Gedung Kesenian Solo

Saya merasa terganggu dengan twit seperti terpampang di postingan ini. Mau disebut membela Pak Jokowi atau apa, terserah saja. Saya tak peduli soal begituan. Concern saya hanya pada potensi fitnah, atau setidaknya bisa mendiskreditkan Pak Jokowi, yang selama ini dikenal memiliki kepedulian pada pengembangan budaya dan pemberdayaan warga melalui sejumlah kebijakannya selama menjabat Walikota Surakarta.

Makna kalimat ini yang saya kuatirkan berdampak negatif karena menyangkut nama baik seseorang...

Kalau merunut twit dan retweet, saya kok menduga Swastika hanya melemparkan wacana untuk mencari bukti konsistensi seorang Jokowi. Saya yakin tak ada tendensi negatif pada diri Swastika. Masih dengan modal dugaan, mungkin Swastika mendapat informasi sepihak dari teman-teman yang selama ini memanfaatkan bangunan mangkrak yang kini dinamai Gedung Kesenian Solo, bahwa di tempat tersebut akan dibangun mall, atau setidaknya berubah peruntukan.

Kata ‘kesenian’ memang seksi, apalagi jika dilekatkan dengan kata ‘gedung’ dan sebagainya. Sebagai manusia setengah seniman, yang separuh lebih dari usia saya, banyak bersinggungan dengan seni, seniman dan pusat kesenian, maka saya ingin memberi gambaran sekadarnya, sepanjang yang saya ketahui.

Gedung kesenian di Solo, dalam arti tempat dilangsungkannya beragam aktivitas kesenian, yang saya kenal adalah Taman Budaya Jawa Tengah atau dikenal dengan Taman Budaya Surakarta (TBS). Sebelum era otonomi daerah, TBS berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan alias pemerintah pusat. Hampir semua provinsi memiliki taman budaya. Kebetulan, untuk Jawa Tengah terletak di Solo.

Sebelum terpusat di Kentingan, dulu ‘markas’ seniman berada di Kamandungan, kompleks Kraton Surakarta dan kampus Mesen, dengan nama Pusat Kesenian Jawa Tengah. Baru pada awal 1980an (kalau tak salah) PKJT dipecah menjadi dua, yang bergerak di pendidikan kesenian bernama Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) lantas berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) dan kini bernama Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Untuk ‘showroom’ produk seni, ya di TBS itu.

Selain itu, ada Taman Balekambang yang pernah jadi markas Srimulat dan grup kesenian ketoprak. Kini, setelah penataan kawasan, gedung ketoprak dipindah dan dibuatkan bangunan baru yang dikelola Dinas Pariwisata Kota Solo, dengan penampilan rutin grup Kelompok Ketoprak Seniman Muda Surakarta.

Di kawasan Sriwedari, ada gedung Wayang Orang Sriwedari yang masih beroperasi hingga kini. Sekadar mengingatkan, Sriwedari dulu dikenal sebagai Kebon Raja, yakni taman milik Kraton Surakarta. Dulu, kebun binatang juga di situ sebelum dipindah di Jurug, pinggir Bengawan Solo.

Di kompleks Sriwedari ada Museum Radya Pustaka yang beberapa tahun silam ketahuan kehilangan banyak asetnya. Ada juga THR alias Taman Hiburan Rakyat. Orang luar sering rancu, menyebut Taman Sriwedari sebagai Taman Budaya Surakarta. Padahal, jelas beda. Sriwedari, tentu saja masuk kawasan cagar budaya karena peran sejarahnya. Di THR, kini rutin untuk pentas musik dangdut, lagu-lagu Koes Plus dan tembang kenangan, selain ada aneka permainan anak-anak seperti bom-bom car dan sejenisnya.

Ini lho, bekas gedung bioskop, yang diberi label Gedung Kesenian Solo itu...

Di antara Museum Radyapustaka dan THR ada gedung pertemuan bernama Graha Wisata Niaga. Dan tepat di belakang gedung pertemuan itulah, dulu terdapat Solo Theatre, yakni gedung film yang masuk jaringan Cineplex 21-nya Sudwikatmono. Kalau tak salah ingat, dulu manajemen usaha bioskop itu dimiliki keluarga SJS, Solo Jasa Sarana, sebuah biro iklan di Solo.

Sejak awal 2000an, gedung Solo Theatre mangkrak karena usaha bioskop tak sekinclong dulu. Soal kepemilikan tanah, saya kurang tahu persisnya. Yang pasti, beberapa  tahun silam disengketakan para ahli waris (kerabat Kraton Surakarta) dengan Pemerintah Kota Surakarta. Bisa jadi, manajemen bioskop hanya menyewa atau memiliki hak guna saja.

Karena mangkrak itulah, tempat itu pernah digunakan untuk aneka kegiatan, termasuk sebuah komunitas (pembuat dan apresian) film MataKaca membersihkan dan memanfaatkan tempat itu sepengetahuan Kepala Dinas Pariwisata setempat. Beberapa kali digunakan untuk pemutaaran film alternatif, juga beberapa kegiatan seni lainnya. Yang pasti, tidak ada kegiatan seni rutin atau periodik. Jangan membayangkan ada ruang pertunjukan teater, musik dan sebagainya dengan fasilitas tata cahaya dan tata suara memadai layaknya gedung-gedung kesenian seperti yang diketahui umum.

Saya mengenal Yayok, pekerja iklan berlatar belakang senirupa. Ia termasuk salah satu fasilitator kegiatan anak-anak muda Solo yang sering menggunakan dan berkumpul di sana. Nama Gedung Kesenian Solo, kok saya yakini diberikan oleh teman-teman yang suka kumpul di sana, dan kini sedang berjuang menjadikan tempat itu sebagai gedung kesenian (maaf) beneran.

Asal tahu saja, tempat semacam itu memang langka di Solo. Berbeda dengan Yogya atau Bandung dan Jakarta yang memiliki ruang-ruang publik untuk mengekspresikan citarasa seni dan sebagainya, di Solo nyaris tak ada. Seniman tengah dan arus utama banyak berekspresi di Taman Budaya, ISI dan beberapa tempat lain, sementara yang di Sriwedari masuk kategori ‘pinggiran’.

Bukan melecehkan, ‘pinggiran’ yang saya maksud di sini adalah teman-teman yang sedang berjuang akan hadirnya ruang-ruang publik, tempat di mana segala macam ekspresi kesenian bisa dikomunikasikan kepada publik. Seperti kita tahu, awam masih merasa ‘berjarak’ untuk nonton pertunjukan atau karya seni di pusat-pusat kesenian yang sudah mapan. Sehingga, apa yang dirintis teman-teman di Sriwedari, untuk menghadirkan ‘gedung kesenian’ di tengah publik awam, sehingga semua melek kesenian.

Perlu Anda ketahui juga, di sekitar ‘Gedung Kesenian Solo’ ini, setiap hari Minggu atau libur selalu penuh sesak manusia dan mobil-mobil tertata rapi, karena di situlah seni hidup sesungguhnya sedang dipertontonkan dan melibatkan banyak orang. Ya, di situlah pusat bursa aneka mobil bekas!

Soal kenapa saya harus memberi penjelasan sepanjang ini, jujur saya kuatir twit Swastika dan retweet teman-teman lain bisa berakibat fatal, seolah seorang Jokowi tidak paham budaya, tidak peduli kesenian dan sejenisnya, dus tak ngerti komunikasi.

Hingga dua tahun awal pemerintahannya, Pak Jokowi melakukan survei potensi seni-budaya hingga tercatat 400-an kelompok dan sanggar tari, musik, teater dan senirupa. Ia lantas menyimpulkan kuatnya Solo pada seni pertunjukan (performing arts) dibanding Yogyakarta yang kuat di senirupa dan industri kreatif lainnya.

Jelek-jelek, saya juga pernah menginsiasi obrolan serius untuk merancang aneka festival seni pertunjukan di Solo. Saya menjadi pihak pengundang, dengan menghadirkan Mas Goenawan Mohamad, Mbak Sari Madjid, Kang Sitok Srengenge, sastrawan Triyanto Triwikromo, dan almarhum komponis I Wayan Sadra. Malam dan siang hari kami diskusi intensif di rumah dinas walikota, dan Pak Jokowi membawa bukut notes kecil, menyimak, tanka sedetik pun meninggalkan forum.

Saya pula yang pernah mengantar Pak Jokowi main ke Salihara hingga beliau ingin membangun pusat kesenian terpadu. Pada masa itu, beliau mewacanakan perlunya Solo memiliki opera house seperti di Sydney atau Esplanade, Singapura, sehingga ditentang ramai-ramai oleh seniman karena dianggap ambisius. Padahal, semua baru wacana, karena komitmen Pak Jokowi pada seni budaya (dan senimannya), selain sebagai prestise kota untuk menjadi daya tarik wisata budaya.

Kembali soal bekas gedung film itu mau jadi mal atau apa, saya kira bukan urusan saya menyoalnya. Sepanjang tak merusak kawasan cagar budaya atau menyalahi peruntukan, ya boleh-boleh saja. Namun kalau dengan yang dikembangkan adalah isu mal untuk menggusur eksistensi gedung kesenian, saya kira itu sudah berlebihan. Kita hatrus proporsional dalam menilai dan menyikapi sesuatu, apalagi jika hany sebatas rumor.

Sekian saja, semoga teman-teman paham apa yang terjadi sesungguhnya, syukur bisa memberi gambaran gedung kesenian yang ideal itu seperti apa…

Sensasi MURI

Hari ini, Minggu (25/4), Museum Rekor Indonesia (MURI) menyerahkan penghargaan kepada Ditlantas Polda Metro Jaya. Lembaga itu dinobatkan sebagai satu-satunya lembaga kepolisian di dunia yang menggunakan media jejaring sosial Twitter untuk berbagi informasi situasi jalan raya kepada pengguna. Sensasional?

Jujur, saya ragu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro merupakan pengguna satu-satunya di dunia. Saya tak yakin, MURI telah melakukan riset yang memadai sehingga bisa membuat kesimpulan seperti itu. Kalau di Indonesia, sih, saya relatif percaya. Apalagi, tak sedikit orang kita yang tetap rajin berkicau atau baca/tulis pesan singkat sambil mengemudikan kendaraan.

Terhadap MURI, sekali lagi, saya kuatir. MURI tak bisa diidentikkan dengan Jaya Suprana sebagai pengagas berdirinya lembaga semacam Guinness World Records tingkat nasional itu. Integritas moralnya jelas, dan ia sudah banyak membuktikan diri sebagai seorang nasionalis yang patriotik pada era kontemporer Indonesia.

Saya tak tahu posisi ‘hidup-mati’ organisasi nirlaba itu, meski sangat yakin di belakangnya ada dukungan finansial dari Pak Jaya dan (boleh jadi) dengan Jamu Djago-nya. Ilustrasi berikut ini, mungkin akan membuka pemahaman kita, betapa MURI bisa tergelincir pada niat mulia mulanya.

Pada sebuah perayaan Hari Tari Sedunia di Solo, kebetulan Pemerintah Kota Surakarta mengadakan pecah-pecahan rekor, yakni membuat event massal Tari Gambyong dengan seribu penari, tiga tahun silam. Dalam acara itu, Pemerintah bekerja sama dengan sebuah event organizer.

Pada saat bersamaan, perayaan juga digelar oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, yang menggelar 24 Jam Menari, sambung-menyambung tanpa henti dengan artis pengisi acara yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Semula, begitu yang saya dengar, MURI akan memberi penghargaan kepada ISI sebagai penyelenggara.

Lalu, tibalah keputusan yang mengejutkan. Seorang panitia di ISI bercerita kepada saya. Lewat telepon, ia dimintai sejumlah uang yang mengatasnamakan MURI. Sang teman menolak. Selain tak ada bujet, para penampil pun datang sukarela, dan panitia hanya menyediakan akomodasi dan keperluan pementasan yang tak bisa dibilang murah.

MURI pun memilih Gambyong sebagai pilihan sebagai event yang ‘layak’ dicatat sebagai rekor. Uniknya, proses ‘nego’ berjalan alot, hingga pihak yang membawa nama MURI ‘menawar’ cukup rendah: minta disediakan fasilitas hotel untuk beberapa orang. Lagi-lagi, sang teman menolak.

Alhasil, batal sudah event 24 Jam Menari tercatat dalam rekor nasional.

Satu hal menarik menurut saya, oknum MURI (andai benar begitu) telah salah memilih ‘target’. Seniman, meski butuh pengakuan, kebanyakan tak mau kompromi dengan cara-cara tricky model begini. Kejujuran masih menjadi moralitas utama penyangga idealisme. Dan kerelaan bersusah payah semua pihak yang terlibat, merupakan wujud dedikasi pada profesi mereka sebagai seniman. Tentu, di luar itu, tak banyak seniman jalur idealis yang punya kemampuan finansial memadai.

Seniman, tentu berbeda dengan institusi profit atau lembaga-lembaga nirlaba yang pengelolanya gemar sensasi. Pada lembaga bisnis dan produsen aneka kebutuhan, sertifikat MURI masih bisa diharapkan untuk mendongkrak penjualan atau mengukuhkan sebuah citra tertentu. Sementara bagi sebagian orang lagi, MURI cocok dijadikan modal narsis.

Yang saya tak kunjung mengerti pada MURI, adalah standar kuratorial yang mereka gunakan, sebelum memutuskan Si A memperoleh stempel apa, dan Si B dikukuhkan sebagai penyandang sebutan yang lain lagi.

Saya masih berharap MURI menjadi tolok ukur sebuah ‘produk sensasi’ di negeri ini. Tapi, tentu jenis sensasi yang memang layak apresiasi dan kredibel. Walau tak besangkut paut dengan diri saya, tapi bolehlah menjadikan poduk MURI sebagai bahan obrolan basa-basi antarteman. Pripun, Pak Jaya?

*Perayaan Hari Tari Sedunia, 29 April nanti, menjadi inspirasi saya membuat postingan ini. Antara percaya dan tak percaya, namun saya masih curiga ada oknum yang sengaja ingin memetik keuntungan pribadi untuk sebuah ‘keputusan sensasi’ dari MURI.

Bedhaya Cacat Ilmiah?

Pura Mangkunegaran meriah, Sabtu (17/3) malam lalu. Meski hujan mengguyur kota sepanjang sore hingga malah, ratusan orang -pejabat dan pengusaha, hadir berbaur dengan keluarga dan kerabat kerajaan kecil pecahan Kraton Kasunanan Surakarta itu. Makan malam hanya menjadi ‘asesoris’ tambahan karena yang mereka tunggu hanyalah pertunjukan tari Bedhaya Dirada Meta.

Dirada Meta, yang makna harfiahnya Gajah Mengamuk, adalah tarian agung, pusaka peninggalan Raden Mas Said (1725-1795), gerilyawan perang, pendiri Pura Mangkunegaran. Selain Dirada Meta, RM Said juga menciptakan dua karya bedhaya lainnya, Anglir Mendhung dan Sukapratama.

Secara umum, pertunjukan malam itu bisa disebut sukses. Gerak tarinya bisa dinikmati, sementara suasana yang agung dan heroik bisa dibangun oleh Daryono dan kawan-kawan. Pertunjukan itu pasti akan sempurna andai mata tombak Trisula tak terlepas dari tongkat penyangga. Tak apa. Never mind!, menyitir Tukul Arwana. Kejadian semacam itu bisa dialami siapapun, meski sesungguhnya bisa diperhitungkan antisipasinya.

Yang mengganggu, menurut hemat saya, adalah proses ‘penciptaan’ tari Dirada Meta itu. Kecuali tembang Durma, tak ada lagi dokumentasi yang bisa dijadikan rujukan untuk menyusun gerak, apalagi untuk urusan pengadeganan. Riset pustaka memang sudah setahun dilakukan, tapi tak ada petunjuk yang bisa dijadikan acuan.

Lalu, jadilah Anglir Mendhung -satu-satunya peninggalan RM Said yang masih sering dipentaskan, sebagai rujukan utama. Dari sana, para periset yang hampir semuanya penari sekaligus dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta mencoba mengembangkan penggalian pada vokabuler gerak tari Wireng Wirun dan Bedhaya Bedhah Madiun. Kebetulan, kedua tarian itu merupakan karya tari klasik yang memiliki pola, gaya dan vokabuler gerak baku tari Mangkunegaran.

Sampai di sini, pencarian sudah bisa disebut okay. Soal properti pentas, seperti tombak Trisula dan panah, bisa saja dipilih lantaran bisa dikaitkan dengan tema cerita, yakni perjuangan RM Said melawan gabungan pasukan Belanda, prajurit Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Saya (mungkin kita) bisa memaklumi kesulitan Daryono dan kawan-kawan dalam merekonstruksi tarian yang konon sudah 100 tahun lebih tak dipentaskan itu.

Tapi, ada satu hal yang mengganjal dan menurut saya bisa disebut dengan ‘cacat ilmiah’. Para pelaku riset dan rekonstruksi tari telah gegabah, mencomot batik motif Alas-alasan karya desainer Iwan Tirta sebagai kostum utama. Bukan soal cocok-tak cocoknya motif batik itu digunakan untuk tarian itu. ‘Pemenuhan unsur gegabah’ itu lantaran motif tersebut dipersembahkan oleh Iwan Tirta kepada keluarga Pura Mangkunegaran. Lain cerita kalau dia terlibat riset lalu sengaja menciptakan motif itu untuk kostum Dirada Meta.

Dalam Bedhaya Anglir Mendhung memang digunakan dodotan berbahan batik motif Alas-alasan. Hanya saja, Alas-alasan dalam Anglir Mendhung tak ada corak binatang seperti belalang, melainkan lebih banyak tetumbuhan hutan dan kaligrafi.

Kalau saja para aktor di balik rekonstruksi tari itu tak berpretensi mencipta Dirada Meta seperti aslinya, mungkin tak perlu lagi disoal. Rujukan kostum, mungkin bisa digali lewat produk-produk motif batik yang semasa dengan RM Said, misalnya Parang Rusak dan tentu masih ada beberapa yang lain.

Kenapa saya menjadi sewot dan cerewet dengan urusan beginian, tak lebih karena para aktor rekonstruksi itu masih ingin mencipta ulang Bedhaya Sukapratama. Karya ini, dipastikan akan lebih sulit untuk direkonstruksi. Sebab, hingga kini masih belum diketahui, kapan Sukapratama pernah dipentaskan. (Atau, jangan-jangan malah belum pernah sekalipun ditampilkan di muka umum, kecuali saat menghibur gerilyawan yang menyertai RM Said di sela-sela jeda perang mereka?!?)