Uneg-uneg tentang Ahok

Pilihan kendaraan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju kembali dalam pemilihan Gubernur DKI menarik buat tebak-tebakan. Akan mencalonkan melalui jalur perseorangan? Atau lewat partai politik, ketika Partai Nasdem, Hanura disusul Golkar menyatakan dukungannya, di mana perolehan kursi akibat bergabungnya tiga partai itu memenuhi syarat minimal pencalonan. Di persimpangan sinilah letak pertaruhan nama baik dan masa depan Ahok.

Ilustrasi: Dzofar (dzofar.com)

Ilustrasi: Dzofar (dzofar.com)

Jika memilih jalur perseorangan, maka nilai seorang Ahok akan meninggi, mengingat sikap tanpa kompromi terhadap partai politik yang selama ini sudah ditunjukkannya, bertemu dengan kekecewaan publik terhadap banyaknya kader dan tokoh partai politik terbukti tersangkut perkara hukum yang memalukan. Ada yang video mesumnya beredar luas, ada yang tertangkap tangan karena transaksi suap, hingga vonis penjara dan denda kasus korupsi dan gratifikasi.

Apa yang dilakukan TemanAhok ‘hanyalah’ terobosan kreatif anak-anak muda yang mulai muak dengan praktik politik transaksional alias dagang sapi. Andai publik tidak mengamini, dalam arti turut merasakan kemuakannya, tak mungkin sejuta lebih warga DKI Jakarta mau menyerahkan fotokopi KTP-nya sebagai bentuk dukungan nyata. Sehebat apapun pengorganisasian TemanAhok, juga tak bakal berhasil, jika tidak dipertemukan oleh keprihatinan yang sama. Kesediaan mendukung adalah protes perlawanan politik yang nyata.

Dalam hemat saya, hanya ‘kader-kader Golkar’-lah yang memiliki kelenturan bersiasat politik. Partai NasDem yang paling awal menyatakan dukungan, didirikan dan dikontrol penuh oleh seorang Surya Paloh yang tak lain adalah kader Golkar. Begitu pula Hanura yang dikendalikan sepenuhnya oleh Jenderal (Purn.) Wiranto. Golkar? Sudah sangat jelas! Continue reading

Mimpi Jokowi di DKI

 

Sebulan setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI bersama Pak Basuki Tjahaja Purnama, Pak Jokowi pernah rasan-rasan, ngobrol ringan tentang apa yang dirasakannya setelah beberapa kali blusukan masuk kampung-kampung dan pasar di Jakarta.

Ketika itu, saya sempat menyodorkan salah satu permukiman padat di Bukit Duri untuk didatangi. Suatu kawasan di mana antara kampung satu dengan yang lain dipisahkan oleh Sungai Ciliwung. Warga kampung seberang harus naik rakit penyeberangan untuk belanja di pasar yang menempati areal jalan kampung. Kumuh dan bau, tapi sangat ramai.

Di pinggir sungai itu pula, banyak orang mencuci pakaian di air yang berwarna kecoklatan, dengan jamban-jamban bersekat tripleks bertebaran. Bisa jadi, dari sanalah kemudian Pak Jokowi memperoleh ide menyodorkan konsep penataan dengan rumah deret bertingkat. Andai benar, senanglah saya…..

Dua pekan setelah obrolan ringan malam itu, Pak Jokowi kembali bercerita sudah mengunjungi pasar-pasar tiban di sepanjang Jl. Raya Bogor, antara Cililitan-Kramatjati. Cukup detil Pak Jokowi menceritakan apa yang dilihatnya, juga sambutan pedagang menyambut kedatangannya.

Malah, Pak Jokowi cerita kalau pedagang di sana ingin difasilitasi, ditata seperti rekan-rekan mereka di Solo. Mereka iri, katanya.

Dari obrolan demi obrolan, lalu sampailah pada ‘curhat’-nya mengenai apa yang sudah dilihat dan dirasakannya, setelah blusukan setiap akhir pekan.

Intinya, Pak Jokowi mencemaskan akan maraknya tawuran pelajar, hingga banyaknya remaja yang terjerumus dalam mata rantai perdagangan narkotika. Kampung Bali, Kampung Ambon, kawasan sekitar Cililitan/UKI pun disebutnya.

“Andai sistem transportasi massal bisa diwujudkan, saya yakin bukan hanya warga Jakarta yang bahagia, tapi juga warga kota-kota sekitarnya,” ujarnya.

Saya menyimak saja.

“Sederhananya begini. Bagaimana anak-anak tidak mencari pelarian di luar rumah, jika jiwa mereka kering. Berangkat sekolah tak bisa pamit karena orang tua sudah telanjur cari angkutan agar tak telat masuk kerja, pulangnya pun kelewat malam karena terjebak kemacetan.

Bagaimana mungkin orang tua masih bisa makan malam atau bercengkerama dengan anak-anak dan keluarga mereka, jika waktu sudah sedemikian banyak terbuang percuma.

Bukan hanya angkutan yang tak memadai, jalanan macet juga disebabkan semua orang berebut lahan untuk mencari makan. Pedagang kakilima memanfaatkan trotoar dan badan jalan untuk menggelar lapak usaha. Aneh saja, hingga tengah malam masih ada kemacetan di sepanjang Cililitan-Kramatjati. Padahal, mestinya pengguna jalan sudah jauh berkurang. Rupanya, jalan dipakai untuk berdagang. Coba, gimana orang mau tenang kalau ketemu situasi jalanan seperti itu?” ujarnya.

Pak Jokowi pun mengeluhkan kebanyakan kelas menengah di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, yang setiap hari mengeluarkan dua-tiga mobil dari rumahnya lantas memenuhi jalanan Jakarta. “Apa tidak mungkin satu mobil dipakai beramai-ramai, sih?”

Sejenak saya merenungkan kata-katanya. Apa yang disampaikannya mungkin haanya persoalan sederhana, remeh temeh bagi sebagian orang. Tapi bagi Pak Jokowi, rupanya hal demikian sangat mengusik batinnya. Apa guna bekerja banting tulang tapi tak bisa menikmatinya bersama keluarga? Mungkin begitu yang berkecamuk di benaknya.

Makan malam bersama keluarga memang kelewat mewah di Jakarta. Kecuali akhir pekan, pun itu untuk keluarga mapan. Beda dengan kaum pekerja kebanyakan, apalagi yang hidupnya pas-pasan, bergulat dengan kerasnya persaingan, siang-malam, dan menahun.

Belakangan, saya jadi disadarkan. Untuk mengurus Jakarta, memang tak bisa sendirian. Konon, Jl. Jenderal Sudirman dan banyak ruas di sana, bukan semataa-mata urusan Pemda DKI Jakarta, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Jika benar demikian, alangkah repotnya mengelola sebuah jalan raya.

Menata Jakarta harus bersama dengan pemerintah kota sekitar: Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang, juga pemerintah provinsi Jawa Barat dan Banten, serta pemerintah pusat. Maka, gagasan ada semacam kantor bersama yang diisi perwakilan semua kota akan memudahkan perencanaan penataan kawasan, juga menyelesaikan banyak persoalan. Ibaratnya, bisa membicarakannya setiap saat.

Benar juga apa yang dikatakan Pak Jokowi dalam debat kandidat di Metro TV, Minggu (16/9) malam lalu. Kemauan membuka ruang dialog, kemauan mendatangi pemerintah sekitar tanpa terbebani gengsi jabatan, bakal menjadi kunci pembuka ke arah perbaikan. Yang memenuhi Jakarta, sebagian adalah warga kota sekitar, selain pendatang temporer.

Jika kini banyak kelompok masyarakat dari beragam usia, latar belakang agama, suku dan daerah asal, yang berani secara terbuka mendukung dan (akan) memilihnya, akankah mereka akan bersama Jokowi/Basuki kelak di kemudian hari? Saya berani memastikan, Pak Jokowi merasa sangat berhutang budi kepada mereka yang rela mengampanyekan pencalonannya. Karena itu, dia akan membayar ‘hutangnya’ dengan cara memenuhi harapan mereka akan pembaruan Jakarta. Jakarta (yang) Baru, katanya.

Apakah kelas menengah yang sejak kemarin gigih membelanya tidak akan cerewet manakala ada proses permbangunan jalan dan sarana transportasi yang berakibat mengusik kenyamanan berkendaranya, walau untuk sementara waktu?

Akankah para buruh, pedagang kakilima, pedagang pasar, tukang ojek dan sopir-sopir bajaj akan konsisten menata diri, tampil lebih rapi dan bisa menjaga kerapian dan ketertiban lingkungan mereka ngetem, mencari nafkah?

Akankah para aktivis dan mahasiswa mau duduk bersama menyampaikan usulan atau berdiskusi atau berdialog (hingga gebrak-gebrakan meja, jika perlu) untuk mencari jalan keluar penyelesaian bersama?

Saya yakin, yang demikianlah yang dia harapkan, kelak, jika Tuhan menghendakinya memimpin DKI. Pak Jokowi pernah cerita, para pelaku kekerasan akan berkurang jika mereka punya kesempatan menata perekonomian keluarga mereka, dalam arti leluasa bekerja dan mencari nafkah. Kolusi dengan aparatur pemerintahan, munculnya premanisme, dan sejenisnya, sejatinya didorong oleh perjuangan eksistensi mereka.

“Asal mereka masih bau berbicara dengan saya, dengan aparatur negara, saya yakin tak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan. Komunikasi itu penting, sebab itu membuka jalan ditemukannya solusi dari sebuah persoalan. Sama saja dengan kehidupan dalam sebuah keluarga. Selama masih ada komunikasi dan ruang bersosialisasi, harmoni pasti akan tercipta dengan sendirinya.

Begitu mimpi saya tentang Jakarta,” ujarnya.

Saya lantas teringat kejadian dua puluhan tahun silam. Setiap ke Jakarta, saya selalu menjadi teman bercerita budhe saya. Beliau selalu mengabsen saudara-saudara di desa, cerita tentang masa kecil dan mudanya di desa, dan banyak cerita tentang kenangan-kenangan masa lalunya. Tentang apa saja.

Dan, semua ceritanya selalu sama, berulang-ulang setiap hari. Kebetulan, setiap pagi hingga petang/malam, rumah budhe senyap, kecuali kami berdua. Putra-putrinya semua bekerja dan kuliah, yang berangkat ketika hari masih gelap dan pulang malam hari. Mandi, makan malam sambil nonton televisi, sebentar cerita seadanya, lalu beranjak istirahat. Esok hari tak boleh kesiangan, agar tak ketinggalan meski angkutan umum lalu lalang di depan rumah.

Jika sudah demikian, kembali lagi pada rutinitas seperti kemarin-kemarin. Kami ngobrol, cerita tentang suasana kampung halaman. Dan saya banyak mendengar, sambil sesekali memberi update cerita jika dibutuhkan. Beruntung, keluarga budhe tak ada yang tersesat dalam pergaulan sosial.

Surat untuk Muji (2)

Muji, apa perasaanmu juga seperti yang aku rasakan sekarang, senang-senang sedih? Senang Pak Jokowi mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat DKI, tapi sedih karena aku, tetangga kanan-kiriku di Jajar dan kebanyakan Wong Sala bakal ditinggalnya.

Memang, untuk bisa duduk di kursi Gubernur DKI masih perlu dibuktikan di pemilihan umum putaran kedua, tak lama lagi. Pak Fauzi Bowo pasti tak akan tinggal diam, mengevaluasi kegagalan. Kelak, pertarungan head to head akan lebih seru. Bisa saja hasil statistik berbalik, ia memenangi pertarungan.

Namanya politik, bisa saja ada pihak yang kalah menukarkan suara dukungan dengan rupiah. Walau tak mudah membuktikan, tapi banyak orang seperti sudah aklamasi menyatakan Pak Fauzi Bowo punya duit melimpah.

Tapi bagiku, bukan kursi Gubernur DKI itu yang menjadi tolok ukur sebuah kemenangan. Seorang Jokowi yang kukenal bukanlah tipe orang yang memuja jabatan, seperti dituduhkan sebagian orang. Pak Jokowi, bagi saya adalah sosok manusia Jawa yang sesungguhnya. Ia merupakan tipe orang yang sanggup njaga praja, menjaga kehormatan. Ibarat sejatinya perut lapar ketika bertamu, diajak makan tuan rumah pun masih sanggup menampik dengan halus, hingga ketika dipaksa sekalipun, hanya akan mengambil sedikit nasi.

Sifat semacam ini, bisa disalahpahami sebagai sikap munafik, tak mau terus terang menyatakan apa adanya. Tapi, ya begitulah orang Jawa. Seperti kamu, sebagai orang Batu, Wonogiri, pun masih bersikap begitu kita dulu kuajak jajan di Pejompongan. Kita, dan kebanyakan orang Sala dan sekitarnya, nyatanya masih bersikap begitu.

Tapi, apakah dengan bersikap semacam itu lantas orang lain bisa meremehkan kita: menebak isi hati, nalar dan rasa kita, termasuk Pak Jokowi?

Jujur, aku masih mengurut dada ketika mendengar ucapan orang-orang yang tak bisa menerima kekalahan semu di Pilkada DKI, 11 Juli kemarin. Mereka masih saja membawa-bawa kebenciannya kepada Pak Prabowo, dan menimpakan dosa yang dituduhkan dan mereka yakini, untuk Pak Jokowi. Mereka merasa berhak dan mampu menakar isi hati seorang Jokowi.

Sejujurnya, saya paham perasaan mereka sehingga merasa perlu ‘menghabisi’ Pak Jokowi. Memang, sumber ketakutan mereka terletak pada sosok Jokowi. Mereka memang bisa membuat prediksi dari reputasi yang dimiliki Pak Jokowi. Kampanye model blusukan, tatap muka dengan warga saat pencalonan periode keduanya, terbukti murah dan efektif. Sedikitnya 90 persen dukungan warga Surakarta diperolehnya. Padahal, ia hanya diusung PDI Perjuangan. Rivalnya, dari Partai Demokrat, nyaris tak kebagian suara.

Padahal, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera memiliki kursi legislatif nyaris seimbang dengan PDI Perjuangan pada pemilu lalu. Artinya, suara massa mengalir kepada dirinya. Malah, ada yang unik ketika itu, banyak warga menerima sembako atau uang pemberian pesaing Pak Jokowi, lantas berbondong-bondong menyerahkannya ke Panitia Pengawas Pemilu.

Mungkin, sikap warga Solo yang tak mempan disuap sembako dan uang itulah yang kini ditiru warga Jakarta. Mobilisasi pengurus RT/RW yang konon dilakukan oleh incumbent, demi mobilisasi dukungan, terbukti sia-sia belaka.

Muji, aku merinding kalau membaca hasil perhitungan suara sementara. Semua lembaga survei seperti mempertontonkan kecerobohannya secara terang-terangan. Baru beberapa pekan kompak mengunggulkan Fauzi Bowo, tapi pada Rabu sore kemarin, semua terbalik sedemikian rupa. Pak Jokowi justru memperoleh suara dukungan tertinggi.

Bahkan, tim pemenangan dari PDI Perjuangan pun terkaget-kaget melihat angka dukungan. Jika sepekan silam Pak Jokowi/Basuki diyakini masih selisih delapan persen (lantas H-1 menadi 5%) di bawah Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli, ternyata mengungguli lebih dari sepuluh persen!

Dari manakah suara itu berasal?

Saya menduga, suara itu berasal dari nurani-nurani warga Jakarta yang memang sudah sesak dan ingin ada perubahan mendasar. Memang berat bagi Jokowi di DKI, tapi warga di sana, saya kira masih meyakini, setidaknya Pak Jokowi akan bisa menata lebih baik. Pokok soalnya, Pak Jokowi dinilai masih bisa bekerja dengan hati nurani, dengan sikap keberpihakan yang tegas, kepada masyarakat bawah, tanpa mengabaikan mereka yang berada di barisan  kelas menengah.

Suatu ketika, Pak Jokowi pernah rasan-rasan. Dari sisi transportasi saja, jika ditata dengan benar, maka akan ada dampak besar pada kurun waktu tertentu. Jika transportasi massal tersedia, maka warga Jakarta dan sekitarnya, akan bisa menghemat 2-3 jam setiap harinya. Berangkat kerja bisa dilakukan setelah mengantar anaknya pergi ke sekolah, dan pulang lebih awal sehingga bisa memandikan anak-anak, menyuapi, atau bercengkerama dengan keluarga.

Andai itu terjadi, maka ikatan sosial, sejak dalam rumah tangga hingga kehidupan bertetangga, akan tercipta sedemikian rupa akrabnya. Harmoni terjadi, tingkat stres berkurang, sehingga setiap orang bisa lebih produktif. Tak hanya transportasi massal, pedagang kakilima yang masih merenggut badan jalan, bisa dikurangi sehingga kian berkuranglah penyebab kemacetan. Nyaman di jalan, enteng di kepala, tentram di hati. Minim emosi.

***

Kalaupun hingga kini masih ada orang-orang yang jumawa dan merasa berkuasa menakar isi kepala dan nurani Jokowi, rasanya itu hanya mengada-ada. Yang mereka benci hanya Prabowo, namun semua ditimpakan kepada orang lain, yang tak lain dan tak bukan, Pak Jokowi. Padahal, sidang dewan kehormatan sudah memutuskan, sehingga status hukum Prabowo sudah sangat benderang. Soal puas/tidak puas, terserah saja. Jangan itu ditimpakan kepada Pak Jokowi. Itu bukan urusan dan tanggung jawab beliau.

Kalaupun mereka itu mau saya ajak berandai-andai, sebenarnya sederhana saja.

Intinya, mereka kuatir jika kelak Pak Jokowi jadi juru kampanye Prabowo dalam pemilihan presiden 2014. (Saya tahu, mereka tak rela lantaran kelewat cinta pada Pak Jokowi). Mereka yakin, Pak Jokowi memiliki magnet kuat menarik dukungan, bagi siapa saja, terkait track record-nya. Mereka terasa menghakimi, seolah-olah Pak Jokowi akan membela mati-matian Prabowo, lantaran Partai Gerindra menyokong pencalonannya di DKI.

Karena Gerindra berkoalisi dengan PDIP, maka Jokowi dan Basuki harus membayar hutang budi, jika kelak menang di Pemilukada DKI. Sebab Partai Gerindra dianggap ‘milik’ Prabowo, yang kebetulan pula disebut kaya raya, maka ia diasumsikan bisa membeli seorang Jokowi (dan Basuki). Sebuah simplifikasi, yang anehnya, dilakukan oleh orang-orang yang mengaku (dan nyatanya dianggap) berpendidikan tinggi dan berbudaya! Menyedihkan betul cara berpikir mereka.

Mungkinkah seorang Jokowi menganggap Gerindra (dan Prabowo) memang seharusnya mengupayakan kemenangan dirinya dan Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan representasi Gerindra/Prabowo? Mungkinkah Pak Jokowi tidak mau mengelola dana kampanye (jika ada) dari Prabowo, dengan cara memintanya dialokasikan dan dikelola sendiri untuk biaya kampanye dan proses pemenangan?

Lantas jika kelak Pak Jokowi/Basuki benar-benar memimpin DKI, semudah itukah keduanya dijadikan juru kampanye bagi pencalonan presiden Prabowo pada 2014?

Jawabannya sederhana: jika PDI Perjuangan berkoalisi (lagi) dengan Gerindra, sah-sah saja jika Pak Jokowi dan Pak Basuki ikut terjun jadi jurkam. Tapi jika PDI Perjuangan tak berkoalisi dengan Geirndra (Prabowo), maka gugur sudah ‘kewajiban’ (moral) Pak Jokowi jadi juru kampanye, sebab ia representasi partai pimpinan Megawati. Dan, koalisi di DKI belum tentu abadi untuk level pemilu presiden.

Justru, Pak Jokowi kini merasa perlu menambatkan dirinya kepada rakyat, publik Jakarta. Semakin kuat ikatan, maka ia akan merasa aman, sebab jika ada kekuatan yang hendak menarik dirinya, maka rakyat akan serta merta mempertahankan. Dan itu, jauh lebih dari cukup.

Pemilu minim biaya (namun perlu tenaga ekstra keluar-masuk perkampungan untuk) kampanye yang dilakukan Pak Jokowi pada pencalonan walikota periode kedua dan pemilukada DKI Jakarta, terbukti manjur. Ini bisa dibaca sebagai pertanda, rakyat mulai menginginkan perubahan, bukan dengan slogan, janji dan gelontoran amunisi materi.

Kemenangan Pak Jokowi di putaran pertama Pemilukada DKI sudah cukup dijadikan pertanda munculnya harapan perubahan. Dari Jakarta, virus demikian mudah menjalar, merajalela hingga ke pelosok Nusantara. Saya yakin, peta politik nasional pun akan berubah karenanya. Ini, bukan lantaran Jokowi seorang, tapi lantaran rakyat sudah punya bekal berupa keinginan kuat untuk adanya perubahan.

Pak Jokowi, ibaratnya hanya kendaraan bagi hasrat perubahan itu. Ia hanya medium, bukan sebagai faktor tunggal.

Jika kemarin kabarnya ada 30 persen kelas menengah yang masih memilih memanfaatkan libur pemilukada untuk pelesiran, saya yakin, separuh dari mereka sudah menyesali sikapnya. Mereka yang abai, akan kembali menyadari perlunya mendatangi bilik pemilihan, pada pemilukada putaran kedua mendatang. Jika itu terjadi, dan mereka juga bergabung di barisan properubahan, bukan mustahil Pak Jokowi/Basuki akan memperoleh kemenangan telak atas Fauzi Bowo.

Sekali lagi, Pak Jokowi dan Pak Basuki hanya akan jadi kendaraan atas keinginan perubahan yang massif. Penentunya adalah penduduk Jakarta. Kebetulan, sebagai ‘kendaraan’, baik Pak Jokowi dan Pak Basuki sama-sama teruji, minim cacat selama menjabat jadi Walikota Surakarta dan Bupati Belitong Timur.

Muji, mungkin saja karirmu masih sama dengan yang kemarin. Tapi aku yakin, hidupmu akan lebih nyaman dan bermakna. Kamu akan mudah dan lancar ke mana saja, termasuk pulang ke Pemalang, melepas kangen dengan anak-istrimu. Atau, kamu malam bisa memboyongnya ke Jakarta tanpa ragu.

Satu hal yang tak diketahui banyak orang, terutama kaum sosialiskota, yang biasa membicarakan kemiskinan sembari menenggak bir atau wine di pojok-pojok kafe atau lobi hotel berbintang itu, adalah cara Pak Jokowi melawan arogansi dengan cara yang sangat nJawani. Ketika dikatai bodoh oleh Gubernur Bibit Waluyo, misalnya, Pak Jokowi hanya menanggainya dengan senyum, dan mengakui ‘kebodohannya’.

Begitu pula ketika PLN Surakarta mematikan lampu penerangan Jalan Slamet Riyadi, lantaran menunggak tagihan milyaran rupiah, Pak Jokowi meresponnya dengan cara membayar lunas, yang ia serahkan bersama Wakil Walikota secara tunai. Uang berkardus-kardus ia serahkan, dan meminta petugas PLN menghitungnya sendiri.

Banyak orang tak paham, banyak Pemerintah Daerah menunggak tagihan listrik ke PLN, dan tak diperlakukan demikian. Meski lazim pemerintah daerah menunggak, Pak Jokowi tak hendak meminta permakluman. Selain anggaran belum turun, ada beberapa penyebab hingga insiden mematikan lampu penerangan jalan itu terjadi.

Kabarnya, Pak Jokowi kerap protes ke PLN karena akurasi meteran kurang memuaskan sehingga membebani anggaran. Sebelumnya, Pak Jokowi juga pernah mengancam menggugat PLN lantaran menebang sejumlah pohon di pinggir jalan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta lantaran dianggap berpotensi mengganggu kabel listrik.

Memang, tak mudah bagi orang luar menilai secara obyektif dan komprehensif mengenai sepak terjang Pak Jokowi. Dan itu wajar saja.  Tak soal bagi Pak Jokowi.

Muji, kutitipkan lagi Pak Jokowi dalam pemilukada putaran kedua nanti. Terima kasih, kamu pasti sudah melakukan sesuatu dengan caramu, semampumu, sehingga Pak Jokowi mengungguli Pak Fauzi Bowo.

Matur nuwun….

-kancamu-

Tulisan ini juga diunggah di Kompasiana

 

Jokowi dan Cak Udin

Seperti tersengat listrik tegangan tinggi, ketika mendengar kabar Pak Jokowi benar-benar maju dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI. Masih sulit untuk percaya bahwa peristiwa itu nyata. Bimbang. Perlu mendukung, atau sebaliknya? Alhamdulillah, selain ada sejumlah alasan obyektif, ada pula yang subyektif sebagai trigger alasan untuk mendukungnya: ‘serangan’ Tempo!

Sebagai orang yang merasa punya pengalaman jurnalistik (walau tak seberapa), saya merasa gagal paham dengan substansi dan arah pemberitaan Tempo. Ada kecenderungan Tempo Grup hendak membangun opini bahwa pasangan Jokowi-Basuki itu terkait dengan beberapa kata kunci utama, yakni ‘penculikan aktivis’ dan ‘Prabowo Subianto’. Seolah-olah, Pak Jokowi harus menanggung dosa turunan atas peristiwa kelam pada akhir 1990-an, yang kebetulan bermuara ke Prabowo yang ketika itu menjabat Pangkostrad dan berada di lingkar dalam sumber kekuasaan.

Bagi saya, ‘dosa’ penculikan aktivis yang dialamatkan ke Prabowo oleh sebagian (besar) orang, tidak memiliki korelasi dengan keberangkatan Jokowi ke bursa kursi DKI-1. Andaikan Prabowo Subianto mendanai kampanye dan pemenangan pasangan Jokowi-Basuki (Tjahaja Purnama), pun sah-sah saja, terlebih dalam kapasitasnya sebagai patron dan pendiri Partai Gerindra yang mengusung pasangan ini.

Beberapa alasan yang menurut saya obyektif, di antaranya adalah bahwa Jokowi bukanlah orang yang mudah didikte dan Jokowi bukan orang yang tak mau terbebani hutang budi dalam hidupnya, kepada siapapun. Dia akan mengingat kebaikan siapa saja, dan membalas dengan caranya sendiri, yang sepantasnya saja.

Asal tahu saja, saya mengenal Pak Jokowi relatif lebih banyak dan mendalam dibanding sebagian besar pembaca tulisan ini. Karena itu, saya ingin para pembaca ikut menakar moralitas seorang Jokowi, yang dicitrakan (tepatnya dikuatirkan) bisa didikte oleh Prabowo hanya dengan segepok harta dan kursi kekuasaan. Pak Jokowi bukanlah orang yang berambisi duduk di singgasana kekuasaan.

Mulai sekarang, mungkin saya akan menuliskan beberapa hal yang saya anggap perlu saya ceritakan, tentang Pak Jokowi, sepanjang yang bisa saya kenali, supaya tak ada salah persepsi terhadap beliau, seperti opini yang (saya duga, SENGAJA) dibangun Tempo, karena (SAYA DUGA LAGI) sedang turut melakukan pendidikan politik lewat ‘eksperimen’ calon independen, yang ‘kebetulan’ dilakoni pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin.

Beginilah ceritanya…..

Sopir dan mobil carteran yang hingga kini dipakai jasanya jika Pak Jokowi sedang berdinas di Jakarta, adalah Cak Udin. Lelaki berusia 40-an tahun itu berasal dari Surabaya, tinggal berdekatan dengan mertuanya, seorang pemilik warung tegal (warteg) di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Ceritanya begini: sekitar empat tahun silam, saya menyarankan Pak Jokowi ‘jalan-jalan’ di sela-sela perjalanan dinasnya di Jakarta, untuk mengunjungi beberapa pusat/gedung kesenian, seperti Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki dan Salihara. Kebetulan, saat itu beliau ingin Kota Solo punya opera house seperti di Sydney atau Esplanade di Singapura.

Pak Jokowi sudah meriset potensi seni sejak awal menjabat walikota, hingga terdata dua ratusan lebih sanggar seni dengan jumlah pelaku hingga empat kali lipatnya. Karena itu, ia ingin punya gedung memadai dan bergengsi bagi peristiwa kesenian. Atas ide itu, seniman/budayawan Solo protes, dianggap pemborosan lantaran biaya operasional dan perawatan akan sangat mahal dan menyerap angggaran, sementara ‘pasar’-nya belum siap.

Usulan ‘jalan-jalan’ ke pusat kesenian di Jakarta direspon positif. Janji saya mengatur pertemuan dengan sejumlah teman di Jakarta tanpa perlu saya ikut ke sana, ditolaknya. Alhasil, saya, Pak Jokowi dan ajudan sama-sama naik Garuda, duduk di bangku bisnis. Saya komplain, karena saya tak mau merepotkan.

“Demi Allah, Mas, saya jamin tak ada duit negara atau pribadi untuk keberangkatan kita. Itu bonus dari agen karena saya sudah lama berlangganan untuk keperluan perjalanan bisnis saya. Mas Blontank jangan kuatirkan soal itu,” kata Pak Jokowi.

Alhamdulillah, lega hati saya, ketika keesokan harinya saya dikasih tiket promo yang akan hangus jika tak saya gunakan pada jadwal keberangkatan yang tertera di sana. Tak ada uang untuk naik bus atau taksi, bahkan untuk bayar airport tax, apalagi uang saku untuk saya ketika Pak Jokowi pulang duluan, hari itu juga.

Saya benar-benar tersanjung dan bangga, sebab ‘dihargai’ bukan dengan materi. Kesederhanaan dan kejujuran beliaulah yang sangat mahal nilainya, dan terpatri sangat dalam hingga kini.

Turun di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Pak Jokowi perintah ajudan untuk memanggil taksi, yang akhirnya diurungkan, lantas menyewa Innova, taksi pelat hitam di sana, lantaran di belakang kami, ternyata ada dua kepala dinas yang akan berdinas pula. Di dalam Innova itulah terjadi dialog sebagai berikut:

Blontank: Kok tidak ada jemputan, sih, Pak?
Jokowi: Saya biasa naik taksi kok, Mas…

Saya terdiam.

Kalau mau, sebenarnya ada tiga orang yang menyatakan kepada saya, menyiapkan mobil dan sopir yang siap jemput dan mengantar saya ke mana saja. Tapi saya tak mau berutang budi. Risikonya berat, Mas… (Pak Jokowi menyebut nama seorang pengusaha keturunan Tionghoa dan dua orang Jawa tulen, pemilik usaha sangat besar, yang semuanya asal Solo).

Mereka orang-orang yang saya kenal baik, dan saya yakin mereka tidak meminta apapun dari saya. Tapi masalahnya adalah jabatan yang sedang menempel pada saya. Bukan tidak mungkin kelak saya akan bersinggungan dengan kepentingan usaha mereka. Jika saya berutang budi, maka pasti akan menyulitkan saya.

Saya lantas menawarkan nama Cak Udin untuk menjemput kami seusai menjalankan misi dinas di Departemen Dalam Negeri itu. Ketika Pak Jokowi mengiyakan, saya pun menelpon Cak Udin, yang memberitahu saya semua kendaraan di biro jasa sewa mobil tempatnya bekerja, sudah ‘beredar’ kecuali sebuah Kijang hitam keluaran 2002 yang dulu pernah tiga hari saya sewa untuk sebuah kegiatan riset dan pembuatan video dokumenter di Jakarta. Pak Jokowi, pun spontan menyuruh ajudan untuk menyimpan nomor Cak Udin di telepon genggam yang selalu menyertainya ke mana saja.

Mas, saya itu naik apa saja tidak masalah. Memangnya, Mas Blontank menganggap saya seperti apa, to? Kalaupun cuma ada Colt pun, tak soal bagi saya. Memangnya seorang walikota harus naik kendaraan mahal dan mewah?

Rupanya, hingga kini, Pak Jokowi masih berlangganan pada jasa Cak Udin. Kemarin sore, demi tulisan ini, saya sempatkan telepon Cak Udin untuk pura-pura titip Pak Jokowi dipilih keluarganya dalam pemilihan gubernur DKI, Juli mendatang. Setelah basa-basi, Cak Udin cerita, hingga kini masih kerap melayani perjalanan dinas Pak Jokowi.

“Yang paling sering kami pakai mobil Innova. Pernah saya tawari sedang atau Alphard, saya malah dimarahi Pak Jokowi,” ujar Cak Udin. Jika kebetulan dia sedang melayani tamu lain, sehingga Cak Udin harus mengalihkan kepada temannya pun diterima sukacita. “Tapi saya yang selalu dihubungi. Besok (Kamis, 29 Maret) Pak Jokowi juga ke sini lagi,” tuturnya.

Cerita ini, Insya Allah, akan bersambung. Sementara, silakan simpulkan sendiri (walau terlalu dini), apakah Pak Jokowi termasuk orang yang mudah berutang budi, sehingga begitu banyak orang kuatir, kelak (jika jadi Gubernur DKI) akan mudah didikte, disetir oleh “Bandar DKI-1” sebagaimana tertulis di sampul provokatif majalah Tempo, pekan ini.

Tunggu saja…..