Kemenlu, ASEAN Blogger, dll

Masih banyak yang apriori terhadap lembaga bernama Kementerian Luar Negeri. Apalagi jika dikaitkan dengan ASEAN Blogger Community. Ya, dua kali pelaksanaan pertemuan besar yang diinisiasi ASEAN Blogger Community, baik di Bali (2011) maupun di Solo, tempo hari, telah menerbitkan pro-kontra di kalangan narablog Indonesia. Saya mencoba berdiri di tengah, silakan jika berkenan menyanggah.

Kebetulan, saya menjadi salah satu deklarator. Tak tahu alasannya, tiba-tiba saya dihubungi penyelenggara deklarasi, kala itu timnya Mubarika dari IDBlogNetwork. Saya mengiyakan, sebab menganggap perlu adanya komunitas semacam itu. Alasan lain, niat baik Kementerian Luar Negeri membuka diri, perlu diapresiasi. Asumsi saya, komunitas semacam ABC itu akan bersifat lebih cair, dan bisa menjadi forum baru bagi blogger, yang dalam beberapa tahun terakhir kian terbelah. Yang serius ngeblog ya ngeblog, namun selalu kritis ketika menyimak gejala dunia blogging ‘digiring’ kea rah monetizing.

Fenomena buzzer, yang sejatinya merupakan gejala lumrah atas sebuah penyikapan terhadap media baru, seperti merenggangkan pola relasi narablog. Monetizing dengan cara optimasi mesin pencari pelahan tampak usang, digusur dengan janji kemudahan mendapatkan uang lewat kicauan di Twitter, unggah pernyataan/gambar/video ke Facebook hingga review aneka produk di blog.

Mau cari uang dengan jadi reviewer atau buzzer sejatinya hal biasa. Lumrah saja. Tapi banyak kalangan tak sependapat dengan cara pengaburan pesan, yang dianggap mengecoh. Maksudnya, model kicauan atau pesan bermuatan rupiah, namun dikaburkan sebagai pernyataan biasa. Sejatinya, sih, tak apa-apa juga kan, ya? Baiklah, kita tinggalkan sejenak soal itu.

Yang jelas, fenomena twit berbayar dan sejenisnya, menyilaukan mata ‘orang-orang baru’ sehingga berlomba-lomba menjadi buzzer, dengan cara memperbanyak follower di akun Twitter, atau memperbanyak teman di jejaring Facebook, atau menaikkan jumlah kunjungan di blog masing-masing. Maka, ‘pesan sampah’ lantas bertebaran di mana-mana. Orang lantas risih. Intinya, etika bermedia kebanyakan orang dirasa menjadi sangat parah.

ABF dan NgopiKere

Kita masuk ke masa ‘kontemporer’.  Hanya karena ada sejumlah teman lama berkumpul di Gunungkelir yang sejatinya hendak reunian, kangen-kangenan, maka ada sebagian orang memelintir sebagai acara tandingan. Celakanya lagi, tanggalnya berbarengan dengan ASEAN Blogger Festival di Solo, yang didukung oleh Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Kebetulan, venue utama ABF di hotel berbintang, dan di event lain, bertempat di rumah juragan kambing etawa, dan mengabadikan momentum reunian dengan sebutan NgopiKere.

Lantas, berkembanglah asumsi. Yang di Solo, karena berbau pemerintah, lantas diasosiasikan kaum ningrat, karenanya penuh hura-hura. Sebaliknya, yang reunian di sekitar pegunungan Menoreh, karena sangat egaliter dan cair, terdistorsi esensi kekerabatannya sebagai berkumpulnya para ‘kere’.

Mestinya, saya (dan sejumlah teman Bengawan) pun ingin ke Gunungkelir. Tapi, berhubung telanjur terlibat dalam penyusunan acara ASEAN Blogger sedari awal, maka jadilah kami tuan rumah. Apapun, Bengawan dan komunitas online lainnya di Solo, merupakan stakeholder di wilayah kami. Ada sinergi, tapi tetap independen. Pemerintah (daerah) tak bisa  mengintervensi, dan sebaliknya, kami tak tergantung pula kepada mereka. Sama persis keberadaan kami, terhadap Kementerian Luar Negeri dalam gelaran ASEAN Blogger Festival.

Ziarah wali Blogger dan Jamasan Blogger

Tapi, kalau mau kita teliti lebih jauh, Gunungkelir punya sejarah tak asyik dalam konteks hubungan antarkomunitas. Niat tulus teman-teman Surabaya (ketika itu Komunitas Blogger TPC) menggelar safari persaudaraan bertajuk Ziarah Wali Blogger. Mereka selalu singgah ke komunitas blogger di setiap kota yang dilewati, termasuk di Solo. Muter-muter, berakhir di Gunungkelir, di ‘padepokan benwit’ Kang Toto Sugiharto.

Di sanalah ada beberapa teman Jakarta (dan sejumlah anggota komunitas yang dekat dengan mereka) membuat pernyataan yang kemudian menyinggung perasaan teman-teman peserta Ziarah Wali Blogger. Secara pribadi, saya juga kurang sreg ketika ada sekelompok teman yang merespon Ziarah itu dengan istilah ‘jamasan’, yang secara kultural kurang pas, bahkan terkesan meremehkan. Maka, perang dingin pun muncul, bahkan (menurut saya) hingga kini.

Secara kebetulan pula, ‘kelompok jamasan’ cenderung berkiblat ke (figur-figur) ibukota, seperti ditunjukkan lewat dukungan mereka ke event-event yang digelar teman-teman di Jakarta. Repotnya, gelaran-gelaran di Jakarta selalu ‘bergelimang’ pendana (setidaknya bisa dilihat dari logo-logo lembaga dan brand besar pada materi publikasi acara).

Awalnya, gelaran di Jakarta menyilaukan ‘orang-orang desa’. Banyak blogger dari berbagai kota (kecil) datang ke Jakarta secara swadana, sekaligus ingin bertemu muka (kopdar) dengan nama-nama beken yang selama ini sudah saling kenal lewat media maya. Kekecewaan bermula, (menurut sejumlah pencerita) lantaran keramahan di dunia maya tak sama dengan di alam nyata. Tahun berganti, keadaan tak banyak berubah. Kekecewaah kian membuncah. Lantas, benih prasangka pun muncul.

Kekecewaan terhadap gelaran nasional di Jakarta ditumpahkan lewat gelaran Kopdar Blogger Nusantara di Sidoarjo. Benar, banyak teman blogger yang semula tidak muncul ke permukaan lewat komunitas, tumpah ruah di sana. Banyak orang tercengang, tak menyangka begitu banyak blogger di luar komunitas yang selama ini dianggap telah ‘eksis’. Yang kecewa dengan gelaran semacam Pesta Blogger, pun meramaikan event yang dihadiri lebih dari 1.300 blogger, dari seluruh penjuru Indonesia, dan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

‘Pengelompokan’ lantas muncul. Sebagian orang menganggap Kopdar Blogger Nusantara adalah saingan Pesta Blogger (yang kemudian berganti tajuk event: ON|OFF). Meski sejatinya saling mewarnai dan member warna dunia blogging Indonesia, tapi dasar manusia, blok-blokan pun kian tegas ‘mengidentitas’. Tapi, semua kalangan malu-malu mengakui adanya ‘perang dingin’ ala peta politik dunia.

 

Sharing Online Lan Offline

ABF 2013 dan NgopiKere menurut saya, hanyalah imbas adanya blok-blokan alias perkubuan yang prosesnya sangat panjang itu. Komunitas Blogger Bengawan, termasuk saya, memilih netral terhadap semuanya. Kami memilih ‘nonblok’, atau dengan bahasa sok-sokan, meniru Indonesia yang menerapkan prinsip ‘politik luar negeri’ yang bebas dan aktif. Bebas menentukan jalinan relasional tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kecenderungan, tapi aktif ikut mewarnai dinamika blogging di Indonesia.

Maka, dalam rangka mengeliminasi prasangka kepada siapa saja, kami menggelar sejumlah pertemuan. Sharing Online Lan (Jawa, maksudnya dan) Offline (SOLO) yang pertama kali digelar pada 2010. Kami pun menyelenggarakan workshop penguatan kapasitas (capacity building) untuk sejumlah komunitas blogger (terutama dari kota-kota kecil dan menengah). Niat kami, agar teman-teman di daerah (seperti Bengawan) bisa lebih ‘berdaya’.  

Di daerah, kita tahu, nyaris tak ada brand atau perusahaan mau melirik blogger. Pun pemerintah dan lembaga manapun. Maka, workshop selama tiga hari (yang didanai Hivos dan disumbang XL Axiata). Karakteristik anggota komunitas pun kebanyakan pelajar dan mahasiswa, yang ‘hidupnya’ nyaris tergantung pada uang saku dari orangtua.

Intinya, dengan workshop sederhana, kami belajar bersama cara membuat program, termasuk mencari terobosan pendanaan. Kebanyakan blogger yang bersemangat bebas, tidak mau dikendalikan siapa saja, dan serba sukarela harus terus didukung ‘kemmerdekaannya’. Tapi, bekerja sama bukanlah hal tabu, dengan siapa saja, sepanjang setara dan tidak ada satu pihak pun yang menghegemoni sehingga ada yang merugi. Karakteristik utama blogger adalah: tidak mau diatur-atur.

Tak hanya itu, kami selalu berbagi, membangun komitmen bersama, termasuk jika ada pihak yang berkepentingan menjalin kerja sama. Maka, program pelatihan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersama PANDI, pun ditempuh. Itu hanya sebagian cara dan strategi memberdayakan diri, supaya kami bisa selalu berbagi dengan publik, masyarakat di luar blogger.

Pemerintah dan Blogger/Netizen

Belakangan, banyak pemerintah daerah mulai melirik individu maupun komunitas blogger dan praktisi Internet (netizen). Ini perkembangan menarik, sebab mereka mulai ‘melek’, melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk beragam kepentingan, terutama untuk kemanfaatan sebanyak mungkin masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menggalakkan program kemitraan dengan netizen lewat Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK), juga Kementerian Luar Negeri yang ikut menginisiasi dna memfasilitasi ASEAN Blogger Community.

Saya pun pernah disinisi oleh seorang ‘seleb’ melalui kicauan di Twitter gara-gara terlibat di berbagai kegiatan Relawan TIK. Ketika bersama ASEAN Blogger Community pun, tak sedikit yang menyayangkan. Tak soal bagi saya. Di kedua lembaga itu, saya menjalin banyak komunikasi dengan intensitas memadai. Wakil-wakil kedua kementerian juga pernah beberapa kali singgah di sekretariat Bengawan, yang kami namai Rumah Blogger Indonesia.

Kami tak merasa terkooptasi, namun sebaliknya justru merasa bisa ikut mewarnai. Kepada kedua wakil lembaga itu, kami selalu berdiskusi dan mendorong agar mereka membuka diri dan melibatkan partisipasi publik sebanyak dan seberagam mungkin. Alhasil, kedua lembaga negara itu sangat terbuka kepada siapa saja.

Dalam konteks hubungan Kementerian Luar Negeri dan ASEAN Blogger Community, misalnya, sejauh saya diskusi dengan Pak Hazairin Pohan dan beberapa staf Kemenlu, termasuk Ditjen Kerjasama ASEAN, tak pernah saya mendapati kalimat pesanan agar begini-begitu. Sebaliknya, justru ABC diberi kebebasan menentukan sendiri cara dan strategi membuat desain program dan melaksanakannya sendiri, dan kementerian menempatkan diri sebagai fasilitator, termasuk akses pendanaan sepanjang memungkinkan (dalam arti dibenarkan/sejalan dengan ‘hukum’ keuangan birokrasi). Hanya itu. Tidak lebih dan tak kurang!

Karena itulah, saya juga merasa bebas bersikap. Menjelang pertemuan Blogger ASEAN di Bali (2011), misalnya, saya menarik dukungan lantaran melihat gejala tak profesional dalam perencanaan (dan terbukti kemudian di pelaksanaan). Ketika kemudian mau terlibat penyelenggaraan ASEAN Blogger Festival 2013 di Solo, konteksnya justru dalam rangka ‘turut menyelamatkan’ gagasan besar dan mengawal komitmen Kementerian Luar Negeri.

Makanya, secara personal saya meminta sejumlah teman dari sejumlah komunitas untuk turut menyukseskan ABF 2013 di Solo. Saya tahu dan dapat banyak masukan (tepatnya ‘curhat’) sejumlah teman blogger, yang masih masygul dengan keikutsertaan mereka di Bali, lalu apriori dengan event di Solo. Maka, kami, Komunitas Bengawan turut ikut menjamin, bahwa ABF 2013 akan berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya.  Apakah kemudian kehadiran teman-teman yang sebelumnya apriori menjadi ikut menghadiri merupakan hasil ‘kasak-kusuk’ kami, tak pantas jika kami melakukan klaim atas ‘keberhasilan’ penyelenggaraan event kemarin. Sangat mungkin kami salah!

Intinya, kami tak ingin keterbukaan Kemenlu tidak bisa dimanfaatkan banyak pihak. Oleh karena itu, saya justru mengajak dan mengampanyekan agar sebanyak mungkin orang terlibat di dalamnya. Prinsipnya, merdeka saja. Seperti saya terhadap Kemenlu, jika tak memungkinkan ruang dialog yang setara, ya bebas-bebas saja meninggalkannya. Satu hal yang pasti, ketidakcocokkan kepasa satu-dua orang (katakanlah begitu) janganlah digunakan  untuk menyamaratakan, bahwa Kemenlu begini atau begitu. Saya berani menjamin hal itu, karena saya merasa (sok) tahu karena sejumlah proses diskusi intensif.

Saya kira, segitu dulu… Esok kita lanjutkan lagi… Percayalah, saya tidak dibayar untuk bicara semacam ini (bersambung…).

Internet untuk Papua

Hampir seratus orang, mayoritas perajin, memadati ruang workshop Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK) Provinsi Papua di Jayapura, 21 Oktober silam. Mereka antusias mengikuti sharing pengalaman pemanfaatan teknologi informasi dan workshop pembuatan website untuk penyebaran informasi potensi dan produk kultural kreatif. Sayang, koneksi Internet melambat sehingga workshop terganggu ketika 100 komputer digunakan bersamaan.

Suasana workshop Internet untuk menunjang industri kreatif Papua

Akhirnya, disepakati pembuatan website, khusus untuk ajang distribusi informasi dan promosi. Lima orang bersedia menjadi Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Relawan TIK) inti, untuk mendesain website dan mengisinya, termasuk perwakilan dari beberapa kabupaten dan kota di provinsi itu. Di sana, saya mendampingi Ketua Relawan TIK, Mas Indriyatno Banyumurti yang difasilitasi Kantor Kementrian Komunikasi dan Informasi.

Terbayang dalam benak saya, betapa kesenjangan teknologi akan meneguhkan isolasi, mengingat kondisi geografis wilayah tersebut yang berbukit-bukit. Transportasi darat yang mengenaskan di pedalaman, dan transportasi udara yang pasti mahal secara biaya, hampir bisa dipastikan menghambat kemajuan. Teknologi informasi pun menjadi sulit dihadirkan karena pasti memakan biaya besar.

Kondisi geografis Pulau Papua yang berbukit-bukit memuat investasi pembangunan menara BTS menjadi mahal, karena pengangkutan material hanya bisa dilakukan dengan helikopter.

Kian rumit persoalan jika dihadapkan pada realitas potensi ‘pasar’ yang tak sebanding, jika berharap keterlibatan para penyelenggara jasa internet swasta (termasuk operator telekomunikasi) di Papua, atau daerah-daerah lain yang kondisi geografisnya menjadi kendala. Pendapatan per kapita penduduk pasti jadi acuan awal hitung-hitungan lembaga usaha swasta karena terkait dengan Return on Investement (RoI) atau tingkat (kecepatan) kembalinya modal usaha.

***

Memang, kini mulai ada ‘terobosan baru’, semacam politik etis (begitu saya menyebutnya) di mana lembaga-lembaga profit akan mengembalikan sebagian keuntungannya kepada publik yang telah menghidupinya, dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Bagus secara misi dan terminologi, meski kemudian lebih berat ke arah pembentukan citra positif perusahaan alias strategi public relations (PR).

Lukisan burung Cendrawasih dengan pewarna alam pada kulit kayu khas Papua (kiri) dan patung Asmat, dua jenis karya seni bernilai tinggi.

Tak soal bagi saya jika kegiatan CSR menjadi sebatas kegiatan PR, sepanjang aksinya bisa bermanfaat bagi publik. Seperti di Provinsi Papua, misalnya, akan menarik jika dana CSR diarahkan kepada pendirian base transceiver stations (BTS) di pedalaman. Memang mahal, dan bisa jadi perlu koreksi strategi, sebab konon, CSR sering dipahami sebagai ‘pengembalian’ sebagian keuntungan kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Kebijakan penggunaan menara bersama untuk penempatan BTS sejumlah operator telekomunikasi bisa menjadi solusi karena biaya menjadi lebih murah karena bisa ditanggung bersama sejumlah operator. Cuma, lagi-lagi pertanyaannya sederhana: maukah operator seluler melakukan investasi di daerah terpencil dan pedalaman dengan konsekwensi jangka kembali modalnya akan lama?

Jawa, Bali dan Sumatera, sepertinya bisa ‘ditinggalkan’ dulu. Investasi dialihkan ke Sulawesi, Maluku, Kalimantan hingga Papua, supaya kesenjangan telekomunikasi (digital) bisa dikurangi. Investasi backbone Palapa Ring Timur Papua, misalnya, diperkirakan Bank Dunia, membutuhkan biaya sebesar US$ 145 juta (Jan van Rees, tanpa tahun), padahal hanya mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Angka yang tidak tinggi jika disikapi demi meningkatkan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan warga Papua. (Ingat, nilai itu ‘hanya’ setara dengan biaya keamanan PT Freeport untuk kepolisian setempat selama 30 bulan, lho!)

Padahal, dari backbone itu memungkinkan operator telekomunikasi hadir dengan biaya lebih murah, sehingga aksesibilitas komunikasi bagi warga Papua menjadi terjangkau. Dampaknya? Pasti sangat banyak dan panjang. Tuntutan keadilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang selama ini memicu naik-turunnya suhu politik Papua-Jakarta, tak lepas pula dari ‘saluran komunikasi’ yang terbatas, dalam pengertian sangat luas.

***

Kembali pada soal pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi (TIK), ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Papua pasti akan meningkatkan literacy dan mendorong munculnya generasi baru yang lebih maju. Dengan demikian, rakyat Papua bisa menempati posisi-posisi strategis dalam aneka peran sosial, birokrasi, ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Dengan begitu, kehadiran TIK bisa memajukan pendidikan, meniadakan kesenjangan antara pedalaman dan kota-kota di Jawa.

Asal tahu saja, masih menurut riset Bank Dunia, kapasitas Internet di seluruh Jayapura sebagai ibukota provinsi, masih lebih kecil dibanding kapasitas yang dimiliki sebuah apartemen di Hongkong atau Singapura. Ironis, bukan?

 

Tampak udara menara-menara di pedalaman Sulawesi Selatan

Banyaknya warga non-Papua di kantor-kantor pemerintahan, lembaga swasta hingga di sektor-sektor informal, menurut hemat saya, hanya bagaikan menanam bom waktu, karena pemerataan peran warga negara akan memiliki dampak yang sangat kompleks. Kota Jayapura yang sangat indah, eksotis, dengan kota di tepi lautnya, dan kondisi geografis yang berbukit-bukit, menyimpan potensi mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah, baik nasional maupun mancanegara.

Promosi wisata (alam, produk budaya, kerajinan, dll) bisa dilakukan lewat website, disebarluaskan via Internet dan seterusnya. Jujur, ketika saya turut serta dalam workshop singkat itu, cukup senang ketika banyak warga perajin antusias memanfaatkan teknologi Internet untuk sarana promosi. Ada yang memproduksi tas dan lukisan berbahan kulit kayu khas Papua, sebab jenis kayunya hanya ada di pulau itu, ada yang memproduksi batik.

Lansekap Jayapura dilihat dari restoran sebuah hotel

Dan, khusus batik, walau itu kerajinan baru hasil ‘impor’ dari Jawa, tapi saya senang mendengar sudah ada 100-an perajin batik cap dan tulis di Jayapura. Adalah Pak Jimmy yang memperkenalkannya. Ia belajar dari Pekalongan, lantas dikembangkan di Jayapura dengan corak dan motif khas Papua dengan beberapa ikon khusus seperti tifa, burung Cendrawasih, dan jenis-jenis dedaunan khas pepohonan Papua.

Produksi batik Papua mestinya juga bisa semaju industri serupa di Jawa, sehingga tidak sampai didominasi pedagang-pedagang Jawa di sana, yang meski mengedepankan motif Papua, namun memproduksinya di Jawa. Yang pasti, permintaan sudah begitu tinggi, baik jika disimak dari omzet penjualan beberapa toko batik di sana, maupun usaha Pak Jimmy yang sudah melebar pemasarannya hingga ke Ambon, Denpasar dan Jakarta.

Teknologi komunikasi, semestinya memberi manfaat, mendekatkan yang berjauhan, membuat murah ongkos produksi dan promosi, dan bukan sebaliknya. Apakah operator seluler seperti XL juga hanya akan berkutat di Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi? Papua, begitu pula pulau-pulau terpencil di Indonesia, membutuhkan kehadirannya. Pasar bisa diciptakan, tidak perlu menunggu. Itu jika ingin selalu membuat penggunanya selangkah lebih maju.