Omnibus Law dan Komunikasi Publik yang Payah

Proses penyusunan undang-undang tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law Cipta Kerja sarat kontroversi sedari awal. Kesan kucing-kucingan tak bisa dihindari karena memang nyata tiada keterbukaan, bahkan tak ada sosialisasi yang memungkinkan munculnya tanggapan publik sehingga produk hukum itu kelak berisi pasal-pasal yang mendekati sempurna, melegakan semua kalangan.

Tapi, jangankan sosialisasi kepada publik. Terhadap pihak-pihak terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja pun, rupanya tak semulus yang dilihat orang. Ketika saya mengonfirmasi hal tersebut kepada seorang pejabat yang cukup paham ide Presiden Jokowi membuat peraturan sapu jagad itu, pun dijawab dengan enteng: “Kami saja berulang kali meminta draf RUU Omnibus tak kunjung dikasih. Begitu pula kementerian terkait, banyak yang mengeluh.”

Sebagai seorang pendukung setia Pak Jokowi, tentu saya kaget. Ada juga kemarahan. Tapi ya mau bagaimana lagi, wong saya juga cuma rakyat biasa, yang tak punya hak apa-apa untuk ‘mengadvokasinya’. Marahnya, ya karena saya kebetulan pernah berada di antara sedikit orang yang diceritai langsung oleh Pak Jokowi mengenai rencananya menginisiasi terbitnya peraturan komprehensif itu.