Ingatan tentang Pancasila

Hari ini, bangsa Indonesia diingatkan kembali tentang perlunya menghayati dan mengamalkan lima sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dan, kita mesti berterima kasih kepada orang-orang seperti Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Alfian Tanjung, Munarman, Eggi Sudjana, Kivlan Zein, Wiranto dan sederet nama populer di Republik Indonesia.

http://suarapesantren.net/2017/06/01/pesan-pancasila-era-walisongo/

http://suarapesantren.net/2017/06/01/pesan-pancasila-era-walisongo/

Tanpa mereka, saya jamin tak pernah ada gerakan pamer tagar #SayaIndonesia #SayaPancasila dan kampanye sejenisnya. Mereka yang usianya sudah melewati remaja pada 1998, pasti ingat hubungan Jenderal Purnawirawan Wiranto dengan orang-orang Rizieq Shihab, juga pasti mengerti apa itu Pam Swakarsa.

Dan, orang-orang yang sudah dewasa secara akal dan referensi politiknya pada menjelang reformasi, pasti paham bagaimana tokoh-tokoh Islam pada masa Orde Baru sangat diawasi, dikontrol, ditekan oleh ABRI (terutama Angkatan Darat). Bahkan bagi kelompok Islam yang dianggap ‘ngelunjak’, tak jarang segera dibereskan seperti ditunjukkan melalui peristiwa Priok (Jakarta), Talangsari (Lampung) atau operasi dukun santet di wilayah tapal kuda di Pulau Jawa.   *Alhamdulillah banget, kan, Islam dan tentara bisa bersahabat sedemikian rupa sejak Pam Swakarsa, padahal sebelumnya lebih mirip hubungan Tom & Jerry???* Continue reading

Terima Kasih Doktor Hendrawan dan Masinton…

Selain Masinton Pasaribu, legislator asal PDI Perjuangan yang tak kalah hebatnya adalah Hendrawan Supratikno. Kalau Masinton dulunya dikenal sebagai aktivis yang getol menuntut turunnya Soeharto karena otoriter dan lekat dengan cap KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), Hendrawan adalah seorang doktor bidang ekonomi dari universitas papan atas, UKSW! Pada kedua orang hebat itulah kita, bangsa Indonesia, mestinya berterima kasih.

Merekalah orang-orang pintar, yang mampu menyusun kalimat-kalimat bagus demi mengerem kehebatan Komisi Pembarantasan Korupsi!

Kewenangan KPK yang hanya dibatasi pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi di bumi pertiwi yang kita cintai ini, memang harus diakui: brilian!

IMG-20151007-WA0004

Mereka adalah orang-orang Pancasilais sejati. Merekalah penegak demokrasi di negeri ini. Tanpa mereka, pastilah sebutan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia akan hilang. Jika terjadi demikian, maka masyarakat dunia tak mengenal Indonesia. Dan, alangkah bahayanya kalau dunia tak kenal Indonesia?

Tak akan ada lagi cerita negara A mengimpor kopi, negeri B mengimpor teh dan rempah-rempah, dan tak akan ada lagi wisatawan datang ke Indonesia. Kalau sampai terjadi yang demikian, masyarakat Indonesia akan jatuh miskin karena petani tak punya pemasukan lagi, pembuat barang kerajinan, sopir mobil carteran dan pemilik restoran pun apes. Lebih celaka lagi, dampak ikutannya. Keluarganya bisa kurang makan, kurang gizi dan anak-anak tak bisa sekolah.

Adalah kebodohan kita, tidak mengerti, apalagi menghargai cita-cita mulia para legislator seperti Masinton dan Hendrawan, juga puluhan penyokong usulan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika korupsi adalah masalah, tentu bisa mereka bantah. Duit BLBI yang ratusan trilyun hilang dan kembali tak seberapa ke kas negara, terbukti tak membuat negeri ini bangkrut. Bahkan, Soeharto yang dituduh embahnya KKN, toh tak serta merta membuat rakyat jatuh miskin. Continue reading

SIARAN PERS – Presiden Tolak Revisi UU KPK

Catatan: Di bawah ini adalah siaran pers versi lengkap dari Tim Komunikasi Presiden terkait dengan kontrovesi rencana Revisi UU KPK. Rupanya, inisiatif revisi bukan berasal dari Pemerintah, apalagi Presiden. Tak hanya menolak revisi, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Semoga publik mafhum, siapa sebenarnya pihak yang menginginkan revisi yang diduga kuat bertendensi ‘melemahkan peran KPK’.

Penulis termasuk salah seorang yang meyakini, bahwa Presiden Jokowi merupakan sosok yang ingin KPK tetap independen dan kuat sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus berbuah manis. Bahwa ada satu-dua pihak di sekeliling beliau yang tidak sejalan dengannya, saya juga meyakini ada benarnya. Makanya, ketika ada banyak pihak mendorong agar Johan Budi dijadikan juru bicara presiden, saya termasuk yang yakin itu tak akan terjadi. Johan Budi termasuk salah seorang pegiat antikorupsi yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga menariknya ke istana justru sama saja dengan ‘melemahkan KPK’. Bahwa Johan bukan manusia super, iya! Tapi kiprahnya sudah menunjukkan siapa dia sebenarnya. Maka, pantaslah kalau ia tetap dipertahankan menjadi ‘juru kunci’, sang pengawal KPK.

Satu hal yang membuat banyak kalangan cemas, terutama aturan/pasal mengenai kewenangan penyadapan. Dan, asal tahu saja, Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Presiden sempat merespon inisiatif DPR ini. Semoga revisi UU KPK segera ditarik dari Prolegnas 2015.

Beberapa tanda cetak tebal (bold) pada siaran pers berasal dari saya, sebagai panduan ‘membaca’ sikap Presiden. Ada baiknya pula Anda membaca pernyataan Ketua (sementara) KPK  Taufikurahman Ruki dan ini.

Presiden: Berantas Korupsi, Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmennya dalam hal pemberantasan korupsi. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan “trust” investor dan publik sehingga berkontribusi pada tingkat perekonomian nasional.

Demikian arahan Presiden dalam Rapat Terbatas yang membahas masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi, Jumat (19/6), di Jakarta.

Untuk memperkuat semangat anti korupsi tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

  Continue reading

Curhat Lagi kepada Pak Jokowi

Pak Joko, hari-hari ini saya larut dalam kegalauan nasional. Galau, cemas, kuatir, campur aduk tak karuan. Nalar saya tergiring ke satu titik tragedi: panjenengan dimakzulkan!

Bener lho, Pak. Saya sangat menguatirkan panjenengan dimakzulkan. Orang Jawa bilang, jalarané wis ana. Penyebabnya sudah ada. Yakni, penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, tempo hari. DPR yang menerima ajuan nama calon sudah memroses dan menyetujui, kendati KPK menetapkannya sebagai tersangka penerima gratifikasi sehingga rekeninngnya disebut gendut.

Dari perkara itu, lalu muncullah isu pelemahan KPK, satu-satunya lembaga antikorupsi yang dipercaya mayoritas rakyat. Institusi lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan, suka-tak suka, nyaris kehilangan kepercayaan publik.

Pak Jokowi, saya yakin, sejak menjelang penentuan nama calon Kapolri, panjenengan sudah gundah pula. Mungkin situasinya sangat dilematis. Calon Kapolri disetujui semua politikus, baik dari koalisi partai pendukung maupun koalisi rival. Sebuah peristiwa ‘aneh’ jika mengingat sengitnya pertarungan politik menjelang pemilihan presiden hingga penentuan komposisi pimpinan DPR dan alat kelengkapannya. Continue reading

Surat Curhat untuk Pak Jokowi

Sugeng dalu, selamat malam, Pak Jokowi. Semoga lawatan panjenengan ke Malaysia, Brunei dan Philipina berlangsung sukses dan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat ASEAN pada umumnya.

Pak Joko, saya yakin, hari-hari ini pasti menjadi saat yang menegangkan bagi panjenengan, karena dihadapkan pada situasi dilematis, terutama sejak panjenengan ‘terpaksa’ menyodorkan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri kepada DPR melalui Komisi III. Saya membayangkan, betapa sulitnya posisi panjenengan untuk menyatakan secara terbuka, mengenai situasi yang sesungguhnya, termasuk tekanan-tekanan elit partai yang belakangan dipahami publik sebagai kehendak Bu Megawati sebagai petinggi PDI Perjuangan, yang diamini Surya Paloh (Partai Nasdem) dan Jusuf Kalla, Wakil Presiden panjenengan.

Sebagai pendukung panjenengan, saya sangat kerepotan menjawab pertanyaan satu-dua teman, yang dulu ikut mengkampanyekan pencalonan panjenengan, mengenai sikap panjenengan, terutama terkait dengan sejumlah menteri yang mereka anggap kurang memiliki kapasitas memadai, dan terutama, mengenai nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan digempur habis-habisan oleh hampir mayoritas elit partai lewat legislator dan dengan memanfaatkan sejumlah elit Polri. Continue reading