Perokok Butuh Fatwa

Halal-haram merokok, sebaiknya disudahi saja. Bukan karena saya perokok, lalu alergi dengan fatwa yang dikeluarkan PP Muhammadiyah dan didukung Majelis Ulama Indonesia itu. Jelek-jelek begini, saya perokok intelek. Selalu melarang orang belajar merokok, dan mengajak selalu baik hati dan tidak sombong.

Anak merokok, harus dicegah! Yang sudah dewasa pun harus dicegah kalau pada belajar merokok

Saya juga berusaha menjauhi anak-anak dan ibu hamil saat merokok, agar mereka tak terkena racun, seperti digembar-gemborkan kebanyakan ahli kesehatan. Sebagai perokok intelek (bedakan dengan intelek perokok), saya tak rela bila petani tembakau dan buruh yang jumlahnya jutaan itu kian tak jelas masa depannya. Terasa betul, fatwa haram merokok diperjuangkan kaum agamawan menjadi hukum positip di Indonesia.

Kalau memang konsisten meyebut rokok itu haram, pajak tembakau atau cukai rokok itu juga haram hukumnya. Karena itu, para ulama di MUI, yang memperoleh gaji dari negara, juga sudah meracuni tubuhnya dengan rejeki haram. Makanya, saya sangat hati-hati menyebut mereka yang duduk di MUI itu sebagai ulama, sebab keulamaan mereka hanya atribut semata.

Kalau memang konsisten, mestinya mereka mendesak pemerintah supaya tak memasukkan uang yang diperoleh dari cukai rokok dan pajak tembakau ke dalam pos penerimaan anggaran negara, supaya hidup rakyat dan pembangunan Indonesia baik adanya, berkah selamanya. Itu kalau memang mereka konsisten terhadap dalil-dalil agama yang diyakininya. Kalau pemerintah menolak, ya keluar saja mereka dari MUI!

Hidup itu yang simpel sajalah, Ul… Ulama! Seperti PP Muhammadiyah yang sampai bikin konperensi pers segala, membantah tidak menerima duit dari yayasan antibahaya rokok, apakah mereka berani bersumpah atas nama Allah bahwa fatwa itu tak ada kaitannya dengan bantuan itu? Saya kok tidak yakin mereka berani disumpah di bawah Al Quran untuk urusan itu.

Sejatinya, saya curiga kampanye antirokok itu cuma skenario kapitalis Barat untuk menghancurkan perekonomian Indonesia sebagai produsen tembakau (dan rokok) terbesar di dunia. Buktinya, mereka masih menganggap rokok putih ‘lebih sehat’ dibanding rokok kretek dengan mengacu pada kadar tar dan nikotin pada setiap batang rokok.

Mereka iri, para pemilik pabrik rokok kretek di Indonesia tercatat dalam daftar orang-orang kaya sedunia. Sementara, Philip Morris dan British American Tobacco (BAT) tak sekaya pengusaha rokok Indonesia, sehingga namanya tak berkibar di jagad raya. Mungkin, banyak orang tak tahu, produsen rokok putih pernah melobi Presiden Habibie untuk membatasi produksi rokok kretek, namun usaha mereka gagal.

Mengapa para penggiat antirokok kretek itu menggunakan jalur MUI dan Muhammadiyah untuk menghasilkan kampanye yang efektif? Saya punya kecurigaan yang bagi banyak orang akan dianggap sangat berlebihan. MUI belakangan ini dipenuhi perwakilan kelompok garis keras, dalam arti memiliki keyakinan bahwa merokok itu haram. Sementara, perwakilan umat Islam terbesar, yakni NU, sudah bertahun-tahun ‘tersingkir’.

NU, selain banyak kiainya dikenal sebagai perokok, namun basis massanya tersebar di daerah-daerah penghasil tembakau, seperti Temanggung (Jawa Tengah), Bojonegoro, Situbondo, dan banyak lagi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik rokok yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pun terkonsentrasi di kantong-kantong NU, seperti Kudus, Kediri, Malang dan Surabaya.

Jadi, keberhasilan kampanye antirokok kretek akan berimplikasi nyata, berupa pemiskinan warga NU. Dan, asal tahu saja, meski prinsip-prinsip keberagamaan NU yang toleran disukai barat, namun sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, kaum nahdliyin merupakan potensi ancaman serius bagi industrialis kapitalis barat.

Jika berjumpa pengemis yang membelanjakan duitnya untuk membeli rokok, jangan lagi dikasihani. Begitu pula bila menjumpai pengamen sambil merokok. 'Moral' ngemis dan ngamennya diragukan kalau hasil 'kerja keras' mereka bukan untuk mencukupi kebutuhan pokok: pangan, sandang dan papan.

Lihat saja perputaran ekonomi di ribuan pesantren dengan jutaan santri. Dari aspek minuman saja, mereka lebih menyukai kopi dan teh yang murni berasal dari petani dalam negeri dibanding Fanta dan Coca Cola yang Amerika. Pada pakaian pun banyak sarung dan peci buatan dalam negeri dibanding jins yang berbahan baku impor. Jangankan ayam goreng Kentucky Fried Chicken, mereka lebih suka menyembelih ayam lalu dimasak opor. Burger Mc Donald’s juga tak dikonsumsi karena masih ada nasi dan ubi dari sawah-sawah petani.

Apakah ini berarti saya sedang berprasangka dengan bersandar pada teori konspirasi yang dianggap basi? Biarin! Saya meyakini, banyak ahli sosial-politik mencitrakan teori itu sebagai ‘sudah basi’, sebab itu memang konsumsi elit dan permainan tingkat tinggi. Rakyat kebanyakan tak boleh meyakini teori yang diciptakan barat itu, meski diam-diam mereka terapkan untuk membedah anatomi politik-ekonomi.

Sebagai perokok intelek, saya juga layak dibilang konsumen rokok ideologis. Dulu, saya merokok Bentoel dengan konsumsi rata-rata tiga bungkus sehari, hingga bertahun-tahun lamanya. Gara-gara perusahaan itu dicaplok Tommy Soeharto, saya memilih berganti merek seketika, meski tak enak di indera perasa. Kebetulan, momentumnya juga tepat, sebab saya membenci Tommy yang mengusai tata niaga cengkih secara monopolistik dan ditopang kekuasaan ayahnya.

Andai para petani tembakau sudah punya alternatif pemasukan selain dari tanaman itu, atau para buruh pabrik rokok tidak lagi tergantung pada upah melinting tembakau, saya masih bisa menerima. Karena itu, pemerintah mestinya melakukan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tidak menempatkan dua kaki pada dua kepentingan berbeda. Teriak soal kesehatan, namun pendapatan belanja negara dari cukai rokok terus diharap dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Korupsi, pun tak kunjung dihapuskan dari kosa kata Indonesia.

Bagaimana saya akan percaya pada pemerintah yang tak konsisten dan segelintir ulama yang bersikap ambivalens? Daripada ngotot bikin fatwa haram merokok, para ulama itu membenahi umatnya dulu, agar lurus hidupnya, dan tidak membiarkan korupsi meraja lela. Sekali-sekali, para ulama itu lebih baik memaksa pemerintah bertindak keras terhadap koruptor, di antaranya dengan memproduksi fatwa yang lebih masuk akal, yakni menghukum mati koruptor itu dapat pahala dan masuk surga karena korupsi jelas membuat jutaan rakyat sengsara.

Syukur mereka membuat fatwa, bahwa penegak hukum yang celaka oleh mafia hukum dan koruptor itu bakal menjadi mujahid yang dijamin masuk surga. Satu fatwa lagi yang sebaiknya dikeluarkan oleh majelis ulama, bahwa membuat laskar dan front mengatasnamakan agama lalu menyerang tempat-tempat hiburan itu haram hukumnya, dan orang yang tak berdosa terkena sabetan pedang laskar dihalalkan membalas dendam dan dibebaskan dari ancaman pidana, manakala polisi tak bisa menjalankan tugasnya.

Sederhana, bukan?