Welcome Jokowi-Kalla Wisdom (JKW)

Saya sengaja mencantumkan kata ‘wisdom’ pada judul tulisan, sebab saya paham karena selalu menyimak dan mencatat teladan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi calon presiden, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Siapa tokoh politik sekarang yang (maaf) latah pakai baju putih kemana-mana?

Banyak politikus yang mengenakan baju putih (tapi bukan baju koko) semata-mata didorong oleh niat pencitraan, membangun kesan dengan mengambil filosofi kesucian dan kebersihan atas putih. Tentu, amat disayangkan jika kesan suci dan serba baik datang dari konsultan komunikasi atau pakar fesyen yang dibayar untuk itu.

Masih bagus juga sih, mereka masih mengakui putih sebagai simbol positif, daripada abai sama sekali. Tapi, dalam konteks kompetisi merebut kursi presiden/wakil presiden, publik justru diuntungkan dengan kesamaan pilihan warna pakaian pasangan saat deklarasi pencapresan, baik Jokowi-Kalla maupun Prabowo-Hatta.

Jika sama-sama putih secara fisik, maka publik diajak menelisik lebih dalam, agar menemukan pembeda, diferensiasi atas dua pasangan capres/cawapres.

Pak Jokowi sudah biasa mengenakan kemeja putih sejak menjabat Walikota Surakarta. Ciri khasnya, ia menggulung hingga lengan, tanpa pernah memasukkan kemeja,dalam,celana. Santai, tak terlalu formil.

Dengan pilihan gaya berpakaian seperti itu, warga bantaran kali sekalipun tidak canggung menyapa, menghampiri dan menyalami. Dan, sambutan Pak Jokowi juga sangat natural, selalu ada kontak mata ketika berjabat tangan, dan ada sapaan/dialog (yang panjang-pendeknya tergantung ketersediaan waktu). Ada rasa kedekatan pada setiap kesempatan berinteraksi, dan tidak dibuat-buat.

Pilihan kemeja putih juga menunjukkan netralitas pada berbagai hal dan momentum. Di acara partai apapun, dimana warna bisa jadi perkara sensitif, kemeja putih membawa isyarat netralitas. Pun di acara-acara resmi lainnya.

Pada pilihan warna kostum itulah wisdom Jokowi mewujud. Identitas tidak perlu dikedepankan, ditonjol-tonjolkan. Dengan demikian orang lain seperti dibiarkan menilai dengan referensi dan pengalaman masing-masing. Meski hadir di acara-acara PDI Perjuangan, misalnya, Pak Jokowi hampir selalu mengenakan kemeja kesayangannya itu. Pada situasi seperti itu, saya melihatnya sebagai bentuk kearifan. Dia tak takut diragukan ke-PDIP-annya, karena pada saat yang sama, jabatan sebagai walikota melekat pada dirinya. Ia menempatkan diri sebagai milik semua orang, sehingga tidak mau terbatasi oleh sekat-sekat politik, meski dalam tataran persepsi atas sebuah simbol.

Cerita Buat Remaja Indonesia

Sebentar lagi pemilihan umum dan pemilihan presiden bakal dilangsungkan. Jika kini media sosial begitu crowded berita dan cerita tentang sosok Gita Wirjawan, Prabowo, Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Jusuf Kalla dan banyak lagi, ya dimaklumi saja. Mereka memang sedang berburu citra, supaya dianggap gaul dan merakyat, lalu berharap terpilih jadi presiden.

Semua berlomba menguasai benak khalayak. Maka, wartawan diboyong kemana-mana, menyertai kemana para kandidat-kandidat ambisius itu pergi. Beragam peristiwa diciptakan oleh para konsultan pencitraan, para penasihat politik dan ahli komunikasi. Muaranya adalah banyak-banyakan publikasi tentang kebaikan yang mereka buat-buat, diskenario itu. Kian banyak pemberitaan, kian mantap posisinya. Lembaga survei disewa, dan sebagai konsekwensi industrialisasi demokrasi, hanya yang baik dan menguntungkan ‘klien’-lah yang dipublikasikan.

Dari semua kandidat, para capres ambisius itu, cobalah tanyakan jika Anda beruntung bersua dengan mereka: kemana negara dan bangsa ini akan dibawa?

Saya berani jamin, semua akan member jawaban normatif, waton baik. Kurang lebih, yang ditawarkan adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan, dan seterusnya!!

Jarang yang bisa atau mau menjawab dengan gamblang. Misalnya, “Jika saya terpilih jadi presiden, saya akan melakukan proteksi terhadap petani, dengan cara membatasi impor produk-produk pertanian. Saya akan mengalokasikan subsidi untuk rakyat di banyak sektor!”

Yakinlah, keyword subsidi akan menjadi momok tersendiri bagi semua kandidat presiden yang ada sekarang. Semua kandidat akan berhitung agar pencalonannya mulus, tidak diganggu Amerika dan negara-negara sekutunya. Dengan janji akan memberi subsidi, berarti mereka menyatakan perang terbuka terhadap negara-negara yang mengedepankan sistem ekonomi pasar bebas.

Contohnya begini: kalau pemerintah memberi subsidi bagi petani, misalnya dalam bentuk penyediaan pupuk murah dan sebagainya, maka pestisida aneka hasil rekayasa kimia produksi perusahaan-perusahaan barat akan kalah bersaing, sebab harganya pasti lebih mahal, tidak akan dibeli oleh ‘pasar’ Indonesia.

Yang lain lagi, Amerika dan penganut pasar bebas, inginnya negara lain cukup menjadi konsumen, bukan produsen.  Dengan demikian, produk-produk mereka akan banyak bertebaran di negeri ini, menguasai. Keuntungan penjualan, tentu saja balik ke asal pemilik modal, ditaruh di bank, diputarkankan lagi, untuk kesejahteraan bangsa mereka.

Malah, masih ada yang lebih serem. Radikalisme kelompok agama (misalnya Islam di Indonesia), juga disukai mereka, lho. Dengan gangguan/ancaman keamanan, maka bangsa kita jadi was-was. Lalu, dibelilah kamera CCTV, yang operasionalisasinya butuh perangkat keras (komputer) dan lunak (apilkasi tertentu). Siapa produsennya?

Dengan tingkat kecemasan tinggi, maka lahirlah ‘premanisme gaya baru’.  Orang-orang sipil dilatih sedemikian rupa sehingga berkemampuan seperti militer, hanya untuk menjaga bank, hotel, mal dan sebagainya. Perlengkapannya: metal detector, teknologi  sinar x, laser, sistem keamanan buka-tutup pintu dengan sidik jari, retina, kode-kode rahasia dan sebagainya. Produk siapakah ituuu???

Dari subsidi dan kecemasan bisa dihitung potensi perputaran uangnya, apalagi pada negara seperti Indonesia yang populasinya tinggi, relatif berdaya secara ekonomi, dan memiliki banyak politisi berkarakter seragam, yang lebih suka berebut jabatan dan kue anggaran daripada mikirkan nasib kiri-kanan, apalagi masa depan bangsa dan anak-cucu mereka.

Orang seperti Gita Wirjawan yang ‘matang’ di Amerika, sudah terbukti sebagai pendukung pasar bebas. Prabowo yang kelewat bersemangat mandiri, pasti tak bakal disukai Amerika dan sekutunya. Pun Aburizal Bakrie atau Jusuf Kalla, yang dikenal lebih suka memajukan pengusaha pribumi, bisa diyakini tak terlalu disukai Amerika. Apalagi, pengusaha seperti Bakrie, yang punya cacat usaha lantaran lumpur Lapindo terbukti menyengsarakan banyak orang, dan merusak lingkungan.

Gimana dengan Dahlan Iskan? Kedekatannya dengan pemodal-pemodal  Republik Rakyat Cina, tampaknya bakal jadi sandungan karena potensial mengganggu kepentingan industrialis dan rezim negara-negara penganut pasar bebas (Barat). Tentu, dengan catatan, jika bangsa Indonesia ada yang tertarik memilih dia sebagai Presiden Republik Indonesia.

Terhadap mereka-mereka yang potensial jadi sandungan kepentingannya, Amerika dan sekutunya pasti akan berbuat banyak, termasuk menjegal dengan aneka rupa cara. Tapi, sejelek-jeleknya reputasi Gita Wirjawan di negeri ini, ia lebih disukai pemimpin-pemimpin Amerika, G-20, WTO dan sebagainya. Maka, gencarnya ia berkampanye dengan aneka cara, termasuk memborong buzzer, blogger dan influencer, rasanya hanya dijadikan semacam ‘legitimasi’ popularitas dan ketertarikan publik.

Walau pengguna Internet di Indonesia masih di kisaran sepertiga populasi manusianya (terlepas hanya sepersekian pengguna Internet yang mendukungnya), ia akan dianggap populer, dan legitimated. Demokrasi representasi atau keterwakilan, sudah lama ditancapkan di benak pelajar sejak SLTP, sehingga seolah sudah sah jika ‘keriuhan’ di media massa dan media sosial sudah terjadi. Kira-kira kok bakal demikian.

Jadi, kita tak punya pilihan calon pemimpin, dong?!? Bisa jadi!

Mari, kita tunggu saja. Siapa tahu kelak muncul sosok alternatif yang lebih menyintai Indonesia, sayanng terhadap aset sumberdaya alam dan manusianya, dan sebagainya.. dan seterusnya.. Semoga.