Tentang Memilih Presiden

Kalau hari-hari ini saya banyak nyinyir kepada Gita Wirjawan, sejatinya disebabkan oleh keyakinan bahwa ia hanyalah satu-satunya yang diharap jadi penerus rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan naiknya Gita, maka serangan-serangan lawan politik SBY tak akan mengancam kenyamanan masa pensiunnya. Skandal Bank Century dank asus korupsi Wisma Atlet/Hambalang, bukan tak mungkin menyeret keluarga istana ke pusaran peradilan, kendati (mungkin) cuma jadi saksi.

Selain itu, estafet hubungan baik SBY dengan Amerika bisa diteruskan jika Presiden Indonesia mendatang merupakan rekomendasi rezim saat ini. Tak hanya Freeport, kepentingan Amerika di Indonesia kelewat banyak, dan multisektor. Motif ekonomi jelas utama dan politik pun tak kalah penting strategis nilainya. Ibaratnya, Indonesia adalah potensi sekutu diam, informal, yang tak perlu dilembagakan menjadi bagian dari blok mereka.

Kebetulan, semua prasyarat ‘ramah Amerika’-nya ada pada sosok Gita: ia lama sekolah di sana, dan lama malang-melintang di aneka perusahaan yang berpusat di negeri yang dipimpin Obama itu. Dan SBY, selepas masa jabatan presiden, masih punya kendaraan yang bisa mengantarkan bakal calon presiden, yakni Partai Demokrat. Soal terpuruknya elektabilitas partai, tentu merupakan soal lain. Tapi posisi-posisi strategis pemerintahan, seperti Kapolri, Panglima TNI dan sebagainya, adalah orang-orang yang dipilihnya, yang masih bisa diharapkan ‘membantu’ kelancaran suksesi.

Dan, melihat rasa percaya diri yang ditunjukkan Gita belakangan ini, rasanya bisa dilihat sebagai indikasi restu konvensi mengarah kepada dirinya, dibanding sosok-sosok lain seperti Dahlan Iskan dan Anies Baswedan. Iklan jor-joran di aneka media dan media sosial pasti tak berbiaya ringan. Dan, saya ragu tak ada tendensi pada Gita, mengeluarkan banyak dana tanpa tujuan memenangkan pertarungan kursi kekuasaan.

Dan, ketika saya mengeluh di timeline Twitter, bahwa belum ada calon presiden yang sreg bagi saya, ada yang menyodorkan nama Prabowo. Katanya, ia sosok yang menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia.

OK. Jika kata kuncinya adalah “menjunjung tinggi kepentingan manusia se-Indonesia”, maka bisa kita ajukan pertanyaan lanjutan: kepentingan seperti apa?

Menyimak iklan-iklan Prabowo yang gencar dua-tiga tahun terakhir, memang bagus. Ia menjanjikan kemandirian, perlindungan petani, melawan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya. Dan itu penting, sebab selama dua periode masa jabatan kepresidenan SBY, kita kelewat banyak didikte kepentingan asing. Utang luar negeri terus merangkak naik, dan kesejahteraan semu ada di mana-mana.

Tapi, semudah itukah Prabowo memenangi pertarungan pada Pemilihan Umum Presiden 2014? Saya tak yakin dan tidak setuju ia memimpin negeri ini. Sosoknya kelewat dingin dan misterius. Andai tak terkait peristiwa penculikan aktivis, mungkin saya akan bersikap sebaliknya. Dan, faktor itu pula yang potensial jadi batu sandungan pencalonannya. Lawan politik lokal akan ramai-ramai menghadang, dan Amerika pasti akan menjadikan hal itu sebagai amunisi untuk menjegalnya, lewat tangan-tangan kekuatan politiknya di Indonesia, sebagaimana dulu menjatuhkan Gus Dur lewat figur Amien Rais dan sekutu ‘ad hoc’-nya.

Amerika dan sekutu-sekutunya pasti tak mau Indonesia dipimpin sosok yang tak mudah didikte, juga memghambat kepentingan ekonomi dan politik internasional mereka. Dunia, harus di bawah kendalinya. Kira-kira demikian maunya, sehingga suksesi pemerintahan Indonesia selalu menjadi prioritas politik luar negerinya. Indonesia adalah pasar yang menggiurkan, sekaligus penyedia sumberdaya yang melenakan pula. Posisinya pun strategis di ASEAN, Asia-Pasifik, hingga di negara-negara Islam (OKI) dan nonblok. Komplit!

Sebenarnya, masih ada nama Wiranto, yang sejak jauh hari sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden bersama pasangannya, Hari Tanoe. Tapi, bagi saya, Wiranto pun tidak layak dipilih sebab aroma Soeharto-nya kelewat kental. Lagian, ia terlalu tua dan konservatif, tak punya sikap kritis terhadap Amerika dan sekutunya, terhadap WTO, dan lain sebagainya.

Jika bukan Gita, Prabowo dan Wiranto, lantas siapa?

Entahlah. Yang jelas jangan Megawati. Ia sudah terlalu tua  dan tak cukup memiliki prestasi memadai ketika kapan hari mau dipaksa menurunkan dan menggantikan Gus Dur secara tak elok itu. Jangan pula dari klan PKS supaya negeri ini tak jadi basis wahabi dan menjadi negeri filial Arab Saudi.

Lalu, siapa lagi?

Entahlah. Saya pun tak punya sosok idola atau yang pantas diharapkan. Yang penting, akan menarik jika tahun depan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa pada bahu-membahu memperjuangkan prinsip kecintaan mereka kepada NKRI dan bangsa Indonesia. Indonesia  tidak didikte kekuatan asing, namun juga tak semata-mata antiasing.

Kita butuh sosok yang fleksibel: mampu berdiplomasi, teguh pada prinsip kemandirian dan pemberdayaan bangsa, dan bersih dari dosa-dosa masa lalu, baik itu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, maupun tindak pidana dan perilaku amoral lainnya. Tentang siapanya, terserah Anda.

Yang pasti, kelak, masalah telekomunikasi dan energi, masih akan menjadi faktor kunci perekonomian global. Kita butuh pemimpin yang sadar akan dua hal strategis ini. Di sektor telekomunikasi, Indonesia tak hanya pasar menggiurkan, tapi juga menyangkut keamanan data dan kerahasiaan negara. Pada sektor energi, sudah pasti, ketergantungan manusia kelewat tinggi, dan kita memiliki semuanya untuk obyek eksploitasi, oleh siapapun. Perang dunia bisa berawal dari kedua sektor ini.

Apakah Anda yakin Gita Wirjawan memiliki komitmen dan keberpihakan kepada NKRI? Saya ragu. Dan, kalau sudah sampai urusan dua itu tadi, rasa-rasanya, negara-negara maju tak akan segan menghancurkan Indonesia dengan metode Balkanisasi, yakni memecah kesatuan negara menjadi negara-negara kecil berdasar etnisitas, golongan, agama, dan sebagainya, demi penguasaan sumber-sumber energi. Dan, FPI dan laskar-laskar sok suci di sini, secara tidak sadar sudah melibatkan diri, menyemai perpecahan keutuhan bangsa Indonesia.

Cerita Buat Remaja Indonesia

Sebentar lagi pemilihan umum dan pemilihan presiden bakal dilangsungkan. Jika kini media sosial begitu crowded berita dan cerita tentang sosok Gita Wirjawan, Prabowo, Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Jusuf Kalla dan banyak lagi, ya dimaklumi saja. Mereka memang sedang berburu citra, supaya dianggap gaul dan merakyat, lalu berharap terpilih jadi presiden.

Semua berlomba menguasai benak khalayak. Maka, wartawan diboyong kemana-mana, menyertai kemana para kandidat-kandidat ambisius itu pergi. Beragam peristiwa diciptakan oleh para konsultan pencitraan, para penasihat politik dan ahli komunikasi. Muaranya adalah banyak-banyakan publikasi tentang kebaikan yang mereka buat-buat, diskenario itu. Kian banyak pemberitaan, kian mantap posisinya. Lembaga survei disewa, dan sebagai konsekwensi industrialisasi demokrasi, hanya yang baik dan menguntungkan ‘klien’-lah yang dipublikasikan.

Dari semua kandidat, para capres ambisius itu, cobalah tanyakan jika Anda beruntung bersua dengan mereka: kemana negara dan bangsa ini akan dibawa?

Saya berani jamin, semua akan member jawaban normatif, waton baik. Kurang lebih, yang ditawarkan adalah mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendidikan, dan seterusnya!!

Jarang yang bisa atau mau menjawab dengan gamblang. Misalnya, “Jika saya terpilih jadi presiden, saya akan melakukan proteksi terhadap petani, dengan cara membatasi impor produk-produk pertanian. Saya akan mengalokasikan subsidi untuk rakyat di banyak sektor!”

Yakinlah, keyword subsidi akan menjadi momok tersendiri bagi semua kandidat presiden yang ada sekarang. Semua kandidat akan berhitung agar pencalonannya mulus, tidak diganggu Amerika dan negara-negara sekutunya. Dengan janji akan memberi subsidi, berarti mereka menyatakan perang terbuka terhadap negara-negara yang mengedepankan sistem ekonomi pasar bebas.

Contohnya begini: kalau pemerintah memberi subsidi bagi petani, misalnya dalam bentuk penyediaan pupuk murah dan sebagainya, maka pestisida aneka hasil rekayasa kimia produksi perusahaan-perusahaan barat akan kalah bersaing, sebab harganya pasti lebih mahal, tidak akan dibeli oleh ‘pasar’ Indonesia.

Yang lain lagi, Amerika dan penganut pasar bebas, inginnya negara lain cukup menjadi konsumen, bukan produsen.  Dengan demikian, produk-produk mereka akan banyak bertebaran di negeri ini, menguasai. Keuntungan penjualan, tentu saja balik ke asal pemilik modal, ditaruh di bank, diputarkankan lagi, untuk kesejahteraan bangsa mereka.

Malah, masih ada yang lebih serem. Radikalisme kelompok agama (misalnya Islam di Indonesia), juga disukai mereka, lho. Dengan gangguan/ancaman keamanan, maka bangsa kita jadi was-was. Lalu, dibelilah kamera CCTV, yang operasionalisasinya butuh perangkat keras (komputer) dan lunak (apilkasi tertentu). Siapa produsennya?

Dengan tingkat kecemasan tinggi, maka lahirlah ‘premanisme gaya baru’.  Orang-orang sipil dilatih sedemikian rupa sehingga berkemampuan seperti militer, hanya untuk menjaga bank, hotel, mal dan sebagainya. Perlengkapannya: metal detector, teknologi  sinar x, laser, sistem keamanan buka-tutup pintu dengan sidik jari, retina, kode-kode rahasia dan sebagainya. Produk siapakah ituuu???

Dari subsidi dan kecemasan bisa dihitung potensi perputaran uangnya, apalagi pada negara seperti Indonesia yang populasinya tinggi, relatif berdaya secara ekonomi, dan memiliki banyak politisi berkarakter seragam, yang lebih suka berebut jabatan dan kue anggaran daripada mikirkan nasib kiri-kanan, apalagi masa depan bangsa dan anak-cucu mereka.

Orang seperti Gita Wirjawan yang ‘matang’ di Amerika, sudah terbukti sebagai pendukung pasar bebas. Prabowo yang kelewat bersemangat mandiri, pasti tak bakal disukai Amerika dan sekutunya. Pun Aburizal Bakrie atau Jusuf Kalla, yang dikenal lebih suka memajukan pengusaha pribumi, bisa diyakini tak terlalu disukai Amerika. Apalagi, pengusaha seperti Bakrie, yang punya cacat usaha lantaran lumpur Lapindo terbukti menyengsarakan banyak orang, dan merusak lingkungan.

Gimana dengan Dahlan Iskan? Kedekatannya dengan pemodal-pemodal  Republik Rakyat Cina, tampaknya bakal jadi sandungan karena potensial mengganggu kepentingan industrialis dan rezim negara-negara penganut pasar bebas (Barat). Tentu, dengan catatan, jika bangsa Indonesia ada yang tertarik memilih dia sebagai Presiden Republik Indonesia.

Terhadap mereka-mereka yang potensial jadi sandungan kepentingannya, Amerika dan sekutunya pasti akan berbuat banyak, termasuk menjegal dengan aneka rupa cara. Tapi, sejelek-jeleknya reputasi Gita Wirjawan di negeri ini, ia lebih disukai pemimpin-pemimpin Amerika, G-20, WTO dan sebagainya. Maka, gencarnya ia berkampanye dengan aneka cara, termasuk memborong buzzer, blogger dan influencer, rasanya hanya dijadikan semacam ‘legitimasi’ popularitas dan ketertarikan publik.

Walau pengguna Internet di Indonesia masih di kisaran sepertiga populasi manusianya (terlepas hanya sepersekian pengguna Internet yang mendukungnya), ia akan dianggap populer, dan legitimated. Demokrasi representasi atau keterwakilan, sudah lama ditancapkan di benak pelajar sejak SLTP, sehingga seolah sudah sah jika ‘keriuhan’ di media massa dan media sosial sudah terjadi. Kira-kira kok bakal demikian.

Jadi, kita tak punya pilihan calon pemimpin, dong?!? Bisa jadi!

Mari, kita tunggu saja. Siapa tahu kelak muncul sosok alternatif yang lebih menyintai Indonesia, sayanng terhadap aset sumberdaya alam dan manusianya, dan sebagainya.. dan seterusnya.. Semoga.

Gita Wirjawan for President

Dibanding semua nama lelaki yang berambisi jadi calon presiden, suka-tak suka harus menyebut Gita Wirjawan sebagai kandidat terkuat, dan relatif paling mungkin. Ia memiliki segalanya: tampang yang ganteng, harta yang cukup, pengalaman memadai, dan dukungan rezim yang butuh estafetnya aman, serta back up dunia internasional yang tak bisa diremehkan.

Wajah gantengnya, jelas fotogenik. Cocok dipampang mengapit lambang negara Garuda. Ingat, Pak SBY bahkan pernah mendongkrak bobot kegantengannya dengan cara menghilangkan tahi lalat jumbonya.

Hartanya, konon cukup banyak. Wong sekolahnya saja di Texas, lalu ke Harvard, lantas lama melanglang buana ke negeri seberang, dan kembali ke Jakarta mencapai puncak karir profesional sebagai Presiden Direktur JP Morgan Indonesia, sebuah perusahaan berbau keuangan yang induknya di Amerika sana, punya kekayaan luar biasa besar. Kiprah bisnisnya sempat menyita perhatian pebisnis Indonesia, ketika Ancora Capital, perusahaan investasi sektor energi dan sumber daya alam yang dipimpinnya mengambil alih sebagian saham PT Bumi Resources Tbk.

Dengan kekayaan yang dimilikinya, maka tak terlalu mengejutkan jika ia dan tim suksesnya (walau masih dalam tahap kandidat capres konvensi Partai Demokrat) sudah bekerja sangat serius. Ranah online maupun offline digarapnya.  Gambar wajah dan/atau namanya bertebaran di mana-mana, lewat baliho di kompleks bandara, di bus-bus Damri Bandara Soekarno-Hatta, di bangku sandaran penumpang kereta api, di Koran-koran, televise, Internet, dan buanyak lagi.

Tak ketinggalan, ia dan timnya mengerahkan daya dan dana untuk menguasai social media, termasuk menggerakkan postingan berbayar, tweet berbayar, dan entah apa lagi. Satu postingan blog saja, rata-rata dibayarnya Rp 1,5 juta, yang tentu saja kian mahal jika review tentang dirinya ditulis oleh blogger-blogger papan atas.

Duitnya dari mana? Tanyakan saja kepada Gusti Allah. Semoga jabatannya sebagai Menteri Perdagangan tidak membuat bawahan atau timnya ikut mengalokasikan dan menjarah  duit rakyat. Wong dia berasal dari partai yang mengaku bersih, tidak korup! Ya, kaaann??

Jadi, begitulah kehebatan Pak Menteri penyuka musik jazz sekaligus piawai bermusik ini. Klop dengan mentornya yang pengarang lagu, yang lagu-lagunya selalu menduduki tangga teratas acara-acara resmi kenegaraan!

Nah, sebagai orang dari lingkaran SBY, kayaknya hanya dialah yang diharapkan menerima tongkat estafet ‘kepemimpinan’ menantu Sarwo Edie Wibowo, yang namanya berkibar terkait operasi penumpasan G30S/PKI dan lama menjabat Ketua BP7 itu. Dan, setali tiga uang, SBY yang sangat dicintai Amerika, Gita pun merupakan sosok yang bisa dipastikan lebih disukai Amerika.

Masih ingat kelangkaan kedelai tempo hari, kan? Itu lho, ketika banyak penikmat tahu-tempe marah-marah karena harganya membubung karena langka bahan baku. Asal tahu saja, kedelai yang beredar di pasaran kita, kebanyakan diimpor dari Brazil, tapi lewat Amerika. Ada bandar kedelai di negerinya Obama itu, yang punya kuasa menentukan harga. Dan, kedelai itu, sejak jaman Soeharto, yang diimpor dari sana, dan lewat jalur perdagangan ‘tradisional’, yakni via Amerika.

Ketika Gus Dur jadi presiden pernah melobi pemerintah Brazil dan berhasil melakukan impor langsung, tidak lewat broker di Amerika. (Asal tahu saja, kebutuhan kedelai kita (tahun ini) sebanyak 2,5 juta ton/tahun, dimana 70 persen diantaranya merupakan kedelai impor!) Saya yakin, kejatuhan Gus Dur pada 2001 juga disponsori Amerika karena sikap Gus Dur yang tak bisa menjadi golden boy-nya semua rezim negeri Paman Sam sebagaimana SBY, dan terbukti telah merugikan kepentingan Amerika mendikte dunia di semua sektor.

Nah, sebenarnya, ya di situlah kuncinya. Amerika sangat berkepentingan dengan Indonesia. Perusahaan-perusahaan Amerika menguasai banyak aset sumber daya alam Indonesia. Penduduknya yang besar dan tingkat perekonomian sedemikian bagus adalah potensi pasar bagi produk-produk mereka. Selain itu, secara geopolitik, Indonesia punya peran signifikan, baik di level ASEAN maupun dunia, khususnya di negara-negara berpenduduk muslim. Di situlah Indonesia sangat strategis. Bukan sebagai sekutu, tapi negeri binaan.

Dibanding Prabowo, Amerika jelas prefer ke Gita. Abu Rizal Bakrie, meski berasal dari partai besar, dan Golkar (bersama Soeharto) pernah ‘sohiban’, ia tetap dianggap propribumi dan lebih dekat ke Korea atau Jepang. Sementara kedekatan Dahlan Iskan dengan China, saya yakin kurang disukai Amerika, sebab negeri tirai bambu itu menyimpan potensi pengganggu kepentingan mereka.

Khusus Prabowo, jelas sudah ketidaksukaan Amerika. Buktinya, tak ada visa yang membuatnya bisa menginjakkan kakinya di Amerika. Soal kasus penculikan dan isu pelanggaran hak asasi manusia yang ditimpakan ke Prabowo, sejatinya ya akan gitu-gitu aja. Hanya dijadikan amunisi untuk menghantamnya, kelak saat pencalonannya. Tentu, kecuali Amerika bisa diyakinkan Prabowo bahwa jika ia menang kelak, bisa bersahabat dengan mereka.

Nah, soal Megawati atau Jokowi, saya kira Amerika juga tak suka-suka amat mengingat keinginan kuat Jokowi mengupayakan penguatan perekonomian bangsa sendiri dengan bertumpu pada kelebihan-kelebihan lokalitasnya. Belum lagi jika dikaitkan dengan PDIP yang secara ideologis, akan bertentangan dengan kepentingan Amerika yang sangat mengagungkan rezim pasar bebas.

Dan, jika kembali ke Gita Wirjawan, maka klop sudah. Ia saya sebut sebagai setengah Amerika, sehingga pencalonannya kelak akan didukung mereka secara sungguh-sungguh. SBY pun pasti lebih berkepentingan dengan Gita, sosok yang didongkraknya lewat konvensi Demokrat, yang di sini saya sebut sebagai sandiwara sesaat.

Papua, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan semua kepulauan di Indonesia, sangat kaya akan sumber daya, alam maupun mineral. Di sanalah aneka kepentingan dipertaruhkan. Dan bagaimana dengan Gita Wirjawan?

Silakan simak saja perannya sebagai wakil rakyat Indonesia terhadap WTO, organisas perdagangan dunia yang dikendalikan Amerika. Mampukah ia memangkas mata rantai perdagangan kedelai yang menguntungkan bangsa kita? Atau, mampukah ia memperjuangkan nasib petani tembakau yang dikeroyok WTO, Bloomberg dan WHO sekaligus, dengan membuat stigma, seolah-olah tembakau adalah racun kehidupan?

Jadi, silakan tentukan sendiri: menggadaikan masa depan bangsa Indonesia atau memperjuangkan kesejahteraan bangsa kita secara jangka panjang? Andalah pemilik suara, penentu merah atau putihnya sejarah bangsa kita. Hidup Gita! Eh, hidup Amerikaaa!!!

Blusukan

Kini, blusukan menjadi istilah populer di benak publik Indonesia. Adalah media massa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya penyempitan makna, karena mereka telah berdosa menyematkan kata blusukan pada aktifitas segelintir politikus. Ya, poli-tikus! Tikus ganda, atau sejumlah tikus yang tak pernah risih berjalan, bahkan sembunyi di tempat sampah, atau berkubang di got atau gorong-gorong perpolitikan (dan) anggaran.

Blusukan yang bermakna positif, mulia, lantas menjadi jorok karena disematkan awak pekerja media pada aktifitas politikus guna mendulang simpati demi meraih privilese dan kekayaan lewat jalur kekuasaan. Keadaan itu lantas diperparah oleh keriuhan khalayak pengguna media sosial, sehingga lantaran sifat massifnya, banyak orang lantas terjauhkan dari pengertian makna sejatinya sebuah blusukan.

Blusukan adalah tindakan seseorang mendatangi tempat-tempat asing secara sengaja. Motivasi utamanya adalah dalam rangka mengenal lebih jauh hal-hal yang masih dianggapnya asing atau kurang dimengertinya. Bisa dipicu oleh cerita, referensi bacaan dan sebagainya, sehingga kedatangannya semata-mata mencocokkan referensi yang sudah dimiliki, dengan latar kesadaran untuk meng-upgrade keterbatasan.

Dan, hakekat aktifitas blusukan ditujukan untuk diri sendiri, tanpa pamrih apapun selain menambal kekurangan aspek kognitif dan spiritualitas yang dimiliki.

Seorang pembesar seperti almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, misalnya, dikenal sering menyamar menjadi orang kebanyakan. Beliau menanggalkan identitas sosial dan atribut-atribut politik dan kulturalnya, lantas membaur dengan kaum kebanyakan. Pamrihnya, semata-mata ingin mengetahui lebih dalam dinamika sosial dan ruang batin masyarakat, yang hendak digunakannya untuk mendukung kawicaksanan, kebijaksanaan dirinya sebagai raja Kasultanan Yogyakarta atau Ngayogya Hadiningrat. Pada atributnya, melekat konsekwensi multidimensi, dari sosial, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya sebagai muara dari vox populi, aspirasi/harapan rakyat kepada dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi.

Blusukan ala HB IX dilakukan dengan meneladani cara Khlaifah Umar bin Khathab, yang menyatu dengan rakyat dengan cara menyamar, agar tahu suara batin mereka.

Mirip dengan adab seorang ‘teman’ sekaligus guru spiritual di Solo, yang meski kini bergelar kiai, namun lebih memilih menjadi makmum shalat dengan imam seorang pengayuh becak atau petani. “Setiap tetes keringat mereka adalah doa dan keikhlasan. Doanya lebih makbul,” katanya, “Apalagi jika dibanding kiai atau imam yang hidupnya ditopang oleh sedekah santri, apalagi politisi.”

Kini, ketika pragmatisme hidup menjangkiti penghuni bumi, maka dunia dipenuhi kamuflase. Tak heran jika industri kosmetik menjadi sedemikian maju, dan industri periklanan dan public relations menjadi penentu hidup-mati seseorang, apalagi politikus dan pejabat publik. Banyak perkataan dan pernyataan yang tak sinkron dengan kenyataan terus dikumandangkan, bahkan dengan semangat meledak-ledak, penuh ekspresi, seperti nyaris kita jumpai setiap saat, setiap hari, di semua stasiun televisi.  Mulai sinetron remaja, iklan, hingga siaran-siaran agama yang menampilkan ustadz/ustadzah dadakan.

Wartawan, redaktur hingga pemimpin redaksi tak lagi peduli terhadap diksi. Reporter salah memilih kata didiamkan, tak ada pembetulan sehingga kesalahan yang terus berulang seolah-olah diamini menjadi kebenaran. Ya, seperti pada penyebutan blusukan itu tadi.

Blusukan yang senyatanya merupakan aktifitas personal, spontan, dipaksa belok menjadi tindakan terbuka, tidak lagi personal, bahkan terencana. Publik dipaksa menerima istilah blusukan lewat bombardir pemberitaan akan aktifitas para bakal calon presiden yang sedang mengupayakan peningkatan popularitas dirinya, demi bekal keyakinan alias pede, percaya diri menjadi orang yang dikenal.

Jadi, jika selama ini banyak orang menyebut tindakan Dahlan Iskan naik kereta api listrik (KRL) atau Gita Wirjawan masuk ke pasar tradisional, hingga bahkan Presiden SBY meengunjungi kampung nelayan, sebagai blusukan, maka sejatinya mereka sedang jadi korban distorsi makna blusukan oleh pekerja pers. Tidak mungkin, blusukan yang seharusnya personal, tindakan dengan penyamaran (maksudnya meninggalkan atribut, dan menjadi diri sendiri) dikabarkan sebelumnya, dan membawa sekian awak media, apalagi membawa perangkat tata suara seperti dilakukan SBY di kampung nelayan itu.

Tapi, blusukan kini memang bukan seperti yang saya (dan kebanyakan orang desa) pahami. Jika memahami makna blusukan yang sesungguhnya, seorang yang biasa ngafe di Starbucks atau Coffee Bean pasti tak akan menanyakan tisu kepada pemilik kedai kopi di pasar tradisional ketika ‘pura-pura’ hendak menyelami desah nafas mereka. Juga, tak ada fotografer atau kameraman televisi yang menyertai, dimana sang ‘blusuker’ lebih sibuk menghadap kamera dan berakting, dibanding menikmati minuman dan kudapan yang terhidang, bahkan dikerubuti lalat.

Mungkin bisa saya berikan ilustrasi sederhana seperti ini:  Saya, yang karena ‘kondisi obyektif’ lantas harus biasa nongkong di wedangan/angkringan atau warung-warung makan rumahan atau kakilima, pasti akan dihadapkan pada imajinasi enaknya suasana dan rasa sajian ayam goreng ‘Pak (Umar) Kayam’ alias Kayam Fried Chicken, alias KFC atau kéi-èf-si (simak logonya, ya?). Maka, kegagapan cara memesan dan langsung bayar serta kerepotan mencari ‘kran’ saus adalah pengalaman batin tersendiri.

Begitu pula, konsekwensi logis, ketika (jangankan) jajan di Starbucks atau Coffee Bean, bahkan di coffee shop hotel bintang dua atau tiga, selalu dikasih tahu, dijelaskan oleh waiter/waitress bahwa pesanan saya, single espresso, akan disajikan dengan cangkir kecil. Mereka tak perlu tahu, bahwa itu jenis kopi favorit saya. Yang penting, penampilan saya sudah mengarahkan persepsi mereka, sebagai orang udik dan sebagainya. Tentu saja, sikap dan perlakuan mereka akan berbeda jika pemesannya adalah orang berkulit terang, bersih, necis, dan berparfum, betapapun orang tersebut baru sekali datang dan sama-sama berasal dari kampong seperti saya.

Nah, ketika menghadapi orang seperti saya, tentu saja waiter/waitress punya pengalaman baru, merasa sudah sukses mengedukasi orang udik akan sebuah manner makhluk moderen. Dan sebaliknya, saya bisa menyelami dunia baru, kendati tanpa penyamaran. Ketika saya tampil apa adanya, justru saya memperoleh pengkayaan batin dan pengalaman baru. Jadi, blusukan pun tak mesti dilakukan dengan cara ‘menurunkan’ kebiasaan, namun bisa pula model mirip-mirip ‘mobilitas vertikal’.  

Jadi, tak hanya pelaku, konsultan pencitraan pun harus belajar pada hal-hal detil demikian. Kalau mau pura-pura, sih, juga tak soal, sehingga semua yang terencana/terskenario pun bisa dikabarkan, di-buzz menjadi seolah-olah  blusukan (asal tega memanipulasi kejujuran saja). Hanya, kalau mau sempurna penyutradaraannya, saya menyarankan Anda (konsultan maupun politikus) untuk mau rela meluangkan waktu untuk belajar teater, atau seni drama.

Tentu, jika hendak belajar cabang seni peran ini, jangan instan alias berharap segera bisa tampil sempurna dalam penyutradaraan naskah-naskah kontemporer atau yang surealis atau absurd. Mulailah dari naskah-naskah realis. Itu semua, semata-mata agar ‘kebohongan’ Anda tampak sempurna. Itu pun jika Anda tega.

Demikian…