Jamaah Butuh Pemimpin

Alkisah, di sebuah desa akan dibangun sebuah rumah ibadah baru, menambah sebuah yang sudah ada sejak dulu kala. Rumah ibadah baru itu, nantinya diperuntukkan bagi jamaah dari luar desa, yang kabarnya sudah tak tertampung di rumah ibadah sebelumnya. Padahal, sejatinya jumlah bakal ‘pengguna’ yang ada di desa hanya sekeluarga, yang jumlah jiwanya tak lebih dari jari tangan.

Secara statistik, nama agamanya sama dengan kebanyakan dari warga desa. Alirannya saja yang beda. Dulu, semasa Orde Baru, organisasinya termasuk kategori subversif. Tapi belakangan, menjelang runtuhnya Orde Baru, organisasi aliran itu berafiliasi dengan organisasi politik yang dulu ogah disebut partai. Anggota jamaahnya solid, satu suara tergantung sikap pemimpinnya. Sepertinya, karena itulah aliran itu dipiara.

Di kota-kota, pun banyak aliran agama, yang secara praktik keberagamaannya jauh menyimpang dari hakekat ajaran agama. Bajak-membajak jamaah menjadi peristiwa ‘biasa’ walau sejatinya membuat cemas banyak tokoh dari berbagai agama. Kerukunan dan kebersamaan yang menjadi ciri adat ketimuran, pelan-pelan terkikis budaya baru yang materialis.

***

Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin membuat penegasan di sini. Saya menggunakan kata jamaah karena ingin kata serapan dari bahasa Arab itu berada pada kodratnya yang netral, tidak merujuk pada agama tertentu. Saya sudah bosan dengan stereotiping yang dibangun Orde Baru, yang seolah-olah kata jamaah hanya untuk orang Islam, kepada Kristiani disebut jemaat atau umat, begitu pula penyebutan bagi pemeluk Hindu, Budha dan Konghucu dengan istilah umat.

Saya tak mau terjebak pada pengkotak-kotakan semacam itu. Ini bukan sok Pancasilais atau malah dicap sebagai liberalis. Saya hanya ingin melontarkan bahan renungan bersama, demi Indonesia yang memang sudah majemuk sejak dari nenek moyang kita semua, dulu.

***

Pada contoh aliran yang pertama saya sebut di atas, para pengikut terikat ketentuan ‘wajib setor’ kepada pemimpin spiritualnya. Saya baru tahu ketika orang dekat saya, karena dipersepsikan dan diyakini memiliki pengaruh, pernah beberapa kali didekati untuk bergabung di jamaah itu. Kata sing pembujuk, jika orang dekat saya itu mau, maka ia hanya dikenai semacam pajak 2,5 persen dari pendapatan per bulannya. Untuk orang kebanyakan, katanya sampai 15 persen.

Kata si pembujuk, dengan pajak yang disetorkan itu, maka tanggung jawabnya kepada Tuhan sudah diwakili oleh si pemimpin spiritual itu. Kepatuhan dan kepasrahan kepada sang imam (dan pajak) itulah yang bakal mengantarnya ke jalan surga. Sesederhana itu.

Maka, jika sang pimpinan bisa hidup berkecukupan secara material, jamaah tak boleh iri, sebab iri itu sikap dan perbuatan yang dibenci Tuhan. Soal sang pimpinan tak memiliki sensitivitas sosial tak usah disoal. Sebab memang begitulah, ‘kepanjangan’ Tuhan pantas mendapatkan semuanya, sebab ia ‘menjaminkan’ dirinya atas dosa-dosa yang dimiliki jamaahnya.

Jika sang pimpinan ke mana-mana naik mobil mewah dengan penampilan wah, ya memang harus dianggap lumrah. Pengikut hanya diwajibkan pasrah, berserah. Dari sanalah, kelak mereka akan beroleh surgaNya, sebuah janji masa depan yang serba cerah.

Di kota, aliran-aliran agama pun tumbuh bak kecambah di tanah basah. Ukuran keberhasilan menggunakan jumlah jamaah. Semua pengikut juga dijanjikan surga jika percaya kepada pemimpinnya. Berkah ditentukan dengan besaran jumlah sedekah jamaah, yang sebagiannya akan diputar kembali untuk merekrut tambahan jamaah. Caranya, bisa jadi memang tidak lumrah, seperti dibelanjakan beras dan keperluan sehari-hari sebagai iming-iming yang membuat cerah wajah kaum miskin.

Fasilitas pendukung agar jamaah nyaman beribadah pun dibuat kelewat mewah. Rumah ibadah boleh secukupnya saja, tapi area parkir harus cukup untuk menampung kendaraan jamaah. Para agamawan model demikian tak pernah merasa risih, atau mencemaskan bahwa pencaplokan lahan untuk area parkir bisa menyinggung rasa keadilan kaum miskin, yang bahkan untuk berteduh sekeluarga pun tak memenuhi kelayakan dari segi apapun.

Perang antaraliran agama seperti keniscayaan yang harus disikapi sebagi hal wajar. Mereka seperti lupa, apa yang ada di dunia, sejatinya hanya sarana menuju surga. Laku menjadi penting, seperti halnya sikap yang harus teguh diyakini selama itu memberi maslahat dan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dan semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi.

Seorang miskin sekalipun tak boleh luput dari perhatian, kasih sayang sesamanya. Seperti kata seorang rohaniwan yang juga filsuf, yang memberi contoh sederhana namun sangat mudah dicerna akal sehat. “Jika sebuah riset menyatakan 90 persen penonton televisi menyukai tayangan infotainment, bukan berarti semua tayangan televisi harus berupa infotainment atau meniadakan format tayangan yang lain”.

Kearifan beragama tak boleh dibiarkan kian menjauh dari sanubari dan setiap tarikan nafas seluruh bangsa ini. Bahwa dalam soal peribadahan masing-masing agama tak mudah didialogkan, namun praktik bermasyarakat haruslah terus dibangun. Tenggang rasa, solidaritas, yang sejatinya menjadi sifat bawaan setiap makhluk sosial harus terus diretas dan disemaikan, oleh siapa saja dan di mana saja.

Rasa paling benar merupakan ciri kepicikan yang harus segera ditanggalkan. Agar tak ada lagi satu pihak pun yang sejatinya sedang bereksperimen politik, lantas menjadikan umat manusia, dari jamaah manapun, untuk diadu domba, dibenturkan antara satu dengan yang lain. Hanya kearifan pimpinan agamalah yang bisa mewujudkan itu.

Tak hanya dalam berpolitik kita butuh pemimpin, pada agama pun kita memerlukan pemimpin sebagai panutan. Pimpinan, jelas beda dengan pemimpin. Sebab pemimpin merupakan predikat terhormat, sebab pada sosoknya melekat beraneka bentuk kearifan untuk membangun sebuah peradaban yang sejati, yang membuat semua makhluk ciptaanNya damai dan bahagia.

Karena itu, pemimpinlah yang sejatinya kini dibutuhkan jamaah. Tak terbatas pada jamaah agama-agama, tapi jauh lebih dari itu jamaah Indonesia dan jamaah sedunia.

INDONESIA

Hanya pada kata, “Indonesia” serba berlimpah pesona. Hanya yang indah-indah semata, seperti diceritakan Koes Plus lewat Kolam Susu dan Nusantara atau Pak Tani. Hanya dengan ditancapkan, tongkat menjadi tanaman. Tapi, coba sandingkan dengan kata “menteri; politisi; lingkungan” hingga diksi kontemporer seperti “blogger; socmed” dan sebagainya, maka kita akan menemukan kebalikan-kebalikannya. Sedih. Suram.

Kalau boleh memilih, mungkin, siapapun rakyat Indonesia pasti berharap apa yang diceritakan guru geografi, sejarah, ekonomi, juga guru matematika di sekolah dasar, benar adanya hingga masa tuanya. Masih ada anak gembala menunggang kerbau, di antara hamparan padi menguning, dengan latar hutan dan gunung seperti karya-karya lukis kodian Sokaraja. Kalau dulu penggembala meniup seruling bambu, yang ‘kontemporer’ bisa diwakili flute Armstrong atau memainkan jemari pada tuts-tuts piano di layar tablet dengan earphone tersambung.

Begitulah keinginan atau harapan jutaan orang Indonesia masa kini, yang menjumpai kenyataan-kenyataan pahit. Kehadiran teknologi informasi begitu cepat dan mudah membalikkan keadaan yang diceritakan para guru di masa lalu. Lebat dan hijaunya hutan dimentahkan dengan warna kuning dan merah oleh citra satelit yang disodorkan oleh Google Map kepada kita.

Google (juga mesin pencarian seperti Yahoo!, dll) juga begitu cerdas menyediakan banyak rujukan manakala kita mencari data ‘politisi-politisi Indonesia’ atau ‘lingkungan Indonesia’. Berharap petunjuk dan penegas bahwa politisi Indonesia konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat seperti dijanjikannya saat meminta dukungan, yang didapat justru informasi data kekayaan yang meningkat pesat, atau nama-nama pengusaha atau rekanan yang membelitnya dalam perkara penyalahgunaan jabatan hingga bersinggunggan dengan jaksa atau komisioner KPK. Belakangan, citra politisi justru identik dengan mafia.

Maka, andai bisa melakukan sortir secara sistematis, pastilah rezim yang menonjolkan citra dan mimpi akan menjauhkan fakta-fakta dan data-data dari mesin-mesin pencari, daripada membuat rakyat kian marah dan berkurang kepercayaan kepada diri dan lembaga yang kini diduduki dengan nikmatnya.

***

Begitulah, mencintai Indonesia tak ubahnya sedang gebetan dengan setan. Serba nikmat yang ditawarkan, supaya orang lupa yang seharusnya dihadapinya. Begitu mahal harapan, hingga merancang kebajikan pun tak ubahnya beroleh cap ingin menggenggam angin, menyimpang dari kelaziman. Ikut arus tak sanggup, melawannya pun beroleh kesia-siaan. Seperti digiring pada putus asa.

Jika sudah demikian, maka tak jarang mempertahakan sikap skeptis bisa membuat seseorang tergelincir pada apatisme. Apalagi ketika kebencian turut merasuki, maka kita akan cenderung lupa terhadap wajah Indonesia yang diimpikan. Pada titik inilah kita bisa turut menciptakan celaka kolektif, sebab cenderung menjauhkan kita dari upaya-upaya perbaikan. Soal cara dan strategi, itu pilihan. Kita bisa memilih jalan yang diyakini lebih efektif (dan efisien) dengan berbekal kesadaran akan risiko dan konsekwensi ‘perjuangan’.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, bisa saja ditempuh cara memperbanyak konten-konten positif dan progresif, dengan menawarkan gagasan-gagasan baru, sambil terus mengupayakan terjadinya perluasan jejaring sehingga kian banyak orang yang terlibat.

Blogger sebagai produsen konten, misalnya, bisa turut bersama-sama masyarakat sipil lainnya, mengambil peran dalam penyebaran gagasan-gagasan perubahan lewat posting di blog, pemanfaatan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube dan masih banyak lagi.

Fokus dan tujuannya, hanya mengembalikan “Indonesia” menjadi kosakata yang netral, yang tidak membuat mayoritas rakyatnya terbebani, menyandang rasa malu, dan seterusnya, ketika pada kata itu disandingkan dengan kata atau sebutan apa saja, seperti politisi, lingkungan, polisi, socmed specialist dan sebagainya.

Saya yakin, sangat berat beban malu para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Mulut-mulut mereka pasti tercekat ketika ditanya sesama buruh migran beda asal negara, misalnya tentang nasib mereka di perantauan yang tak dilindungi negaranya, bahkan menteri yang seharusnya mengurus mereka pun terseret pada sebuah perkara memalukan. Perasaan mereka, boleh jadi akan sama dengan yang dialami para pelajar Indonesia di Amerika, ketika harus menjawab pertanyaan tentang Papua, Freeport, Munir, Wahabi, dan sebagainya.

Saya sangat mencintai Indonesia. Oleh karena itu, tulisan semacam ini harus Anda baca.

 

 

 

 

Merenungi Indonesia

Sesungguhnya yang lebih maju disebelah Timur Indonesia itu hanyalah waktu berbuka & sahur. selain itu tertinggal semua #Merdeka #ea #fakta

Saya terdiam membaca linimasa, lalu terhenti dan diam membaca tulisan @almascatie. Hingga saya memulai menulis ini pada pukul 00, twit yang bukan kicauan asal-asalan itu hanya dipancar ulang empat kali, hampir tujuh jam. Dari kalimat Blogger Maluku yang baru sekali saya jumpa di Jakarta, Oktober lalu, itu, saya sebagai ‘orang Barat’ tersentil.

Jauh sebelum Proklamasi dikumandangkan Soekarno-Hatta di Pegangsaan, Thomas Matulessy sudah berjuang habis-habisan untuk mengusir penjajah. Ia, Kapitan Pattimura, itu bahkan berhasil menggalang kekuatan perlawanan bersama kerajaan Ternate, Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi hingga Jawa. Kebersamaan sudah ditunjukkan, jauh sebelum ada kebangkitan Boedi Oetomo, Sarikat Islam dan sebagainya di Jawa.

Bumi Nusantara yang kayalah, yang sejatinya mendorong berbagai bangsa di dunia berusaha menaklukkan ganasnya samudera. Rempah-rempah dan hasil perkebunan dari negeri subur pula yang membuat antarbangsa bersengketa, lantaran ingin memonopoli hasil bumi Nusantara. Inggris, Portugis, Belanda, Jepang, semua tergila-gila akan kekayaan kita, jauh sebelum ada nama Indonesia.

Lalu, datang suatu masa, ketika ratusan pemuda: Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Java dan banyak lagi yang mewakili suku dan etnis se-Nusantara bertemu, sebagai upaya merajut kebersamaan, lantas melawan penindas dan perampok kekayaan. Mereka tak tergerak secara tiba-tiba, namun dilandasi semangat warisan leluhur mereka, yang telah puluhan hingga ratusan tahun merasa diperlakukan tidak adil oleh bangsa pendatang.

Apa yang ‘dikicaukan’ Almascatie perlu kita renungkan bersama, ketika hari ini, kita semua merayakan 66 tahun kemerdekaan Indonesia. Sudahkan keadilan merata, bagi rakyat yang dulu juga telah melahirkan pahlawan-pahlawan di daerahnya, namun dipersembahkan untuk sebuah bangsa bernama Indonesia?

Kalau yang berada di bagian ‘Timur Indonesia’ pun belum mengecap manisnya kemerdekaan, apakah arti kita meneriakkan kebersamaan? Semaju apakah pembangunan di Timur, yang desainnya ditentukan dari Jakarta (yang Barat), selain mengirim gergaji mesin dan buldozer, untuk menumbangkan pepohonan dan  mengeruk perut bumi untuk dijual ke luar negeri? Sudahkan saudara-saudara kita di sana mengenyam pendidikan yang memadai?

Mestinya, sebagai bangsa kita sedih, ketika kemakmuran dan hasil-hasil pembangunan tak kunjung merata dan lebih banyak dinikmati mereka yang hidup di Jawa. Justru terlalu banyak orang yang menderita adalah mereka yang tinggal di lingkungan kaya, seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sumatera dan masih banyak lagi.

Mari kita tanya kepada aparatur negara kita, seberapa banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang mempermudah saudara-saudara kita di luar Jawa untuk memperbaiki nasibnya dengan cara mengelola lingkungannya?

Saya, dan banyak orang yang tinggal di Pulau Jawa, sepertinya hanya menjadi manusia-manusia cengeng, yang selalu mengeluh dan mengaduh, ketika kenikmatan hidup terganggu sedikit saja. Tidak bisa main Twitter selama satu jam seperti tersiksa puluhan tahun, padahal kebanggaan yang ditunggu-tunggunya hanya semu belaka, ketiga sebuah kata atau frasa menjadi perbincangan utama di antara pengguna Twitter sedunia.

Kita banyak yang lupa, di pedalaman Kalimantan, atau Sumatera saja, masih banyak petani yang berhari-hari termenung, kebingungan mengangkut hasil panennya untuk diuangkan di ‘kota’ lantaran buruknya sarana dan prasarana transportasi, juga komunikasi.

Tak adil rasanya, membandingkan fasilitas dan intrastruktur Jawa dengan non-Jawa yang begitu timpang, hingga puluhan tahun mengenal kata ‘merdeka’, namun sejatinya tak merasakan apa-apa. Apakah hanyan karena Jawa dihuni mayoritas bangsa Indonesia sehingga semua bentuk dan praktek pembangunan dikonsentrasikan? Saya kira, semua berhak memperoleh dan merasakan buah kemerdekaan, bukan sebaliknya, meratapi tiada henti.

Terlalu banyak teman meneriakkan optimisme semu, karena tak pernah menyuarakan ketidakadilan. Padahal kita tahu, para politisi dan penerima mandat pengelolaan pemerintahan, lebih takut dikritisi, dicerca dan diolok-olok karena kegagalan dan ketidakbecusan mereka mengelola pemerintahan, walau hanya lewat berita-berita media massa, media Internet, temasuk status Facebook dan kicauan Twitter.

Kadang saya sedih, mungkin ini pula bentuk kenaifan saya, menyimak linimasa Twitter dan percaturan teman-teman di dunia maya, selalu mengajak bertutur yang serba baik. Dengan polosnya mereka menyanjung keberhasilan yang bisa jadi cuma polesan konsultan komunikasi dan pencitraan, dan menjauhi sikap kritis, menyodorkan fakta-fakta dan petunjuk ketimpangan. Seolah-olah, yang kurang menjadi tak pantas disebut, sehingga harus disimpan rapat-rapat di almari besi.

Entahlah, mau disebut apa manusia seperti saya, yang lebih banyak bertutur nyinyir dibanding pamer optimisme. Berat bagi saya untuk berpura-pura, apalagi mengisi dan memaknai kemerdekaan hanya lewat penyebaran tagar atau hastag tertentu, semata-mata demi status masuk trending topic percakapan dunia.

 Saya ingin mengajak teman-teman onliner(s) menyimak kicauan @ipulgassing berikut:

Dear blogger, adalah lbh apik kalau kalian posting sesuatu ttg hr kemerdekaan selain ngetwit pake hashtag itu..

Dengan ngeblog, kita bisa menyodorkan petunjuk-petunjuk otentik untuk kita berbangga, atau sebaliknya, meratapi yang masih terjadi di sekitar kita. Cukup banyak berita media massa, yang bercerita tentang yang serba baik saja, atau laporan hasil reportase jarak jauh, atau hasil jurnalisme cangkem alias pernyataan-pernyataan resmi yang serba baik belaka.

Seorang blogger, mislanya, bertutur melalui postingan apa saja, tentang kekayaan dan kekurangan yang dialami atau dijumpai di sekitarnya. Twitter, bagi saya, masih hanya kicauan selewat saja, yang sudah dilupakan keesokan harinya.

Jika Anda masih optimis, tunjukkan cerita-cerita baikmu lewat blog. Begitu juga sebaliknya, supaya kita semua bisa berkaca, lalu menyusun strategi untuk mengantisipasi dan mengubahnya. Kekacauan pembangunan kita, lantaran para pengambil kebijakan asyik dengan asumsi dan ilmu kira-kira, serta laporan serba baik semata. Syukur,  selain lewat blogging juga ditunjukkan dengan tindakan nyata.

Mari, ajarilah saya yang bisanya juga masih berkata dengan berbusa-busa semata.

 

 

 

 

Jika Mesir Tiru Indonesia

Seperti Indonesia, Mesir merupakan negara penting bagi Amerika dan sekutunya. Meski mayoritas penduduknya muslim, negaranya sama-sama sekuler, sehingga cocok untuk eksperimentasi demokrasi. Pemilu langsung yang akan segera digelar, bisa dipastikan bakal menuai banyak pujian. Apalagi, jika berlangsung damai.

Badan-badan dunia, utamanya yang merasa sebagai pengawal demokrasi sejati, pasti sudah berancang-ancang mengirim tim ahli. Mitra lokal segera dicari, tentu saja dari kalangan prodemokrasi. Tingkat partisipasi menjadi kata kunci. Siapa pemenang adalah soal nanti, walau pada prakteknya yang potensial bekerja sama amankan kepentingan yang akan disokong.

Terserah Anda mau menyebut saya sedang berhalusinasi atau mementingkan teori konspirasi. Dalam politik, pertarungan kepentingan selalu terjadi. Para ahli dan opinion leaders sudah terbiasa meneriakkan teori konspirasi sebagai teori usang. Mereka suka mengaplikasikannya secara diam-diam, tidak terang-terangan. Intinya, tak rela kalau orang lain memikirkan teori itu.

Mesir merupakan sekutu penting Amerika di Timur Tengah, sepenting posisi Indonesia di Asia Tenggara. Bedanya, Mesir sebagai kawasan basis intelektual regional bisa diharapkan turut menjaga kepentingan lewat kaum terpelajarnya yang terbuka, namun masih beraroma Islam sehingga menopang strategi.

Sementara Indonesia, selain dijadikan sekutu untuk menyebarkan virus demokratisasi, kepentingan industri dan pasar menjadi pertimbangan lebih utama. Sumberdaya alam, seperti dimaksud oleh pasal 33 UUD 1945, semua ada di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Industriawan besar, yang butuh bahan baku apa saja, nyaris ‘hanya’ bisa leluasa mendapatkannya di Indonesia dan kawasan Asia lainnya.

Demikian pula potensi pasarnya yang luar biasa. Aneka produk massal dari perusahaan-perusahaan multinasional perlu pasar. Internasionalisasi kultur juga dianggap penting, meski lokalitas tetap akan dijadikan bahan jualan juga. Setidaknya, buat kepentingan pariwisata.

Pada strategisnya kepentingan-kepentingan itulah, maka ‘kerja sama’ dengan rezim dan kekuatan politik suatu negara menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Rezim otoriter sekalipun akan disebut mitra, seperti halnya Soeharto dan Hosni Mubarak, yang kebetulan, keduanya mengandalkan angkatan bersenjata. Amerika dan sekutunya akan tutup mata terhadap apa yang sering disebut ‘pelanggaran HAM’, sepanjang itu tak menjadi sorotan dunia dan menggoyahkan eksistensi hegemonik mereka.

***

Mubarak telah ‘tumbang’. ‘Kejatuhannya’ mirip dengan Soeharto. Perlu ada unjuk rasa massa secara besar-besaran supaya tampak ‘aspiratif’ dan ‘sesuai kehendak rakyat’. Kalau di Indonesia estafet diserahkan kepada Habibie sang wakil, di Mesir diarahkan kepada militer, yang notabene penyokong Mubarak selama 30 tahun. Soeharto dan Mubarak merupakan tokoh kunci, yang kedudukannya tak pernah goyah, lantaran sikap manis keduanya terhadap (kepentingan) barat.

Seburuk-buruknya Ikhwanul Muslimin, saya yakin ia dibutuhkan (minimal untuk penyeimbang dan keperluan pencitraan), seperti halnya keberadaan laskar-laskar Islamis di Indonesia. Ujung-ujungnya, toh akan menuju pada tahapan kompromi dan berbagi kue semata pula.

Kelak, pemilu Mesir akan membuktikan, apakah Ikhwanul Muslimin akan memiliki perolehan suara yang sama dengan partai-partai Islam di Indonesia. Siapa tahu ia bisa dijadikan sebagai Poros Tengah, seperti halnya di Indonesia, untuk bikin ontran-ontran jika Presiden Mesir kelak kurang bisa diterima Barat karena sikap keras dan konsistensinya membela kedaulatan bangsanya, seperti terjadi pada Gus Dur dulu.

Walau terasa berlebihan, saya kok curiga, di Mesir kelak akan bermunculan aneka lembaga survei dan konsultan pencitraan, yang merangkap panitia pemenangan pemilihan, yang jago mengendalikan perolehan suara seorang kandidat, entah dengan menyogok, merampok data di komisi pemilihan umum, dan lain sebagainya.

Semoga, kelak Mesir tak terlalu mirip Indonesia, yang punya presiden (yang katanya terpilih secara demokratis) namun masih tetap cengeng, suka merajuk dan gemar bersolek karena memuja pencitraan yang sangat lahiriah semata sifatnya.

Wahai rakyat Mesir, jangan ikuti jejak kami…

Ingat Aku, Ingat Kesalahanmu

Aku menuliskan ini karena dalam waktu satu jam, menjumpai beberapa kesalahan, yang sebagian besar orang menganggap sepele. Remeh. Padahal, bagiku itu fundamental, sehingga aku menyebutnya sebagai kesalahan fatal! Memang, ke-Indonesia-an seseorang tidak bisa dilihat hanya lewat cara berbahasa semata. Tapi, mengabaikan bahasanya sendiri, menjadi penanda seseorang sedang memasuki sebuah perbuatan dosa terhadap bangsa (menurutku).

Pada status Facebook seorang teman, kalimat yang dia tulis mengandung dua kata yang salah: merubah dan sekedar. Lalu, pada Guideline yang terpampang pada situs resmi Photo Contest Pesta Blogger 2009, juga aku dapati (lagi) kata merubah.

Pada kasus status Facebook, aku kirimkan catatan ke kotak pesan pemilik akun. Itu semata-mata kutempuh agar tidak ‘mempermalukan teman di depan publik (Facebook).

Mungkin Anda akan bertanya, kenapa saya menulis status di Facebook-ku dengan pernyataan:

cerita, ada DUA SEBAB belum memutuskan iku kontes foto pertablogger 2009. PERTAMA, belum punya foto….. KEDUA, ada ketentuan “tidak boleh meRubah obyek gambar”. padahal, aku sangat ingin menjadi RUBAH, lho… (editor bahasane sopo to?)

dan lantas kuteruskan dalam kotak komentar dengan tulisan (berbahasa Jawa):

*ketoke, copywriter-e durung tau entuk order gawe tulisan advertorial, tur pada ora seneng mikir konten. apa maneh mencintai (bahasa) Indonesia….. tapi aku yakin dudu karana sponsore Amerika sing ora ngerti basa Indonesia. xixixixix…..*

Eh, dimana sih letak kesalahannya? Cari sendiri saja. Mau tanya guru semasa SD boleh, mencari di kamus silakan, diabaikan pun sakarep sampeyan. Jangan pusing-pusing, toh kalau kedua kata bentukan itu bisa saja lenyap dari Indonesia karena bisa saja tiba-tiba diklaim sebagai milik Malaysia. Aku gak mau mendikte, sebab sejatinya juga masih tak bernyali, kecuali masih berani (narsis?) dianggap kemaki di sini. Luwèh!

Anda mau menyebut apapun, aku rela. Karena, nyatanya toh tampak tak beradab. Silakan pula bila ingin menanggapi. Targetku cuma satu: dengan kemarahan Anda semua terhadapku, maka kuharap Anda jadi ingat perlunya menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah dianggap remeh itu. Salahkah Anda? Tidak!

Sebab, bisa saja orang se-Indonesia menyepakati kata merubah lebih betul dibanding mengubah. Toh, yang namanya bahasa itu dihasilkan dari sebuah konsensus, kesepakatan bersama, yang jelas-jelas tak diharuskan menyepakati melalui sebuah referendum. Ya, kan? Hahahaha…..

Sumangga, terserah Anda menilaiku. Yang penting aku berani teriak di sini, di rumah (eh, blog) saya sendiri…. Salah atau benar, silakan bikin kesepakatan sendiri. Pilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat, semuanya sah-sah saja. Uhuyyy……..!!! Dengan ingat aku, (mungkin) itu bisa menjadi pengingat atas kesalahanmu, atau setidaknya akan hati-hati menulis dan berbahasa!

(Untuk panitia PestaBlogger2009, c/q Kang Iman Brotoseno, aku minta maaf, ya… Event-mu kupinjam untuk dijadikan bahan olok-olok, agar orang Indonesia tahu, bahwa empat hari setelah acara puncak PestaBlogger2009, akan diperingati Sumpah Pemuda, yang mengingatkan kita pada peristiwa pemuda-pemudi dari berbagai latar belakang suku, daerah, bahasa, agama dan sebagainya untuk membuat identitas bersama, sebuah identitas kebangsaan, salah satunya dengan bahasa)