Mereka Murah Senyum

Korupsi bukan perkara luar biasa bagi kebanyakan tersangka, bahkan bagi mereka yang sudah berstatus terpidana. Kita bisa menyimak senyum ramah mereka, ketika datang memenuhi panggilan pemeriksaan di kantor-kantor kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dandanan tetap perlente, wajah selalu menebar senyum. Tak ada yang menunduk atau menutup wajah karena malu disorot kamera.

Bahkan, pemeriksaan hingga persidangan kerap menjadi ajang pamer kemewahan, seperti Artalita yang selalu tampil menor, wangi, dengan asesoris mahal-mahal, selama proses persidangan. Di kamar tahanan sekalipun, Artalita masih powerful, sanggup membeli kemewahan dari oknum pengelola kompleks tahanan.

Hari-hari ini, kita bisa menyaksikan bagaimana mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom selalu murah senyum di depan kamera. Rambutnya tetap colourful, dipadu penampilan khas sosialita papan atas.

Ketika ia meminta dispensasi beribadah di luar ruang tahanan KPK, ingatan saya melayang ke sejumlah tersangka lainnya, yang tersandung perkara korupsi. Ada yang tiba-tiba berkerudung, atau mengenakan pakaian dan atribut yang menggiring persepsi publik akan relijiusitas mereka, bahkan bersumpah diri sebagai orang bersih, tak terlibat skandal.

Saya juga tak habis mengerti, bangsa kita sudah sedemikian pemaaf, toleran terhadap perilaku penggarongan duit rakyat oleh segelintir pejabat dan pengusaha. Ketika orang ramai mempertanyakan kelakuan para pencoleng, malah dianggap berisik, kurang kerjaan dan seterusnya. Dunia sudah jungkir balik.

Tak hanya para tersangka, cobalah simak dengan cermat bahasa tubuh polisi, petugas kejaksaan, atau aparat KPK yang mengawal mereka. Tak ada ekspresi yang menunjukkan kewibawaan penegak hukum, sehingga membuat rakyat bisa tenang, punya harapan akan proses penyelesaian perkara yang adil, dengan hukuman yang setimpal, dan seterusnya.

Bandingkan dengan berita-berita kriminal lainnya. Para pekerja seks komersial yang digelandang polisi atau Satpol PP karena dicurigai berbuat mesum di hotel atau tempat-tempat hiburan saja, kuatir nama baik diri dan keluarganya tercemar sehingga harus menutupi wajahnya dari sorot kamera. Padahal, acapkali yang mereka lakukan adalah dalam rangka pertarungan hidup-mati anggota keluarga mereka pada keesokan harinya, atau mengejar uang sekolah anak-anak mereka.

Untuk ‘jihad’ menutup kebutuhan pokok saja, mereka terpaksa menempuh jalan dengan mempertaruhkan nama baiknya. Sementara, para koruptor yang menumpuk harta untuk kebutuhan mewahnya, tak punya rasa malu sama sekali.

Tapi, adalah kesalahan kita juga yang masih memberi ruang penghormatan kepada para kriminal pencuri uang rakyat. Kita masih menerima dan menempatkan mereka, dan keluarganya, sebagai ‘warga baik-baik’ di tengah masyarakat. Bahkan, tak jarang di antara kita masih ada yang menyediakan diri ‘dibeli’ oleh mereka, padahal kita bisa merasakan, tingkat ‘kebersihan’ harta yang mereka miliki.

Sebagian lainnya, juga ikut menikmati harta mereka, terutama para konsultan komunikasi dan pencitraan. Mereka mencari sisi-sisi baik untuk dipertontonkan, dipublikasikan guna menutup kekurangan.

Dunia memang sudah terbalik-balik. Wajar jika kemudian kita menyaksikan, para kriminal menebar senyum setiap saat, dan hadir secara terang-terangan di ruang-ruang keluarga, menyapa melalui televisi dan media massa lainnya.

 

 

Saran untuk Presiden

Melalui video seperti saya sertakan di postingan ini, saya ingin berkomunikasi langsung dengan Presiden SBY. Saya menyarankan agar Pak SBY sebagai Presiden, Panglima Tertinggi Negara Republik Indonesia mengambil tegas untuk memberantas korupsi. Saran saya, menyatakan negara dalam keadaan darurat.

Dengan dinyatakan dalam keadaan darurat, Presiden bisa bertindak secara ‘otoriter yang dibolehkan konstitusi’, sebab korupsi merupakan pokok masalah yang kian membawa bangsa Indonesia dalam kehancuran. Kini situasinya sudah genting. Rakyat tak ada yang percaya lagi pada hukum, lantaran para hamba hukumnya nyaris tak ada yang bisa diharapkan. KPK sekalipun, menjadi macan ompong. Terbukti, perkara yang ditangani hanya sedikit yang beres dan melegakan sebab dianggap publik sudah memenuhi rasa keadilan.

Konkretnya, rakyat dipersilakan mengambil langkah hukumnya sendiri, sejak menangkap dan memenjarakan koruptor tanpa proses peradilan, hingga pemenjaraan yang ditunggui rakyat. Intinya, sipir sama saja dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tak bisa diharapkan. Mereka dinonaktifkan setahun, semua diserahkan rakyat.

Payung hukum (darurat) seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang bisa dibuat, di mana rakyat yang menangkap koruptor tak boleh menyakiti, menganiaya, apalagi membunuh. Namun, diperbolehkan memberi ‘bonus’, yakni boleh mengarak koruptor keliling kota, supaya malu lantas jera.

Para koruptor yang ditangkap tak diberi hak menggugat dengan alasan pencemaran nama baik atau perbuatan tak menyenangkan. Pencurian uang rakyat yang mereka lakukan sudah membuktikan, mereka tak punya lagi hak menyandang nama baik.

Rakyat diasumsikan memiliki mekanismenya sendiri, termasuk kearifan dan kejujuran menilai, siapa saja pejabat yang korup di wilayahnya. Indikatornya banyak dan sederhana. Semua orang bisa merasakannya.

Satu prinsip moralitas yang pantas dijadikan pedoman, adalah para koruptor telah menjarah hak publik untuk hidup lebih sejahtera dan nyaman. Padahal, mereka digaji dengan keringat rakyat dan kekayaan alam milik rakyat, serta hutang (luar negeri) yang cicilannya dibayar oleh rakyat. Oleh sebab itu, rakyat berhak mengamankan haknya, agar tak kian terpuruk karena tetap mencicil utang, sementara kekayaan dan duit hasil utang dirampok oleh orang-orang yang diberi hak/mandat mengelola negara.

Sederhananya, cuma begitu saja. Presiden bersih tangannya, tapi efektif hasilnya karena yang melakukan adalah rakytanya semua. Orang akan menjadi takut mencuri. Jera.

Nama Baik di Surga

Benarlah ramalan Koes Plus: di Indonesia, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Maka, wajar jika orang bilang tanah kita, tanah surga. Thukul kang sarwa tinandur, apa yang dibenamkan di tanah Nusantara akan tumbuh. Tak terkecuali, menanam keburukan pun berbuah kemenangan. Tengoklah kasus Prita Mulyasari jika belum percaya.

Kemenangannya secara perdata di Tangerang, tak serta-merta ia lolos secara pidana. Di pusat, Mahkamah Agung mengganjarnya hukuman percobaan enam bulan penjara gara-gara curhatnya lewat email kepada teman-temannya dianggap mencemarkan ‘nama baik’ RS Omni Batavia.

Bahwa ada yang menuduh ada kongkalikong antara yang beperkara dengan hakim agung, saya tak mau tahu. Mau menampik takut dosa, untuk mengamini pun perlu bukti. Repot. Dan saya tak mau mempersulit diri-sendiri. Tapi di dalam hati, saya sudah berjanji akan melawan ketidakadilan semacam ini. Jadi, maaf jika ada pembaca yang dulu getol ikut membela Prita tapi kini diam saja, maka saya akan memasukkan Anda ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Ya, berdusta karena dulu lantang bersuara, padahal cuma demi citra…eh, Prita, maksudnya.

Kini, memang hanya Prita yang kena imbas masuknya pasal susupan yang tolol dalam sebuah Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu. Tapi besok? Kelak? Siapapun bisa digulung oleh pasal arogan yang distempel penguasa yang ketakutan boroknya ketahuan, lantas memasang jerat, seolah-olah rakyat hanyalah sekumpulan tikus bodoh yang tak paham jebakan.

Mari kita lihat, sudah berapa banyak orang-orang ‘kotor’, yang nama baiknya disangsikan orang banyak, bahkan orang-orang terdekatnya, namun masih jumawa. Mereka merasa masih punya kehormatan, memiliki nama baik, sehingga menggertak siapa saja yang hendak mengusik. Bahkan, legislator sekalipun dicarikan celah gugatan pencemaran ‘nama baik’ lantaran suaranya dianggap terlalu lantang dan menyerang.

Carilah secara acak, orang-orang yang kesandung perkara nista. Kepada para tersangka korupsi, manipulasi atau mencuri itu, cobalah ikut membeber perkaranya. Dijamin, Anda bakal ‘kena’ getahnya. Pasal 310-311 KUHP warisan kolonial Belanda akan segera menyergap Anda, dan jika menggunakan saluran komunikasi elektronik, akan diberikan bonus pasal  27 ayat 3 UU ITE tadi.

Kembali pada Prita, pada ke mana teman-teman saya, yang dulu turut meramaikan perlawanan lewat blog dan social media? Apakah peerkara Prita tak seksi lagi, sehingga pada diam saja?

Upaya peninjauan kembali oleh Prita tak bisa disebut tindakan mengada-ada. Sebab itu menentukan nasib seluruh rakyat Indonesia. Beradab-tidaknya bangsa ini, bahkan akan ditentukan oleh proses ini. Jaminan bahwa Prita tak bakal masuk penjara (karena putusan kasasi menyebut hukuman percobaan) hanyalah gula-gula, penghiburan agar proses peninjauan kembali tak diteruskan.

Padahal, jika itu dibiarkan, maka artinya preseden hukum telah ditorehkan. Dan secara filosofis, itu berarti kita ikut mengamini kesewenang-wenangan terjadi lagi. Siapa saja bakal bisa dibui, hanya karena seseorang atau perwakilan lembaga merasa sakit hati, atau terzalimi.

Kita patut skeptis kepada Komisi Hukum DPR RI yang memanggil Prita untuk audiensi. Begitu pula pernyataan Din Syamsuddin yang menyatakan Muhammadiyah berada di belakang Prita. Tanpa diingatkan dan diperjuangkan oleh kita, saya yakin mereka akan lupa pada pokok perkara, apalagi ‘hanya’ seorang Prita.

Jika konsisten, Din dan Komisi Hukum DPR menyerukan dan melakukan revisi, membuang pasal 27 ayat 3 itu dari UU ITE. Baik Din maupun yang di Senayan, saya anggap sama derajadnya sebagai politisi. Dan itu pasal yang krusial dihilangkan, bukan undang-undangnya yang dihapuskan seperti kemauan seorang teman. Undang-undang demikian tetap perlu agar keamanan transaksi elektronik memperoleh jaminan hukum.

Tanpa penghapusan pasal karet itu, Indonesia akan terus menjadi surga bagi para durjana. Maling dan bandit akan terus merasa sebagai rakyat terhormat, sementara orang yang menginginkan kesetaraan dan keadilan selalu jadi bulan-bulanan. Bumi Nusantara harus diperjuangkan menjadi surga beneran seperti yang dimaksudkan Tuhan, bukan batu-batu politisi dan tongkat-tongkat durjana tumbuh dan beranak-pinak di Indonesia.

Teroris dan Pengalihan Isu

Noordin M Top tewas diberondong timah panas dalam penyergapan di Solo. Dalam tiga pekan kemudian, Saefudin Zuhri juga menemui ajal, ketika di Ciputat, berhadapan dengan anggota Dentasemen Khusus (Densus) 88/Markas Besar Polri, yang memburunya. Seorang demi seorang anggota jaringan teroris berhasil ditumpas.

Namun, di balik kesuksesan polisi untuk menciptakan ketentraman itu, selalu saja muncul sinisme dari berbagai kalangan, tak terkecuali saya. Saat penggerebekan Noordin yang gagal di Temanggung, misalnya, spekulasi mengarah pada tuduhan oleh banyak orang akan adanya upaya pengalihan isu.

Pernyataan dalam konferensi pers Presiden SBY beberapa saat usai peledakan bom di JW Marriot dan Ritz Carlton, yang semula diniatkan sebagai bukti betapa responsifnya aparat negara dalam mengindentifikasi teroris, justru menjadi bumerang. Foto SBY sebagai sasaran tembak dalam latihan kemiliteran para teroris yang ditunjukkan saat jumpa pers, ternyata temuan usang.

Spekulasi, yang boleh jadi dilancarkan lawan-lawan politik SBY, secara kebetulan memperoleh momentum yang pas. Apalagi, sengketa mengenai perolehan suara tiga pasangan calon presiden/wakil presiden sedang berada pada saat-saat kritis. Dua pecundang mengeroyok pemenang, menggunakan isu-isu kecurangan penghitungan suara untuk menyerang.

Lagi-lagi, terdapat kebetulan yang sama. Saat penggerebekan tersangka teroris di Solo, pertengahan September lalu, juga sedang terjadi banyak kasus besar yang menuntut transparansi penyelesaian. Soal cicak lawan buaya, tarik-menarik elit politik memperebutkan posisi kunci dalam jabatan-jabatan kenegaraan, hampir pasti menarik perhatian media untuk menempatkannya sebagai isu-isu utama.

Pengalihan isu? Begitulah sebutan serampangan dalam rangka memuaskan nafsu menjatuhkan lawan (poitik) bagi yang berkepentingan.

Termasuk penggerebekan Safudin Zuhri atau yang populer dengan sebutan inisial SJ, misalnya, spekulasi lantas diarahkan sebagai upaya meredam isu pemeriksaan Komjen Susno Duaji dalam kaitan kisruh skandal bail out Bank Century. Kita tahu, banyak pihak masih menganggap pemeriksaan internal oleh Mabes Polri tak memuaskan prasangka atau dugaan banyak orang. Apalagi, penonaktifan dua petinggi KPK dianggap berlebihan, bahkan memunculkan sinyalemen tindakan itu sebagai upaya sistematis usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Tentu, tak bijak pula kalau sebagian dari bangsa ini masih terus-menerus menyebut usaha polisi mencokok para anggota jaringan teroris sebagai upaya pengalihan isu semata.

Mengapa selalu muncul tuduhan-tuduhan miring demikian, saya rasa akan lebih menarik kalau para elit politik dan pemimpin negeri ini becermin, apakah selama ini mereka sudah bersaing secara sehat, fair dan gentle. Tarik-ulur posisi politik yang bermuara pada pembagian kekuasaan dan potensi ekonomi yang mengikuti kelompok yang bersengketa, hanya berakibat munculnya apatisme dalam masyarakat.

Prestasi pemberantasan korupsi oleh KPK, misalnya, sudah memberi efek bagi sebagian pelaku usaha (negara dan swasta) dan pejabat negara/daerah menjadi lebih hati-hati bertindak. Namun, untuk soal-soal yang melibatkan politisi, nyatanya masih terasa jauh panggang dari api.

Sering saya bermimpi, kapan para penjarah uang rakyat, para politisi dengan perilaku menyimpang karena menggunakan power-nya untuk keuntungan diri dan kelompoknya, serta para koruptor itu juga dicap sebagai teroris, ya?

Ingin sekali-sekali bisa liputan Densus 88/Antiteror menggerebek rumah kontrakan seorang koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. Apalagi, kalau sang koruptor itu militan, lalu menantang tembak-tembakan, tapi berakhir menggembirakan: para koruptor dibungkus kantong kuning, dimasukkan ke mobil ambulans untuk dicocokkan sidik jari dan DNA-nya untuk memastikan kebenarannya.