Negeri Dongeng

Adalah salah jika hanya karena punya pulau garam, lantas beranggapan tersedia zat pengasin melimpah. Impor tidak salah, karena poliTikus akan malu jika jutaan rakyat Indonesia mati penyakitan karena kekurangan yodium.

Tak salah pula jika poliTikus meminta tolong pedagang menyelamatkan masa depan bangsa, mendatangkan garam dari seberang, sebab kurang yodium dalam jangka panjang akan melahirkan generasi idiot, makhluk-makhluk kretin yang memalukan.

Seburuk-buruknya tikus, jika mereka berjamaah atau poly, atau lebih dari satu, mereka akan berbagi rasa malu. Ya, poliTikus hanya malu ketika sendiri, tapi berkumpul sesama tikus, mereka menjadi percaya diri. Pasti.

Adalah salah pula jika membiarkan bangsa lain mencibir kita sebagai bangsa fakir, padahal dunia tahu, Indonesia kaya raya. Orang kaya tak boleh bermental miskin. Harga diri bangsa tercoreng jika setiap masa tampil bak dhuafa. Dan, sudah swajarnya kita berterima kasih kepada poliTikus, yang memberi solusi cerdas nan jitu, agar kita menyesuaikan Euro 2, standar hidup bangsa kaya lainnya, yang mesti beralih konsumsi Pertamax.

Pakai premium, apalagi yang bersubsidi, hanya akan mengoyak harga diri. Seolah-olah rakyat tak mampu beli, padahal tanah sangat luas terhampar, dengan aneka kekayaan terpendam di dalamnya. Sekali lagi, poliTikus mengajarkan kepada kita, agar tidak menjalani hidup sia-sia. Kita bangsa kaya, mak harus setara dengan manusia Eropa, apalagi Amerika. Begitu katanya, menurut poliTikus Indonesia Raya.

Sebagai bangsa kaya raya, poliTikus mengajari kita, agar rajin berutang. Bukan karena miskin, dan karenanya justru harus bangga, sebab itu menunjukkan kemampuan bayar cicilan kita. Makanya, Bank Dunia selalu bangga dengan Indonesia Raya, yang terus tumbuh, maju dan berhasil membuat rakyatnya kian sejahtera. Hadiah selalu diberikan, sebagai negara yang kemakmurannya terus meningkat, sehingga terus sanggup membayar bunga dari plafon utang yang kian meningkat.  Karenanya, itu pantas dirayakan. Demikian nasihat poliTikus di pusat pemerintahan.

PoliTikus memang hebat. Selalu mampu membuat setiap warganya malu mengaku miskin, tidak mampu, dan sikap-sikap seputar itu. Pertumbuhan ekonomi nyatanya selalu diumumkan melaju, yang harus kita baca sebagai bukti sukses dari semua strategi jitu mengemudikan perahu.

Andai bukan bangsa kaya, mana mungkin Indonesia Raya membantu perekonomian bangsa negara-negara yang merasa maju dan mampu? Amerika tak akan kaya kalau tidak dipinjami bumi emas di Papua. Inggris pun tak tertolong jika pengusaha-pengusaha mereka tidak kita kasihani, lantas kita beri kesempatan menyedot minyak dan memperdagangkan air kita.

Australia bukanlah apa-apa jika Indonesia Raya tak mengirim ribuan pelajar dan mahasiswanya belajar di sana. Maka jangan heran jika legislator Indonesia Raya melakukan studi banding kemiskinan di negeri yang konon lebih bangga punya Kanguru dibanding Aborigin.

Singapura? Ahaaa…. Andai tak banyak tikus penggangsir kas negara yang menyimpan duitnya di sana, akan jadi apa bangsa mereka? David saja dijadikan tumbal tanpa pembelaan negara, sebab poliTikus Indonesia Raya sangat santun, cerdas dan beretika, sehingga tak mau ikut campur urusan rumah tangga negara tetangga, apalagi masih bersaudara. Luhur nian pekerti poliTikus Indonesia Raya.

Andai para rohaniwan tak berkawan dengan poliTikus, pastilah mereka akan giat melakukan kompor-kompor, menyuruh umat marah kepada pemerintahnya. Bisa saja ulama dan tokoh agama akan mengobarkan permusuhan kepada umaro, yang telah bekerja tanpa lelah dan keluh kesah, tak pernah menyerah, lantaran semua dilakukan demi rakyat, agar kian tenteram, tertib, dan terus dikenal dunia sebagai negeri loh jinawi, tenteram raharja, mulia sepanjang masa.

Sungguh benar dan pantas dipuji pekerti para poliTikus negeri ini. Uang Rp 6,7 trilyun dihibahkan untuk warganya yang sedang papa, dengan cara sedemikian sistemik. Century hanyalah nama yang dipinjam untuk segera dilupakan. Sama seperti halnya nama ‘wisma atlet’ atau ‘Hambalang’ yang sengaja diciptakan untuk tajuk, sebuah judul opera sabun. Terbukti, lakonnya digemari televisi, ditayangkan setiap hari, tanpa kenal waktu. Koran dan Internet pun gemar dan gencar mengulas.demi tiras, sebab pembaca dan penonton sinetron enggan berpaling dari aktor dan aktris yang itu-itu jua.

Jika ada rombongan orang berjubah dengan jenggot sebagai asesoris menggertak dan menyerang, jangan pernah meyakini itu sebagai aksi sungguhan. Percayalah saja pada poliTikus, sebab merekalah penulis naskah skenario yang merangkap sutradara tontonan sinetron religi itu, yang selalu mengatakan mereka adalah orang-orang baik, yang sedang melakukan syiar agama.

Indonesia Raya adalah negeri serba mungkin. Semua yang tak mungkin terjadi  di mana-mana, apalagi di negeri yang mengedepankan akal seperti Amerika dan Eropa atau bangsa relijius seperti Arab dan Italia, bisa terjadi di sini, di Nusantara.

Cobalah percaya niat baik poliTikus, yang selalu berjuang meraih kehormatannya dengan nyawer sembako, semen dan uang jajan setiap lima tahun. Semua ikhlas dilakukan sebagai bentuk tali asih, tanda sayang dan kecintaan kepada sesama.

Jika di antara kita masih ada yang percaya pada keadilan dan tertib hukum, segerakan membawanya ke rumah sakit jiwa. Jangan lupa minta digenapkan dengan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pencaksilat agar layak memperoleh serifikat kewarasan.

Adalah bahaya nyata yang akan mengancam masa depan dan keutuhan NKRI-R, Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya, jika sampai ada yang meyakini bahwa semua hal tersebut di atas merupakan kenyataan.

Padahal, semua itu hanyalah sebuah cerita karangan, atau dongeng pengantar tidur, di mana kesamaan nama, tempat, dan waktu hanyalah kebetulan belaka. Beda dengan negeri sebelah, yang dengan Pancasila-nya telah membuat bangsanya maju dengan sebenar-benarnya.

P-S-I

Sebuah sedan mewah bercat hitam mengkilat merapat pada gubuk usaha jasa tambal ban. Berhenti sekonyong-konyong membuat MaryoBros kaget. Tegap badan dengan potongan rambut brosnya telah membuat sang sopir agak gemetaran saat ia dekati. “Ada apa?” sapa Maryo dengan itonasi meninggi. Ia jengkel karena kedatangan mobil itu membuyarkan kekhusyukannya membaca koran.

“Ehm… Maaf, mau minta angin, Pak. Yang depan kiri…,” jawab sopir.

“Berapa p-s-i?” tukas Maryo.

“Mmm….berapa, ya….,” sang sopir kebingungan menjawab, “berapa aja, terserah. Saya juga tak tahu. Pokoknya, asal gak bikin berat saja bawanya. Bikin pegel di lengan kalau tekanannya gak imbang kiri-kanan.”

“Lha, iya… Kalau itu, saya juga tahu! Tapi berapa psi? Saya tak biasa ngisi angin ban mobil sedan. Kalau truk, bis atau sepeda motor, saya tahu!” Intonasi MaryoBros masih saja terasa tinggi bagi sopir.

“Pak, ini diisi berapa psi?” tanya sopir kepada majikan yang duduk sambil membaca novel di kursi belakang.

Majikan juga kaget karena kenikmatannya membaca dibuyarkan oleh pertanyaan sopir. “P-S-I… P-S-I…. Kenapa nanya-nanya begituan! Tidak akan pernah mobil ini diisi PSI!” ujar majikan, emosional.

Si sopir bingung. Ia belum lama bekerja sebagai sopir pribadi orang penting seperti majikannya kini. Belasan tahun ia mengemudikan taksi, tak pernah berurusan dengan psi, apalagi bertanya langsung pada majikan. Ia tinggal menginjak pedal gas, melesat keluar pool. Urusan mesin dan tetek bengek kendaraan sudah ada yang mengurusnya, sehingga ia tak perlu paham apa itu psi, bar, dan sejenisnya. Asal nyaman di balik kemudi, ia tak menghiraukan kondisi ban. Lagi pula, selama mengemudikan taksi di Jakarta, ia jarang mengalami kempes atau bocor ban.

“Terserah lah, Mas. Saya tak tahu psi-psi-an. Diisi saja, yang penting sama dengan yang kanan,” ujar sopir kepada Maryo, yang ternyata sudah berinisiatif memompa dengan selang terhubung pada sebuah tangki besar warna oranye.

***

Melesat meninggalkan gubuk Maryo, sang majikan terus ngomel, memarahi sopir. “Buat apa nanya-nanya soal PSI? Cuma tukang tambal ban saja, sok mau tahu urusan politik segala. Sudah negara kacau balau, usaha lagi susah, masih saja bertanya soal PSI!

Memang, orang PSI itu pintar-pintar, jagoan menyusup ke sana-sini. Tapi apa perlunya tukang tambal ban sampai nanya-nanya berapa orang PSI yang akan masuk ke dalam mobil ini?”

Si sopir bingung. Di kepalanya berkecamuk pertanyaan tentang apa itu PSI. Kenapa majikan jadi senewen mendengar rangkaian huruf itu, dan apa hubungannya dengan pertanyaan Maryo sing tukang tambal ban tadi. Ia merasa benar-benar gagal paham. Siapa sejatinya sang majikan, pun belum dikenalnya dengan benar karena belum sebulan ia diterima mengabdi kepadanya. Yang ia yakini, majikan pasti orang penting karena hampir tiap hari, yang dibicarakan hanya meeting ke meeting dengan orang-orang penting. Selama di dalam mobil, telepon selalu kerap berdering, lantas percakapannya selalu menyangkut urusan penting.

Pada setiap penantian usainya pertemuan sang majikan, ia lebih banyak diam. Dari obrolan dengan sesama sopir pengantar yang didengarnya, tak pernah bisa memberi petunjuk untuk menguak jatidiri sang majikan. Tapi dari percakapan telepon selama perjalanan, ia menangkap kesan sang majikan adalah sosok yang sering didengar pendapatnya, mulai soal politik, tata negara, dan kadang-kadang obrolan tentang sebuah proyek, walau tak terkait bisnis jual-beli mobil seperti ditekuni majikannya.

Pernah ia mendengar percakapan agar Si A ditempatkan sebagai direktur utama sebuah perusahaan negara, pernah pula ia mendengar ucapannya agar Si C tidak perlu diberi peran kunci di kantornya. Majikannya juga pernah menyuruh agar orang lain lagi ditempatkan dalam struktur jabatan kepartaian, dan banyak lagi, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan nama negara dan lembaga, seperti Amerika, Bank Dunia, dan sebagainya.

Yang pasti, ia masih tetap merasa gagal paham tentang sosok sang majikan. Ia pun masih bingung ketika diminta menunjukkan kartu keluarganya melengkapi fotokopi KTP yang diminta saat ia dinyatakan diterima bekerja kepadanya. Ia juga heran ketika tiba-tiba diberi sejumlah uang untuk membuka rekening di sebuah bank. Katanya, gajinya akan dibayar setiap akhir bulan melalui sistem transfer.

Sumanto, lulusan sebuah SMA swasta di Klaten itu, tetap tak mengerti kaitan tiga huruf: p-s-i, seperti yang diucapkan tukang tambal ban dan yang keluar dari mulut majikannya, yang sama-sama dengan intonasi tak mengenakkan hati. Selidik punya selidik, termasuk ketika menanyakan peristiwa mengisi angin ban mobil kepada anaknya yang sudah kuliah, ia hanya diberi tahu, bahwa p-s-i itu satuan tekanan. Pounds-force per square inch.

Ya, akhirnya ia hanya bisa mengira-ira, dengan menempatkan ‘tekanan’ sebagai kata kunci, seperti dijelaskan anaknya, maka p-s-i yang dimaksud majikannya juga berarti sebuah tekanan pula. Nyatanya, seperti biasa didengarnya, sang majikan sering mengucapkan perlunya ada kelompok penekan pada berbagi pembicaraan.

Sumanto, pun selalu ingat kepada MaryoBros setiap menatap majikannya. Intonasi meninggi tukang tambal ban itu ketika menanyakan ‘berapa p-s-i’ ketika mendekat ban depan sebelah kiri mobil, dan jawaban majikan yang terkesan marah saat merespon pertanyaannya tentang p-s-i.

 

 

 

 

 

Sri kang Mulyani

Tumrapé wong karang padhésan, Sri iku mratélakaké anané pangarep-arep. Pari bisa subur lan mentes woh-wohané nalika Dèwi Sri isih gelem nyanak para kadang tani. Panèn apik, asilé bisa kanggo mulyakaké uripé wong sakulawarga, brayat lan tangga teparo. Sawah lan pari mujudaké paseduluran kang guyub.

Wanci tandur, nalika sawah butuh ilèn-ilèn banyu, kabèh tani padha andum wektu, guyub giliran jaga. Semono uga nalika matun, ndhawut tumekané mangsa panèn, tangga teparo mèlu ngrasakaké rekasa lan pénaké. Tanpa pétung, nanging kabèh bahu diajèni kanthi murwat, kaya déné andum bawon nalika ani-ani. Ukurané ana ing rasa, pantes lan ora pantes.

Mula, sawah tansah dirumat bebarengan jalaran kaanggep dadi saranané Gusti Kang Murbèng Dumadi andum rejeki marang kawulané.

Saiki, jaréné kahanan tambah maju, ngapa-apa sarwa gampang. Nanging kasunyatané, tumandang gawé dadi tambah ampang, métani rejeki jebul ora gampang. Kebo lan sapi wis arang katon ana tengah sawah. Nggaru lan ngluku diganti nganggo mesin, sing bisané mlaku mung yèn bènsin wis ketuku.

Malah, saiki wis arang petani andum banyu. Ulu-ulu wis ora payu, diganti ningrat arané Kaur Umum utawa Kepala Urusan Umum, sing penggawéyané mung lungguh kursi ngadhep buku utawa misah wong padu jalaran gèsèh rebutan banyu. Tuk lan blumbang wis arang, mula banyuné uga dadi larang.

Sapi lan kebo sing mbiyèn bisa dadi tabungan sing tenagané uga bisa ditanjakaké saben wiwit nggarap sawah, saiki wis langka. Omah sangsaya èmpèt-èmpètan, jejel riyel, saéngga wis ora ana papan kanggo kandhang. Yèn dipeksakaké gawé kandhang rajakaya, embuh iku wedhus, kebo, sapi lan sapanunggalané, mesthi bakal énggal ditekani pak mantri kesehatan sing banjur sesorah tléthong lan telèk kéwan-kéwan mau bisa dadi sumber penyakit.

Kamangka, para tani saiki wis padha ngawuningani, wong lara ing jaman saiki wis ora gampang golèk tamba. Japa mantra wis ora guna, obat-obat sangsaya larang tebusané. Mula wong-wong ndhésa saiki pilih njaga keséhatané dhéwé-dhéwé, wedi lara tinimbang ora kuwat mertamba. Bakuné, piyé carané kudu dilakoni kanggo ngéndhani urip cilaka.

Larangé obat padha karo larangé rabuk. Sing biyèné bisa njagakaké saka tléthong lan uwuh bosok utawa humus, saiki kudu tuku rabuk. Uréa, ZA, lan sapanunggalané. Akèh jinisé, gumantung karepé wong pinter sing ilmuné wis dituku déning pabrik-pabrik.

Wong ndhésa, apa manèh petani, saiki pancèn tambah cilaka. Banyu kanggo nguripi tetanduran waé kudu dituku. Apa manèh saploké ana Undang-undang Sumber Daya Air, sing arané banyu iku dudu barang sepélé manèh. Kali gedhé, bengawan, tuk lan wadhuk dikuwasani déning negara. Alesané supaya ana sing ngatur. Kamangka, miturut wong-wong pinter, peraturané negara iku mau digawé jalaran banyu sangsaya langka, mula banjur diregani. Mung pamaréntah sing olèh andum lan ngatur regané.

Perusahaan Jasa Tirta, umpamané, ana nèng ngendi-endi. PDAM semono uga, saiki didadèkaké papan kanggo golèk dhuwit saka dodolan banyu. Karana kabèh wong urip butuh banyu becik lan resik, mula saben jiwa dipétung dadi calon pembeli. Tur manèh, miturut undang-undang mau, negara olèh ngedol saham PDAM marang swasta, kalebu bakul-bakul banyu saka negara manca. Mula ora usah kagèt yèn banyu banjur diregani larang, jalaran para bakul kudu olèh bathi saakèh-akèhé.

Ora dhésa ora kutha, kabèh kudu ngadhepi kahanan kang ora béda. Banyu tambah larang. Perkara arep percaya utawa ora, ya sumangga kersa, nyatané sing arané Bank Dunia mèlu cawé-cawé marang anané aturan utawa undang-undang babagan banyu iku mau. Carané, mbiyèn nganggo ngagar-agari, ngincim ora bakal mènèhi utangan marang Indonésia yèn ora gelem gawé aturan anyar babagan banyu. Istilahé gelem ngutangi nanging nganggo sarat warna-warna utawa kawentar kanthi aran conditionalities.

Salah sawijiné, ya iku mau, aturané kudu momot tembung kang ngolèhaké swasta nguwasani dol-tinuku (tata niaga) banyu. Kamangka, ing mburiné Bank Dunia ana baron-baron utawa pengusaha-pengusaha gedhé saka mancanegara. Ana sing saka Prancis, Inggris, Jerman, Amérika lan sapanunggalané.

Dèwi Sri sing mbiyèné seneng saba sawah amarga seneng ambuné lendhut lan kringeté petani, saiki wis ngadoh. Saliyané banyu kudu tuku, sawah wis digaru lan diluku nganggo mesin. Dèwi Sri ora kuwat ngambu sengaké peluk knalpo dhisel, lan wis kerep kuciwa jalaran saben saba sawah wis ora ngambu kringeté petani kang penguk-penguk kecut.

Jaman wis owah, Dèwi Sri ora naté tedhak siti jalaran wis diwakili kanca-kancané Mbak Sri Mulyani sing ambuné wangi-wangi. Saben teka mesthi janji bakal nguripi petani, nanging carané mung siji: nawakaké kridhitan. Dèwi Sri sing mbiyèn bener-bener nguripi, saiki wis ora genah papané ana ngendi.

Petani, saiki lagi padha diojok-ojoki wong-wong pinter, supaya gelem nampa tekané Sri Mulyani Indrawati, sing dipamèraké bakal bisa mrantasi bobroké negara iki. Pengalamané dadi wong IMF lan saiki dadi wong penting ing Bank Dunia, jaréné bisa nggantèni SBY sing léda-lédé, sing wis kabuktèn ora teges mbrasta korupsi lan njejegaké ukum, lan sapanunggalané.

Sajaké, wong-wong pinter sing ndèkèngi Sri Mulyani bakal mblithuk rakyat, kanthi cra nutupi dosané IMF lan Bank Dunia nggawé cilakaning bangsa, jalaran negara iki wis kejiret utang èwunan trilyun akèhé, sing ora gampang nyauré. Kamangka, pajek thèthèk bengèk wis dipeksakaké marang rakyaté tanpa ijol sithik-sithika. Wong gedhé sing akèh korupsiné disekarep jogèdané, déné wong cilik kecingkrangan dinengaké waé.

Mbak Sri sing kuduné bisa mujudaké kamulyané wong akèh, nyatané ora bisa tumindak apa-apa, meneng njublek nalika Bank Century digarong bégal kècu. Kanca-kancané padha gagé-gagé nylametaké dhèwèké, bèn ora cawé-cawé. Sajaké, kudu padha ditimbang kanthi wening, apa bener Mbak Sri sing siji iki bener-bener bisa (ha)mulyani, njalari mulyané wong saarat-arat akèhé.

Dakkira ora gampang malik grémbyang mbéla rakyat, nalika wis kebacut seprana-sepréné sekolah lan magang dadi potang, nawakaké kridhit ing kana-kéné. Kamangka, sing arané potang, ya tetep golèk bathi. Kabèh ana pétungé.

Siji sing perlu padha dimangertèni, Bank Dunia, IMF lan sapanunggalané iku suthik marang kawicaksanan negara mènèhi subsidi utawa bantuwan kanggo rakyaté. Ora mung babagan banyu, pérangan kasarasan lan pendhidhikan ora luput saka ‘kawicaksanané’ Ndara Potang: ora kena ana subsidi.

Rakyat dianggep kudu mampu mandhiri, kuwat ngragati kasarasan lan pendhidhikané dhéwé-dhéwé. Mula ora mokal yèn saiki dadi sarwa larang, jalaran pasal 33 lan pasal 34 UUD  1945 wis ora payu.

Aku pingin ngajak sedulur-sedulur, aja gampang nampa pawarta warna-warna. 2014 wis cedhak, ayo padha siyap-siyap supaya aja nganti kepidak. Ora usah kéngguh kana-kéné, pathokané mantebing ati waé. Aja gelem urip lan nasibé awaké dhéwé digadhé. Bakuné, éndhanana wong-wong kang mambu IMF lan Bank Dunia. Ora mung Sri kang durung mesthi bisa (ha)Mulyani, sajaké isih akèh wong-wong partai lan penggedhé sing wis suwé dadi anthéké potang lan rente, bakal nyalonaké dhiri dadi presidhèn sukmbèn.

Kahanané bakal padha, dhuwit-dhuwit colongan bakal digunakaké kanggo nyogok awaké dhéwé. Yèn mangkono kahanané, ditampa lan diuntal waé dhuwité, nanging aja ppisan-pisan nyoblos calon sing mangkono patrapé. Pancèn bener unèn-unèn jer basuki mawa béya. Nanging aja nganti lali, yèn wong sing ngguwang dhuwit bakal golèk ulih-ulih, golèk bathi. Carané? Ya apa manèh saliyané korupsi?

 

 

 

 

Uji Publik RUU Air

Persoalan air dan pengelolaannya diperkirakan terus menjadi sorotan publik, terutama ketika lahan untuk hunian menyusut akibat ledakan populasi. Di sini, saya unggah kembali catatan saya mengenai problem air  yang saya tulis delapan tahun silam. Saya yakin, isinya masih relevan sebagai bahan renungan.


Melalui pernyataan pers, Ketua Panitia Kerja DPR Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air Erman Suparno menyatakan, pembahasan RUU tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ia juga berjanji akan melakukan uji publik terlebih dulu.

Bila pernyataan Erman itu mencerminkan sikap anggota DPR umumnya, rakyat layak menyambut dengan antusias. Apalagi bila jajaran pemikir di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang menjadi sponsor utama kelahiran undang-undang pengganti UU No. 11/1974 tentang Irigasi ini, bersikap serupa.

Tapi, menyimak proses pembahasannya, sulit berharap proses uji publik nanti akan benar-benar memenuhi rasa keadilan publik. Sebab, hingga kini tak ada satu pun wakil rakyat di parlemen mengkritik keberadaan pasal-pasal mengenai pola perizinan dan eksplorasi sumber daya air hasil keputusan Menteri Perekonomian No. 14 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang diterbitkan pada 10 Desember 2001.

Melalui keputusan menteri itu, sebenarnya sudah diperkenalkan konsep air sebagai barang ekonomis. Meski terbit jauh sebelum RUU Sumber Daya Air diajukan ke DPR akhir tahun lalu, keberadaan perangkat hukum di sektor sumber daya air itu sesungguhnya tidak terlepas dari program utang Bank Dunia US$ 300 juta lewat program bernama Water Resources Sector Adjustment Loan/Watsal. Utang ini berjangka pengembalian 15 tahun dengan grace period selama tiga tahun.

Mencermati tanggal penerbitannya, patut diduga Keputusan Menteri Perekonomian itu berkaitan dengan pemenuhan target yang disyaratkan dalam skema utang itu. Apalagi Desember 2001 adalah tenggat pencairan utang tahap kedua Watsal US$ 100 juta, seperenamnya sudah dicairkan pada tahap pertama (1999).

Pemerintah tampak terburu-buru menyikapi syarat-syarat yang diajukan pemberi utang. Buktinya, hanya dalam waktu 10 hari, pemerintah mengeluarkan lima keputusan penting berupa dua peraturan pemerintah, satu keputusan presiden, dan dua surat keputusan menteri–seluruhnya terkait dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk produk Kementerian Perekonomian itu. Adakah produk-produk hukum penting itu dikebut demi pencairan utang tahap kedua?

Yang perlu disikapi secara hati-hati dalam uji publik RUU tersebut adalah jangan sampai berakibat menempatkan pemerintah berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Pemilihan lokasi dan jenis khalayak (publik) harus dipertimbangkan betul. Masyarakat petani persawahan/ladang, misalnya, memiliki perbedaan persoalan dengan yang dihadapi para petani garam di pesisiran.

Begitu pula dengan masyarakat perkotaan yang terbiasa mengkonsumsi air yang didistribusikan oleh perusahaan air minum (PDAM) atau menggunakan air bawah tanah seperti kompleks pertokoan atau perhotelan. Sebagian orang mampu di Jakarta terbiasa bersikap “tahu beres” karena persoalan selesai dengan cara membayar, tanpa (mau) tahu bahwa air yang dikonsumsinya melalui PAM Jaya sesungguhnya hasil “berebut” dengan petani di Subang, Karawang, atau Garut karena sebagian pasokan air berasal dari Waduk Jatiluhur.

Sesungguhnya sangat jelas menebak arah Bank Dunia ketika mengumumkan potensi kapitalisasi perdagangan air dunia tahun ini mencapai US$ 800 miliar. Apalagi, isyaratnya juga kian jelas ketika dalam Third World Water Forum di Jepang, Maret lalu, diketahui cadangan air dunia terbesar (70 persen) terdapat di Asia. Bukankah Asia terdiri banyak negara dengan padat penduduk, yang berarti merupakan potensi pasar luar biasa besar bagi segelintir perusahan multinasional yang bergerak dalam bidang perdagangan air?

Tak berlebihan bila para wakil rakyat menyimak temuan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah konsorsium jurnalis investigasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Menurut temuan lembaga ini, kegagalan privatisasi air di sembilan negara (Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, Kolombia, Filipina, Kanada, Australia, Prancis, dan Amerika Serikat itu, nilai perdagangannya tahun ini diperkirakan mencapai US$ 3 triliun!

Sekadar mengingatkan, Presiden Prancis Jacques Chirac dalam pidato jarak jauh saat pembukaan Third World Water Forum di Kyoto, 16 Maret lalu, menyatakan, pengusaha besar dan investor harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air. Ia berjanji, Prancis akan berada di belakang realisasi gagasan itu.

Partai Chirac, Rassemblement pour la Republique/RPR, menurut ICIJ seperti dilansir melalui buku The Water Barons: How a few powerful companies are privatizing your water adalah penerima komisi ilegal dari dua raksasa air Prancis, Suez dan Vivendi Water, sebagai konsesi atas berbagai kemudahan untuk beroperasinya dua perusahaan itu.

Masih menurut temuan ICIJ, kekuatan lobi juga membuktikan mulusnya operasi perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara peminjam utang dari Bank Dunia. Hasil-hasil lobi itu bisa disimak melalui langkah Bank Dunia memasukkan sejumlah syarat agar para pengutang melakukan reformasi kebijakan (privatisasi) di sektor sumber daya air, sebagai salah satu syarat persetujuan utang baru.

Menurut catatan Center for Public Integrity (CPI), organisasi payung ICIJ, sepanjang 1996-2002 terdapat bukti mencengangkan: sepertiga dari 276 negara penerima utang Bank Dunia “dipaksa” menyetujui syarat itu!

Bila praktek kebijakan global sudah sejelas itu, tak ada salahnya wakil rakyat di DPR berpikir ulang untuk meloloskan pasal-pasal penting, yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu. Khususnya, pasal-pasal mengenai HGU dan HGP, juga mengenai pola-pola kemitraan yang mengatur secara terperinci peran swasta, yang dalam RUU Sumber Daya Air ditempatkan sangat terhormat, bahkan di atas pemerintah.

Mumpung belum telanjur, sebaiknya DPR melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam uji publik yang segera digelar untuk mencari masukan terbaik demi kemaslahatan bersama. Kalau saja masih yakin bahwa pendapatnya selama ini benar, saya anjurkan kepada saudara sebangsa dan setanah air: jangan pilih partai pendukung privatisasi air dalam pemilu mendatang!

Tulisan di atas merupakan artikel Opini Koran Tempo yang dipublikasikan Sabtu, 11 Oktober 2003, atau empat bulan sebelum UU No. 7/2004 disahkan DPR pada Pebruari.

Resensi buku hasil investigasi bisnis air dunia bisa dibaca di sini.

Catatan: Sejak 2003 hingga awal 2004, bertindak atas nama Koalisi rakyat untuk Hak Atas Air, saya  menjalankan lobi ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan demi revisi sejumlah pasal krusial yang diyakini merugikan publik dan masa depan lingkungan. Di lingkungan DPR, saya menemui dan merancang dialog dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (PKB) dan AM Fatwa (PAN), juga anggota DPR Alvin Lie (PAN), Ahmad Muqqowam (PPP) juga politisi dari PDI Perjuangan, dan partai-partai lain.

Selain di legislatif, juga aktif melakukan pendekatan serupa ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), PBNU, PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan sejumlah ahli pertanian, geologi dan banyak cabang ilmu lain di beberapa perguruan tinggi.

Wong Ndhésa Ngrembug Néolib

Senthun lungguh dheleg-dheleg ana sejroning gubug. Omah-omahan saka pring kang diedegaké ana pojok sawah limalas taun kepungkur iku isih katon pengkuh, malah isih kuwat nyangga wong papat yèn para tani pinuju nunggu pariné. Mbiyèné dipayoni rapak, nanging wis limang taun diganti gendhèng jalaran wis kangèlan golèk godhong tebu dianam dadi payon.

Sawahé bera, macul seprapat pathok waé wis krenggosan. Sanajan mangsa ketiga lagèk waé anyak, nanging lomahé wis atos ora karuwan, kaya-kaya mung marakaké gowang paculé. “Saumpamané Lik Naya isih duwé kebo, mbokmenawa aku ora bakal nemoni rekasa kaya ngéné….” Senthun gemremeng. Cèrèté wis arep asat, sedhéla-sedhéla ngombé banyuné.

“Lèrèn, Thun?”

Apal karo swarané, Senthun semaur sakenané. “Sing ora kudu lèrèn ki priyé, wong lemah atosé ora mekakat, ngalahké watu lintang.”

Lik Manto sing nembé teka banjur mèlu nggloso, njèjèri Senthun. Ora nggawa pacul, tekané kono mung modhal caping karo cangkingan rantang, cèrèt lan cangkir gembrèng. Lik Manto arep ngirim sega kanggo rolasané tukang nggaru sawahé sing nganggo traktor.

“Kowé mono kepénak awaké, kuwat mbayar tukang nggaru sak nglukuné. Lha, aku sing mung bandha bau, nggaru-ngluku ya kudu udhu bau. Saumpama Lik Naya isih duwé kebo mono, aku isih bisa sraya dhèwèké,” ujaré Senthun.

“Iya, ya? Saumpama isih ana wong gelem ngingu kebo, aku ya ora kudu nganggo traktor sing séwané tikel tekuk ping teluné regané Lik Naya,” saurané Lik Manto.

“Sing gelem ngingu kebo ki ya, sapa. Dalan-dalan waé kabèh diaspal utawa dibeton, mongso suket gelema thukul. Lha keboné dikongkon mangan krikil apa? Coba, yèn galengan-galengan dadi sansaya ciut ngono kuwi, sing arep ngarit suket njur menyang ngendi? Lapangan sing mbiyèn bisa kanggo bocah-bocah angon kebo, saiki malah wis didadèkaké pasar….,” ujaré Senthun. Continue reading