Welcome Jokowi-Kalla Wisdom (JKW)

Saya sengaja mencantumkan kata ‘wisdom’ pada judul tulisan, sebab saya paham karena selalu menyimak dan mencatat teladan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi calon presiden, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Siapa tokoh politik sekarang yang (maaf) latah pakai baju putih kemana-mana?

Banyak politikus yang mengenakan baju putih (tapi bukan baju koko) semata-mata didorong oleh niat pencitraan, membangun kesan dengan mengambil filosofi kesucian dan kebersihan atas putih. Tentu, amat disayangkan jika kesan suci dan serba baik datang dari konsultan komunikasi atau pakar fesyen yang dibayar untuk itu.

Masih bagus juga sih, mereka masih mengakui putih sebagai simbol positif, daripada abai sama sekali. Tapi, dalam konteks kompetisi merebut kursi presiden/wakil presiden, publik justru diuntungkan dengan kesamaan pilihan warna pakaian pasangan saat deklarasi pencapresan, baik Jokowi-Kalla maupun Prabowo-Hatta.

Jika sama-sama putih secara fisik, maka publik diajak menelisik lebih dalam, agar menemukan pembeda, diferensiasi atas dua pasangan capres/cawapres.

Pak Jokowi sudah biasa mengenakan kemeja putih sejak menjabat Walikota Surakarta. Ciri khasnya, ia menggulung hingga lengan, tanpa pernah memasukkan kemeja,dalam,celana. Santai, tak terlalu formil.

Dengan pilihan gaya berpakaian seperti itu, warga bantaran kali sekalipun tidak canggung menyapa, menghampiri dan menyalami. Dan, sambutan Pak Jokowi juga sangat natural, selalu ada kontak mata ketika berjabat tangan, dan ada sapaan/dialog (yang panjang-pendeknya tergantung ketersediaan waktu). Ada rasa kedekatan pada setiap kesempatan berinteraksi, dan tidak dibuat-buat.

Pilihan kemeja putih juga menunjukkan netralitas pada berbagai hal dan momentum. Di acara partai apapun, dimana warna bisa jadi perkara sensitif, kemeja putih membawa isyarat netralitas. Pun di acara-acara resmi lainnya.

Pada pilihan warna kostum itulah wisdom Jokowi mewujud. Identitas tidak perlu dikedepankan, ditonjol-tonjolkan. Dengan demikian orang lain seperti dibiarkan menilai dengan referensi dan pengalaman masing-masing. Meski hadir di acara-acara PDI Perjuangan, misalnya, Pak Jokowi hampir selalu mengenakan kemeja kesayangannya itu. Pada situasi seperti itu, saya melihatnya sebagai bentuk kearifan. Dia tak takut diragukan ke-PDIP-annya, karena pada saat yang sama, jabatan sebagai walikota melekat pada dirinya. Ia menempatkan diri sebagai milik semua orang, sehingga tidak mau terbatasi oleh sekat-sekat politik, meski dalam tataran persepsi atas sebuah simbol.

Politisasi Musibah

Semua orang tak ingin celaka. Pun Rasyid, putra bungsu Menteri Hatta Rajasa, yang pada hari pertama 2013 mengalami kesialan: mobil yang dikemudikannya menabrak mobil penumpang, yang berakibat tewasnya dua orang dan sebagian lainnya luka-luka. Sigap dan agak ksatria, Hatta Radjasa menggelar konferensi pers, lantas mengunjungi keluarga korban, sehingga gosip buruk sedari pagi terklarifikasi.

Saya menyebut ‘agak ksatria’, lantaran Hatta ‘berani’ menghadapi media (termasuk media sosial) untuk meredam reaksi pembacanya, meski tanpa menghadirkan sang putra yang kemudian dinyatakan oleh polisi sebagai tersangka. Menariknya, Hatta dan para pendukungnya tak ‘lebay’ sebagaimana sikap sebagian teman dekat dan kolega Andi A. Mallarangeng yang langsung menjulukinya sebagai ksatria setelah pengumuman pengunduran dirinya dari Menteri Pemuda dan Olahraga lantaran diduga terkait perkara korupsi.

Suka-tidak suka, sikap dan tindakan Hatta ini menarik dicermati. Apalagi jika dihubung-hubungkan dengan isyarat pencalonan dirinya sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden pada Pemilu 2014. Saya, juga Anda, bisa dan sah-sah saja membuat penilaian, termasuk membuat analisa waton seru dan turut serta ‘memeriahkan’.

***

Sejak kemarin, opini publik cenderung melihat kemungkinan bakal bebasnya Rasyid dari proses (apalagi jerat) hukum. Politisi PDI Perjuangan Eva K. Sundari bahkan menyodorkan pasal kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman lima tahun penjara. Lembaga polisi, katanya, sedang diuji kinerja dan kredibilitasnya.

Rasyid, sekali lagi, adalah putra Hatta Rajasa, yang sehari-hari menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, yang atasannya tak adalah besannya sendiri. Ia juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), mertua Eddy Baskoro alias Ibas, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Dalam konperensi pers, Hatta pun meminta polisi menyelesaikan proses hukum terhadap Rasyid, yang menurut keterangan resmi kepolisian, mengantuk setelah merayakan tahun baru sehingga mengakibatkan kecelakaan.  

Senada dengan Eva Sundari, Ketua Indonesia Police Watch Neta S. Pane pun menyebut lembaga kepolisian sedang diuji dalam perkara ini. Publik pun menyorot cepatnya penanganan kasus Afriyani dengan ‘Xenia Maut’-nya, bahkan dalam suasana liburan pun polisi kerja keras menjadikannya dia tersangka, hanya dalam dua hari! Keluarga Afriyani, pun melakukan hal serupa, meminta maaf kepada semua keluarga korban, meski agak terlambat.

***

Dengan segenap keisengan analisis (tepatnya berandai-andai), peristiwa yang dialami Rasyid, kayaknya bakal menarik ke depannya. Bukan saja semua perhatian orang akan mengarah ke penuntasan proses hukumnya, namun lebih dari itu, barisan lawan politik Hatta Rajasa akan ‘menyimpan’ catatan perkara itu sebagai ‘bom waktu’ yang akan dikelola menjelang pencapresan Hatta.

Saya kira, semua orang Indonesia tahu, dan pernah menjumpai baliho-baliho atau spanduk bergambar Hatta  Rajasa bertebaran di semua penjuru Nusantara. Konon, riset serius sudah dilakukan untuk melihat popularitas dan elektabilitas besan Yudhoyono itu.

Hatta akan menjadi sosok penting dalam pemilihan umum mendatang, karena dengan begitu bisa melanggengkan estafet ‘kepemimpinan’ yang berbasis kekerabatan. Akun-akun pseudonim, bisa jadi akan gencar melakukan bullying terhadapnya, bermodalkan senjata tidak tuntasnya perkara Rasyid Rajasa.

Namun, jika Hatta Rajasa serius mengedepankan supremasi hukum dan tidak ada diskriminasi pelaksanaannya, sehingga Rasyid sang putra diganjar harus mendekam di penjara lantaran kelalaiannya, maka itu akan menjadi modal penting baginya. Publik, saya yakin, akan terkesima jika Rasyid dibui, dan memuji-muji konsistensi ucapan Pak Menko Perekonomian itu.

Meski itu mungkin, tapi, saya tak yakin Hatta Rajasa, juga sebagian pejabat-pejabat atau politisi di Indonesia, sanggup menghadapi kenyataan pahit demikian. Sering, mereka justru membuat skenario agar sebuah perkara molor ke mana-mana, dalam waktu yang agak lama, kalau perlu keluar dari pokok perkara, sehingga publik lelah mengikuti perkembangannya. Dan, lupa! Baik sengaja dilupakan atau memang lupa beneran karena perkara sudah bergeser jauh dari duduk soal sesungguhnya.

Namun, jika pakai ungkapan jamak, bahwa ambisi politik bisa membutakan mata, bukan tak mungkin pula Hatta Rajasa mengorbankan anaknya, menjalani hidup dipenjara, untuk mendulang popularitas, yang syukur-syukur mengakibatkan meningkatnya persentase kemungkinan keterpilihannya. Urusan penjara hanya soal jangka pendek. Ada yang lebih penting diperjuangkan dalam jangka panjangnya.

Ungkapan Jer basuki mawa béya, bersakit-sakit dahulu, senang kemudian, bisa saja berlaku, demi meraih kekuasaan, penuntasan ambisi politik. Mungkin terkesan ‘kejam’ dan tegaan. Tapi, itu penting bagi sebuah ‘kerja komunikasi’, karena citra baik harus dibangun sejak dini. Apalagi, semua orang tahu (apalagi konsultan komunikasi), bahwa di tengah situasi kepastian hukum tak menentu dan penegakan hukum begitu lemah, maka sebuah tindakan mengedepankan penerapan hukum tanpa pandang bulu, akan berbuah simpati dan puja-puji.

Seperti apakah kira-kira seorang Hatta Rajasa akan bersikap terhadap perkara pelik yang kini sedang mendera keluarganya? Kita tunggu saja. Yang jelas, Pak SBY tidak akan mengadakan jumpa pers untuk ikut-ikutan membuat penegasan agar polisi menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Di negeri ini, semua bisa terjadi. Bahkan, musibah pun bisa jadi bahan politisasi…