Tak Mudah Kawal RUU

Pekan silam, saya mengikuti diskusi mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Konvergensi Telematika di kantor Combine Resource Institute, Yogya. Belasan peserta sangat serius menelisik pasal demi pasal, hingga bagian penjelasan. Itu perlu. Tapi yang lebih diperlukan adalah pengawalan proses legislasinya.

Harus diakui, legislator itu hampir semua jago-jago, dalam banyak hal. Sistemnya sudah jadi, kulturnya sangat mapan. Biar kerjanya enak dalam proses menyusun undang-undang, misalnya, mereka serahkan ke staf-staf ahlinya, atau kalau perlu outsourcing. Nyebelin, pokoknya.

Intinya, sekritis apapun tanggapan atau usulan dari berbagai kalangan, siapapun mereka, belum tentu diakomodasi. Kalau mau datang melakukan audiensi, sudah pasti diterima dengan ramah. Dalam hal menghormati, mereka baik: ramah, memberikan kesempatan tetamu berbicara, menyampaikan pendapat, gagasan, usulan, dan sebagainya. Tapi soal dijalankan atau tidak, dibaca atau tidak, mereka selalu gunakan hak prerogatif!

Namanya juga legislator, yang salah satu tugasnya berurusan dengan proses legislasi, ya tak salah sebenarnya jika mereka selalu berputar-putar di seputar legal-legalan dan legalitas. Naskah akademik misalnya, bisa minta ke wakil publik, walaupun berupa lembaga swadaya masyarakat abal-abal, alias tak punya rekam jejak.

Sosialisasi ke publik akademis, pun tak jarang diakali, dengan menggandeng perguruan tinggi yang status akreditasinya paling rendah. Yang penting, perguruan tingginya ada, tercatat di Kementerian Pendidikan. Jarang sosialisasi semacam itu digelar di perguruan-perguruan tinggi kenamaan, kecuali kontroversial banget.

Sungguh, saya tak sedang mengigau. Saya punya pengalaman ketika ditugaskan teman-teman Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) untuk terlibat dalam advokasi RUU tentang Sumberdaya Air pada 2003 hingga disahkan menjadi undang-undang pada 2004. 

Melakukan lobi sana-sini, mulai fraksi-fraksi, wakil-wakil ketua DPR, lembaga-lembaga ternama seperti PB Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komnas HAM dan masih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, ketika bertemu resmi dengan anggota-anggota lembaga-lembaga itu, biasanya juga disertai wartawan. 

Pernyataan dukungan mereka, yang dilansir media, sama sekali tak dibaca, apalagi dicamkan lalu diadopsi untuk perbaikan. Undang-undang, yang berlaku bagi seluruh rakyat dan wilayah hukum Indonesia, tanpa kecuali, hanya diperlakukan sebagai rangkaian teks semata. Masih lebih terhormat buku cerita dongeng yang mereka beli untuk anak-cucu.

Padahal, sebelum kami menggalang dukungan dan melakukan sosialisasi dan advokasi, kami mendiskusikan dengan berbagai kalangan: akademisi yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang relevan, juga pihak-pihak lain yang concern pada persoalan kebangsaan.

Saya berani bertaruh, proses pembahasan RUU tentang Konvergensi Telematika tak akan jauh berbeda dengan ketika mereka membahas RUU tentang Sumberdaya Air. Pasal krusial yang sempat dinyatakan di-drop oleh Panitia Khusus karena banyaknya kritik dari publik, tiba-tiba muncul kembali saat Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan! Dan asal tahu saja, kami menganggap sidang tidak memenuhi kuorum jika dihitung dari jumlah kursi yang kosong, namun tetap sah lantaran tanda tangan kehadiran nyaris lengkap.

Hebat, bukan? Ya begitulah budaya dan perilaku legislator kita. Pokoknya, secara legal formal, memenuhi syarat. Titik!

Dari mana muncul keyakinan saya bahwa pembahasan RUU tentang Konvergensi Telematika akan sama dengan RUU tentang Sumberdaya Air (SDA)? Keduanya sama-sama berbau duit. RUU SDA menempatkan air sebagai barang dagangan, komoditas yang bisa diperdagangkan, meski secara filosofis bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Para raksasa air, tentu senang dengan semangat ‘pro-investasi’ yang dimiliki pemerintah semacam ini. Baik itu raksasa air yang menyedot air untuk diperdagangkan dengan kemasan seperti Danone/Aqua atau Coca Cola/AdeS maupun yang berdagang lewat saluran pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang juga terdiri dari raksasa-raksasa multinasional.

Pada bidang telematika, sami mawon. Perusahaan multinasional sangat tergiur dengan pasar sangat potensial seperti Indonesia, yang memberi harapan keuntungan berlipat-lipat.

Peran negara?  Jangan harap. Komplain layanan yang buruk atau tak sesuai dengan kewajiban konsumen, atau kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air oleh perusahaan-perusahaan raksasa air tak pernah direspon dengan benar. Pemerintah, justru berpihak kepada pelaku usaha, dengan dalih macam-macam, di antaranya takut investor takut dengan Indonesia, dan seterusnya, bla..bla..bla… Klise!

Pada RUU Konvergensi Telematika, spiritnya sama persis dengan RUU Sumberdaya Air (dulu). Masyarakat/public diposisikan sebagai konsumen. Undang-undang yang semestinya member jaminan keuntungan bagi rakyat pun tak ada. Prinsip produsen-konsumen lebih nyata pada rancangan undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 66 pasal itu.

Tak tersurat di sana mengenai kewajiban negara kepada rakyatanya yang selalu dituntut membayar pajak ini-itu. Jangankan menganggap telematika sebagai sebuah ranah strategis, pada penjelasan rancangannya pun ditunjukkan dengan tegas, bahwa kehadiran telekomunikasi dan telematika , menurut Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh infrastruktur telematika.

Maka, saya memprediksi, pembahasan RUU Konvergensi Telematika, nantinya akan banyak dilakukan secara kucing-kucingan. Patut diduga, para Bandar akan berperan sebagai sponsor, supaya rapat-rapat Panitia Khusus dilakukan di luar ruang-ruang siding di Senayan. Dulu, jaman RUU SDA dibahas, kerap digelar rapat di sejumlah hotel berbintang, baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota.

Jika demikian yang terjadi, sanggupkah teman-teman mengawal prosesnya? Apa saja yang sudah dilakukan selain diskusi-diskusi mencermati pasal demi pasal yang melelahkan itu? Segerakan susun tim lobi, atur strategi, dan siapkan energi. Termasuk, jaga diri jika sewaktu-waktu ternyata harus frustrasi… :p

Gambar ilustrasi diambil dari sini.

Rumah Tahanan Koruptor

Membaca berita tentang rumah tahanan khusus trsangka dan terdakwa koruptor yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terlintas di kepala adalah sebuah bangunan mewah 50 lantai, dengan coffee shop di lobby setiap lantai. Paling atas, ada sky lounge.

Yang terlintas di benak saya, ada orang-orang yang selalu tersenyum ramah sambil membukakan pintu kaca setiap ada tamu yang mendak memasuki lobby. Tamu adalah raja, sebuah prinsip standar keramahan usaha bidang jasa, harus diterapkan sebab semua tetamu pasti orang-orang istimewa.

Selain anggota keluarga penghuni rumah tahanan, prosedur standarnya, setiap yang datang harus diasumsikan sebagai orang-orang dekat atau yang memiliki keperluan penting, sehingga harus memasuki lobby bangunan menjulang nan mewah itu. Mereka adalah makhluk-makhluk dengan beragam latar belakang: petinggi partai polituk, CEO perusahaan nasional atau multinasional, sekretaris daerah, konglomerat, dan masih banyak lagi.

Di rumah tahanan itu, adalah orang-orang yang harus dihormati hak-hak sosial-politiknya, sebab statusnya di KPK baru TERSANGKA dan TERDAKWA. Maksudnya, bukan terpidana.

Kenapa demikian? Ya, sebab bangunan yang saya andaikan sangat mewah itu didukung ahli hukum seperti Denny Indrayana, yang lantaran dosen dan bergelar professor, harus sangat menjunjung tinggi teori-teori dalam ranah ilmu hukum. Dan, seorang menteri yang saban hari berjuang membela hak-hak tersangka dan terdakwa, bukan mustahil akan bekerja sepenuh hati memperlakukan penghuni rumah tahanan sebagai klien-klien yang harus dikawal dengan prinsip prejudice of innocence.

Bayangkan pula, akan ada berapa banyak keluarga tersangka dan terdakwa korupsi, yang lantaran cepat kaya dan berimbas memunculkan jiwa kewirausahaan, lantas melihat peluang bisnis di sana. Minimal, di sana butuh coffee shop dan restoran berkelas gold dan platinum, sebab target market-nya memiliki daya beli tinggi dan sarat privasi dan prestise.

Mungkin, beberapa pengusaha kakap akan merasa terancam ceruk bisnis klub-klub eksekutifnya, sehingga harus bertemu umtuk membahas perlunya bersekutu menggagalkan gagasan rutan eksklusif itu. Hotel-hotel mewah, juga tempat-tempat rendevu yang selama ini dibanjiri orang-orang penting terancam gulung tikar, karena semua pindah ke KPK & Hukham Executive Club yang nyata-nyata bakal eksklusif.

Rakyat Indonesia yang penuh tepa slira dan full kasih sayang, biasanya cuma diam, ogah menyoal hal-hal demikian. Sementara, sebagian kecil keluarga penyamun dan penjarah uang rakyat, yang kian jeli dan menjunjung tinggi hospitality, akan senang memiliki kesempatan berarti.

Yang saya bayangkan, orang seperti saya akan disambut dengan ramah waiter dan waitress, pintu mobil akan dibukakan dan barang-barang saya dibawakan jika memasuki kawasan itu naik taksi, dibanding menggunakan mobil seharga kurang dari Rp 300 jutaan. Perlakuan lebih istimewa pasti akan saya dapat jika saya datang mengendarai mibil-mobil mahal dan mendongkark prestise.

Semua karyawan di rutan itu, pasti ditraining khusus mengenali tetamu lewat ciri-ciri fisik dan atribut yang disandangnya, minimal yang tampak secara visual. Orang datang naik taksi, pun harus diasumsikan sebagai tindakan penyamaran atau covering, sementara memakai mobil murahan dianggap bukan tipe keluarga, kerabat dan relasi para penghuni rutan.

Begitulah catatan saya siang ini, setelah membaca pernyataan Denny Indrayana di Tempo. Anggota DPR, saya yakin akan mendukung gagasan itu, sebab mereka pun juga harus menjaga ‘masa depan’ mereka, sebab semua sangat paham, politik di Indonesia sarat permainan dan paling depan, kaffah dan istiqomah mengamalkan prinsip tawar-menawar aneka perkara.

Pagupon Kanggo Kéré

Ngemis iku wujud tumindak kang sejatiné ngasoraké drajadé manungsa. Nalika isih cilik, arang banget aku nemoni wong ngathung, apa manèh wani nembung. Saumpama ana, racaké padha soroh bau, njaluk bisa mèlu tandang gawé kanthi opah sapawèhé, tanpa ngarani. Isih luwih duwé isin tinimbang wong-wong sing ngaku wakil rakyat, sing gawéyané ongkang-ongkang.

Yèn digagas –miturut para pawarta lumantar layang kabar, radio, tipi lan internèt, akèh anggota DPR sing seneng mbolos, arang sambang kantor. Yèn mangkono iku, ana ngendi pantesé pingin gawé gedhong magrong-magrong, ngentèkaké dhuwit trilyunan, nanging bakalé ora bakal ketunggon. Omah dhuwuré atusan mèter, tingkaté pirang-pirang puluh, kamangka yèn disawang malah mung kaya pagupon, omah dara lali omah, orang ngerti kandhangé.

Arané waé wakil rakyat, ananging sejatiné babar blas ora bisa netepi janji, nuruti kepingingané rakyat. Sekolah murah, mertamba tanpa nguras bandha, nyatané isih tansah dadi kahanan nyata awit mbiyèn mula. Wakil rakyat luwih seneng macak ningrat, nanging atiné tetep kesrakat. Kabèh tumindaké sarwa lamis, janjiné manis, kamangka seneng tansah gawé tangis.

Aku ora bisa mbayangké, pagupon dhuwur mingklik-mingklik, kamaré amba, apik-resik, nanging tansah suwung, kaya suwungé sirahé wong-wong sing kuduné manggon ana sajroning kothak-kothakan iku. Ora naté teka rapat, nanging tapak asmané mesthi ana, amplopané uga tansah mara.

Malah, sing diarani pimpinan waé, omongané clebang-clebung, jaré gawé pagupon luwih becik énggal kawujudaké jalaran papan sadurungé jaré ciyut, saéngga ora bisa kanggo nyambut gawé. Pimpinan wakil rakyat iku paribasan kaya wong picak, sajak ora naté meruhi yèn para anggota DPR luwih akèh sing seneng ketemu wong liya ana njaba, embuh ana hotèl méwah, rèstoran utawa papan-papan kasukan liyané. Urusané apa kudu dilakoni menyang njaba? Wis bisa kinira, urusané mesthi ora adoh saka pitukon raja brana.

Kaya paribasan guru nguyuh ngadeg, muridé nguyuh kanthi playon. Yèn pimpinané waé ora duwe tepa slira, mati rasa, ora maido yèn andhahané ya mung sak-saké patrapé. Ana sing seneng nyangkem sagelemé, kamangka nembé ana ing satengahé rapat lan kasiyaraké langsung lumantar tipi-tipi partikelir. Wong liya dionèk-onèkaké, ora gelem ngalah saben rembugan, lan sapituruté. Bakuné, katon banget pekoké. Jan-jané bodho, nanging ora rumangsa, malah kepara umuk kuwasané, mbéla wong salah tanpa isin.

Liyané, uga isih ana sing rai gedhèk, ngrayah lungguhané wong liya, kamangka montor mabur sing ditumpaki béda. Nomer lungguhané padha, nanging wayah maburé cetha wéla-wéla béda. Ora gelem disalahaké, nanging malah wong liya sing diklèrokaké: ya sing duwé hak lungguhan, uga petugas sing ngatur penumpang.

Isih ana manèh sing dadi dèkèng maling BlackBerry, sing nylundupaké tèlpun gegem, ora mung siji-loro, nanging pirang-pirang atus cacahé. Wong béa cukai diagar-agari, diwedèn-wedèni nganggo cara inspèksi mendhadhak aliyas tilik ujug-ujug, kamangka iku mung kanggo nylamuraké kahanan sejatiné.

Yèn kaya mangkono kahanan lan patrap sejatiné para ningrat sing ngaku wakil rakyat, apa ya isih arep diterus-terusaké anggoné milih, mèlu nyoblos saben pemilu, kamangka bakalé mung ndadèkaké manungsa-manungsa sing ajiné isih isih kalah sanajan ditimbang marang drajadé kéré lan wong ngemis? Sakèlèk-èlèké kéré, dhèwèké isih kringeten, ngosak-asik pawuhan nggolèki sing bisa dipangan. Semono uga wong ngemis, isi gelem nembung njaluk, tanpa ndhelikaké rai.

Béda karo wakil rakyat, sing waniné ngutil jatahé liyan, nyolong tanpa wani nuduhaké rai lan polatané, sanajan sing dicolong jatahé wong kesrakat, sing kangèlan ragad sekolah, utawa sing padha kepeksa ndedawa anggoné nandang lara jalaran ora duwé bandha kanggo nebus obat utawa priksa mennyang Puskesmas.

Nanging, kabèh mau ora bisa mung nyalahaké para wakil rakyat sing macak ningrat. Rakyat uga duwé salah jalaran isih padha gelem nampa sembako utawa iming-iming dhuwit rong puluh èwu, limang taun sepisan. Padha lali yèn para wakil rakyat sing miskin rasa-pangrasa iku banjur padha golèk balèn, limang taun suwéné, nggadhèkaké drajadé, banjur nglonthé nanjakaké kuwasané.

Suk manèh, ngati-ati milih wakil. Yèn ora ana sing mathuk, ya wis, ora perlu sélak, ora usah meksa milih. Apa manèh yèn ora tepung lan ngerti tabiyat sejatiné. Dhémokrasi ya dhémokrasi, nanging aja sithik-sithik ngunggulaké dhémokrasi. Apa manèh mung formil-formilan….

Politisi Los Malethos

Nyawang polahé anggota DPR ana satengahé sidhang paripurna lumantar TV, sangsaya cetha yèn akèh-akèhé isih durung duwé kadiwasan. Bener ngendikané Gus Dur, DPR kaya taman kanak-kanak. Bisané lagi ngéja a-bé-cé-dhé lan ngapalké donga mangan, donga turu lan uluk salam. Saliyané kuwi, mung padha gegojègan lan padudon.

Ilustrasi ini diambil dari Facebook-nya Iman D Nugroho (iddaily.net)

Jenengé waé bocah, wis samesthiné yèn durung bisa mbédakaké endi sing becik lan ala.  Istilah liyané, durung udur! Mulané, ya bisa diarani ora duwé, wong pancèn nalaré durung tekan, ora gaduk, saénggo durung paham sing diarani isin kuwi sing kepriyé, lan liya-liyané.

Musyawarah kuwi donyané cah gedhé, wong sing wis diwasa, sing ngerti bédané klawu lan ireng, abang utawa jambon. Mula, ora perlu gumun yèn ana satengahé sidhang padha pisuh-pisuhan, bengak-bengok, keplok-keplok, utawa nyèlèhaké sikil ana ndhuwur méja. Sepisan manèh, karana isih bocah, durung udur lan durung duwé isin.

Saumpama sampéyan sadaya dadi gela jalaran wingi nyoblos gambar parté utawa jeneng wakilé, ya pancèn kudu ditrimakaké. Sing baku, yèn wis ngerti wong-wong pilihan sing diajab bisa makili kepentingan rakyaté, suk manèh sing padha ngati-ati. Ora milih ya ora dosa. Malah nyenengaké sing padha rebutan kuwasa, jalaran layang coblosan sing wis sumadya bisa dibolongi dhéwé-dhéwé, kanggo golèk menang kanthi cara akal-akalan.

Aku dudu wong sing anti marang pemerintahan. Malah mbutuhaké, jalaran negara kudu diatur kanthi undhang-undhang lan sapituruté. Nanging babagan wakil rakyat utawa presidhèn, aku milih sing sreg, sing aku yakin bisa nitipaké kapercayanku marang dhèwèké. Déné sepréné durung gelem mèlu nyoblos, jalaran miturut pamawasku durung nemu wong sing cocok.

Coba saiki padha digatèkaké, endi anggota DPR sing mentes nalaré, endi sing bisa momong rakyaté, endi uga sing duwé tepa salira lan bisa among rasa. Prasasat ora ana, sabab durung ana sing bisa nuduhaké sapa dhèwèké satenané. Kaya bocah TK sing ora udur lan durung nyandhak nalaré, panemuné padha waé. Mikiré isih menang-menangan, yèn perlu kanthi jotos-jotosan. Jenengé waé bocah!

Nanging yèn wis ngenani iming-iming, nalar bocah ya paling main. Padha bisa mbédakaké sing apik lan sing ala, barang larang lan murah, lan saterusé. Aku yakin (mbolokin), anané para wakil rakyat padha gegelutan lan cakar-cakaran, sabab iming-imingé saka sing kuwasa lan pingin menang kurang akèh utawa kurang apik. Mula padha gèdhèg, pada nglepèh.

Kabèh padha rumangsa duwé kuwasa, mula padha adu rosa, kuwat-kuwatan. Kabèh padha lali, perkarané dudu nggolèki carané njongkèng Mbak Mulyani lan Mas Boedi sing mutusaké bail out Bank Century. Nanging, sing luwih penting kuwi, nlesih dhuwit rakyat sing ana ing Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sing jaréné kanggo nomboki Bank Century kuwi, playuné menyang endi waé?

Saka kana, bakal katon kena ngapa Si A lan Si B bisa nampa bagèyan, déné Si C lan Si D sing duwé hak jalaran nabung ana bank kuwi kok malah ora kumanan?

Larang banget biyayané kanggo dandan-dandan negara, yèn perkara siji kuwi mung dilambari kepentingan ngethok sikil kursi. Rakyat padha mèlu-mèlu nesu jalaran nyawang wakil rakyat lan pimpinan negarané ngatonaké nepsuné. Gara-gara pamèr polah cara bocah lumantar TV saben dina, rakyat banjur mèlu nesu, mèlu ngamuk kamangka kuduné ora perlu.

Mula kabèh waé, ora perduli wakil rakyat, mentri, pulisi, jeksa lan presidhèn, padha sengkut anggoné makarya kanggo ndandani bangsa. Yèn mlétho, éca-éco mung nganggo gaco, ya bakal kaya mangkono. Kowé kabèh klebu golongané wong los maléthos utawa mlétho, sing uripmu ora kanggo!

Sasmita Saka Lurung

Kesuwèn nèng njero bis sing lagi ngetèm, banget nganyelaké. Apa manèh kanggoné sopir sing kemaruk rejeki kaya bis Suharno sing daktumpaki, grèsèk penumpang sauwèn-uwèn ora nggagas yèn penumpang padha butuh énggal tekan parané. Kahanan ngono kuwi, mung ngélingaké marang wong-wong ndhuwuran nèng Jakarta kaé, sing dhemen ndhisikaké cukupé butuhé dhéwé tinimbang kuwajibané marang rakyaté.

Ning ya arep kepriyé, karepé papan lungguhan kudu kebak nganti tumekaning terminal Ngayogya, saéngga akèh turahan sing bisa didum kanggo tukon bumbon kulawargané sopir, kondhèktur lan kernèt. Sing mburu wektu iku wong liya, para penumpang. Yèn sopir saandhahané luwih butuh punjulan jatah setoran.

Nèng dalan, pancèn kaya ginaris duwé ukum dhéwé. Akèh jinisé kendharaan, saka pit montor, montor cilik lan montor-montor gedhé kaya truk lan bis. Mung bédané, bis paribasan Singa. Dadi raja, kabèh kudu ngalah yèn bis utawa Singa lagi butuh liwat. Sing ora gelem sumingkir bakal disasak. Bis kadya sasmitané kahanan: dumèh gedhé, banjur sakarepé dhéwé. Plek jèbles kaya adaté penggedhé-penggedhé kae.

Saliyané ukum cara ngalas, ukum kéwan uga digunakaké ing dalan. Asu gedhé menang kerahé. Sepisan manèh, iki ya padha persis karo donya politik saiki. Adu otot, lan adu seru babagan nggereng. Pamrihé, bakal olèh dum-duman lan setoran saka sing wedi utawa miyar-miyur ora teteg atiné (kaya presid***é dhéwé kaé).

Ayo, coba disawang bareng-bareng minggu ngarep sésuk. Sing paling seru mbengoké mesthi bakal padha gawé sanggit crita warna-warna, jalaran perkara Bank Cèntury ora padha dirampungi. Malingé sapa mesthi dadi ora cetha. Apa manèh, wong-wong utawa parté sing wis olèh janji bakal nglungguhaké mantri. Éh, menteri dhing….. (mantri iku tukang suntik, yèn menteri seneng olèh suntikan).

Yèn playuné perkara diserahaké marang pulisi, jeksa utawa KPK, luwih cetha parané. Pungkasané, waton ana tembung tan bisa tinemokaké bukti ruginé negara, kabèh rampung. Cuthel. Sing jenengé ukum kuwi ya ora adoh karo pinter-pinteré ngolak-alik tembung. Waton kétok nalar, rampung kabèh perkara. Sanajan mbésuké rakyat dadi gela lan kuciwa, paling ya mung pirang dina. Nyatané, awit biyèn sing jenengé politisi seneng apus-apus, partén uga sregep nyadhong setoran, nyatané isih padha gelem mèlu coblosan.

Bodhoné rakyat, klebu aku lan sira kabèh, ora gelem ngélingaké sedulur, kanca lan tangga teparoné, supaya nitèni politisi lan parté sing gawé susahé bangsa lan rusaké tatanan negara. Kamangka, yèn padha gelem ngèlingi kerep diapusi, banjur mènèhi piwales kanthi cara ora gelem milih, ya banjur padha wedi.

Pamaréntah ngendi waé mesthi wedi lan gigrig yèn nganti rakyat sing nekani coblosan mung sithik, apa manèh yèn nganti kurang saka separoné. Kanthi cara kaya ngono kuwi, dakkira bakal banjur padha gelem mikir lan tumindak ngati-ati. Paribasan nèng lurung utawa dalan gedhé, waton calon penumpang nitèni bis lan kelakuwané sopir, banjur ora gelem ngendhek utawa numpak, bakalé ya padha banjur ngati-ati, luwih ngajèni penumpang utawa rakyat.

Ayo, sapa sing wani ngono kuwi? Ngacuungg!!!!!