Prabowo Serang Jokowi

Saya sungguh heran melihat kegusaran Pak Prabowo Subianto, yang dalam dua pekan terakhir menyerang Pak Jokowi, seolah tiada henti. Mulai menyebutnya sebagai pembohong, boneka, hingga mengatakan tak tahu berterima kasih, termasuk menyangkut biaya kampanye Pilgub DKI dari pihaknya, sebesar Rp 60 milyar!

Yang membuat saya gagal paham terhadap marahnya Pak Bowo, adalah gambaran seolah ‘kandas’-nya bersaing dalam pemilihan presiden mendatang. Jika Pak Bowo seorang negarawan, tak perlulah kemarahannya diumbar sedemikian rupa, karena itu justru menunjukkan kekerdilannya sendiri.

Saya justru teringat ucapan Pak Moh. Mahfud MD yang juga seorang capres, bahwa dirinya menyatakan siap berlaga di pemilihan presiden, namun beliau juga menyatakan akan mendukung sepenuhnya calon presiden, yang dianggapnya lebih baik dan dikehendaki rakyat. Pernyataan Pak Mahfud itu disampaikan dalam forum terbuka, di hadapan ratusan ahli tarekat NU se-Jawa Tengah.

Kembali ke soal dana kampanye Pilgub DKI dari Pak Bowo, Pak Jokowi pernah menjawab pertanyaan saya, beberapa saat setelah dirinya resmi berpasangan dengan Pak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Apakah Pak Joko menerima dana kampanye dari Pak Prabowo, dijawab kurang lebih begini, “Ada dana dari Pak Prabowo. Tapi saya minta dana dikelola Partai Gerindra atau Pak Basuki saja, toh keperluannya untuk pemenangan kami. Lantaran PDIP berkoalisi dengan Gerindra, wajar jika saling membiayai kerja pemenangan.”

Dari kalimat itu, saya menafsirkan Pak Jokowi memilih tidak perlu ‘dilewati’ arus dana pemenangan dari Pak Prabowo. Apalagi, kemenangan harus diperjuangkan bersama, termasuk mengenai konsekwensi pembiayaannya. Dari cerita itu, saya pun meyakini Pak Jokowi, sejatinya, tidak berutang budi secara langsung kepada Pak Prabowo, sebab kerja pemenangan bukan tanggung jawab Jokowi seorang, atau PDIP saja. Dan, dalam konteks itu, Pak Jokowi adalah wakil dari PDI Perjuangan. Sebagai ‘pengantin’, ia dan Pak Ahok tak perlu mengelola uang sendiri, sebab ada tim di masing-masing partai dan tim gabungan anggota koalisi.

Soal Pak Prabowo mengklaim sebagai pembawa Jokowi ke Jakarta, sepertinya perlu dirunut kembali. Setidaknya lewat kampanye pencalonan presiden pasangan Mega-Prabowo di Gedung Graha Sabha, Solo, pada 2009. Ketika itu, Pak Prabowo menyebut beruntung hari itu ketemu langsung dengan Jokowi yang saat itu menjabat Walikota Solo. Kalau tak salah ingat, di podium, Pak Prabowo bilang dia dan Partai Gerindra butuh sosok pemimpin seperti Jokowi. Malah, ia bilang agar seluruh kader Gerindra meniru jejak Jokowi.

Terkait soal ucapan terima kasih atas ‘biaya kampanye’, menurut saya, Pak Jokowi pasti punya cara tersendiri dalam mengapresiasi. Beliau tipe orang yang tak mau taansaksional dalam sebuah hubungan, kecuali urusan jual-beli mebel yang menjadi bisnisnya. Lagi pula, Pak Jokowi yang saya kenali adalah sosok yang tak mau berutang budi, kepada siapapun. Andai mau, pasti Pak Jokowi akan menerima tawaran tiga pengusaha asal Solo, yang akan menyediakan mobil dan sopir untuk seluruh keperluannya jika berada di Jakarta. Nyatanya, Pak Jokowi memilih sewa taksi bandara untuk seluruh urusannya, hingga kemudian punya langganan mobil carteran, yang saya perkenalkan kepada beliau, kalau tak salah ingat, pada pertengahan 2008.

Saya ingat, Cak Udin, si sopir mobil carteran pertama kali menjemput rombongan Pak Jokowi (termasuk saya) di salah satu kantor Direktoran dalam Kementerian Dalam Negeri di sekitar Pasar Minggu, dengan menggunakan Kijang Super keluaran 2000 warna hitam metalik. Belakangan saya baru tahu, ternyata Cak Udin lantas jadi langganan tetap, sampai saat beliau kampanye Pilgub DKI. Kata Cak Udin pula, Pak Jokowi tak pernah menggunakan sedan atau mobil mewah untuk keperluan dinasnya di Jakarta. “Paling sering pakai Innova,” kata Cak Udin.

Pak Jokowi memilih sewa mobil daripada berutang budi kepada ketiga pengusaha tersebut, yang sebenarnya juga dikenalnya cukup baik. “Lebih enak sewa, Mas, tak punya beban moral dan utang budi,” ujarnya.

Kembali ke dana kampanye pemilihan gubernur sebesar Rp 60 milyar, pun sudah diklarifikasi Pak Basuki alias Ahok. Katanya, bagian terbesar untuk iklan di televisi, dimana Pak Jokowi dan Pak Ahok hanya jadi cameo, atau lebih tepatnya sebagai ‘figuran’, sebab meski ikaln itu ditayangkan bertepatan dengan masa kampanye Pilgub DKI, baik Jokowi maupun Basuki tak berkata sepatah pun mengenai ajakan memilih. Dalam bahasa saya, itu iklan Pak Prabowo yang berambisi jadi presiden, dengan memanfaatkan pasangan yang diusung koalisi PDIP-Gerindra itu.

Dan, jika mau ‘itung-itungan’, pamor dan popularitas Pak Jokowi jauh lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Jika demikian, siapa memanfaatkan siapa?

Bagi saya, selama dua pekan terakhir bulan Maret 2014, Pak Prabowo sudah melakukan ‘bunuh diri’ dengan cara menegasikan apa yang sudah digembar-gemborkan selama ini, tentang pamer sosok kenegarawanan dirinya. Sebab jika dia negarawan sejati, saya rasa tak perlu melakukan aksi ‘bumi hangus’ layaknya tentara yang hampir kalah perang di suatu wilayah. Perang, kalau mau memakai terminologi Pak Prabowo, sejatinya belum dimulai. Dia masih punya peluang menang, jika mau menunjukkan sikap dan cara yang elegan, terhormat layaknya ksatria Pandawa. Sifat amarah dan angkara murka hanyalah milik Kurawa, bukan sosok yang disebutnya boneka atau pembohong.

Pak Prabowo, ada baiknya istighfar-lah. Silakan melakukan refleksi atas sikap Anda belakangan ini, yang justru berpotensi menelanjangi diri-sendiri. Ambisi Anda untuk berkuasa lebih menonjol dibanding keinginan membangun tata pemerintahan yang bermartabat. Apalagi, Anda masih harus menghadapi banyak kritikan dan gugatan, seputar keruh politik Indonesia menjelang hingga lengsernya Soeharto, sosok yang pasti Anda kenal dengan sangat baik.

Selamat hari Rabu, Pak Prabowo… Ingat, hari ini adalah hari bertagar alias hestek atau hashtag #wiRABUsaha. Hadapilah hari Rabu secara perwira.

Jokowi dan Cak Udin

Seperti tersengat listrik tegangan tinggi, ketika mendengar kabar Pak Jokowi benar-benar maju dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI. Masih sulit untuk percaya bahwa peristiwa itu nyata. Bimbang. Perlu mendukung, atau sebaliknya? Alhamdulillah, selain ada sejumlah alasan obyektif, ada pula yang subyektif sebagai trigger alasan untuk mendukungnya: ‘serangan’ Tempo!

Sebagai orang yang merasa punya pengalaman jurnalistik (walau tak seberapa), saya merasa gagal paham dengan substansi dan arah pemberitaan Tempo. Ada kecenderungan Tempo Grup hendak membangun opini bahwa pasangan Jokowi-Basuki itu terkait dengan beberapa kata kunci utama, yakni ‘penculikan aktivis’ dan ‘Prabowo Subianto’. Seolah-olah, Pak Jokowi harus menanggung dosa turunan atas peristiwa kelam pada akhir 1990-an, yang kebetulan bermuara ke Prabowo yang ketika itu menjabat Pangkostrad dan berada di lingkar dalam sumber kekuasaan.

Bagi saya, ‘dosa’ penculikan aktivis yang dialamatkan ke Prabowo oleh sebagian (besar) orang, tidak memiliki korelasi dengan keberangkatan Jokowi ke bursa kursi DKI-1. Andaikan Prabowo Subianto mendanai kampanye dan pemenangan pasangan Jokowi-Basuki (Tjahaja Purnama), pun sah-sah saja, terlebih dalam kapasitasnya sebagai patron dan pendiri Partai Gerindra yang mengusung pasangan ini.

Beberapa alasan yang menurut saya obyektif, di antaranya adalah bahwa Jokowi bukanlah orang yang mudah didikte dan Jokowi bukan orang yang tak mau terbebani hutang budi dalam hidupnya, kepada siapapun. Dia akan mengingat kebaikan siapa saja, dan membalas dengan caranya sendiri, yang sepantasnya saja.

Asal tahu saja, saya mengenal Pak Jokowi relatif lebih banyak dan mendalam dibanding sebagian besar pembaca tulisan ini. Karena itu, saya ingin para pembaca ikut menakar moralitas seorang Jokowi, yang dicitrakan (tepatnya dikuatirkan) bisa didikte oleh Prabowo hanya dengan segepok harta dan kursi kekuasaan. Pak Jokowi bukanlah orang yang berambisi duduk di singgasana kekuasaan.

Mulai sekarang, mungkin saya akan menuliskan beberapa hal yang saya anggap perlu saya ceritakan, tentang Pak Jokowi, sepanjang yang bisa saya kenali, supaya tak ada salah persepsi terhadap beliau, seperti opini yang (saya duga, SENGAJA) dibangun Tempo, karena (SAYA DUGA LAGI) sedang turut melakukan pendidikan politik lewat ‘eksperimen’ calon independen, yang ‘kebetulan’ dilakoni pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin.

Beginilah ceritanya…..

Sopir dan mobil carteran yang hingga kini dipakai jasanya jika Pak Jokowi sedang berdinas di Jakarta, adalah Cak Udin. Lelaki berusia 40-an tahun itu berasal dari Surabaya, tinggal berdekatan dengan mertuanya, seorang pemilik warung tegal (warteg) di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Ceritanya begini: sekitar empat tahun silam, saya menyarankan Pak Jokowi ‘jalan-jalan’ di sela-sela perjalanan dinasnya di Jakarta, untuk mengunjungi beberapa pusat/gedung kesenian, seperti Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki dan Salihara. Kebetulan, saat itu beliau ingin Kota Solo punya opera house seperti di Sydney atau Esplanade di Singapura.

Pak Jokowi sudah meriset potensi seni sejak awal menjabat walikota, hingga terdata dua ratusan lebih sanggar seni dengan jumlah pelaku hingga empat kali lipatnya. Karena itu, ia ingin punya gedung memadai dan bergengsi bagi peristiwa kesenian. Atas ide itu, seniman/budayawan Solo protes, dianggap pemborosan lantaran biaya operasional dan perawatan akan sangat mahal dan menyerap angggaran, sementara ‘pasar’-nya belum siap.

Usulan ‘jalan-jalan’ ke pusat kesenian di Jakarta direspon positif. Janji saya mengatur pertemuan dengan sejumlah teman di Jakarta tanpa perlu saya ikut ke sana, ditolaknya. Alhasil, saya, Pak Jokowi dan ajudan sama-sama naik Garuda, duduk di bangku bisnis. Saya komplain, karena saya tak mau merepotkan.

“Demi Allah, Mas, saya jamin tak ada duit negara atau pribadi untuk keberangkatan kita. Itu bonus dari agen karena saya sudah lama berlangganan untuk keperluan perjalanan bisnis saya. Mas Blontank jangan kuatirkan soal itu,” kata Pak Jokowi.

Alhamdulillah, lega hati saya, ketika keesokan harinya saya dikasih tiket promo yang akan hangus jika tak saya gunakan pada jadwal keberangkatan yang tertera di sana. Tak ada uang untuk naik bus atau taksi, bahkan untuk bayar airport tax, apalagi uang saku untuk saya ketika Pak Jokowi pulang duluan, hari itu juga.

Saya benar-benar tersanjung dan bangga, sebab ‘dihargai’ bukan dengan materi. Kesederhanaan dan kejujuran beliaulah yang sangat mahal nilainya, dan terpatri sangat dalam hingga kini.

Turun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Pak Jokowi perintah ajudan untuk memanggil taksi, yang akhirnya diurungkan, lantas menyewa Innova, taksi pelat hitam di sana, lantaran di belakang kami, ternyata ada dua kepala dinas yang akan berdinas pula. Di dalam Innova itulah terjadi dialog sebagai berikut:

Blontank: Kok tidak ada jemputan, sih, Pak?
Jokowi: Saya biasa naik taksi kok, Mas…

Saya terdiam.

Kalau mau, sebenarnya ada tiga orang yang menyatakan kepada saya, menyiapkan mobil dan sopir yang siap jemput dan mengantar saya ke mana saja. Tapi saya tak mau berutang budi. Risikonya berat, Mas… (Pak Jokowi menyebut nama seorang pengusaha keturunan Tionghoa dan dua orang Jawa tulen, pemilik usaha sangat besar, yang semuanya asal Solo).

Mereka orang-orang yang saya kenal baik, dan saya yakin mereka tidak meminta apapun dari saya. Tapi masalahnya adalah jabatan yang sedang menempel pada saya. Bukan tidak mungkin kelak saya akan bersinggungan dengan kepentingan usaha mereka. Jika saya berutang budi, maka pasti akan menyulitkan saya.

Saya lantas menawarkan nama Cak Udin untuk menjemput kami seusai menjalankan misi dinas di Departemen Dalam Negeri itu. Ketika Pak Jokowi mengiyakan, saya pun menelpon Cak Udin, yang memberitahu saya semua kendaraan di biro jasa sewa mobil tempatnya bekerja, sudah ‘beredar’ kecuali sebuah Kijang hitam keluaran 2002 yang dulu pernah tiga hari saya sewa untuk sebuah kegiatan riset dan pembuatan video dokumenter di Jakarta. Pak Jokowi, pun spontan menyuruh ajudan untuk menyimpan nomor Cak Udin di telepon genggam yang selalu menyertainya ke mana saja.

Mas, saya itu naik apa saja tidak masalah. Memangnya, Mas Blontank menganggap saya seperti apa, to? Kalaupun cuma ada Colt pun, tak soal bagi saya. Memangnya seorang walikota harus naik kendaraan mahal dan mewah?

Rupanya, hingga kini, Pak Jokowi masih berlangganan pada jasa Cak Udin. Kemarin sore, demi tulisan ini, saya sempatkan telepon Cak Udin untuk pura-pura titip Pak Jokowi dipilih keluarganya dalam pemilihan gubernur DKI, Juli mendatang. Setelah basa-basi, Cak Udin cerita, hingga kini masih kerap melayani perjalanan dinas Pak Jokowi.

“Yang paling sering kami pakai mobil Innova. Pernah saya tawari sedang atau Alphard, saya malah dimarahi Pak Jokowi,” ujar Cak Udin. Jika kebetulan dia sedang melayani tamu lain, sehingga Cak Udin harus mengalihkan kepada temannya pun diterima sukacita. “Tapi saya yang selalu dihubungi. Besok (Kamis, 29 Maret) Pak Jokowi juga ke sini lagi,” tuturnya.

Cerita ini, Insya Allah, akan bersambung. Sementara, silakan simpulkan sendiri (walau terlalu dini), apakah Pak Jokowi termasuk orang yang mudah berutang budi, sehingga begitu banyak orang kuatir, kelak (jika jadi Gubernur DKI) akan mudah didikte, disetir oleh “Bandar DKI-1” sebagaimana tertulis di sampul provokatif majalah Tempo, pekan ini.

Tunggu saja…..