Pertimbangan Memilih Maskapai Penerbangan

Berita pembatalan sanksi kepada Lion Air (dan Air Asia) akibat kesalahan membawa penumpang terminal kedatangan luar negeri ke jalur domestik, sudah saya duga sebelumnya. Mau dibilang prasangka atau pendapat mengada-ada, silakan. Silakan pula menyimak ‘kemesraan’ Direktorat Perhubungan Udara dengan Lion Air, yang berulang kali menyodorkan fakta, tak pernah ada sanksi yang membuat Lioan Air jera lalu berbenah memanjakan konsumennya.

Jika Anda mengeluh tidak bisa melihat foto di atas dengan jelas, percayalah, permasalahan bukan pada mata Anda. Lion Air memang susah dilihat dengan mata telanjang semata.

Jika Anda mengeluh tidak bisa melihat foto di atas dengan jelas, percayalah, permasalahan bukan pada mata Anda. Lion Air memang susah dilihat dengan mata telanjang semata.

Semula, saya mengira di bawah Ignasius Jonan, Kementerian Perhubungan akan tegas seperti citra yang dibuatnya selama ini. Juga, harapan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk bersikap keras (termasuk melakukan upaya hukum) menekan manajemen Lion Air memenuhi ‘hak dasar’ konsumen atas jasa penerbangan akan ketepatan jadwal keberangkatan. Tapi, ya saya maklum. Jonan dan orang YLKI hanya bisa bersuara keras melawan rokok. Itulah ‘spesialisasi’ mereka.

Tulisan di bawah ini sudah disiapkan dua hari sebelum pernyataan resmi pembatalan sanksi terhadap Lion Air (dan Air Asia) oleh Kementerian Perhubungan. Continue reading

Ban Vulkanisir untuk Lion Air

Ramai diberitakan, lantaran enam penerbangan delay, ratusan penumpang Lion Air mengamuk di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Kamis (17/10) malam. Ternyata, letak masalahnya pada keterlambatan pergantian ban hasil vulkanisirvulkanisir di Hongkong.

Yang menyedihkan adalah berita terkait keterlambatan itu. Yakni, ketika kantor Kementerian Perhubungan menyatakan keterlambatan keberangkatan sebagai hal biasa, lumrah. Untuk menguatkan argumentasinya, sang pejabat menyodorkan persentase ketepatan jadwal terbang berbagai maskapai.

Kebanyakan pengguna moda transportasi udara, keterlambatan jadwal Lion Air sudah pada ‘dimengerti’. Begitu pun jika muncul pembelaan dari otoritas pemerintah terhadap maskapai berlogo Singa Merah itu. Malah ada seloroh, Lion Air baru akan dapat peringatan keras, mungkin pencabutan ijin terbang jika armadanya terbang tepat waktu, sesuai jadwal.

Menurut saya, Lion Air memang ibarat anak manja. Mau salah seperti apa, Kementerian Perhubungan akan membelanya. Dan, pejabat pemerintah tak berpihak kepada rakyat sebagai pembayar pajak untuk gaji dan fasilitas mereka, pun bukan hal baru.

Baik manajemen Lion Air maupun pejabat Kementerian Perhubungan bisa bersikap semacam itu dalam waktu lama, lantaran kesalahan rakyat, para pengguna moda transportasi udara, termasuk saya. Karena kita sabar dan baik hati, pejabat kementerian pun merasa selalu dimaafkan. Karenanya, mereka pun merasa tak perlu menegur, apalagi memberi sanksi kepada manajemen perusahaan itu.

Soal ketentuan pemakaian ban vulkanisiran dan suku cadang bekas, pun baru dinyatakan secara terbuka pada awal 2000an, ketika banyak maskapai penerbangan baru, mencatatkan angka keseringan mengalami kecelakaan.

Ketika kini Kementerian Perhubungan kembali longgar mengawasi, bisa jadi karena mereka sudah imun terhadap protes publik. Jangan sekali-kali bicara hak dan kewajiban, saya jamin mereka tak mengerti maknanya!

Saya lupa persisnya, berapa kali sebuah ban boleh direkondisi alias divulkanisir. Seingat saya, hanya Garuda Indonesia yang ketat menerapkan aturan internal, yakni maksimal (kalau tak keliru) dua kali proses vulkanisir setelah digunakan sekian kali lepas landas dan sekian kali pendaratan.

Posted from WordPress for Whindos Poer