Kekalahan Sepele PDIP

Hampir sebulan, PDI Perjuangan menunjukkan letoy-nya. Megawati yang sanggup survive melawan penindasan politik Soeharto, ternyata tak sanggup melawan nafsunya sendiri mendudukkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Budi, yang diragukan kekayaannya karena transaksi 50-an milyar rupiahnya terendus aparat Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, terus saja dibela. Malah, Presiden Jokowi yang diusungnya seperti sengaja diblondrokkan alias dicelakakan. Revolusi Mental pun menguap tak berbekas.

Anak-anak muda, terutama pemilih pemula, yang tak pernah tahu represifnya mesin politik Orde Baru (termasuk kepada PDI bentukan Megawati), bahkan bisa mencibir partai yang mengaku penerus ajaran Soekarno itu. Jokowi yang sejatinya hanya ‘dipinjam’ PDIP untuk mendongkrak kemenangan pada pemilu 2014, kini dibiarkan kelimpungan sendirian. Dari sana-sini, bahkan para relawan sejati yang kemarin mengorganisir diri memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden, kini kian ilfil, hilang feeling, bahkan balik badan mengancam menarik dukungan.

Elit dan politikus PDIP rupanya lupa, tanpa Jokowi, magnet pilpres tak segempita kemarin. Bahkan, demi mengusung Jokowi, mereka rela memilih partai bentukan Megawati Soekarnoputri di bilik-bilik tempat pemungutan suara, kendati sebelumnya apolitis alias cuek terhadap proses politik bernama pemilu. Sungguh tragis, elit partai nasionalis itu gagal mengelola animo berpolitik kaum muda, dari Sabang hingga Merauke. Continue reading

Jangan Rebut Jokowi

Perubahan drastis wajah Kota Solo sejak seorang Joko Widodo menjabat walikota membuat khalayak terpesona. Pemindahan seribuan pedagang kakilima yang populer dengan sebutan Pasar Klithikan membuat banyak orang tercengang. Apalagi prosesnya berlangsung damai, dilakukan secara manusiawi, disediakan tempat pengganti yang layak, bahkan diberi insentif modal usaha dan perijinan.

Di media sosial, beberapa teman di Semarang berujar minta tukar walikota untuk membenahi kota. Kini, di Jakarta mulai muncul keinginan serius dari individu-individu yang beraneka macam latar belakang, yang lantas sering menyebar gagasan mencalonkan Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI melalui media sosial dan Internet.

Saya bisa mengerti dan memahami keinginan tersebut. Pada kondisi kejengkelan akut seperti warga Jakarta, di mana kemacetan ada di mana-mana dan kapan saja, ancaman banjir yang tak kunjung beres meski ‘sudah di tangan ahlinya’, maka seorang Jokowi diharapkan kehadirannya. Ia diposisikan bak ratu adil, yang sanggup membebaskan penderitaan warga kota dengan tempo sesingkat-singkatnya.

Banyak faktor yang dilupakan teman-teman, seperti apa sejatinya rimba Jakarta. Di kota sekecil Solo yang perputaran duitnya ‘tak seberapa’ saja Pak Jokowi tak sanggup ‘membereskan’ aparatur birokrasinya, apalagi Jakarta, tempat di mana nyaris seluruh perputaran uang republik terkonsentrasi di sana.

Watak birokrasi yang korup dan tak efisien dipadu dengan premanisme yang telanjur mapan seperti di Jakarta, tentu bukan merupakan soal yang gampang dipecahkan. Kompromi di sana-sini, bisa-bisa malah menjerumuskannya ke balik jeruji besi. Saya yakin, sekuat dan sebersih apapun seorang Jokowi, andai masuk Jakarta, tetaplah beliau hanya menjadi sosok yang ‘culun’, yang akan sangat mudah dipermainkan mafia hukum dan mafia bisnis yang dikelola dengan meliibatkan preman jalanan yang terkesan ‘sengaja dilegalkan’.

Apa yang bisa dilakukan seorang Jokowi? Apalagi jika kita semua mau tahu dan jujur mengakui, bagaimana perilaku politisi, baik yang di DPRD maupun pengurus dan elit partai-partai, seperti ditunjukkan selama ini, yang begitu gampang menelikung eksekutif jika tak bisa diajak kompromi alias cincay.

Menurut hemat saya, yang bisa menyelamatkan Jakarta hanyalah orang kuat, pemberani dan mau menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Saya pesimis seorang Gubernur DKI bisa mengharap dukungan publik yang nyata ketika ia jadi bulan-bulanan preman ekonomi-politik atau lawan-lawan politiknya, betapapun bersihnya dia. Warganya telanjur individualis akibat renggangnya relasi dan solidaritas sosial akibat tekanan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik.

Andai warganya benar-benar peduli perubahan dan kecewa dengan pemerintahan, saya yakin mereka tak segan berhimpun turun ke jalan menuntut reformasi. Siapakah yang selama ini mau mengekspresikan kekecewaan mereka? Seberapa besar ‘tingkat partisipasi’ mereka dalam menuntut perubahan? Dalam tataran paling ‘mudah’ dilakukan saja, misalnya melakukan boikot atas sebuah kebijakan yang tak berpihak kepada publlik saja tak pernah ditunjukkan, apalagi lebih dari itu…

Saya justru berharap teman-teman yang menyuarakan ‘Jokowi for DKI’ bisa mengerti, bahwa daerah pun perlu kehadiran orang seperti dia. Andaikan bersedia dicalonkan sebagai gubernur, barangkali Pak Jokowi biar di Jawa Tengah saja. Lebih mudah menata wilayah ‘Jawa’ sehingga pemerataan pembangunan merata di seluruh kabupaten/kota. Warga di semua provinsi berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik, andai Pak Jokowi dianggap sanggup membenahi.

Toh, sejarah sudah membuktikan. Tak selamanya orang baik bisa survive di Jakarta. Orang jujur bisa ditelikung dan difitnah, dan orang rapuh mudah tergelincir jadi koruptor penuh gairah. Lihat, seperti apa perilaku politisi-politisi yang dulu dikenal baik di daerah tapi begitu cepat dan mudahnya beradaptasi dengan kebiasaan buruk hidup pragmatis, lantas hedonis.

Mungkin, saya lebih tertarik menjadi petarung dengan mengajak sebanyak mungkin teman dan kerabat untuk menghentikan atau menghambat gerakan ‘men-Jakarta-kan’ Jokowi. Masih banyak daerah miskin yang masyarakatnya tertinggal karena laju pembangunan tak jalan beriringan dengan daerah-daerah lain.

Akankah kita rela seorang Jokowi dijagal di Jakarta? Atau sebaliknya, mendukung usaha-usaha ‘kecil’-nya membenahi lingkungan sekitarnya, tempat di mana kini ia mengabdi untuk publik dan turut membangun peradaban masyarakat baru yang lebih baik, walau ‘hanya di desa’, di Jawa Tengah?

Pada kesadaran akan pernghormatan terhadap hak warga negara (walau tinggal di desa) itulah, saya berharap teman-teman di Jakarta mau mengerti.

Updated (30:04:2011 16) :

Catatan atas komentar beberapa teman:

Bahkan dicalonkan sebagai RI-1 alias Presiden sekalipun, andai terpilih, seorang Jokowi tidak akan mudah dan nyaman bekerja, ketika budaya politik masih seperti saat ini, di mana politisi dan pejabat berintegritas moral bagus dan santun masih merupakan anomali. Nyaris tak ada yang pantas dipercaya, apalagi diberi mandat.

Andai terpilih sekalipun, seorang Jokowi akan dipaksa kompromi sana-sini, karena jabatan menteri,  pejabat tinggi dan pimpinan BUMN harus ditentukan lewat mekanisme tawar-menawar yang pragmatis. Jika tidak, bisa-bisa ia tak bisa bekerja karena lawan-lawan politik yang kecewa akan menyandera dengan banyak cara, aneka perkara.

Orang sebaik apapun, kayaknya bakal rusak karena kebusukan sudah menjadi default jabatan. Belum lagi kalau menyinggung kwalitas birokrasi. Seorang teman, yang kebetulan menjabat bupati, bercerita betapa tak mudah menata dan memilih orang-orang dari kalangan birokrasi. Teman itu bahkan menyebut birokrasi sebagai ‘partai terkuat’ di republik ini, sebab hanya mereka-merekalah yang menetukan suukses-tidaknya sebuah kebijakan dieksekusi. Jika sebuah kebijakan merugikan mereka, ya bakal dilakukan sabotase secara sistemik.

Terus, apa yang bisa diharapkan dari seorang Jokowi, jika kelak sampai Jakarta ia dipecundangi bawahannyaa sendiri? Relakah Anda menyaksikannya?