Bom Solo Siapa Punya (2)

(Sambungan tulisan Bom Solo Siapa Punya)

Selama 24 tahun tinggal di Solo, belum pernah saya mendengar cerita, atau menemukan konflik antarumat beragama, apalagi dilakukan oleh orang Solo. Bahkan sampai kejadian aksi bom bunuh diri berlangsung di GBIS Kepunton, Minggu (25/9) lalu, saya tak melihat korelasinya dengan orang Solo. Pelakunya bahkan orang dari luar Solo, dan saya yakin si pelaku tidak pernah berhubungan, apalagi berkonflik dengan jemaat yang hendak dibunuhnya secara massal.

Kerusuhan yang berbau rasial sekalipun, masih saya yakini terkait dengan faktor di luarnya, entah itu ekonomi maupun politik. Sejak kemerdekaan hingga kini, selalu ada motif lain yang menunggangi fakta sosial, seperti perbedaan keyakinan atau ras. Kerusuhan paling parah pada pertengahan Mei 1998 adalah contoh nyata, bahwa kesenjangan ekonomi masyarakat ‘dikelola’ untuk menyulut bara permusuhan.

Mungkin orang luar Solo perlu tahu: meski tak banyak, namun terus bertambah orang-orang yang sebelumnya radikal, suka ribut dan melakukan razia tempat-tempat hiburan, kini lebih tenang karena bekerja dengan tenang. Ada sejumlah orang yang menampung mereka kerja, dan mengembalikan harkat kemanusiaan mereka. Alhasil, hampir semuanya tak ada yang kembali ke jalan sesat, bikin onar membuat kerugian.

Mereka memang orang Solo, yang sebelumnya hanya ikut-ikutan aksi gagah-gagahan dengan mengintimidasi orang lain dengan dalih macam-macam, lantas menggunakan jubah agama, secara beramai-ramai, demi menciptakan ketakutan. Asal tahu saja, mereka juga manusia-manusia yang masih takut mati.

Pernah ada kejadian, orang beramai-ramai dengan menyebut diri laskar, mengancam sebuah tempat hiburan malam segera bubar. Sang pemilik tempat hiburan, yang memang bermental jagoan pun menantang pedang-pedangan, satu lawan satu, namun berakhir dengan surutnya nyali pemimpin laskar, yang kemudian menghindar dengan kalimat semua terjadi karena salah paham.

 Kalau urusan politik dan sosial, wong Solo boleh dibilang sangat melek. Kunjungi tempat-tempat wedangan, lantas dengarkan pembicaraan para pengunjung. Situasi ekonomi, sosial dan politik terkini bisa Anda simak lewat perbincangan antarmereka. Kritisnya analisis, kemarahan dan kemuakan mereka terhadap situasi ekonomi/politik bisa dirasakan kedalamannya. Tapi, untuk mengekspresikan ‘kekesalannya’, mereka memiliki cara yang berbeda-beda.

Simak saja aksi-aksi demonstrasi (untuk perkara apa saja) yang diorganisir siapa saja. Pesertanya bisa dibilang cuma itu-itu saja. Sulit melibatkan partisipsi warga di luar klik atau kelompok mereka dalam sebuah unjuk rasa. Menurut saya, ini poin penting yang sering luput dari perhatian banyak orang. Kalaupun sampai muncul adanya unjuk rasa massif, kemungkinan besar itu dilakukan oleh para buruh sepabrik atau gabungan dari beberapa pabrik, yang memiliki persoalan sama: aspek ekonomi dan kemanusiaan yang terabaikan.

Ketika ada pendeta yang saat siaran di sebuah radio dianggap mendiskreditkan Islam, misalnya, hanya direspon dengan aksi unjuk rasa massa Islam, hingga polisi pun ‘ketakutan’ lantas menyita peralatan siaran. Saya, ketika itu, nyaris sendirian ‘mengadvokasi’ lewat laporan pemberitaan hingga peralatan siaran dikembalikan. Tak ada konflik yang mengikuti, lantaran Pak Pendeta dibawa ke meja persidangan.

Ketika rusuh 1998, sangat banyak keluarga peranakan yang dijadikan sasaran kemarahan warga, ditampung di pondok-pondok pesantren demi alasan kemanusiaan. Tak ada sekat ras dan agama yang membatasi kebersamaan. Banyak kaum peranakan Cina yang tinggal di perkampungan (kebanyakan keluarga sederhana), selamat karena dilindungi tetangga kiri-kanan.

Hingga kini, tak ada seorang pun provokator yang diadili atas peristiwa itu lantaran tak ada yang tertangkap (tepatnya, ditangkap). Siapa mereka? Yang jelas, bukan bagian dari warga Solo. Kesenjangan ekonomilah yang menjadi jerami kering rusuh saat itu. Bara dan pemantik apinya, entah diperankan oleh siapa.

Tapi uniknya, sejak kerusuhan itu, kebersamaan justru tumbuh menggembirakan. Saling pengertian antarras dan pemeluk agama justru bangkit, setelah arang terdapat di mana-mana, sama-sama disaksikan semua warga kota, dan menyadarkan betapa provokatornya berwujud siluman: bisa dirasakan kelebat hadirnya, namun tak bisa dikenali rupa dan tujuannya.

Saya melihat masih adanya kesamaan nilai yang dipegang teguh oleh segenap warga kota. Semua ingin damai dan tentram, sehingga setiap ada potensi konflik, orang cenderung ingin membicarakan solusinya. Cukup banyak tokoh-tokoh informal yang tak bisa dikenali perannya lewat berita media massa, yang selama ini turut berperan membuat Solo selalu adem ayem.

Pernah saya ‘dipaksa’ menjadi ketua sebuah forum yang anggotanya terdiri tokoh-tokoh agama dan  etnis, walau kemudian memilih mundur karena merasa tak cakap dan tak kompeten di posisi sangat terhormat itu. Saya memilih menjadi orang biasa, sebab masih terlalu banyak yang harus saya pelajari dari para sesepuh di sana.

Dari sana saya tahu, semua anggota forum memiliki kesimpulan yang kurang lebih sama, bahwa saluran ekspresi yang tersumbat, akses ekonomi yang tidak merata, minimnya ruang publik, dan terbatasnya pilihan ekspresi budaya, telah membuat warga Solo kehilangan medium katarsis. Maka, tekanan sosial-ekonomi yang kian membebani bisa termanifestasikan dalam tindakan kriminal dan aksi-aksi kekerasan.

Bom bunuh diri di GBIS Kepunton, terbukti tak mengoyak harmoni yang sudah terbangun sejak berabad-abad silam. Beberapa kali pancingan dilancarkan lewat berbagai dalih, seperti ijin pendirian/penggunaan rumah peribadatan, penyediaan menu buka puasa oleh umat beragama lain, toh terbukti tak berakhir dengan rusuh. Wong Solo malu berbuat onar, apalagi di kampung halamannya sendiri. Membuat kerugian bagi orang lain adalah pantangan.

Silakan dibuktikan, berapa orang Solo yang terlibat dalam aksi intimidasi dengan dalih memberantas kemaksiatan. Saya yakin, sebagian besar datang dari luar Kota Solo. Kalaupun ada yang harus disesalkan, menurut saya hanya satu: polisi yang tak pernah tegas menghadapi mereka, meski undang-undang melindungi tugas mereka. Semua perkara yang melibatkan pihak yang mengatasnamakan ‘laskar agama’ tak pernah dituntaskan dengan sanksi pidana, meski onar telah diciptakan oleh mereka, sehingga tak ada efek jera.

Ini adalah renungan bersama, demi kemaslahatan siapa saja, dan tak terbatas bagi warga Kota Solo saja.

Bom Solo Siapa Punya

Saya sedang santai di rumah ketika BBM dan Twitter terdapat beberapa mention menanyakan kabar bom bunuh diri di Solo. Saya masih belum percaya ada bom, apalagi kejadian bom bunuh diri di Solo. Saya buka inbox SMS, imfonya lebih heboh: ada bom bunuh diri di gereja, lima tewas dan banyak yang terluka. Saya terdiam, cari informasi, dan menyatakan tak akan ngetwit jika belum melihat sendiri apa yang terjadi.

Dan benar feeling saya, yang sesungguhnya terjadi tak seheboh seperti bunyi banyak pesan yang dikirimkan kepada saya. Beberapa teman mengungkapkan kekecewaan karena ketiadaan update lewat Twitter, bahkan dengan nada sinis, pun saya diamkan. Saya bukan siapa-siapa, tapi takut ngetwit hal-hal yang saya tak tahu, atau me-retweet informasi yang belum saya verifikasi. Informasi mengenai insiden bom, apalagi di gereja, bukan perkara sederhana.

Dua jam setelah peristiwa yang terjadi pada Minggu (25/9) pukul 10.55 WIB itu, saya baru bisa mendekati lokasi. Barikade ada di mana-mana, semua penjuru menuju Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton. Polisi bersenjata berjaga, begitu pula anggota Linmas (dulu bernama Hansip) dan tentara. Sekilas tampak mencekam, walau saya paham sejatinya tak seseram yang dipertontonkan.

Saya memutuskan ke RS dr. Oen, tempat sebagian besar korban dirawat. Hingga menjelang sore saya di sana, dan (maaf) tak melihat ‘apa-apa’. Maksudnya, tak seheboh informasi yang beredar dari mulut ke mulut, perangkat telepon bergerak, hingga internet.

Dari belasan korban yang saya lihat dari bilik ke bilik ruang gawat darurat, lukanya memang, sekali lagi MAAF, ‘tak seberapa’. Dari situ saya menyimpulkan, pelaku pemboman adalah seorang ERRORIST. Tukang bikin error jelas beda dengan teroris. Cara bisa sama, tapi targetnya bisa beda.

Menurut saya, bom di Solo itu hanya untuk pengalihan isu. Saya menghubungkannya dengan banyaknya perkara serius di Jakarta, yang menyita perhatian siapa saja, dan mendominasi semua halaman dan jam tayang media massa, juga Internet. Prasangka saya, si ERRORIST tak mau bangsa Indonesia kian senewen membaca berita media massa, sehingga ia melakukan kebiadaban baru, walau alasannya tak bisa dibenarkan dari kacamata apa saja. Setan itu ya begitu: biadab, keji!

Sejak 2002, saya telah mengikuti isu-isu terorisme. Ya liputan, ya pernah juga bantu riset baik untuk penelitian ilmiah maupun untuk perencanaan bikin film semidokumenter seorang sutradara kontroversial asal Australia. Sejak 2002, peta kelompok garis keras kian banyak. Ada yang steril, ada yang terkontaminasi.

Ketika orang mengarahkan perhatian dan tuduhan ke Ngruki, saya melihat yang lain. Ada sempalan, ada yang ‘bermusuhan’ dengan mereka. Saya pun mendapat jawaban, walau cuma berupa semacam isyarat, dari Ustad Ba’asyir bahwa memang ada ‘anak-anak muda’ yang berpikiran sempit, emosional karena terlalu bersemangat, hingga memasukkan Indonesia dalam kategori ‘zona perang’ sehingga orang bisa berbuat apa saja, menggunakan ‘hukum’ yang diyakini sendiri atau bersama kelompoknya.

Kadang saya ngeri dengan sikap pengelola media massa yang lebih suka memandang persoalan dari sisi keramaiannya saja. Bukan saja hal itu akan membuat persoalan bias ke mana-mana, tapi lebih dari itu, publik dibuat bingung olehnya. Alhasil, orang lantas mengembangkan imajinasinya, bukan menganalisa dengan berbekal data, petunjuk dan fakta.

Jika media massa sudah turut (sengaja atau tanpa sengaja) memperkeruh suasana, apakah onliner harus mengikuti jejak mereka? Pada sisi itulah saya mengambil sikap berbeda. Tak mau buru-buru mengabarkan sesuatu tanpa ada bekal yang saya merasa tidak tahu. Coba kita berkaca, apa yang sudah dihasilkan dari riuh kicauan asal-asalan?

Jurnalisme damai, pemberitaan tentang konflik, bukan perkara sederhana. Kita masih ingat, bagaimana akibat kecerobohan jurnalisnya, TV One pernah dilarang meliput peristiwa terkait keluarga tersangka teroris. Kita tak bisa menyalahkan pihak yang beperkara, atau jurnalis lantas tersinggung dan ‘menyerang’ pihak lain dengan menggunakan pasal menghalang-halangi kerja jurnalistik seperti diatur dalam UU tentang Pers.

Baik di dunia jurnalistik maupun media sosial, semua orang harus mengedepankan hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang jujur, berimbang, dan akurat. (Sementara berhenti di sini dulu, ah… Nanti dilanjut lagi)

Bersambung ke Bom Solo Siapa Punya (2)