Potong Satu Generasi

Saya menyebut kalimat pada judul sebagai maklumat pemuda, yang digemakan pada paruh kedua 1990an. Kemuakan terhadap perilaku elit politik dan petinggi-petinggi negeri yang korup, kerinduan kepada Indonesia yang sejahtera berdasar persamaan hak, dan keinginan membangun pondasi masa depan yang kokoh, menjadi alasan utamanya. Maka, sungguh mendesak memotong satu generasi. Yang tua diafkir saja.

Memang menggelikan dan bisa menjadi debat panjang jika menyimak pendapat Ketua DPR Marzuki Alie, yang secara terang-terangan tidak memercayai kaum muda. Katanya, ia prihatin (ini diksi resmi sekondan politiknya) akan kelakuan para pemuda, yang pada setiap event organisasi kepemudaan selalu diwarnai politik uang.

Mungkin Marzuki Alie lupa, bahwa kaum tualah yang selama ini mengajari demikian kepada yang muda. Setiap ada musyawarah atau kongres organisasi kepemudaan selalu saja ada tangan-tangan setan menebar janji dan materi, demi barter politik. Politisi-politisi instan lahir dari para pemalas, yang enggan bertatap muka dengan publik, apalagi bila rakyat yang dihadapi masih dalam kategori massa mengambang.

Terlalu sering saya mendengar, anak-anak muda baik dari organisasi ekstra kampus, organisasi kampus, organisasi kemasyarakatan lainnya, selalu saja merasa perlu sowan kepada pejabat atau politisi yang dianggap sehaluan. Tujuannya sangat pragmatis: meminta dukungan finansial, kebijakan atau politik atas setiap hajatan yang hendak diikuti atau diselenggarakannya.

Terlalu banyak organisasi kepemudaan dikebiri, dibatasi perkembangannya –termasuk untuk mandiri, agar sewaktu-waktu bisa dijadikan robot, sebagai mesin politik kepentingan. Silakan tunjuk asal-asalan nama organisasi kepemudaan, saya jamin tak ada yang independen dalam arti yang sebenarnya.

Sayang memang. Sumpahnya para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Nusantara, 83 tahun silam, baru mencakup kesepakatan dalam hal paham kebangsaan dan kebahasaan sebagai identitas. Jong-jong yang berkumpul saat itu tak sampai memprediksi, bahwa kemerdekaan akan ditunggangi kepentingan, seperti Brigadir Jenderal Mallaby yang membonceng NICA.

Apa yang disampaikan Marzuki Alie klop dengan gelagat politik di mana semua partai mengusung para anggur (menurut istilah kernet angkutan umum), yakni orang-orang tua yang belum rela dan tidak bisa memercayai pemuda sebagai pihak yang berhak menentukan masa depan dan nasib bangsa dan negaranya.

Partai-partai politik merekrut anak-anak muda sebatas kosmetik, sebuah pencitraan agar dipandang seolah-olah para anggur sudah bisa memercayai pemuda. Apakah kita sudah diberi petunjuk dan bukti yang meyakinkan bahwa seorang Anas Urbaningrum bisa mengatur Partai Demokrat tanpa restu keluarga Susilo Bambang Yudhoyono? Apakah Puan Maharani dan Budiman Sudjatmiko berani bertindak tanpa membawa nama Megawati dan Soekarno? Apakah seorang Indra J Piliang bisa sebebas berpikir dan bertindak seperti ketika ia masih menjadi seorang peneliti di CSIS? Bagaimana Fadli Son tanpa Prabowo Subianto?

Jangankan mengubah arah kapal bernama Indonesia, seorang pemuda seperti Denny Indrayana yang bergelar profesor doktor dan pernah aktif di pusat kajian korupsi pada perguruan tinggi bergengsi saja, tak bisa menunjukkan peran signifikan. Padahal, ia pernah memiliki posisi strategis, sebagai staf khusus presiden dan sekretaris organisasi yang bercita-cita sebagai penumpas keberadaan mafia hukum di Indonesia.

Silakan saja Anda mengajukan bantahan dengan argumentasi apa saja atas pernyataan di atas. Tapi mari saya ajak  Anda berandai-andai. Dengan petunjuk sederhana, bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negeri terkorup di dunia, cobalah prediksikan Indonesia akan seperti apa, seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi diisi mereka yang namanya saya sebut di atas.

Siapapun ketua dan wakilnya, anggap saja ada Denny, Indra Piliang, Puan, Budiman, Anas dan Fadli Son di KPK, seperti apakah wajah Indonesia?

Maaf, jika saya menganggap mereka adalah kaum muda yang suka mengakomodir kemauan para anggur, si orang tua-tua itu.

Para politisi dan elit pemerintahan kini, pasti enggan memenuhi tuntutan potong satu generasi yang diteriakkan kaum muda, yang selama ini lebih banyak menjadi pendamping dan teman rakyat pada setiap tarikan nafas dan dalam menghadapi problematik sosial-politik-ekonomi dan budayanya.

Relakah orang-orang tua, elit renta itu, jika Indonesia diurus oleh kaum muda tak bernama, alias bukan orang-orang yang saya anggap sudah terkooptasi atau menyediakan diri sebagai hamba elit partai?

Tak perlulah para elit itu mengingatkan akan butir-butir Sumpah Pemuda jika mereka tak sanggup mewujudkan cita-cita para pemuda itu, bahwa setelah merdeka, maka rakyat Indonesia akan sejahtera dan bahagia. Buat apa upacara, membuat iklan-iklan patriotik di koran, radio, televisi dan Internet jika mereka tak paham makna di balik tekad dan sumpah para pemuda?

Optimis memang harus dimiliki. Tapi pesimisme juga bukan hal tabu atau dianggap nyinyir jika kenyataannya memang para tetua belum sanggup dan tak pernah memberi teladan kebaikan.

Apakah Anda termasuk pemuda yang menolak potong satu generasi? Jika iya, segeralah masuk partai politik. Mereka masih butuh banyak sarjana dan intelektual untuk jadi satgas kepentingan. Sumpah!