JIPA, SIPA dan Seterusnya

Meski baru bisa menyaksikan hari kedua Jogja International Performing Arts Festival (JIPA), saya sudah merasa senang. Kebagian empat penampil, dua dari Jepang dan masing-masing seorang koreografer Indonesia dan Perancis, pun sudah cukup melegakan. Salut atas kerja keras Mas Bambang Paningron dan teman-teman Jaran Productions menggelar festival tari selama dua malam itu.

Koreografi Bimo Wiwohatmo (Yogyakarta) dalam JIPA 2009

Koreografi Bimo Wiwohatmo (Yogyakarta) dalam JIPA 2009

Hari pertama, festival diisi dengan penampilan seniman dari Austria, Korea dan Jepang. Dari negara yang disebut terakhir, dua kelompok datang atas biaya sendiri, satu grup lagi dibiayai sepenuhnya oleh The Japan Foundation. Selebihnya, nyaris dengan pembiayaan sendiri-sendiri.

Itulah uniknya dunia kesenian. Ibarat dengan modal cekak, pun masih bisa membuat event bermutu, dengan sajian karya-karya bermutu. Yang demikian, tentu tak lepas dari komitmen pertemanan yang lantas melembaga menjadi sebuah network. Sulit bagi awam untuk membayangkan penyelenggara mampu menyediakan dana sedikitnya Rp 1 miliar, bila seluruh keperluan biaya transportasi, akomodasi serta honor artis menjadi tanggung jawabnya.

Penampilan Veronique Delarche, koreografer Perancis

Penampilan Veronique Delarche, koreografer Perancis

Ketika dukungan pemerintah nyaris nihil dan sponsor enggan berderma, maka artis seperti didatangkan secara cuma-cuma. Panitia, bisa dikata menjadi pihak paling ‘menderita’ kalau penilaiannya menggunakan ukuran-ukuran material. Siapa bertugas sebagai apa dengan honor berapa menjadi tidak relevan dibahas. Dedikasi dan komitmen mereka pada kerja-kerja kebudayaanlah yang menggerakkan mereka rela bersusah payah.

Siapa yang diuntungkan? Jawabannya jelas: masyarakat dan pemerintah!

Masyarakat diuntungkan lantaran memperoleh wahana apresiasi sehingga memperkaya pengalaman rohaniahnya. Kesenian tak bisa mengenyangkan, juga tak mungkin mendongkrak status sosial-ekonomi seseorang, termasuk penyelenggaranya. Pada ruang tak seberapa luas, concert hall Gedung Societet paling hanya menampung seribuan apresian selama dua hari. Artinya, dengan tiket masuk seharga Rp 20.000, total pendapatannya tak cukup untuk membiayai dua artis yang datang dan harus pulang kembali ke Perancis.

Dimana pemerintah memperoleh imbas positif dari peristiwa demikian? Citra kota meningkat, karena warganya dianggap beradab, memiliki tingkat apresiasi seni memadai sehingga pantas dipuji.

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Keberadaan Dinas Pariwisata dan Budaya, misalnya, seperti tak berarti manakala kegiatan-kegiatan seni bermunculan, justru karena warga yang menginisiasi. Dimana-mana di Indonesia, sungguh sulit meyakinkan aparatur Dinas Pariwisata dan Budaya bahwa kerja-kerja kebudayaan tak bisa semata-mata dengan kalkulasi ekonomis-matematis.

Pengeluaran akan bisa dianggap sangat besar dan boros -karena itu harus dihindari, jika yang dijadikan ukuran adalah banyaknya penonton yang bisa dihadirkan. Gelaran teater atau tari tak bisa disamakan dengan penyelenggaraan konser Nidji atau Kenny G. Keramaian publik jenis ini, toh masih sangat jauh melampaui pengunjung pertunjukan orkestra atau konser piano, bahkan mereka yang bergelar maestro.

Jujur, penyelenggaraan event serupa di Solo yang bertajuk Solo International Performing Arts Festival (SIPA), awal Agustus lalu, merupakan potret kekeliruan penyikapan atas sebuah peristiwa kebudayaan yang menampilkan kerja-kerja kesenian yang ‘serius’ alias bukan pop, bukan budaya massa.

Bisa jadi, pelaksana juga kesulitan membuat pilihan ketika disodorkan ketentuan ‘harus’ menghadirkan banyak orang yang bisa diklasifikasikan sebagai ‘massa’. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi, ketika pemerintah sebagai pemilik gagasan dan merasa tidak menguasai bidang demikian, sang pelaksana tak punya cukup referensi karena kegagalan membuat definisi dan menerjemahkannya ke dalam produk event seni.

Sajian "Tribut to Michael" oleh Broadway Dance Center, Jepang

Sajian "Tribut to Michael" oleh Broadway Dance Center, Jepang

Tak semua cabang seni bisa ditampilkan di tempat terbuka, apalagi di antara riuh dan hiruk pikuk penonton. Begitu sebaliknya, tak sembarang bentuk ekspresi seni cocok dipanggungkan di dalam ruang tertutup. Beberapa jenis tari atau teater, mungkin baru bisa diapresiasi bila lingkungan mendukung sehingga kelima panca indera bisa bekerja bersama-sama dengan olah rasa dan aktivitas pikir.

Sungguh menarik ketika beberapa waktu lalu, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sedyawati mengusulkan keberadaan kebudayaan diurus oleh departemen tersendiri. Bergabung dengan bidang pendidikan pada masa lampau, menimbulkan kerancuan sebab kebudayaan hanyalah subpendidikan. Sementara digabungkannya dengan urusan kepariwisataan hanya melahirkan kebijakan dengan pendidikan turistik, sehingga mudah terjerumus pada misi mendongkrak devisa semata.

Kebudayaan, tentu saja tak sebatas urusan ‘pentas seni’ semata. Ia mencakup semua aspek kehidupan, berpijak pada yang lampau demi menghadapi masa depan. Kerusakan lingkungan, maraknya bentuk-bentuk baru kemiskinan hingga praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, itu semua berawal dari abainya sebuah bangsa terhadap pentingnya sebuah sikap sehingga menuntun kita pada penyusunan strategi kebudayaan.

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Kesenian hanya noktah kecil dalam cakupan kebudayaan yang maha luas. Namun, sikap bangsa yang meremehkan terhadap cabang kebudayaan yang satu ini, sudah cukup untuk menjuluki sebuah bangsa sebagai tak berbudaya.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Saya bukan siapa-siapa dan tak punya referensi (apalagi kompetensi) untuk menjawabnya. Serahkan saja pada ahlinya, yang sejatinya sangat banyak kita miliki. Dari pemikir hingga orang-orang yang tak pernah kenal lelah menjalaninya sebagai pelaku, bahkan tanpa support pemerintah sama sekali.

Kalaupun ada yang harus saya diusulkan (supaya tampak bertanggung jawab kerna sudah membuat posting ini), rasanya cukup sederhana: sebaiknya pemerintah mengalokasikan sebagian dana yang dihimpun dari berbagai jenis pugutan pajak pada warganya,untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau misi-misi kebudayaan.

Sajian Bimo Wiwohatmo

Sajian Bimo Wiwohatmo

Syukur membuat regulasi, dimana badan-badan usaha negara dan swasta yang telah menjadikan rakyat sebagai ‘pasar’ produk-produk mereka, dipaksa untuk mengalokasikan sebagian keuntunannya ke sana pula. Jangan lagi dana corporate social responsibility (CSR) mereka kelola sendiri, lalu membuat laporan resmi demi mendapat beragam fasilitas dan dispensasi. Sebab jika itu yang terjadi, baik badan usaha maupun pemerintahnya, bisa dikategorikan keji. Atau, setidaknya tumpul nurani.