Akun Pelayan Publik

Dalam pertemuan resmi di Jakarta, 30 November 2012, Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar para Panglima Kodam, Kepala Polda, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, aktif di jejaring sosial. Intinya, aktif di jejaring sosial akan berguna untuk menangkal peredaran informasi negatif, apalagi yang potensial menimbulkan konflik horizontal.

Instruksi demikian memang penting, apalagi jika menyimak kian meningkatnya penggunaan media sosial, terutama Twitter, Facebook dan YouTube, oleh publik dalam menyebarkan peristiwa atau informasi, yang terjadi di tengah masyarakat. Sifat penyebaran yang seketika dan mudahnya orang mereproduksi, membuat sebuah pesan cepat tersebar secara masif, nyaris tanpa batas.

Memang masih terlalu dini jika ingin menyebutnya sebagai citizen journalism, mengingat belum adanya kode etik, (yang tidak mudah pula dirumuskan) yang dapat dijadikan acuan bagi seorang pembuat pesan. Apalagi, kini kian banyak jumlah akun tanpa identitas jelas (populer dengan sebutan pseudonim), yang rajin membuat dan menyebarkan pesan ‘sensitif’, namun publik tak bisa melakukan konfirmasi mengenai akurasi pesan kepada si pemilik akun.

Bagi saya, instruksi Presiden SBY itu baik, meski saya lebih cenderung mencurigai latar belakang pernyataan itu lantaran Pak SBY sedang galau. Petunjuknya sederhana: Pak SBY itu sosok melow, yang sensitif akan citra diri, namun tak pernah memiliki ketegasan sikap dalam merespon dinamika sosial-politik tanah air.

Simak saja akun Twitter-nya @PresidenSBY, yang isinya cenderung berupa informasi searah, sebagian besar mengenai acara-acara resmi kepresidenan. Akun itu cenderung absen ketika perkara konflik Mesuji, kontroversi GKI Yasmin dan sebagainya ramai diperbincangkan di ranah maya. Jangankan membuat pernyataan terbuka (lewat jejaring sosial), di-mention publik mengenai banyak hal, pun tak ada tanggapan dari akun tersebut.

Mari ‘menguliti’ akun http://twitter.com/PresidenSBY yang dibuat pada 17 November 2008 pukul 02.08 dinihari itu. Hingga 30 November pukul 18.34 WIB, akun itu mem-follow 695 akun, dan di-follow 96.973 akun. Disimak linimasanya, bisa dibilang tak ada interaksi dengan orang lain alias pasif. Dugaan saya, akun itu dikelola oleh administrator, terbukti tak ada kedekatan (intimacy) dengan followers-nya.

Tak ada sentuhan personal di sana. Padahal, satu sifat itulah yang diharapkan dari para pengguna jejaring sosial. Subyektivitas, atau apapun sebutannya, lebih dibutuhkan dalam pola relasi di dunia maya.

Kalaupun hendak dijalankan instruksi itu, maka semua kepala daerah atau pejabat-pejabat pelayan publik itu, harus mampu dan mau menempatkan diri sebagai ‘sahabat’ atau ‘teman’ bercakap-cakap orang lain, yang bahkan tak dikenalnya sama sekali. Saya yakin itu bukan perkara gampang. Jabatan terlalu sering membuat penyandangnya berjarak dengan lingkungan, bahkan yang terdekat sekalipun.

Sikap mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tak banyak dimiliki pejabat. Mungkin, itu pula yang populer dengan sebutan elitis, sebab berada di puncak piramida, terhalang kelompok ‘middle’ dalam berinteraksi dengan orang kebanyakan di tataran akar rumput.

Benar, bahwa media sosial merupakan sarana berkomunikasi yang (relatif) efektif saat ini, terutama menyangkut perkara-perkara publik, seperti pemilihan kepada  daerah, Pemilu 2012, maupun konflik sosial. Presdien SBY pun terbukti lebih cuek terhadap media mainstream dibanding kicauan Twitter, seperti ditunjukkan ketika ia secara verbal menyebut polemik di media Internet, terkait sikap diamnya atas konflik KPK dengan Polri beberapa waktu lalu.

Mungkin, SBY baru tersadarkan oleh pemberitaan Majalah TEMPO edisi 2 Desember 2012, yang menyebut Israel menganggarkan Rp 144,5 milyar, dan melatih 30 tentaranya untuk memoles citranya di Internet, terkait konflik di Palestina. Atau, boleh jadi ia berkaca dari strategi lawan politik alias musuh dalam selimutnya, yang dekat dengan pengelola akun pseudonim ternama di Indonesia, yang hampir tiap hari membombardir diri dan pembantu-pembantunya dengan kicauan kritis, bahkan tendensius, yang merongrong kewibawaannya sebagai pemimpin tertinggi Indonesia.

Kini, tinggal kesiapan para pembantunya, termasuk pada Kapolda, Pangdam, Gubernur, Bupati/Walikota ‘mereformasi’ dirinya. Tak mudah beradaptasi dengan kenyataan perkembangan teknologi, yang memungkinkan gugatan atau tuntutan publik akan sebuah akuntabilitas kinerja mereka.

Berapa banyak website pemerintah daerah/provinsi, kepolisian dan institusi militer yang dikelola dengan baik, sehingga mereka bisa berbagi informasi mengenai hasil kerja sesuai mandat konstitusi? Jangankan menggunakan media sosial yang menuntut sentuhan personal. Website institusi yang bisa dikelola terencana saja, masih banyak yang amburadul, tak membuka ruang interaksi dengan rakyat/publik.

Pak Presiden, pernahkan sampeyan berkomunikasi dengan rakyat dengan bahasa yang menyertakan rasa sampeyan? Lihat timeline Twitter-mu dulu, deh….. :p

 

Jokowi Gubernur Boneka

 

Terbukti! Jokowi dan Basuki membuat heboh jagad politik Indonesia.

Warga Jakarta boleh lega, karena segera punya gubernur baru, gubernur pelaksana. Jokowi/Basuki ibarat boneka rakyat belaka, baik bagi warga yang memilihnya maupun tidak. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama akan dan harus menjadi pelaksana kehendak dan harapan mereka. Begitulah tata kramanya, buah demokrasi yang sesungguhnya. Keduanya harus mengayomi siapa saja, sendika dhawuh terhadap perintah rakyat.

Hari ini, Kamis Pahing, 4 Dulkaidah 1945 (bertepatan dengan 20 September 2012), Jokowi dan Basuki sudah setengah resmi dihibahkan oleh dua partai pengusungnya, PDI Perjuangan dan Gerindra. Tak perlu ada keraguan, termasuk Jokowi akan menanggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI untuk jadi calon wakil presiden. Setahu saya, beliau tak pernah mau jadi orang nomor dua!

Kenapa saya menyebut Pak Jokowi sebagai boneka rakyat, sebab ia telah membuktikannya selama menjadi Walikota Surakarta. Selama tujuh tahun, kebijakan Pemerintah Kota selalu mengacu dari hasil penyerapan aspirasi warga lewat mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan hingga tingkat kota. Jadi, bukan top down dari Jokowi dan wakilnya, Hadi Rudyatmo beserta kepala-kepala dinas.

Warga Solo berinisiatif menggelar doa bersama untuk kesuksesan Jokowi di DKI, 19 September.

Kemenangan Jokowi/Basuki atas Fauzi/Nachrowi pun seyogyanya dirayakan sebagai kemenangan rakyat, mengingat perolehan suaranya jauh melampaui jumlah suara pemilu legislatif 2009, di mana gabungan suara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra hanya 18 persen. Jadi, kelak warga Jakartalah, sang pemilik suara yang sesungguhnya, yang lebih berhak menagih keduanya dengan bentuk kerja nyata, dan kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat Jakarta.

Satu hal menarik dari kemenangan Partai HARAPAN (warga) dengan symbol Jokowi/Basuki, adalah partisipasi aktif warga mengawal hingga lima tahun mendatang. Konsekwensi logisnya, rakyat Jakarta juga harus bertanggung jawab atas kemenangan mereka. Misalnya, jika partai-partai koalisi pendukung Fauzi/Nachrowi masih menyimpan ‘bara dendam’ sehingga menjegal kebijakan-kebijakan Jokowi/Basuki yang prorakyat, maka mereka pun harus ikut terlibat dalam membuat perimbangan.

Tirakatan, sebuah peristiwa kultural menjelang sebuah hajatan besar diselenggarakan. Caranya, bisa beraneka rupa.

Taruh kata, jika dua tahun pertama jabatan Jokowi/Basuki direcoki, maka warga Jakarta harus sanggup mengamputasi arogansi elit-elit partai, dengan cara tidak mencoblos semua wakil yang disodorkan partai-partai koalisi. Itulah yang saya sebut sebagai kemenangan rakyat yang sesungguhnya.

Soal gossip atau prasangka Pak Jokowi akan menjadi calon wakil presidennya Prabowo, percayalah, dia bukan tipe manusia kemaruk jabatan, apalagi kekayaan. Pak Jokowi itu kadernya PDI Perjuangan, sehingga ia tak akan begitu saja mau mendampingi Prabowo tanpa restu partainya. Untuk kampanye Prabowo sebagai vote getter pun belum tentu pula, lantaran kita belum tahu apakah Partai Gerindra akan berkoalisi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Cap jempol dan tanda tangan dukungan untuk Jokowi menuju DKI.

Mengenai logistik pemilihan gubernur DKI yang diisukan berasal dari Prabowo dan Hasjim Djojohadikusumo, tak usahlah diributkan, apalagi dikuatirkan menjadi pokok soal utang budi Pak Jokowi dan Basuki. Jika Prabowo/Hasjim mengeluarkan biaya kampanye untuk pemenangan, bukan saja wajar, tapi memang sudah seharusnya begitu yang dilakukan sebagai konsekwensi logis sebuah kolaisi, antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra.

Kita tunggu saja apa yang bakal Jokowi/Basuki untuk membayar tunai atas ‘hutang budi’ yang sesungguhnya, yakni terhadap rakyat Jakarta, terutama pemilih dan para relawan yang bahu-membahu mengeluarkan pembiayaan untuk memenangkan simbol harapan akan perubahan itu. Tanpa digerakkan oleh keinginan berubah dan ketiadaan tumpuan harapan, tak bakal Jokowi/Basuki melenggang menapaki kursi puncak pemerintahan di DKI.

Mari kita kawal keduanya, sebagaimana kita menaruh harapan dari keduanya. Warga Solo, insya Allah legawa, ikhlas ‘meminjamkan’ Jokowi bagi warga DKI. Jika Solo bisa berubah, di Jakarta pun perubahan bisa terwujud jika semua pihak bahu-membahu mewujudkannya.

Para pedagang Pasar Gede merayakan kegembiraan atas kemenangan hitung cepat Jokowi/Basuki di Pilkada DKI. Mereka berharap, pedagang pasar di Jakarta bisa segembira rekan seprofesi mereka di Solo.

Warga Jakarta, jangan lupa. Jadikan Jokowi/Basuki sebagai boneka rakyat yang sesungguhnya. Keduanya akan dan harus menurut kehendak warga Jakarta sepenuhnya. Keberhasilan keduanya, adalah potret konsistensi warga Jakarta mewujudkan perubahan. Jika Jakarta baik, insya Allah kebaikannya akan menjadi berkah bagi Indonesia.

Menjadi berkah, lantaran warga di seluruh Indonesia akan menuntut hal serupa. Mengajukan calon pemimpin (bupati/walikota/gubernur) tanpa mahar kepada partai. Kampanye murah, irit, jauh dari polusi politik uang akan bermuara pada tingginya peradaban bangsa kita, Indonesia.

Selamat kepada warga DKI, sukses untuk Jokowi/Basuki.

 

 

 

Sapa Salah Bakal Sèlèh

Sapa sing salah bakal sèlèh. Mangkono ujaré para pinisepuh, sing racaké penggalihé wis wening. Ngrungokaké ujaré Gubernur Bibit Waluyo sing ngabangaké kuping, kaya nalika nyebut Pak Jokowi iku walikota bodho, para sepuh mung mèsam-mèsem. Ngendikané nylekéthé: mbok sing waras kuwi ngalah waé. Waton dinengké waé, ora diglapé bakalé mingkem dhéwé.

Jaré para sepuh, yèn diladèni malah sangsaya ndadra, ndedawa perkara, lan wusanané dadi ngambra-ambra. Wong yèn mung nggugu karepé dhéwé kaya déné Gubernur Bibit iku mung njalari kesel lambéné, kamangka tumekané saiki durung ana sing diarani tukang pijet lambé (kajaba bojoné dhéwé-dhéwé).

Karep nékat ngedegaké mal ana Kutha Sala kanthi lambaran lemah utawa papan duwèké dhéwé (yaiku lemahé pamaréntah provinsi), pranyata kaya wis ora kena diowahi. Aji-ajiné awujud kancing lawang njalari kabèh rembug ora kodal kanggo ngeluk karepé gubernur kang wangkal. Pokoké…pokoké… Olèh ora olèh, dumèh lemah duwèké dhéwé, ya sakarepé arep dikapakaké.

Yèn krungu tembung mangkono, apa manèh saka wong sing kuduné nuladhani supaya pantes diajèni, aku banjur kèlingan omongané Soeharto, sing ora liya ya guruné Gubernur Bibit iku. Nalika ngresmèkaké Waduk Kedungombo, Soeharto ngonènaké warga Kedungombo kanthi tembung mbeguguk ngutha waton. Teteg, tatag, meneng ngadhepi aniaya sadrema nggayuh adiling tatanan.

Warga Kedungombo rumangsa ganti rugi saka negara ora murwat lan ora pantes, mula padha pingin njaluk haké. Negara lan pamaréntahé sawiyah-wiyah marang rakyaté, banjur padha ngolèt, nglawan nganggo sisa-sisa daya. Déné ana ing perkarané Gubernur Bibit, anggoné ngèyèl arep ngedegaké mal padha karo nyilakakaké warga Surakarta, utamané para bakul ing pasar Purwosari, Pasar Jongke lan sapanunggalané.

Gubernur Bibit ora mudheng menawa ana satengahing pasar iku ora mung ana bakul lan juragan. Nanging uga akèh kuli manol sing gawéyané angkut-angkut beras, klapa, téla pohung kaya panganané dhèwèké nalika isih cilik, nalika urip nèng ndésa, ing Polanharjo kana. Gubernur Bibit ora ngerti, yèn ana satengahé pasar akèh bakul ratengan, bakul sega jangan kang padha kulakan bayem, beras, lombok, kluwih lan sapanunggalané, sing ana ing antarané, mbokmenawa disetori bakul-bakul liya sing kulakané ana Polanharjo, asil taniné sedulur-seduluré dhèwèké.

Embuh kepriyé nalaré gubernuré kuwi. Saumpama serik marang moncèré Pak Jokowi, apa ya kudu mangkono carané nibakaké? Apa kuwatir yèn mbésuké, yèn Pak Jokowi nganti kersa nyalon gubernur banjur rumangsa kalah pamor wedi kalah? Saumpama underané perkara ana kono, généya Gubernur Bibit ora nandur kabecikan, kaya déné arané sing dipikolèhi saka wong atuwané?

Bibit becik bakal tuwuh tanduran kang uga apik. Yèn bibité èlèk, banjur piyé anggoné bisa ngasilaké tetanduran kang unggul saéngga mbésuké uga thukul who-wohan kang uga apik?

Nanging, sajaké gubernur iki kalebu jalma kang luput cinatur. Cetha celathuné gawé tatu lan pinggeté atiné wong Sala, ora ngrumangsani luput malah kepara ndadra, banjur ngonèkaké wong-wong kang nolak anané mal wong-wong kang bisa dikongkon kanthi opah utawa bayaran. Coba, kudu piyé wong-wong Sala ngadhepi kahanan ‘mungsuh’ sing cepéthé kaya kuwi? Terus ngladèni malah katon édané, nanging yèn ora ditanggepi ya bakal sakepénaké dhéwé. Dakkira, akèh para panyengkuyungé Gubernur Bibit sing malah dadi isin.

Kaya wingi umpamané, ana satengahé rapat bupati lan walikota ing Kutha Sala, Gubernur Bibit isih wani ngécé nganggo cara samudana. Tegesé kira-kira mangkéné: Sala iku mung ana limang kecamatan. Dianggep ora amba, mula gampang anggoné nata kutha. Tegesé, Pak Jokowi iku ora rekasa-rekasa banget anggoné dandan-dandan Kutha Sala. Apik, ta? Jenengé waé Bibit…. Mesthi béda yèn wis thukul, apa manèh tambah gedhé. Paling ora, cara mikiré ora kaya wingi-wingi.

Lha kira-kira Gubernur Bibit bakal sèlèh apa ora, gumantung salahé…

Bibit Bebedan Babut

Yèn uniné ora kepénak dirungokaké, anggepen waé nyandhing radio bubrah. Arep dibanting apa dikepruk watu, ya sakarepmu. Jenengé barang ora kanggo, becik diguwak kalèn yèn barang iku pancèn duwèkmu. Nanging yèn wujudé manungsa kaya Bibit Waluyo, sanajan ora pantes ngucap sapénak udelé dhéwé, ya aja diguwak kalèn.

Ora prelu gumun, atasé gubernur nganti ngonèkaké bodho marang Walikutha Sala, Pak Jokowi sing ora duwé dosa lan luput marang dhèwèké. Manungsa iku pancèn manéka warna. Anané bégal, kècu lan sapanunggalané, iku ora béda karo anané sétan, kang diciptakaké Gusti Allah kanggo mbédakaké marang anané malaikat kang nurut, kaya déné anané wong alim. Kaya yin yang, cara Cinané. Ana apik ana ala. Ana kasar ana alus, ana Bibit ana Jokowi, lan sapanunggalané.

Lha yèn Pak Jokowi nanggepi gendhingané Bibit kanthi cara kang andhap asor, ngrumangsani bodhoné wis awit mbiyèn, mula banjur bingung généya wong Sala gelem milih dhèwèké dadi suh-tuladhané warga nganti rong pèriodhe suwéné, banjur piyé kuwi nalaré?

Jenengé waé bibit. Bibit iku winih. Yèn jinisé dhelé, waton wis dikum sewengi banjur didhedher, ora nganti telung dina suwéné bakal dadi thokolan. Cukup telung dina suwéné bakal molor, modod ndlondèng, tuwuh banjur ganti aran jinisé tetanduran. Iku wis ukumé alam kang ora bisa disélaki. Semono uga ukumé, winih becik bakal nuwuhaké taneman kang becik lan migunani.

Bali menyang perkara bibit-bibitan, cetha béda antarané manungsa lan tanduran. Sanajan diparingi utek lan rasa pangrasa, ora kabèh manungsa bisa padha bebudèné. Kanca kuliahku biyèn uga ana sing jenengé Bibit. Bocahe lugu, nanging teges lan becik srawungé. Sanajan padha-padha manungsané, aku ngrasakaké akèh bédané karo Bibit sing lagi disengkaké ing aluhur dadi gubernur kuwi. Luguné isih mèmper. Nanging wangkal lan kasaré rembug, kaya déné lor lan kidul.

Bibit gubernur ora pantes dadi tuladha kanggo sapa waé. Ora lumrah lan orang pantes dadi bapaké wong akèh jalaran yèn muna-muni cal-cul kaya ora dipikir. Apa salahé Pak Jokowi nganti dionèkaké bodho, kamangka jalarané ora cetha. Yèn dianggep mbaléla amarga ora mènèhi idin kanggo kepinginané Bibit ngratakaké tilas pabrik ès dadi papan mipik kang aran mall, iku wis cetha ora mungguh, ora mulih nalar.

Sala wis kakèhan mall. Pasar-pasar sing dadi agul-agulé dalan rejekiné wong cilik bakal kekesuk sing tundhané njalari wong padha kesrakat. Mula, Walikutha Sala banjur ndèkèngi wong sèkèng supaya mardika anggoné ngupaya upa, supaya gandhoké regeng ana barang sing diolah dadi tedhan, bisa maregi.

Kamangka yèn ditelisik manèh, utangé pabrik ès Sari Petojo klebu ora mingsra. Jaré rugi Rp 323 yuta akèhé lan nunggak bayaran setrum Rp 218 yuta gedhené. Kanggone bandha negara, dhuwit setengah milyat bisa lan gampang digolèkaké seblakan. Paribasan nggereng nèng BPD utawa Bank Pembangunan Daérah kang saiki dijenengi Bank Jateng, mesthi bakal ketutup. Ora perlu sambat menyang cukong, embuh iku sing jaréné Ramayana apa liyané, sing entèk-entèkané mung kanggo bakulan sandangan lan sapanunggalané.

Upama Pemerintah Provinsi gelem rigen, Bibit sing dadi gubernur gelem mikir, lha mbok ngedegaké gedhung perkantoran ana ing lataré Sari Petojo supaya ora usah ngowah-owah omah asliné, banjur diséwakaké, dhuwit setengah milyat bakal nglumpuk luwih cepet jalaran gampang.  Sala wis tambah maju, akèh wong pingin usaha utawa mbukak kantor, embuh kantor cabang lan liya-liyané.

Nanging, sing dadi perkara pancèn nggon mikir iku mau. Kabèh manungsa lumrahé bisa mikir. Nanging babagan gelem lan orané mikir, wis béda perkara sebab niyat lan kepentingané bisa warna-warna. Kaya déné bibit dhelé mau, mesthiné manungsa uga bisa ngrembaka lan ana gunané.

Aku cetha ora seneng marang carané wangkal-wangkalan lan atos-atosan modhèlé Bibit Waluyo. Apa manèh watak adigang-adigungé, muni sakarepé dhéwé, nutuh Pak Jokowi kaya déné rajané bégal kang bakal ngraman panguwasané. Kaya ora ngerti lan gelem ngrumangsasni yèn saiki dhèwèké wis mlebu ana tlatah sipil, sing ora ana aran garis komandho kaya ing donyané tentara. Apa yèn rembug adhep-adhepan karo Pak Jokowi, dhèwèké uga arep nganggo ukumé dhéwé: ngeplak, nggajul utawa nyetrap ngongkon push up yèn kekarepané ora dituruti?

Donya sipil duwé ukum dhéwé, kang mardikakaké manungsa. Ora usah muluk-muluk nganggo Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa utawa UUD 1945 lan Pancasila. Nganggo ukuran rasa-pangrasa waé, wis samesthiné lan dadi kuwajibané kabèh manungsa supaya ajèn-ingajènan, mulyakaké siji lan sijiné tanpa nyawang drajad lan pangkat, apa manèh golongan, agama lan sapanunggalané.

Becik dakjaluk Bibit Waluya sinau manèh dadi wong Jawa. Aku isih duwé welas lan ora téga yèn nganti wong sakarat-arat ngarani dhèwèké wong bodho, mundhak longa-longo kaya keee….boooo….!! Aja nganti wong Sala padha ngamuk, mungsuhi dhèwèké jalaran ora nJawa.

Jujur, aku sedhih mau bengi olèh usulan saka kanca, supaya ana Gerakan Mencerdaskan Bibit ing Jawa Tengah. Aku mesthi waé bakal mèlu kisinan, jalaran kanggoné wong-wong sing ora ngerti, aku mèlu dianggep bodho amarga laiku uga ana Klaten.

Nanging, saupamané ana tenan Gerakan Mencerdaskan Bibit apa ora bakal dadi hil yang mustahal kaya unèn-unèné lawak Srimulat kaé, ya? :p

Wis, piyé manèh yèn pancèn mangkono kahanané. Dianggep waé Bibit lagi bebedan babut, amarga kadhemen AC kantoré, banjur nglunthung babut kanggo kemulan. Déné généya babut sing lumrahé dadi lambaran tedhaké para raja utawa priyagung supaya sikilé ora kambon lemah utawa telèk kanggo kemulan, anggepen waé pancèn durung udur. Sing diarani bibit, mesthiné isih cilik. Yèn gedhe arané wit-witan, lan yèn cacahé akèh ing papan sing jembar arané a…las!

Beli Suara Pilkada

Salah satu dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah beredarnya banyak uang di tengah masyarakat. Terdapat kecenderungan para kandidat menebar uang dengan harapan bisa mendulang suara kemenangan. Di beberapa daerah berpenduduk miskin, Rp 5 ribu sudah sudah cukup untuk membeli satu suara. Namun di daerah maju, selembar duit biru belum tentu laku!

Kendati begitu, tetap saja banyak orang ingin maju. Alasannya macam-macam, kendati yang jamak –karena ingin menggaet simpati, adalah ingin memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Maka, dipilihlah daerah-daerah kumuh (yang biasanya padat penduduk) sebagai target operasi.

Para kandidat sudah mafhum, mendekati kelas menengah jelas bukan perkara mudah. Mereka yang mampu secara ekonomi cenderung mendahulukan urusan bisnis atau pekerjaan dibanding membuang waktu masuk bilik coblosan. Sedang kaum menengah terpelajar, mereka lebih rasional dalam menentukan pilihan. Itulah realitas yang sangat dihitung seorang kandidat, terutama yang prestasinya tak bagus-bagus amat.

Sosok tanpa prestasi dan reputasi begitulah yang suka menjadikan kaum miskin sebagai obyek. Pura-pura disambangi dan diberi santunan atau sembako, lalu disumbang semen atau aspal untuk perbaikan jalan. Target utamanya bisa foto bersama dengan ekspresi yang diramah-ramahkan, lalu dijadikan modal untuk pamer kebaikan. Syukur ada koran atau televisi yang memberitakan.

Kandidat model demikian sangat tahu, setiap suara punya bobot yang sama. Konglomerat, mahasiwa, atau pemulung sama saja. Matematika ekonomi pun dipertimbangkan, mana yang padat suara diserang, yang kurang potensial bisa diabaikan. Metode serangan pun dipilih yang paling efektif, termasuk dengan cara politik uang.

Sulit benar menemukan kandidat yang benar-benar baik, memiliki visi dan bermoral memadai. Lihat saja buktinya, banyak bupati/walikota atau gubernur yang sebelum menjabat tampak sangat dekat dengan rakyat, namun di tengah perjalanan karir, namanya lantas mencuat sebagai penjahat, pengembat uang rakyat.

Jangan mengira, pejabat yang sekilas tampak bersih berarti tak pernah berurusan dengan jaksa atau penyidik KPK. Pada banyak kasus, kekayaan hasil curian selama menjabat mereka sisihkan untuk menyuap oknum polisi, jaksa dan hakim serta untuk membayar oknum-oknum wartawan, sehingga borok mereka tak terpublikasikan. Istilah populernya: situ wisdom, saya diem! (Baca: Anda ‘tahu diri’, saya diam)

Kejahatan yang paling sering dilakukan para incumbent atau pejabat yang mencalonkan kembali, adalah tega menipu rakyatnya. Yang paling sering dijadikan gula-gula atau imng-iming penarik simpati massa adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis! Kadang-kadang, perbaikan jalan pun diklaim sebagai hasil kerja keras mereka untuk rakyatnya. Padahal, sudah seharusnya mereka menjadi pelayan rakyat.

Kepada kandidat yang demikian, kita layak menyebutnya sebagai pembohong! Pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang sistem penganggarannya sudah dirancang sedemikian rupa secara lintas departemen, lalu diajukan Menteri Keuangan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan di DPR. Karena itu, seorang bupati/walikota hanya tinggal (bahkan harus) menjalankan kebijakan itu.

Ada baiknya, kita mengingatkan saudara, teman, tetangga dan sebanyak mungkin orang yang akan menentukan suara dalam pilkada, termasuk pemilihan kepala desa. Selain pertimbangan moralitas, visi dan track record calon perlu ditelisik dengan cermat. Jangan mudah percaya pada popularitas semata, termasuk yang dipublikasikan oleh media (massa).

Justru kita harus hati-hati manakala mendapati seorang kandidat yang jor-joran mengumbar iklan, baik di media massa maupun media luar ruang seperti banner, baliho dan aneka poster. Kian banyak iklan, kian besar biaya yang dikeluarkan. Ibarat berdagang, banyaknya pengeluaran cenderung akan dicarikan gantinya bila kelak menjabat. Sangat sedikit ada orang yang mau rugi secara finansial, kecuali dia seorang kaya raya dan berhati mulia.

Lagi pula, banyak kandidat cenderung pamer kebaikan, karena itu mereka menyewa konsultan pencitraan. Harap diingat, banyak tokoh-tokoh politik di republik ini sukses membuat pencitraan, namun namanya kian terpuruk di tengah perjalanan. Ada yang menggangsir duit rakyat, menilap uang sumbangan, hingga mengutak-atik penyelewengan dana bank.

Kian sedikit orang baik yang berkiprah di bidang politik, walau saya yakin masih tersisa orang-orang yang berhati baik. Karena itu, teliti sebelum memilih. Dengan cara saksama, tentunya……

Baca juga tulisan-tulisan sebelumnya, Serial Matematika Pilkada: Tentang Peran Lembaga Survei dan Matematika Pilkada (bahasa Jawa)