahu, produsen rokok putih pernah melobi Presiden Habibie untuk membatasi produksi rokok kretek, namun usaha mereka gagal.

Mengapa para penggiat antirokok kretek itu menggunakan jalur MUI dan Muhammadiyah untuk menghasilkan kampanye yang efektif? Saya punya kecurigaan yang bagi banyak orang akan dianggap sangat berlebihan. MUI belakangan ini dipenuhi perwakilan kelompok garis keras, dalam arti memiliki keyakinan bahwa merokok itu haram. Sementara, perwakilan umat Islam terbesar, yakni NU, sudah bertahun-tahun ‘tersingkir’.

NU, selain banyak kiainya dikenal sebagai perokok, namun basis massanya tersebar di daerah-daerah penghasil tembakau, seperti Temanggung (Jawa Tengah), Bojonegoro, Situbondo, dan banyak lagi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik rokok yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pun terkonsentrasi di kantong-kantong NU, seperti Kudus, Kediri, Malang dan Surabaya.

Jadi, keberhasilan kampanye antirokok kretek akan berimplikasi nyata, berupa pemiskinan warga NU. Dan, asal tahu saja, meski prinsip-prinsip keberagamaan NU yang toleran disukai barat, namun sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, kaum nahdliyin merupakan potensi ancaman serius bagi industrialis kapitalis barat.

Jika berjumpa pengemis yang membelanjakan duitnya untuk membeli rokok, jangan lagi dikasihani. Begitu pula bila menjumpai pengamen sambil merokok. 'Moral' ngemis dan ngamennya diragukan kalau hasil 'kerja keras' mereka bukan untuk mencukupi kebutuhan pokok: pangan, sandang dan papan.

Lihat saja perputaran ekonomi di ribuan pesantren dengan jutaan santri. Dari aspek minuman saja, mereka lebih menyukai kopi dan teh yang murni berasal dari petani dalam negeri dibanding Fanta dan Coca Cola yang Amerika. Pada pakaian pun banyak sarung dan peci buatan dalam negeri dibanding jins yang berbahan baku impor. Jangankan ayam goreng Kentucky Fried Chicken, mereka lebih suka menyembelih ayam lalu dimasak opor. Burger Mc Donald’s juga tak dikonsumsi karena masih ada nasi dan ubi dari sawah-sawah petani.

Apakah ini berarti saya sedang berprasangka dengan bersandar pada teori konspirasi yang dianggap basi? Biarin! Saya meyakini, banyak ahli sosial-politik mencitrakan teori itu sebagai ‘sudah basi’, sebab itu memang konsumsi elit dan permainan tingkat tinggi. Rakyat kebanyakan tak boleh meyakini teori yang diciptakan barat itu, meski diam-diam mereka terapkan untuk membedah anatomi politik-ekonomi.

Sebagai perokok intelek, saya juga layak dibilang konsumen rokok ideologis. Dulu, saya merokok Bentoel dengan konsumsi rata-rata tiga bungkus sehari, hingga bertahun-tahun lamanya. Gara-gara perusahaan itu dicaplok Tommy Soeharto, saya memilih berganti merek seketika, meski tak enak di indera perasa. Kebetulan, momentumnya juga tepat, sebab saya membenci Tommy yang mengusai tata niaga cengkih secara monopolistik dan ditopang kekuasaan ayahnya.

Andai para petani tembakau sudah punya alternatif pemasukan selain dari tanaman itu, atau para buruh pabrik rokok tidak lagi tergantung pada upah melinting tembakau, saya masih bisa menerima. Karena itu, pemerintah mestinya melakukan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tidak menempatkan dua kaki pada dua kepentingan berbeda. Teriak soal kesehatan, namun pendapatan belanja negara dari cukai rokok terus diharap dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Korupsi, pun tak kunjung dihapuskan dari kosa kata Indonesia.

Bagaimana saya akan percaya pada pemerintah yang tak konsisten dan segelintir ulama yang bersikap ambivalens? Daripada ngotot bikin fatwa haram merokok, para ulama itu membenahi umatnya dulu, agar lurus hidupnya, dan tidak membiarkan korupsi meraja lela. Sekali-sekali, para ulama itu lebih baik memaksa pemerintah bertindak keras terhadap koruptor, di antaranya dengan memproduksi fatwa yang lebih masuk akal, yakni menghukum mati koruptor itu dapat pahala dan masuk surga karena korupsi jelas membuat jutaan rakyat sengsara.

Syukur mereka membuat fatwa, bahwa penegak hukum yang celaka oleh mafia hukum dan koruptor itu bakal menjadi mujahid yang dijamin masuk surga. Satu fatwa lagi yang sebaiknya dikeluarkan oleh majelis ulama, bahwa membuat laskar dan front mengatasnamakan agama lalu menyerang tempat-tempat hiburan itu haram hukumnya, dan orang yang tak berdosa terkena sabetan pedang laskar dihalalkan membalas dendam dan dibebaskan dari ancaman pidana, manakala polisi tak bisa menjalankan tugasnya.

Sederhana, bukan?

Dua Shalat Ied Berdampingan

Hari ini, Allah sungguh-sungguh menguji kadar keimanan umat-Nya. DIA menyodorkan peristiwa yang sama, dalam waktu yang sama dan di tempat yang boleh juga dikatakan sama. Toleransi dan kedewasaan di satu sisi, dan hipokrisi di sisi yang satunya. Dua shalat Ied digelar nyaris bersandingan, hanya dalam radius kurang dari 100 meter.

Andai itu antara Syiah dan Sunni, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi yang saya saksikan tadi, jauh dari benturan organisasi –entah itu dalam level takmir antarmasjid, atau ormas keagamaan. Dari sisi ‘karakter jama’ah’, saya rasa tak ada beda. Kaum Nahdliyyin shalat tarawih di masjid Muhammadiyah sudah jamak. Begitu sebaliknya.

Pada ‘level’ umat, sejatinya nyaris tak ada fanatisme, sepanjang Tuhannya masih Allah SWT, kitabnya masih Al Qur’an, rasulnya masih Muhammad SAW, dan seterusnya. Fanatik dalam pengertian kalau mesjidnya Al Xxxx maka harus selalu berjamaah di sana, atau kalau imamnya ABCDE, maka di masjid manapun memimpin shalat akan dikejar.

Memang, gesekan kecil menyangkut keyakinan jumlah rakaat shalat tarawih masih terjadi di beberapa tempat, meski tak bisa dibilang banyak. Kedua pemimpin berikut umatnya, pun tak pernah menyoal perbedaan demikian. Tapi, saya rasa, perbedaan itu tak pernah menjadi soal, karena semua mengembalikan mas’alah itu pada niat, nawaitu dan mengembalikan pada prinsip, bahwa Islam itu satu.

Melihat peristiwa tadi, saya jadi teringat cerita seorang pengurus masjid di dusun yang bersebelahan dengan tempat saya berasal. Tiga tahun silam, sang pengurus bertutur kalau ia hendak menyelenggarakan shalat Ied sendiri. Memanfaatkan halaman masjid yang tak seberapa luas dan jalan desa bila jamaah membludak tak tertampung. Ia enggan bergabung shalat Ied yang menggunakan lapangan sepakbola yang sanggup menampung ribuan jamaah sekaligus.

Alasannya sangat sederhana, “Pembagian infaq tak adil, karena dikuasai oleh takmir dari beberapa masjid saja. Banyak-sedikitnya bagian yang diperoleh untuk kas masjid tak punya ukuran. Padahal, bisa diatur melalui musyawarah.”

“Daripada keikhlasan shalat kami terganggu dengan perasaan-perasaan demikian, maka kami memilih memisahkan diri,” ujar si penutur.

Apa yang dituturkan tetangga desa saya itu menggelitik saya. Bersama pengurus masjid, mereka bersepakat membuat ‘venue’ sendiri, padahal jaraknya sekitar 300-an meter dari lapangan yang dulu mempersatukan umat di tiga desa berbeda. Nah, yang terjadi kini, dua ‘venue’ berdekatan, dan afiliasi serta tipologi jama’ahnya tak berhadapan secara diametral. What’s wrong with them?

Meski suudzon itu tidak baik, kali ini saya terpaksa memberanikan diri ‘berprasangka’. Sebab saya yakin, Tuhan tidak sedang membuat lelucon untuk umatnya, yang semua mengaku bersujud kepada-Nya dan menjalankan semua perintah-Nya. Sepertinya, mereka lupa akan firman Dia yang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa (yang berbeda) untuk saling kenal-mengenal.

Mereka lupa, bahwa mengingkari kenikmatan yang ditebar oleh-Nya adalah perbuatan sia-sia, oleh karena itu karena dosa. Begitu pula, mereka lupa bahwa tolong-menolong sesama muslim itu wajib hukumnya.

Prinsip toleransi sebagaimana difirmankan oleh Dia: bagiku agamaku, bagimu agamamu adalah bentuk kelenturan bergaul, bermasyarakat dan hal-hal yang lebih bersangkut paut dengan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya soal-soal terkait dengan budaya, politik, dan ekonomi.

Sementara untuk urusan ibadah, sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan Allah Yang Maha Pencipta, mestinya menghindarkan hal-hal yang mengarah pada perpecahan. Sebab membiarkan perpecahan, apapun bentuknya, berarti pengingkaran atas perintah-Nya. Alangkah nistanya, membiarkan perpecahan hanya lantaran besar-kecilnya hasil bagi uang yang dikeluarkan dengan niat suci para jamaah. Lebih dari itu, bukankah itu sangat duniawi sifatnya, sementara persoalan lebih pada keengganan bermusyawarah semata?

Semoga, apa yang saya lihat dan rasakan tadi, juga dirasakan oleh para pimpinan takmir masjid-masjid yang berhimpun dalam panitia shalat Ied bersama. Sehingga, tahun depan bisa bersatu kembali, bertemu dan saling bermaaf-maafan sambil merayakan kemenangan bersama, di lapangan sepakbola tempat saya olahraga semasa SD dulu.

Rasanya, sedih kalau saya harus membandingkan dengan masuknya beberapa pesan ucapan Selamat Idul Fitri seraya permintaan maaf yang masuk ke inbox email, Facebook dan telepon genggam saya. Sebab pengirimnya beragam: ada pendeta, aktivis gereja, juga umat beragama lain.

Andai mereka mau menjadikan peristiwa demikian sebagai cermin tempat berkaca…..