Karnaval Malam Hari

Sabtu, 25 Juni 2011 akan menjadi catatan sejarah, kiat Pemerintah Kota Surakarta menyuguhkan peristiwa wisata. Solo Batik Carnival keempat akan dilangsungkan pada malam hari. Kalau tak salah, Festival Rio de Janeiro-lah yang dijadikan rujukan, lantas dibumikan, dengan rasa Solo yang kental. Ya dengan batiknya itulah, Solo dihadirkan.

Dari segi kenyamanan, publik memang dimanjakan. Setidaknya, tidak kepanasan seperti karnaval batik yang sudah digelar tiga kali sebelumnya. Peserta karnaval, yang tahun ini terdiri dari 500 orang, pun tidak kuatir dengan rusaknya riasan akibat gerusan peluh yang mengucur akibat kegerahan.

Soal apakah tata lampu akan mampu memuaskan rasa ingin tahu publik, sudah barang tentu menjadi tantangan tersendiri. Catwalk aspal sepanjang tiga kilometer perlu daya ratusan kilowatt jika kualitas penerangan hendak disamakan dengan tata cahaya panggung peragaan busana seperti digelar para perancang busana ibukota.

Menjadi catatan menarik ketika banyak industriawan lokal mau terlibat dengan membangun sejumlah panggung di sejumlah titik di sepanjang Jl. Slamet Riyadi. Menjual tempat duduk juga bisa disikapi sebagai upaya mendidik publik untuk mengapresiasi sebuah kerja kesenian, selain untuk mengongkosi produksi.

Bahwa akan ada yang nyinyir, menyebut Solo Batik Carnival sebagai kegiatan hura-hura dan hanya menjadi forumnya kaum kaya, biarlah itu ditepis dengan fakta. Bahwa industri batik menggeliat lantas membuat sejumlah pengusaha kian kaya, itu sebuah konsekwensi logis dalam sebuah hukum ekonomi.

Toh, kian banyak orang yang turut menikmati geliat batik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada buruh batik yang kian terjamin pendapatannya, ada sopir mobil carteran yang mendapat tambahan komisi, ada pengayuh becak yang kian sering mendapat tamu, dan masih banyak lagi. Terutama orang-orang dekat para buruh batik, sopir taksi, pengayuh becak, seperti anak, suami/istri dan anggota keluarga lainnya.

Tentu, itu belum termasuk pemilik dan anggota keluarga pemilik warung-warung yang disinggahi wisatawan, pekerja hotel dan penginapan, pedagang sayur-mayur, dan banyak lagi. Sangat panjang mata rantai dan efek dari geliat industri batik. Semua saling menopang, saling memperoleh manfaat.

Partisipasi publik, termasuk industriawan yang turut meramaikan dan menjadi sponsor aneka event pendukung Solo Batik Carnival pun bisa dilihat sebagai jalan keluar mengatasi keterbatasan dana pemerintah untuk sebuah perhelatan akbar semacam itu. Sangat keliru jika beranggapan Pemerintah Kota Surakarta harus menanggung semuanya, sebab dengan begitu berarti mengurangi porsi anggaran untuk memenuhi hak warga kota, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi yang juga sama pentingnya.

Yang perlu disadari banyak pihak justru bagaimana warga Kota Solo bisa memanfaatkan momentum keramaian Solo Batik Carnival sebagai sarana mempromosikan apa saja. Para pelukis bisa menggelar karya-karyanya melalui pameran atau bazar, begitu pula produsen aneka kerajinan dan aneka kuliner.

Bahwa penyelenggaraan Solo Batik Carnival pada malam hari kali ini masih diragukan kesuksesannya, dalam arti sepanjang Jl. Slamet Riyadi akan benderang bagai catwalk sebagaimana diangankan banyaak orang, biarlah waktu yang membuktikan. Toh, karnaval batik juga mengundang kontroversi pada awalnya, namun diakui dan dinanti adanya di kemudian hari.

Kita tak bisa melihat dan menilainya hanya pada satu sisi semata. Ada banyak hal dan beragam faktor yang bisa dan akan menjadi catatan untuk perbaikan pada penyelenggaraan kemudian. Saya optimis, walaupun di beberapa spot akan tampak temaram lantaran karya-karya kreatif peserta hanya kena terpaan lampu merkuri yang cenderung meniadakan warna asli, publik masih akan bisa menyadari kekurangan ini.

Namun, dari situlah akan muncul gagasan perbaikan di kemudian hari. Mari kita sambut Solo Batik Carnival keempat nanti dengan lapang hati. Tema legenda pasti akan menghadirkan sensasi baru, setelah tema topeng pada karnaval lalu. Welcome The Legends, selamat datang Solo Batik Carnival…

JIPA, SIPA dan Seterusnya

Meski baru bisa menyaksikan hari kedua Jogja International Performing Arts Festival (JIPA), saya sudah merasa senang. Kebagian empat penampil, dua dari Jepang dan masing-masing seorang koreografer Indonesia dan Perancis, pun sudah cukup melegakan. Salut atas kerja keras Mas Bambang Paningron dan teman-teman Jaran Productions menggelar festival tari selama dua malam itu.

Koreografi Bimo Wiwohatmo (Yogyakarta) dalam JIPA 2009

Koreografi Bimo Wiwohatmo (Yogyakarta) dalam JIPA 2009

Hari pertama, festival diisi dengan penampilan seniman dari Austria, Korea dan Jepang. Dari negara yang disebut terakhir, dua kelompok datang atas biaya sendiri, satu grup lagi dibiayai sepenuhnya oleh The Japan Foundation. Selebihnya, nyaris dengan pembiayaan sendiri-sendiri.

Itulah uniknya dunia kesenian. Ibarat dengan modal cekak, pun masih bisa membuat event bermutu, dengan sajian karya-karya bermutu. Yang demikian, tentu tak lepas dari komitmen pertemanan yang lantas melembaga menjadi sebuah network. Sulit bagi awam untuk membayangkan penyelenggara mampu menyediakan dana sedikitnya Rp 1 miliar, bila seluruh keperluan biaya transportasi, akomodasi serta honor artis menjadi tanggung jawabnya.

Penampilan Veronique Delarche, koreografer Perancis

Penampilan Veronique Delarche, koreografer Perancis

Ketika dukungan pemerintah nyaris nihil dan sponsor enggan berderma, maka artis seperti didatangkan secara cuma-cuma. Panitia, bisa dikata menjadi pihak paling ‘menderita’ kalau penilaiannya menggunakan ukuran-ukuran material. Siapa bertugas sebagai apa dengan honor berapa menjadi tidak relevan dibahas. Dedikasi dan komitmen mereka pada kerja-kerja kebudayaanlah yang menggerakkan mereka rela bersusah payah.

Siapa yang diuntungkan? Jawabannya jelas: masyarakat dan pemerintah!

Masyarakat diuntungkan lantaran memperoleh wahana apresiasi sehingga memperkaya pengalaman rohaniahnya. Kesenian tak bisa mengenyangkan, juga tak mungkin mendongkrak status sosial-ekonomi seseorang, termasuk penyelenggaranya. Pada ruang tak seberapa luas, concert hall Gedung Societet paling hanya menampung seribuan apresian selama dua hari. Artinya, dengan tiket masuk seharga Rp 20.000, total pendapatannya tak cukup untuk membiayai dua artis yang datang dan harus pulang kembali ke Perancis.

Dimana pemerintah memperoleh imbas positif dari peristiwa demikian? Citra kota meningkat, karena warganya dianggap beradab, memiliki tingkat apresiasi seni memadai sehingga pantas dipuji.

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Keberadaan Dinas Pariwisata dan Budaya, misalnya, seperti tak berarti manakala kegiatan-kegiatan seni bermunculan, justru karena warga yang menginisiasi. Dimana-mana di Indonesia, sungguh sulit meyakinkan aparatur Dinas Pariwisata dan Budaya bahwa kerja-kerja kebudayaan tak bisa semata-mata dengan kalkulasi ekonomis-matematis.

Pengeluaran akan bisa dianggap sangat besar dan boros -karena itu harus dihindari, jika yang dijadikan ukuran adalah banyaknya penonton yang bisa dihadirkan. Gelaran teater atau tari tak bisa disamakan dengan penyelenggaraan konser Nidji atau Kenny G. Keramaian publik jenis ini, toh masih sangat jauh melampaui pengunjung pertunjukan orkestra atau konser piano, bahkan mereka yang bergelar maestro.

Jujur, penyelenggaraan event serupa di Solo yang bertajuk Solo International Performing Arts Festival (SIPA), awal Agustus lalu, merupakan potret kekeliruan penyikapan atas sebuah peristiwa kebudayaan yang menampilkan kerja-kerja kesenian yang ‘serius’ alias bukan pop, bukan budaya massa.

Bisa jadi, pelaksana juga kesulitan membuat pilihan ketika disodorkan ketentuan ‘harus’ menghadirkan banyak orang yang bisa diklasifikasikan sebagai ‘massa’. Namun, hal sebaliknya juga bisa terjadi, ketika pemerintah sebagai pemilik gagasan dan merasa tidak menguasai bidang demikian, sang pelaksana tak punya cukup referensi karena kegagalan membuat definisi dan menerjemahkannya ke dalam produk event seni.

Sajian "Tribut to Michael" oleh Broadway Dance Center, Jepang

Sajian "Tribut to Michael" oleh Broadway Dance Center, Jepang

Tak semua cabang seni bisa ditampilkan di tempat terbuka, apalagi di antara riuh dan hiruk pikuk penonton. Begitu sebaliknya, tak sembarang bentuk ekspresi seni cocok dipanggungkan di dalam ruang tertutup. Beberapa jenis tari atau teater, mungkin baru bisa diapresiasi bila lingkungan mendukung sehingga kelima panca indera bisa bekerja bersama-sama dengan olah rasa dan aktivitas pikir.

Sungguh menarik ketika beberapa waktu lalu, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sedyawati mengusulkan keberadaan kebudayaan diurus oleh departemen tersendiri. Bergabung dengan bidang pendidikan pada masa lampau, menimbulkan kerancuan sebab kebudayaan hanyalah subpendidikan. Sementara digabungkannya dengan urusan kepariwisataan hanya melahirkan kebijakan dengan pendidikan turistik, sehingga mudah terjerumus pada misi mendongkrak devisa semata.

Kebudayaan, tentu saja tak sebatas urusan ‘pentas seni’ semata. Ia mencakup semua aspek kehidupan, berpijak pada yang lampau demi menghadapi masa depan. Kerusakan lingkungan, maraknya bentuk-bentuk baru kemiskinan hingga praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, itu semua berawal dari abainya sebuah bangsa terhadap pentingnya sebuah sikap sehingga menuntun kita pada penyusunan strategi kebudayaan.

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Butoh Sha Tenkei, Jepang

Kesenian hanya noktah kecil dalam cakupan kebudayaan yang maha luas. Namun, sikap bangsa yang meremehkan terhadap cabang kebudayaan yang satu ini, sudah cukup untuk menjuluki sebuah bangsa sebagai tak berbudaya.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Saya bukan siapa-siapa dan tak punya referensi (apalagi kompetensi) untuk menjawabnya. Serahkan saja pada ahlinya, yang sejatinya sangat banyak kita miliki. Dari pemikir hingga orang-orang yang tak pernah kenal lelah menjalaninya sebagai pelaku, bahkan tanpa support pemerintah sama sekali.

Kalaupun ada yang harus saya diusulkan (supaya tampak bertanggung jawab kerna sudah membuat posting ini), rasanya cukup sederhana: sebaiknya pemerintah mengalokasikan sebagian dana yang dihimpun dari berbagai jenis pugutan pajak pada warganya,untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau misi-misi kebudayaan.

Sajian Bimo Wiwohatmo

Sajian Bimo Wiwohatmo

Syukur membuat regulasi, dimana badan-badan usaha negara dan swasta yang telah menjadikan rakyat sebagai ‘pasar’ produk-produk mereka, dipaksa untuk mengalokasikan sebagian keuntunannya ke sana pula. Jangan lagi dana corporate social responsibility (CSR) mereka kelola sendiri, lalu membuat laporan resmi demi mendapat beragam fasilitas dan dispensasi. Sebab jika itu yang terjadi, baik badan usaha maupun pemerintahnya, bisa dikategorikan keji. Atau, setidaknya tumpul nurani.