Media Sosial dan Bencana

Bencana alam yang bertubi-tubi mendera Indonesia membuka ‘aib’ banyak pihak. Lambannya penanganan korban oleh aparatur pemerintah terkuak jelas. Pemanfaatan pencitraan oleh organisasi kemasyarakatan, partai politik dan badan usaha juga menjadi sorotan publik, sementara buruknya praktek pewartaan oleh media massa pun menuai kecaman.

Tak bisa dibayangkan, bagaimana nasib para korban bencana, baik banjir di Wasior, gempa dan tsunami di Mentawai; erupsi Gunung Merapi dan banjir Sulawesi Tengah andai penggunaaan media sosial seperti Facebook, Twitter dan blog tak semaju sekarang.

Tekanan publik lewat aneka jejaring sosial cukup efektif menggerakan aparatur negara, termasuk keputusan Presiden Yudhoyono ngantor di Yogyakarta demi menunggui penanganan dampak erupsi Gunung Merapi, menyusul kebijakannya menentukan siapa saja penanggung jawab penanganan dampak musibah. Apalagi, sepekan lebih sejak erupsi pertama, tak ada kejelasan penanggung jawabnya, sementara solidaritas sosial telah menggerakkan ribuan relawan dan distribusi bantuan seperti ditunjukkan oleh @jalinmerapi yang dikooordinir Combine, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta.

Pada sisi yang lain, banyak organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan puluhan badan usaha justru memanfaatkan konsentrasi massa sebagai obyek pencitraan. Aneka materi publikasi dari beragam institusi bersaing, saling berlomba mengotori jalanan dan posko, demi mencuri perhatian untuk penguatan brand dengan dibungkus aksi kepedulian atau tanggung jawab sosial (CSR).

Tindakan kurang pantas, yang disebut oleh pengamat komunikasi visual Sumbo Tinarbuko sebagai kelompok ‘gemar menolong’ itu, berupa aktivitas marketing (komunikasi dan politik), agar 127 ribu orang yang mengungsi mengingat ‘jasa’ para pemasar. Asal tahu saja, ketika segerombolan masyarakat berkumpul dalam satu tempat dan keadaan tertentu, maka di situlah mereka menunjukkan kelemahannya akan kedaulatan dirinya atas pemilihan produk barang dan jasa yang ‘dikonsumsi’.

Maka, yang terjadi kemudian adalah terjadinya praktek manipulasi bantuan, muatan kepentingan atas sebuah aksi kepedulian. Dalam hitung-hitungan pemasaran, tentu saja bencana Merapi menjadi lebih seksi, lebih menggoda dibanding petaka yang tak kurang mengenaskannya seperti di Wasior dan Mentawai, karena memang terkesan lebih seksi.

Kita bisa membandingkan perhatian dan keterlibatan kelompok ‘gemar menolong’ di tiga zona bencana tersebut. Tidak menariknya Wasior dan Mentawai, jangan-jangan lantaran tak banyak media massa yang memberi perhatian ‘total’ pada sisi kwantitas dan kwalitas liputan, selain tidak menyangkut jumlah jiwa yang banyak. Jika demikian kenyataannya, alangkah tumpulnya nurani para pemasar tersebut.

Sungguh menarik ketika Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kritik keras kepada partai politik dan produsen barang/jasa agar tak memanfaatkan zona bencana sebagai alat promosi. Kalau memang peduli, kata Sultan, cukup ditunjukkan dengan tindakan nyata dan menggunakan bendera yang lebih netral, bendera Merah-Putih alias solidaritas kebangsaan.

Yang tak kalah mengenaskannya, adalah kebanyakan media massa yang justru lebih berpihak ke peristiwa Merapi. Pada media cetak, porsi bisa dikatakan lebih berimbang dibanding media elektronik, terutama televisi.

Kelebihan media televisi yang bisa menyiarkan secara realtime dengan jangkauan sangat luas, menjadikan peristiwa erupsi Gunung Merapi sebagai ‘alat berjualan’ paling efektif. Setiap stasiun televisi berlomba adu cepat, bahkan menyiarkan secara live hampir selama 24 jam penuh, dengan melibatkan puluhan anggota tim reportase.

Ironisnya, pengelola media televisi tidak memiliki kecakapan reportase memadai. Nafsu adu cepat demi menyedot perhatian pemirsa dari channel-channel mereka lantas mengabaikan kepentingan publik akan informasi yang benar, seimbang dan akurat. Nyaris semua reporter dari berbagai stasiun televisi mengabaikan data, bahkan tak jarang memicu kepanikan publik akibat lemahnya akurasi.

Dari waktu ke waktu, reporter yang memburu kecepatan update lantas memilih mewawancarai narasumber secara asal-asalan dan tidak mengindahkan kompetensi pada persoalan yang dihadapi atau hendak digali. Tak jarang pula, eksklusivitas pemberitaan ditunjukkan lewat praktek mewawancarai korban, tak peduli apakah si korban dengan merintih kesakitan atau sedang dalam kesedihan mendalam akibat kehilangan sanak saudara.

Terlalu sering seorang reporter hanya melakukan klaim telah memperoleh informasi dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten namun tanpa menunjukkan hasil wawancara dalam tayangannya. Belum lagi jika ditambahkan dengan fakta-fakta, di mana reporter cenderung melakukan framing, membuat berita seperti yang dikehendaki dan menampilkan hasil wawancara dengan target jawaban ya atau tidak.

Kecerobohan media televisi yang lain, seringnya menampilkan rekaman-rekaman lama sebagai ilustrasi pemberitaan dalam breaking news tanpa menyebut atau mencantumkan waktu. Pada tayangan demikian, publik pemirsa bisa terkecoh, apalagi dalam situasi seperti Gunung Merapi yang selama sepekan terakhir, terjadi beberapa kali erupsi dengan volume dan skala dampak berbeda-beda.

Nyata sudah kini, betapa sejumlah peristiwa bencana alam telah menguji kesiapan dan kedewasaan semua pihak dalam menyikapinya.

Kita tentu tak ingin pemerintah tampak lemah dan kehilangan kredibilitasnya di hadapan bangsanya sendiri. Kita juga tak rela jika partai politik dan badan usaha memanfaatkan bencana untuk aktivitas promosi, karena dana yang mereka keluarkan untuk pembuatan aneka materi promosi lebih bermanfaat jika diwujudkan dalam aneka bentuk barang yang dibutuhkan para korban bencana.

Terakhir, media massa juga mesti lebih berhati-hati dan selektif dalam menyiarkan berita. Sungguh disayangkan jika kredibilitas dan efektivitas kerja media justru dikalahkan oleh praktek penggunaan media sosial.

Ironis, memang, para korban di Wasior dan Mentawai yang masih membutuhkan perhatian kita semua, pun rupanya masih harus ‘mengalah’ dari perhatian banyak pihak. Untung, masih ada perhatian dan kepedulian para pengguna media sosial.

Promosi Aksi Peduli

Kalau dalam bahasa agama, tangan sebelah pun tak perlu tahu kebaikan tangan yang lain. Apalagi kalau perbuatan baik diberitahukan orang lain, atau ditunjuk-tunjukkan. Kalau tanpa bahasa agama, pun masih ada etika dan rasa. Semua bermuara pada pantas dan tidak pantas. Bagaimana pamer peduli kepada orang-orang yang sedang menderita?

 

Bagi saya, yang begitu akan saya sebut tak elok. Ketika masih rajin liputan, dulu, saya selalu berusaha menghindari membuat foto situasi bencana di mana di dalamnya terdapat atribut, bendera atau simbol-simbol produk. Bukan cuma saya, umumnya media massa juga sensitif terhadap munculnya atribut-atribut tak penting dalam sebuah foto.

 

Yang begini, sekilas hanya persoalan sepele. Remeh. Bolehlah kalau orang lain menganggapnya begitu. Namun, bagi saya, persoalan demikian sangat serius. Beberapa kali meliput peristiwa bencana alam, selalu saja saya  menjumpai perkara-perkara menyebalkan.

 

Ketika terjadi longsor sebuah bukit di Banjarnegara, beberapa tahun silam, misalnya, saya sangat terganggu dengan banyaknya bendera Partai Keadilan Sejahtera yang tersebar hampir di seluruh lokasi longsor dan tempat-tempat pengungsian. Partai itu termasuk paling ‘tanggap’ bencana. Datang duluan, termasuk menerjunkan ratusan Pandu Keadilan, yakni relawan kemanusiaannya. Namun, sembari menolong, mereka datang nge-branding.

 

Tak lama kemudian, atribut partai-partai lain bertebaran dengan posko-posko didirikan secara dadakan. Terkesan ingin eksis lewat atribut, walau banyak yang tak membantu secara memadai secara fisik. Pada hari kedua, giliran aneka media promosi sejumlah perusahaan.

 

Kejadian longsor di Tawangmangu dan banjir yang melanda Kota Solo, pun setali tiga uang. Bendera partai datang duluan, dan ketika prediksi penanganan belangsung berhari-hari, barulah produsen barang/jasa datang berbondong-bondong.

 

Saya tak menafikan peran bantuan material mereka terhadap para korban bencana. Aneka mi instan, air mineral dan pakaian dan obat-obatan memang terdistribusi dengan baik. Mereka pun membuka posko-posko bantuan, dengan atribut institusi besar-besaran. Namun, mengenai posko, bagi saya tak jadi soal. Anggap saja itu sebagai identitas penunjuk keberadaan mereka. Tapi kalau memasang spanduk dan umbul-umbul di sepanjang jalan atau sekitar lokasi bencana?

 

Hingga kini, memang belum ada larangan partai politik, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan memasang spanduk, umbul-umbul dan sebagainya di lokasi bencana. Tidak mudah menghindari godaan ‘ngeksis’, pamer di keramaian. Walau tak elok, nyatanya masih banyak pihak yang berbondong-bondong datang ‘menyerang’, melakukan proses menyantelkan pesan di benak khalayak, pada sebuah keramaian.

 

Jujur, di tengah keriuhan pemberitaan peristiwa dan dampak bencana, saya menolak membantu sebuah brand besar untuk mengunjungi lokasi pengungsian. Bukan karena tak ada deal bayaran karena memang ini bukan soal transaksional. Namun, saya memilih menghindari karena tak yakin, orang-orang marketing dan humas perusahaan yang memberi posisi kunci salah satu teman baik saya itu, bisa disarankan untuk lebih halus berlaku saat berada di tengah pengungsian.

 

Berat bagi saya mengarahkan teman-teman pers untuk meliput kegiatan pencitraan yang menurut saya tak tepat waktu dan tidak berada pada situasi yang pas. Okelah, kehadiran mereka bisa menghibur, sekaligus membantu kekurangan mereka. Namun bagi saya, tanpa atribut yang ditonjol-tonjolkan, pun, tindakan mereka akan dikenang di benak penerima ekspresi kepedulian itu.

 

Yang jadi soal, sering orang merasa tak cukup hanya dikenang. Inginnya ada publikasi besar-besaran. Massif.

 

Pada beberapa kali ‘kesempatan’, saya sering mengindar. Bahkan, ketika melakukan pekerjaan reportase pun saya memilih dan memilah. Bahasa dan pernyataannya, biasanya standar: simpati, peduli, himbauan bagi yang lain, dan sebagainya. Pokoknya serba baik, dan bisa ditebak.

 

Kehadiran Dik Doang menghibur anak-anak di lokasi pengungsian, misalnya, tetap akan dirasakan dan dicatat mereka yang ada bersamanya. Diiringi beberapa orang beratribut perusahaan yang membawanya sudah cukup memberi sinyal kepada publik, tanpa harus ditampilkan mencolok.

 

Mestinya, semua paham batasan elok-tak elok atau pantas-tak pantas. Tak perlu orang ramai menyoal, hingga Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan seruan menurunkan atribut partai politik dan perusahaan. Kalau mau membantu, ya  bantu saja. Kalau ngaku peduli, ya wujudkan dengan tindakan. Publik akan mencatat dengan hati, siapa saja orang-orang yang sudah berbaik hati, dan peduli.

Jangan terlewat, baca artikel menarik ini: Gunung Merapi dan Promosi

(Lokasi) Bencana adalah Zona Promosi


Banjir berarti petaka. Dan, petaka tak pernah pilih kasih. Tua-muda, kaya-miskin, semua sama-sama mengalami kepanikan, juga ketidakpastian. Meluapnya Bengawan Solo –sehari setelah hari raya Natal, mengusik 30 ribu lebih penduduk Kota Surakarta dari kedamaian rumah yang selama ini mereka diami.

Ada yang berpindah ke tenda-tenda di tengah jalan raya, ada pula yang berjejal di gudang-gudang toko, pabrik, dan aula gereja. Bagi mereka, dingin malam tak lagi terasa. Siang berkubang mencari sisa-sia harta benda yang bisa diselamatkan, sepanjang malam cemas berjaga, menanti kabar yang tiba-tiba datang bersama derasnya hujan.

Bila Waduk Gajah Mungkur tak meluap atau air sengaja digelontor sebab overload, maka tikar plastik segera mengantar lelap. Saat pagi tiba, yang ogah antri, cukup mengucek mata dengan punggung tangan. Saat sekitar sudah kembali terlihat jelas, barulah mereka beranjak. Menanti jatah nasi bungkus, suplai energi untuk kembali mengais remah-remah di rumah yang tampak sudah jadi bekas.

Hari pertama banjir, adalah pertanda solidaritas tulus dari sesama. Mobil berisi aneka jenis makanan –juga tikar dan selimut, datang dan pergi. Satu dua ada yang berusaha membaca situasi, kuatir bantuan tak sampai di tangan yang berhak. Gempa yang mengguncang Klaten-Yogya rupanya jadi tempat berkaca.

Dan, hari kedua dan sesudahnya, lokasi bencana lebih pantas disebut zona iklan. Bantuan memang diberikan, atas nama kemanusiaan. Ada makanan dan pakaian yang dibagikan, ada pula layanan kesehatan meski sebatas check up sederhana dan pemberian obat-obatan. “Kami tak bisa minta disuntik. Katanya, alatnya tidak ada,” tutur seorang kakek warga Kenteng, Joyosuran. Tiga hari sudah ia menderita demam, sementara tidur pun masih berjejalan di tenda setengah terbuka.

Tapi, zona iklan tetaplah lokasi promosi, meski belum tentu efektif. Posko-posko dengan logo partai yang mencolok seperti berebut lahan dengan tenda-tenda Posko Peduli yang dibangun sejumlah perusahaan –negara dan swasta. Semua minta perhatian. Kepedulian partai ditonjolkan dengan harapan kelak sukses mendulang suara dalam pemilu. Sedang show of force sejumlah perusahaan yang datang atas nama program corporate social responsibility, berharap bisa menancapkan citra kepedulian perusahaan pada sesama.

Apapun bentuknya, bantuan mereka memang cukup berarti bagi para pengungsi. Cuma, yang kelewat norak adalah cara menunjukkan kehadirannya yang abai pada etika. Simbol partai dan identitas perusahaan sengaja dipasang mencolok supaya in frame, baik pada lensa kamera televisi maupun juru foto media massa. Unpaid publication, teori usang dalam disiplin ilmu periklanan, rupanya masih diharapkan efektifitasnya, meski di tengah perjuangan para korban banjir untuk lepas dari kecemasan dan penderitaan.

+ Kontradiksi?
– Ya! Menurut saya.

Meski mengungsi, warga Kampung Sewu tetap berusaha merayakan pergantian tahun, meski hanya dengan api unggun dan lilin

Anehnya, ada saja politisi yang bertingkah konyol. Bak pahlawan kesiangan, seorang kandidat gubernur Jawa Tengah datang berombongan mendatangi pengungsi, pada hari kelima saat banjir sudah kembali surut. Pidato ‘standar’ dilakukan, sementara pengungsi sudah tak sabar berebut bantuan. Suasana gaduh. Lucunya, pemberian bantuan pada Minggu pagi itu hanya simbolis. Sebab usai bersalaman dengan wakil warga, sang calon gubernur ngeloyor pergi diiringi pengumuman singkat dan jelas: bantuan akan dibagikan pada pukul 12 siang!

Bagi saya, itu sama konyolnya dengan SMS panjang (SMS kan short message….., kenapa panjangnya bagai paper, ya?), yang dikirim seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surakarta kepada banyak jurnalis di Surakarta. Isinya, mengecam pemerintah yang kebetulan berseberangan dengan partainya. Dengan SMS, sang legislator berharap namanya dikutip dalam berita, meski kakinya tak menapak tanah bencana. Bencana dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas dengan cara nebeng kata-kata.

Bencana memang punya banyak sisi. Ekonomis. Juga politis.

(Meski bagi saya, bisa jadi pengendur tegang urat syaraf dan otot kaki. Apa yang dilakukan Pak Calon Gubernur dan Mas Wakil Rakyat itu, membuat saya sedikit ‘terhibur’ di tengah capeknya keliling ke beberapa lokasi bencana yang terjadi nyaris bersamaan: longsor Tawangmangu, Karanganyar dan Wonogiri serta banjir di Sragen)

Ya. Saya hanya bisa berkeliling dan melihat-lihat. Tak ada bantuan nyata yang bisa saya berikan kepada mereka, para korban itu. Semoga saya tidak dilaknat Tuhan karena perbuatan saya yang hanya bisa memandang ratap sedih mereka.