Kekalahan Sepele PDIP

Hampir sebulan, PDI Perjuangan menunjukkan letoy-nya. Megawati yang sanggup survive melawan penindasan politik Soeharto, ternyata tak sanggup melawan nafsunya sendiri mendudukkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Budi, yang diragukan kekayaannya karena transaksi 50-an milyar rupiahnya terendus aparat Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, terus saja dibela. Malah, Presiden Jokowi yang diusungnya seperti sengaja diblondrokkan alias dicelakakan. Revolusi Mental pun menguap tak berbekas.

Anak-anak muda, terutama pemilih pemula, yang tak pernah tahu represifnya mesin politik Orde Baru (termasuk kepada PDI bentukan Megawati), bahkan bisa mencibir partai yang mengaku penerus ajaran Soekarno itu. Jokowi yang sejatinya hanya ‘dipinjam’ PDIP untuk mendongkrak kemenangan pada pemilu 2014, kini dibiarkan kelimpungan sendirian. Dari sana-sini, bahkan para relawan sejati yang kemarin mengorganisir diri memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden, kini kian ilfil, hilang feeling, bahkan balik badan mengancam menarik dukungan.

Elit dan politikus PDIP rupanya lupa, tanpa Jokowi, magnet pilpres tak segempita kemarin. Bahkan, demi mengusung Jokowi, mereka rela memilih partai bentukan Megawati Soekarnoputri di bilik-bilik tempat pemungutan suara, kendati sebelumnya apolitis alias cuek terhadap proses politik bernama pemilu. Sungguh tragis, elit partai nasionalis itu gagal mengelola animo berpolitik kaum muda, dari Sabang hingga Merauke. Continue reading

Menebak Calon Wapres Jokowi

Siapa sosok calon wakil presiden pendamping Jokowi, saya yakin hanya Pak Joko dan Megawati Soekarnoputri yang tahu. Dan, menurut hemat saya, pada keduanyalah kelak akan ditentukan sosok definitifnya. Keduanya saling punya trust yang tinggi.

Pak Jokowi dikenal sangat santun, beradab bak santri pondok, yang selalu menghormati orang tua. Dan, kedudukan politik Megawati pada diri Jokowi, disetarakannya dengan ibu kandung dan istrinya meski pada porsi dan proporsi yang berbeda. Kalau sudah menyangkut bangsa dan negara, saya yakin ketiganya menjadi acuan sikap dan tindakannya.

Untuk urusan pencalonan presiden, saya yakin Pak Jokowi akan memilih sosok yang punya modal sikap kenegarawanan. Berkaca pada kiprah politiknya di Solo dan DKI, saya yakin kriteria pendampingnya mendekati Pak FX Hadi Rudyatmo,dan Pak Basuki Ahok Tjahaja Purnama.

Saya meyakini demikian, sebab watak berbagi tugas/pekerjaan yang dimiliki Pak Jokowi pasti akan diterapkannya dalam konteks tugas-tugas kenegaraan. Pak Rudy adalah tipe politisi pekerja yang tak hirau publikasi, tapi mrantasi alias sanggup membereskan persoalan-persoalan yang tak bisa dihadapi dengan cara konvensional dan terbuka. ‘Dunia malam’ dan sisi ‘potensi masalah bawah tanah’, diurusnya dengan efektif.

Situasi Solo, tentu berbeda dengan Jakarta, sehingga sosok seperti Pak Ahok bisa melengkapi. Tegas dan ceplas-ceplosnya dibutuhkan untuk menghadapi kultur ibukota yang keras, baik terhadap internal pemerintahan maupun dalam pola relasi keluar, dalam hal ini publik dan para pemangku kepentingan, termasuk preman-preman di ibukota.

Saya yakin, Pak Jokowi butuh orang yang dipercayainya mau diajak kerja, dan tidak akan menyelewengkan kepercayaan yang diberikannya, jika kelak dikehendaki rakyat memimpin Indonesia. Kepada Bu Megawati, saya menduga Pak Joko pun akan menuntut kepercayaan penuhnya, dengan dalih dialah ‘pengguna’ sesungguhnya, sehingga harus nyaman bekerja sama, untuk bangsa Indonesia.

Benefit yang dijanjikannya kepada Mega, jika ia mampu bekerja dengan nyaman, maka hasilnya akan optimal dan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Walhasil, publik akan menilai positif langkah Mega menunjuk dirinya, yang hampir bisa dipastikan akan berdampak positif berupa munculnya kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan. –bersambung–

–ini sambungannya  (12/4/2014 pk. 19.33 WIB) –> Ya. Pak Jokowi akan #cariyangkerja dan #cariyangbersih. Coba simak baik-baik, apa yang dilakukan selama ini. Di pemilihan gubernur Jawa Barat, misalnya, Gubernur DKI itu berkampanye total untuk kemenangan pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki. Keduanya dikenal bersih, memiliki keberpihakan kepada masyarakat kecil yang cukup jelas. Bahkan, kiprah Teten pada gerakan antikorupsi, tak ada yang bisa menyangkalnya. Meski keduanya dinilai banyak pihak sebagai ‘politisi muda’ bakan diragukan, nyatanya keduanya didukung publik sehingga perolehan suaranya cukup signifikan. Konon, di internal PDI Perjuangan memerkirakan pasangan itu hanya berada di urutan ketiga dalam perolehan suara.

Contoh lain, adalah totalitas dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kehadirannya sebagai juru kampanye untuk pasangan Ganjar/Heru menunjukkan komitmennya kepada orang muda, bersih dan pendobrak perubahan.

Seorang Jokowi, setahu saya, tidak pernah mau datang berkampanye untuk kandidat kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), jika seseorang  itu tidak diyakininya bersih dan mau bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara, kendati mereka diusung PDI Perjuangan. Saya membuktikan sendiri ketika terlibat dalam sebuah kerja pemenangan kandidat gubernur dan walikota di dua pulau berbeda, dan kebetulan sama-sama tidak diusung PDI Perjuangan.

Di kedua daerah tersebut, pimpinan PDI Perjuangan setempat dan tim pemenangan kandidat bahkan menyatakan kepada publik (lewat konperensi pers), bahwa Jokowi akan hadir sebagai juru kampanye. Di kedua daerah tersebut, saya tanya sana-sini mengenai rekam jejak kandidat. Kebetulan, keduanya sama-sama tak bisa disebut ‘bersih’. Lalu, saya ceritakan kepada ‘klien’, bahwa saya menjamin Pak Jokowi tak akan datang sebagai juru kampanye. Bahkan, saya berani mengajak bertaruh potong jari jika Pak Joko hadir. Terbukti kemudian, Pak Jokowi tidak hadir sebagai jurkam.

Nah, terkait siapa kandidat wakil yang kelak ‘dipilih’ Pak Jokowi, silakan telisik sendiri. Siapa yang dikenal bersih dan mau kerja, itulah yang akan dipilihnya. Ia bisa berasal dari partai (mungkin diusung partai lain), atau profesional, atau tokoh publik atau aktivis. Dan, untuk urusan beginian, Pak Jokowi tak akan melakukan tawar-menawar. Ia sosok keras kepala kalau sudah menyangkut pekerjaan dan integritas seseorang. Mari kita tunggu saja…..

Tentang Memilih Presiden

Kalau hari-hari ini saya banyak nyinyir kepada Gita Wirjawan, sejatinya disebabkan oleh keyakinan bahwa ia hanyalah satu-satunya yang diharap jadi penerus rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan naiknya Gita, maka serangan-serangan lawan politik SBY tak akan mengancam kenyamanan masa pensiunnya. Skandal Bank Century dank asus korupsi Wisma Atlet/Hambalang, bukan tak mungkin menyeret keluarga istana ke pusaran peradilan, kendati (mungkin) cuma jadi saksi.

Selain itu, estafet hubungan baik SBY dengan Amerika bisa diteruskan jika Presiden Indonesia mendatang merupakan rekomendasi rezim saat ini. Tak hanya Freeport, kepentingan Amerika di Indonesia kelewat banyak, dan multisektor. Motif ekonomi jelas utama dan politik pun tak kalah penting strategis nilainya. Ibaratnya, Indonesia adalah potensi sekutu diam, informal, yang tak perlu dilembagakan menjadi bagian dari blok mereka.

Kebetulan, semua prasyarat ‘ramah Amerika’-nya ada pada sosok Gita: ia lama sekolah di sana, dan lama malang-melintang di aneka perusahaan yang berpusat di negeri yang dipimpin Obama itu. Dan SBY, selepas masa jabatan presiden, masih punya kendaraan yang bisa mengantarkan bakal calon presiden, yakni Partai Demokrat. Soal terpuruknya elektabilitas partai, tentu merupakan soal lain. Tapi posisi-posisi strategis pemerintahan, seperti Kapolri, Panglima TNI dan sebagainya, adalah orang-orang yang dipilihnya, yang masih bisa diharapkan ‘membantu’ kelancaran suksesi.

Dan, melihat rasa percaya diri yang ditunjukkan Gita belakangan ini, rasanya bisa dilihat sebagai indikasi restu konvensi mengarah kepada dirinya, dibanding sosok-sosok lain seperti Dahlan Iskan dan Anies Baswedan. Iklan jor-joran di aneka media dan media sosial pasti tak berbiaya ringan. Dan, saya ragu tak ada tendensi pada Gita, mengeluarkan banyak dana tanpa tujuan memenangkan pertarungan kursi kekuasaan.

Dan, ketika saya mengeluh di timeline Twitter, bahwa belum ada calon presiden yang sreg bagi saya, ada yang menyodorkan nama Prabowo. Katanya, ia sosok yang menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia.

OK. Jika kata kuncinya adalah “menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia”, maka bisa kita ajukan pertanyaan lanjutan: kepentingan seperti apa?

Menyimak iklan-iklan Prabowo yang gencar dua-tiga tahun terakhir, memang bagus. Ia menjanjikan kemandirian, perlindungan petani, melawan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya. Dan itu penting, sebab selama dua periode masa jabatan kepresidenan SBY, kita kelewat banyak didikte kepentingan asing. Utang luar negeri terus merangkak naik, dan kesejahteraan semu ada di mana-mana.

Tapi, semudah itukah Prabowo memenangi pertarungan pada Pemilihan Umum Presiden 2014? Saya tak yakin dan tidak setuju ia memimpin negeri ini. Sosoknya kelewat dingin dan misterius. Andai tak terkait peristiwa penculikan aktivis, mungkin saya akan bersikap sebaliknya. Dan, faktor itu pula yang potensial jadi batu sandungan pencalonannya. Lawan politik lokal akan ramai-ramai menghadang, dan Amerika pasti akan menjadikan hal itu sebagai amunisi untuk menjegalnya, lewat tangan-tangan kekuatan politiknya di Indonesia, sebagaimana dulu menjatuhkan Gus Dur lewat figur Amien Rais dan sekutu ‘ad hoc’-nya.

Amerika dan sekutu-sekutunya pasti tak mau Indonesia dipimpin sosok yang tak mudah didikte, juga memghambat kepentingan ekonomi dan politik internasional mereka. Dunia, harus di bawah kendalinya. Kira-kira demikian maunya, sehingga suksesi pemerintahan Indonesia selalu menjadi prioritas politik luar negerinya. Indonesia adalah pasar yang menggiurkan, sekaligus penyedia sumberdaya yang melenakan pula. Posisinya pun strategis di ASEAN, Asia-Pasifik, hingga di negara-negara Islam (OKI) dan nonblok. Komplit!

Sebenarnya, masih ada nama Wiranto, yang sejak jauh hari sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden bersama pasangannya, Hari Tanoe. Tapi, bagi saya, Wiranto pun tidak layak dipilih sebab aroma Soeharto-nya kelewat kental. Lagian, ia terlalu tua dan konservatif, tak punya sikap kritis terhadap Amerika dan sekutunya, terhadap WTO, dan lain sebagainya.

Jika bukan Gita, Prabowo dan Wiranto, lantas siapa?

Entahlah. Yang jelas jangan Megawati. Ia sudah terlalu tua  dan tak cukup memiliki prestasi memadai ketika kapan hari mau dipaksa menurunkan dan menggantikan Gus Dur secara tak elok itu. Jangan pula dari klan PKS supaya negeri ini tak jadi basis wahabi dan menjadi negeri filial Arab Saudi.

Lalu, siapa lagi?

Entahlah. Saya pun tak punya sosok idola atau yang pantas diharapkan. Yang penting, akan menarik jika tahun depan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa pada bahu-membahu memperjuangkan prinsip kecintaan mereka kepada NKRI dan bangsa Indonesia. Indonesia  tidak didikte kekuatan asing, namun juga tak semata-mata antiasing.

Kita butuh sosok yang fleksibel: mampu berdiplomasi, teguh pada prinsip kemandirian dan pemberdayaan bangsa, dan bersih dari dosa-dosa masa lalu, baik itu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, maupun tindak pidana dan perilaku amoral lainnya. Tentang siapanya, terserah Anda.

Yang pasti, kelak, masalah telekomunikasi dan energi, masih akan menjadi faktor kunci perekonomian global. Kita butuh pemimpin yang sadar akan dua hal strategis ini. Di sektor telekomunikasi, Indonesia tak hanya pasar menggiurkan, tapi juga menyangkut keamanan data dan kerahasiaan negara. Pada sektor energi, sudah pasti, ketergantungan manusia kelewat tinggi, dan kita memiliki semuanya untuk obyek eksploitasi, oleh siapapun. Perang dunia bisa berawal dari kedua sektor ini.

Apakah Anda yakin Gita Wirjawan memiliki komitmen dan keberpihakan kepada NKRI? Saya ragu. Dan, kalau sudah sampai urusan dua itu tadi, rasa-rasanya, negara-negara maju tak akan segan menghancurkan Indonesia dengan metode Balkanisasi, yakni memecah kesatuan negara menjadi negara-negara kecil berdasar etnisitas, golongan, agama, dan sebagainya, demi penguasaan sumber-sumber energi. Dan, FPI dan laskar-laskar sok suci di sini, secara tidak sadar sudah melibatkan diri, menyemai perpecahan keutuhan bangsa Indonesia.

Menjaga Jokowi

Demam Jokowi boleh saja menjangkiti sebagian dari bangsa Indonesia. Harapan perubahan Indonesia, pun boleh saja disandarkan kepada Pak Joko Widodo, Tapi, memaksanya menjadi bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014, sebaiknya dihindari. Termasuk dengan cara memobilisasi dukungan dalam bentuk tanda tangan dan sebagainya, seperti diucapkan aktor Roy Marten.

“Gerakan relawan ini, untuk menekan dan mendesak Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mengusung Jokowi sebagai capres pada pilpres 2014 mendatang.”

Bagi saya, berita yang sebagian kalimatnya saya kutip di atas, juga member isyarat ‘aneh’. Di mana dan dalam acara apa, kok rasanya tak disebutkan di berita itu. Padahal, penulis (reporter) dan awak redaksinya saya kenali dengan cukup baik, bukan wartawan abal-abal alias tanpa reputasi memadai. Setidaknya, dari afiliasi organisasi jurnalis yang (pernah) dipilihnya.  Teledor? Hampir tak mungkin…..

Baiklah, saya tak hendak menyoal kutipan berita di atas. Tapi saya akan mengajak Anda, para pembaca yang budiman, untuk berandai-andai dan berhitung secara cermat.

Mendesak dan menekan dengan mobilisasi massa (dukungan) memang menjadi kebiasaan bangsa kita, yang kian terasa tak sabaran dan cenderung pemarah. Mungkin karena tiap hari terpapar ketimpangan sosial-ekonomi, inkonsistensi penegakan hukum, juga ketidaktegasan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai masinis lokomotif penarik banyak gerbong (etnis, agama, dll) bernama Indonesia. Dari sanalah kegeraman muncul dan terpupuk hingga subur, lantas dipilih jalan pintas dengan mengatasnamakan ‘menyelamatkan Indonesia’.

Memangnya, dengan Jokowi maju jadi calon presiden pada 2014 lantas ia akan menang dengan mudah?

Andai terpilih jadi presiden menggantikan SBY, memangnya Pak Jokowi bisa menyelesaikan semua masalah di republik ini?

Mari kita berhitung:

Jika semua lembaga survey menempatkan Pak Jokowi sebagai kandidat paling popular, ya wajar saja. Proses terpilihnya menjadi Gubernur DKI, mau tak mau selalu menyedot perhatian publik, lewat pemberitaan media massa. Beliau berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang peranakan Cina dan seorang Kristiani yang taat, dan didukung mantan Pangkostrad Letjen (Purn.) Prabowo yang kontroversial dengan isu penculikannya.

Basuki dan Prabowo pastilah menjadi daya tarik pemilihan agenda setting media massa, ditambah lagi rival pencalonannya yang merupakan tokoh-tokoh besar, seperti Hidayat Nurwahid (dengan dukungan PKS) dan Fauzi Bowo, incumbent yang didukung rezim berkuasa, Partai Demokrat. Semua lini bisa dipertentangkan, atau dijadikan kajian tersendiri, lantas dipublikasikan lantaran ‘keunikan’ pokok soalnya.

Ada unsur Islam-Kristen, ada Jawa-Cina, ada orang daerah-orang metropolis, ada bersih-tak bersih, dan banyak lagi. Itu semua pasti menjadi faktor-faktor menarik dan seksi untuk ‘dijual’ kepada publik, utamanya lewat saluran media massa. Rating televisi dan radio bisa naik, tiras Koran/majalah bisa terdongkrak, jumlah visitor media online pun bisa melonjak. Ujung-ujungnya, posisi tawar media jadi tinggi, iklan berjibun, uang menumpuk. Itu yang paling pragmatis.

Seiring dengan itulah, popularitas Jokowi terus meroket. Hingga, semua bakal-bakal calon presiden (dan wakil presiden) mendekat kepada Pak Jokowi, demi nebeng popularitas. Pak Jokowi pun bergeser menjadi ‘media’ publikasi murah bagi semua yang butuh mendongkrak popularitasnya, sebab dengan berada di dekat Jokowi, akan berbuah publikasi. Gratis.

Jika kini semua lembaga survei menempatkan nama Jokowi dengan popularitas tertinggi, sadarkan Anda, jika secara diam-diam, para ‘rival’ yang ketakutan namanya tenggelam, lantas memanfaatkan situasi untuk mengadu Jokowi dengan Megawati?

Mari buktikan. Jika Mega mengisyaratkan dia bakal maju lagi, pastilah segera berbuah bully. Bisa jadi ia akan diserang dengan kemasa isu tak tahu diri, kelewat berambisi, dan seterusnya. Sebaliknya, jika PDI Perjuangan bersama Megawati member sinyal memberi kesempatan kepada Jokowi maju pada pemilu nanti, hampir bisa dipastikan, ia akan dikeroyok ramai-ramai. Partai-partai seperti Golkar, Demokrat, PPP, PKS dan lain-lain, saya jamin akan kompak melakukan pembusukan.

Bahan pembusukannya sudah tersedia. Intinya, menempatkan isu sentral: Jokowi adalah seorang haus kekuasaan, penuh ambisi, dan pernyataan-pernyataan sejenis itu.

Siapa pemilik saluran penyebar ‘isu’? Ada Harry Tanoe dengan MNC Grupnya yang kini mencalonkan diri jadi pasangan Wiranto, ‘pemilik’ Partai Hanura. Ada juga Surya Paloh yang punya Metro TV dan Media Indonesia. Di luar mereka, ada Chaerul Tanjung, pemilik jaringan televisi TransCorp dan Detikcom, yang kecenderungan politiknya mengarah ke lingkaran dalam rezim berkuasa.

Jokowi pasti akan diadu dengan Megawati. Dan itu komoditi informasi yang hingga saatnya tiba nanti, yakni pada Pemilu 2014, masih akan seksi sekali.

Bagi saya, apa sikap dan semua tindakan yang dilakukan Jokowi, sebenarnya ‘biasa saja’.  Ia adalah sosok manusia Jawa yang sesungguhnya, yang sikap dan perilakunya selalu didasari rasa. Persoalan lainnya, ‘manusia Jawa yang sesungguhnya’ pun kian langka, sehingga menempatkannya menjadi seperti ‘sosok aneh’ yang pada gilirannya menjadi buah bibir, bahan perbincangan.

Kesantunannya seperti saya tulis di Jokowi Ngaji, misalnya, bertolak belakang dengan hampir semua politikus, yang bahkan untuk kepentingan subyektifnya, tega membajak acara-acara keagamaan dengan kekuatan uang dan politiknya. Spontanitas dan kepolosannya, pun bertolak belakang dengan mayoritas pejabat dan politikus yang serba eufemistik, gaya dan nada bicara dihalus-haluskan, padahal yang sesungguhnya terjadi, sedang menyembunyikan sesuatu.

Siapapun orangnya, mau orang Jawa, Papua, Sumatera, Kalimantan atau dari manapun, sepanjang memiliki ‘diferensiasi’ yang kuat, apalagi seperti Pak Jokowi yang seolah menegasikan realitas sosial, budaya dan politik terhadap yang mayoritas, pastilah akan menjadi pusat perhatian, jadi bahan sorotan. Lumrah saja sejatinya…..

Kembali ke soal pencalonan, coba mari kita simak baik-baik. Mereka yang kemarin nyinyir dan menentang pencalonannya di DKI, kini ramai-ramai berbalik mendukung, bahkan mendorongnya menjadi salah satu kandidat presiden. Bahwa ada kelompok masyarakat yang benar-benar tulus dan rindu akan perubahan, saya tak menampik. Masih wajar jika kemudian mereka memiliki ekspektasi tinggi, agar Jokowi segera menjadi Presiden NKRI.

Yang tak wajar justru mereka yang cepat berkilah, dengan justifikasi macam-macam, termasuk dengan mengatakan –kurang lebih, “Tuh, baru setahun saja di Jakarta, mulai kelihatan geliat perubahannya. Masyarakat kini semangat membangun lingkungan sekitar dan Kota Jakarta karena pemimpinnya mau hadir dalam keseharian mereka.” Dan seterusnya, dan sebagainya…..

Tapi, coba kita cermati baik-baik. Kebijakan apa yang sudah dibuat duet Jokowi-Basuki? Bukankah yang dilakukan kini barulah ‘improvisasi dan modifikasi’ atas kebijakan-kebijakan peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya? Sudah adakah Peraturan Daerah yang dibuatnya, yang menjadi kerangka acuan pembangunan hingga sekian tahun ke depan seperti halnya dilakukannya di Solo?

Coba, mari kita jujur, deh. Hingga setahun ke depan, kira-kira Pak Jokowi dan Pak Basuki bisa berbuat apa, lantas cukupkah ‘reputasi’ setahun lebih kepemimpinannya menakhodai Jakarta itu dijadikan modal pencalonannya pada Pemilu 2014?

Taruh kata, ‘sejarah menuntut’  Pak Jokowi tampil, berlaga di Pilpres 2014. Akan seperti apakah nasib Pak Basuki yang berlatar peranakan dan Kristiani, di hadapan kaum fundamentalis (tak sedikit pula yang rasis) dan sebagian politikus Machiavellian, yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan?

Sungguh saya tak sangggup dibayangkan, ketika atas nama harapan perubahan, lantas orang ramai-ramai menjadikan Pak Jokowi sebagai tumbal sebuah harapan, yang sejatinya semu, emosional belaka.

Belum lagi kalau memasukkan variabel lama, yakni adanya sejumlah pensiunan jenderal dan pejabat militer/kepolisian yang selama ini juga bersimbiosis dengan aktor-aktor pelaku kekerasan atas nama agama, yang tak sulit ‘berkoalisi’ dengan politikus-politikus bandit untuk sebuah kepentingan tertentu. Itu, pasti akan memperumit peta konflik dan konfigurasi kekuatan antiperubahan. Kenyamanan mereka, pasti terganggu dengan sejumlah gebrakan awal Jokowi-Basuki.

Keberadaan kelompok-kelompok relawan, termasuk Barisan Relawan  Jokowi for President 2014 (Bara JP 2014) yang kian gencar mendeklarasikan ‘organisasi’ penekan Megawati, sejujurnya saya ragukan. Mereka bukanlah kumpulan orang tak berpendidikan. Pemilihan akronim dengan diksi ‘Bara’ saja, sudah membuat saya curiga.

Sebuah niat tulus, saya kira akan menuntun seseorang untuk memilih kata yang tepat, bagus dan sesuai dengan karakter yang hendak diperjuangkannya. Bara memang merah. Tapi ia panas dan bisa melukai siapa saja. Sementara karakter Pak Jokowi lebih dekat dengan air, atau tanah, yang netral, dan mau menerima apa saja untuk berbaur dengannya.

Itu saja. Silakan direnungkan kembali. Saya harap tak ada emosi, ambisi, apalagi ilusi saat dihadapkan pada sebuah masalah, apalagi harapan. Kita harus jujur dan jernih menimbang, sebab kita sedang menyiapkan masa depan untuk sebanyak mungkin orang, tak peduli suku, agama, golongan maupun afiliasi politiknya.

 

 

Bibit Waluyo Jualan Jokowi

Andai Bibit Waluyo punya rasa malu, ia pasti tak akan menampilkan foto dirinya dirinya bersanding dengan foto Jokowi. Terpampang mencolok pada billboard di ujung Jl. Slamet Riyadi, Solo, Bibit (bersama Jokowi) seperti ingin menyapa siapa saja yang hendak memasuki kompleks alun-alun utara atau Pasa Klewer. Seingat saya, papan reklame di pojok kantor Graha Solo Raya itu baru terpasang pada 2013, ketika Pak Jokowi sudah menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Jika ingin menyapa siapa saja dengan tulus, akan lebih baik jika ia tampil sendirian, atau bersama Rustriningsih, karena kapasitasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan, karena Kota Surakarta adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah, maka ia berhak memajang foto dirinya, termasuk di kawasan strategis seperti di kompleks Graha Solo Raya yang merupakan gedung untuk pameran produk warga Jawa Tengah itu.

Tapi, melihat foto itu, sungguh saya geli sendiri. Saya ingat bagaimana Bibit menyebut Jokowi sebagai walikota bodoh, hanya lantaran ketika menjawab Walikota Surakarta, ia menolak penghancuran kompleks bekas pabrik es Sari Petojo, yang merupakan bangunan cagar budaya, oleh investor yang direstui sang gubernur.

Kalau memang nJawani, artinya hidup dengan mengedepankan ketulusan budi dan rasa, lebih pantas Bibit memasang foto Walikota Surakarta sekarang, FX Hadi Rudyatmo. Apalagi, baliho itu dilabeli institusi pemasang: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

Tapi ya begitulah, seorang Bibit. Sepertinya ia kelewat bernafsu menjabat kembali sebagai gubernur, sehingga merasa perlu nampang narsis di mana-mana, kalau perlu ‘asal embat’. Lewat banyak baliho raksasa pula, wajahnya tampil bak bintang iklan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Ada yang bertema hemat listrik yang dipasang oleh PT PLN (Distribusi Jawa Tengah), ada sosialisasi pajak (Kantor Pajak), dan reklame-reklame lain seperti rumah-rumah sakit milik provinsi.

Patut diduga, itulah praktek kurang elok yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai gubernur aktif yang sedang berusaha mencalonkan kembali agar bisa menduduki kursi kekuasaan pada masa jabatan keduanya. Keuntungan incumbent memang di situ, bisa bermain-main kekuasaan, meski agak repot juga jika harus disoal sebagai bentuk penyelewengan/penggunaan kekuasaan.

Saya pribadi, lebih suka menyebutnya sebagai kewajaran semata, sebagai upaya calon gubernur yang merasa kurang percaya diri, kuatir orang Jawa Tengah tak mengenal wajahnya, sehingga segala daya dan upaya ditempuhnya. Apalagi, mungkin selama menjabat gubernur, Bibit kelewat hati-hati, sehingga tak bisa mengumpulkan duit untuk biaya kampanye, yang ujung-ujungnya dibantu sejumlah dinas dan perusahaan memasang wajahnya di papan-papan reklame mereka.

Apapun alasan Bibit, yang dilakukannya di Solo sungguh menggelikan. Ia bersanding dengan orang yang dulu ‘dihabisinya’ dan selalu diremehkannya.

Rupanya, ia benar-benar kurang percaya diri sehingga harus menjual Jokowi untuk mendongkrak popularitasnya, syukur-syukur warga Jawa Tengah aware pada kebaikan dirinya (semoga masih punya. Hehehe…), lalu memilihnya untuk masa jawabat keduanya.

Kalau saya pribadi, ingin merekomendasikan Anda, agar tidak memilihnya dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, akhir Mei mendatang