SBY bukan Soeharto

Nonton siaran berita di televisi, beberapa waktu lalu, saya geli sendiri. Dari tayangan itu saya jadi tahu kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono ternyata pernah mau mengangkat Fuad Bawazier jadi salah satu menterinya. Tapi, niat itu diurungkan karena, kata Pak SBY, Fuad memiliki persoalan yang potensial bermasalah di kemudian hari. Dengan pembatalan itu, ia merasa telah ‘menyelamatkan’ Fuad.

Gara-gara pernyataan resmi presiden seperti itu, tergelitiklah naluri nyinyir saya kepada sosok yang saya juluki sebagai Mr. Prihatin ini. ‘Keinginan’ menjadikan Fuad sebagai pembantunya (yang diurungkan), jelas tak perlu diceritakan. Apalagi kalau pokok soal SBY menyatakan itu terkait beredarnya dokumen pajak keluarga Presiden.

Stiker bergambar Soeharto dengan teks "Piye...enak jamanku, taa??" kini mulai banyak bermunculan. Ada yang ditempel di bak truk, di mobil angkutan hingga dipasang di tengah jalan rusak di tengah Kota Solo seperti di foto ini.

Saya, jujur saja, menganggap Pak Susilo ingin berlaku bak Soeharto dalam hal memaknai kuasa. Dalam membangun kekuatan politik, sejatinya SBY masih jauh tertinggal, timpang dalam segala hal. Mendiang Soeharto mengontrol penuh kekuatan politik. Militer dan badan intelijen ia kendalikan, Golkar dikuasai sepenuhnya (bahkan partai politik seperti PPP dan PDI). Semua kunci ekonomi pun di bawah kontrol Cendana sepenuhnya. Bagaimana dengan SBY? Bahkan di Partai Demokrat pun, ‘kerajaan kecilnya’ itu, tak sepenuhnya mampu ia kuasai. (Simak saja sepulang dari lawatan luar negerinya, saya tak yakin ia mampu secara mulus menggusur Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat (sebagaimana dikehendaki sebagian pendukungnya).

SBY jauh dari sebutan mampu mengontrol partai, yang bahkan secara resmi membuat kontrak politik berkoalisi dengan partai bentukannya. Slogan antikorupsinya justru terbukti sebaliknya di lapangan. Nazarudin, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya dan Andi Mallarangeng, kita tahu, terjerembab di kubangan perkara korupsi.

Ada banyak pelajaran penting dari Soeharto yang gagal dimengerti, apalagi lantas dijalankan SBY. Kalaupun dibuat-buat atau didesain skenario tingkah laku dan cara berpidato, Soeharto melakukannya dengan sangat baik. Bagai dramawan ulung, Soeharto mampu menjalankan peran ‘keaktoran’ secara total, penuh penghayatan, sehingga bahasa tubuh dan mimiknya tak pernah luput. Karena itu, sulit orang menyebut Soeharto sedang bersandiwara atau tidak. SBY?

Bahkan, untuk sebuah upacara panen raya padi, misalnya, ia masih tampak sosok jenderalnya. Dengan kata lain, ia tak mampu ajur ajer atau berlaku total laiknya petani, yang tidak menganggap lumpur atau kotoran di sawah sebagai sesuatu yang menurunkan eksistensi kemanusiaannya, yang kebetulan sedang menjadi presiden.

KaAKUan Pak Susilo kelihatan lebih menonjol. Ia kelewat sering dan merasa ‘harus’ menyampaikan sendiri secara verbal akan apa yang sudah dan akan diperbuatnya kepada publik. Juru bicara kepresidenan, pun kerap lupa menjalankan perannya. Alih-alih menyampaikan (kepada publik) atas semua hal terkaut dengan tugas dan tanggung jawab kepresidenan, yang sering terjadi justru ia memuji presiden. Dalam kapasitas sebagai ‘mulut’ presiden, tentu menjadi norak dan mengesankan derajad kenarsisan sang presiden. Celakanya, Pak Presiden pun membiarkan hal itu berlangsung terus, berulang, sehingga saya harus menyimpulkan ia tak paham filosofi tubuh.

Lazimnya, power seseorang itu tampak dan dirasakan oleh siapapun di luar pemilik ‘kuasa’. Bukan dipamerkan, padahal yang dipameri malah tertawa, atau malah terang-terangan berpaling, atau menutup telinga. Dulu, Soeharto berdehem saja sudah membuat orang buru-buru ‘introspeksi’ diri. Raut wajah pun tak pernah menampakkan ada kemarahan ketika ada hal yang tak berkenan. Namun, ketika satu-dua kata diucapkan, semua pihak yang disasar sudah gemetaran. Kata ‘digebuk’ yang dilontarkan Soeharto misalnya, sudah bikin nyali ciut orang-orang yang sedang melakukan perlawanan terhadapnya.

Bandingkan dengan pernyataan Pak Susilo alias SBY, yang meminta kader yang tak sejalan dengan Partai Demokrat segera hengkang, dimana nyata terlihat tak dihiraukan. Anas Urbaningrum yang diamputasi kekuasaannya sebagai ketua umum masih melenggang menerima kunjungan sejumlah politisi separtainya. Ia pun masih bisa beraktivitas biasa selayaknya Ketua Umum  Partai Demokrat sebelum rapat Majelis Tinggi mengeluarkan keputusan amputasi. Andai kejadian itu muncul di masa Soeharto, dijamin tak seorang pun berani mendekat Anas. Berkomunikasi lewat telepon pun tak akan dilakukan daripada ketahuan disadap.

Mestinya, SBY paham situasi demikian, kalau ia benar-benar menghayati ‘ajaran’ Soeharto, dimana ia pun pernah dekat dalam kapasitasnya sebagai ajudan. Kekuasaan Soeharto demikian efektif, termasuk ketika memilih pejabat tinggi, ia selalu mempertimbangkan kapasitas, kapabilitas individu, serta membaca rekam jejaknya. Sangat sedikit orang yang ditunjuknya untuk menduduki jabatan tertentu tak memenuhi kwalifikasi sehingga jadi perbincangan rakyat, bahkan yang awam sekalipun. Soeharto tak perlu membawa ‘tim hore’ untuk memancing tepuk tangan sebagai ‘respon’ atas penampilannya.

Di masa-masa akhir periode kepresidenannya (bedakan dengan istilah kepemimpinan :)), saya berharap SBY bisa menunjukkan ketegasannya jadi presiden. Tak perlu mengancam atau menyindir menteri yang tak becus bekerja atau hanya mengendepankan kepentingan partai/kelompok ia berasal, tetapi bisa menggunakan hak prerogatif (yang dijamin konstitusi) untuk memecat dan menggantinya.

Boleh saja dibilang mengigau kalau saya berharap sekali-kali SBY mau tampil tidak hanya ngagar-agari atau menakut-nakuti dengan ancaman, namun melakukan tindakan tanpa dipilemikkan sebelumnya. Tak usah tampil sok demokratis kalau hasil akhirnya justru menampakkan keragu-raguannya. Sederhananya: ia mau memecat satu saja (syukur beberapa) menteri yang kinerjanya buruk, lantas menggantinya dengan yang lebih mampu.

Kadang saya berpikir agak ekstrim. Misalnya, SBY tiba-tiba tampil otoriter, atau menjadi diktator sekalian, di akhir periode keduanya ini. Caranya pun bebas. Suka-suka Pak SBY saja. Mau disebut antidemokrasi pun bukan soal bagi saya. Yang penting saya tahu, Pak Susilo berani tampil beda, berubah, alias move on. Jika itu terjadi, kegagahan Pak Susilo akan menjadi sempurna. Bukan semata gandar atau postur tubuhnya semata.

Pak SBY, saya merestuimu jadi ‘diktator’. Cobalah! (Sebenarnya gak mudah juga jadi diktator -walau terpaksa, kalau dia bukan seorang pemberani).

Dengan menjadi diktator, saya yakin SBY baru bisa berbenah, membuat orang mau mengikuti semua perintahnya, bahkan hanya lewat berdehem atau mengisyaratkan dengan bahasa tubuh atau mimik wajah. Bangsa ini sudah kelewat lama vakum, merindukan ketegasan seseorang dalam posisi sebagai pemimpin.

Rakyat juga sudah bosan dengan jargon, himbauan dan sejenisnya. Belum kesulitan mencari makan akibat keriuhan/keributan politik saling sandera antarelit dan sesama kooruptor. Kita harus membenahi keadaan, supaya ‘kerinduan’ masyarakat terhadap masa-masa Soeharto yang reprresif-intimidatif, tidak terwujud. Gejala di masyarakat sudah sedemikian mencemaskan, menganggap Soeharto sebagai pemimpin terbaik, yang memberi ketenteraman, ketenangan dan kemudahan mencari uang serta stabilitas keamanan dan harga-harga kebutuhan hidup yang terjamin.

Masih banyak orang yang tak tahu, apalagi generasi kelahiran setelah pertengahan 1980-an yang kini mendominasi piramida kelompok usia produktif. Mereka tak tahu bagaimana pers diintimidasi, sehingga tak ada berita kegagalan pembangunan, penyingkiran aktivis sosial dan kelompok kritis.

Tak hanya SBY, semua elit dan masyarakat, termasuk penulis, harus terus mengupayakan persebaran pemahaman bahwa reformasi sejatinya menjanjikan perbaikan. Hanya saja, kini sedang dibajak elit-elit politik haus kekuasaan dan yang kapok miskin (dan dimiskinkan semasa Soeharto), sehingga kini rajin menumpuk kekayaan dengan memperalat kekuasaan.

Jaman Soeharto tetap tidak boleh lebih baik dari masa depan kita, bangsa dan negara Indonesia.

Potong Satu Generasi

Saya menyebut kalimat pada judul sebagai maklumat pemuda, yang digemakan pada paruh kedua 1990an. Kemuakan terhadap perilaku elit politik dan petinggi-petinggi negeri yang korup, kerinduan kepada Indonesia yang sejahtera berdasar persamaan hak, dan keinginan membangun pondasi masa depan yang kokoh, menjadi alasan utamanya. Maka, sungguh mendesak memotong satu generasi. Yang tua diafkir saja.

Memang menggelikan dan bisa menjadi debat panjang jika menyimak pendapat Ketua DPR Marzuki Alie, yang secara terang-terangan tidak memercayai kaum muda. Katanya, ia prihatin (ini diksi resmi sekondan politiknya) akan kelakuan para pemuda, yang pada setiap event organisasi kepemudaan selalu diwarnai politik uang.

Mungkin Marzuki Alie lupa, bahwa kaum tualah yang selama ini mengajari demikian kepada yang muda. Setiap ada musyawarah atau kongres organisasi kepemudaan selalu saja ada tangan-tangan setan menebar janji dan materi, demi barter politik. Politisi-politisi instan lahir dari para pemalas, yang enggan bertatap muka dengan publik, apalagi bila rakyat yang dihadapi masih dalam kategori massa mengambang.

Terlalu sering saya mendengar, anak-anak muda baik dari organisasi ekstra kampus, organisasi kampus, organisasi kemasyarakatan lainnya, selalu saja merasa perlu sowan kepada pejabat atau politisi yang dianggap sehaluan. Tujuannya sangat pragmatis: meminta dukungan finansial, kebijakan atau politik atas setiap hajatan yang hendak diikuti atau diselenggarakannya.

Terlalu banyak organisasi kepemudaan dikebiri, dibatasi perkembangannya –termasuk untuk mandiri, agar sewaktu-waktu bisa dijadikan robot, sebagai mesin politik kepentingan. Silakan tunjuk asal-asalan nama organisasi kepemudaan, saya jamin tak ada yang independen dalam arti yang sebenarnya.

Sayang memang. Sumpahnya para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Nusantara, 83 tahun silam, baru mencakup kesepakatan dalam hal paham kebangsaan dan kebahasaan sebagai identitas. Jong-jong yang berkumpul saat itu tak sampai memprediksi, bahwa kemerdekaan akan ditunggangi kepentingan, seperti Brigadir Jenderal Mallaby yang membonceng NICA.

Apa yang disampaikan Marzuki Alie klop dengan gelagat politik di mana semua partai mengusung para anggur (menurut istilah kernet angkutan umum), yakni orang-orang tua yang belum rela dan tidak bisa memercayai pemuda sebagai pihak yang berhak menentukan masa depan dan nasib bangsa dan negaranya.

Partai-partai politik merekrut anak-anak muda sebatas kosmetik, sebuah pencitraan agar dipandang seolah-olah para anggur sudah bisa memercayai pemuda. Apakah kita sudah diberi petunjuk dan bukti yang meyakinkan bahwa seorang Anas Urbaningrum bisa mengatur Partai Demokrat tanpa restu keluarga Susilo Bambang Yudhoyono? Apakah Puan Maharani dan Budiman Sudjatmiko berani bertindak tanpa membawa nama Megawati dan Soekarno? Apakah seorang Indra J Piliang bisa sebebas berpikir dan bertindak seperti ketika ia masih menjadi seorang peneliti di CSIS? Bagaimana Fadli Son tanpa Prabowo Subianto?

Jangankan mengubah arah kapal bernama Indonesia, seorang pemuda seperti Denny Indrayana yang bergelar profesor doktor dan pernah aktif di pusat kajian korupsi pada perguruan tinggi bergengsi saja, tak bisa menunjukkan peran signifikan. Padahal, ia pernah memiliki posisi strategis, sebagai staf khusus presiden dan sekretaris organisasi yang bercita-cita sebagai penumpas keberadaan mafia hukum di Indonesia.

Silakan saja Anda mengajukan bantahan dengan argumentasi apa saja atas pernyataan di atas. Tapi mari saya ajak  Anda berandai-andai. Dengan petunjuk sederhana, bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negeri terkorup di dunia, cobalah prediksikan Indonesia akan seperti apa, seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi diisi mereka yang namanya saya sebut di atas.

Siapapun ketua dan wakilnya, anggap saja ada Denny, Indra Piliang, Puan, Budiman, Anas dan Fadli Son di KPK, seperti apakah wajah Indonesia?

Maaf, jika saya menganggap mereka adalah kaum muda yang suka mengakomodir kemauan para anggur, si orang tua-tua itu.

Para politisi dan elit pemerintahan kini, pasti enggan memenuhi tuntutan potong satu generasi yang diteriakkan kaum muda, yang selama ini lebih banyak menjadi pendamping dan teman rakyat pada setiap tarikan nafas dan dalam menghadapi problematik sosial-politik-ekonomi dan budayanya.

Relakah orang-orang tua, elit renta itu, jika Indonesia diurus oleh kaum muda tak bernama, alias bukan orang-orang yang saya anggap sudah terkooptasi atau menyediakan diri sebagai hamba elit partai?

Tak perlulah para elit itu mengingatkan akan butir-butir Sumpah Pemuda jika mereka tak sanggup mewujudkan cita-cita para pemuda itu, bahwa setelah merdeka, maka rakyat Indonesia akan sejahtera dan bahagia. Buat apa upacara, membuat iklan-iklan patriotik di koran, radio, televisi dan Internet jika mereka tak paham makna di balik tekad dan sumpah para pemuda?

Optimis memang harus dimiliki. Tapi pesimisme juga bukan hal tabu atau dianggap nyinyir jika kenyataannya memang para tetua belum sanggup dan tak pernah memberi teladan kebaikan.

Apakah Anda termasuk pemuda yang menolak potong satu generasi? Jika iya, segeralah masuk partai politik. Mereka masih butuh banyak sarjana dan intelektual untuk jadi satgas kepentingan. Sumpah!

Cemas terhadap Politik

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari kecemasan saya soal politik dan perilaku politisi. Apalagi, ada satu orang yang saya hormati dan saya kenali kebaikannya sejak pertengahan 1990an, yang melalui kicauannya di Twitter, menurut saya, justru akan memusnahkan reputasi dan prestasinya selama ini. Dia bukan orang suci, tapi saya meyakini dia orang yang sangat baik di mata saya.

Ketika saya dengar ia masuk politik, saya kaget. Sampai detik ini pun saya masih menganggap apa yang dilakukannya sebagai ijtihad untuk mencapai kebaikan, walau saya yakin, hampir mustahil ia mampu memperbaiki. Justru sebaliknya, partainyalah yang memperoleh manfaat atas masuknya orang seperti dia, lantaran kredibilitas dan integritas moralnya, menurut saya, jauh lebih tinggi dibanding teman-teman separtainya.

Sulit berharap orang bisa mempertahankan ‘kesucian’-nya di partai politik. Di kepengurusan harian pun tak gampang, karena operasional partai masih mengandalkan pemasukan dari relasi bisnis yang dikatrol partai, termasuk melalui wakil-wakilnya di badan legislatif, apapun tingkatannya.

Seorang bupati bercerita. Dia tak mungkin jadi manusia suci. Bahkan, berpolitik dengan bekal moral pun tak cukup. “Untuk memperoleh anggaran pembangunan daerah saja, saya harus bolak-balik menemui politisi lintas partai di Senayan. Tanpa uang di depan, tak mungkin kami memperoleh alokasi anggaran pembangunan memadai,” ujar sang bupati.

Bupati ini juga pernah bercerita, ada satu hotel di Jakarta yang menjadi tempat kumpulnya pejabat-pejabat daerah (Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan) jika ada acara atau keperluan di Jakarta. Seluruh biaya kamar dan keperluan makannya masuk ke rekening sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan negara. Konon, itu merupakan biaya ekstra karena bisnisnya ditopang oleh alokasi dana pendidikan untuk daerah.

Soal calo yang kerap menawarkan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah-daerah, pun bukan perkara basi. Masih banyak bergentayangan hingga kini.

Jangan bicara penindakan perkara korupsi. Semua pejabat daerah, yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, bebas merdeka sepanjang mereka berafiliasi dengan partai berkuasa. Saya pernah memiliki buku setebal hampir 10 cm berisi laporan masyarakat, termasuk di dalamnya beberapa anggota DPRD, mengenai sepak terjang bupati terkait korupsi. Dari kejaksaan setempat, provinsi hingga KPK, mental semua. Banyak yang menduga, sebab sang bupati diusung partai berkuasa, yang dianggap punya kuasa memengaruhi kinerja KPK pula.

Di Solo, saya pernah bertemu calon legislator dari partai sekutu penguasa, datang membawa banyak data penyimpangan dana negara. Ia menyebut nama daerah, yang bupatinya saya sebut di atas. Datanya sangat detil, rinci, sampai tanggal, bulan dan besarnya dana. Ia mengaku sebagai salah satu tim yang menyeleksi berkas-berkas perkara korupsi yang dilaporkan ke istana sebelum dipilah dan diteruskan ke KPK. Yang membuat saya percaya, di dompet yang berisi STNK mobilnya pun berisi surat yang menyatakan mobil tersebut milik rumah tangga istana. Stikernya pun ada, dipampang di kaca.

Awam seperti saya pasti sulit membuktikan kebenarannya. Yang mungkin hanya mereka-reka, mencocokkan cerita yang dituturkannya, dan mengira-ira logis-tidaknya.

Selain dia, saya juga punya teman dekat yang jaringannya hingga ke jantung istana. Lebih dari sekali saya memasuki suite room orang (sangat) dekat petinggi istana, diajak teman tadi, bahkan kami bisa ngobrol dengan bahasa Jawa ngoko, seperti dengan karib lama.

Satu hal yang sampai sekarang saya tak habis pikir adalah, sering melihat peredaran uang di antara politisi dan lingkaran politik, dalam mata uang dollar Amerika pecahan 100. Belum lama ini juga, seorang teman menunjukkan amplop berisi pecahan US$100, semua baru, setebal hampir satu centimeter. Ia baru saja dikasih oleh petinggi partai tingkat daerah, yang pada saat itu baru saja bertemu dengan orang nomor satu partainya dari Jakarta, di tempat yang sama.

Apakah mata uang dollar Amerika lebih sulit dilacak nomor serinya, saya tak tahu. Kalau melihat kebanyakan duitnya masih baru dan berbau menyengat, dari mana didapatnya pun tak kunjung membuat saya paham. Hanya bingung dan heran. Tak perlu jauh-jauh menebak nasionalisme politisi dan setersunya, sudah jelas sedari awal, tak banyak politisi yang mencintai negeri dan rakyatnya sendiri. Salah satu bukti: ya banyaknya perkara korupsi yang membelit politisi, sejak dulu hingga kini.

Tak hanya rezim terkini. Periode terdahulu pun begitu. Seorang petinggi BUMN sering ‘ngumpet’ di Solo, lantaran sering diundang pertemuan petinggi-petinggi BUMN, yang ujung-ujungnya ada permintaan setor ke rekening partai untuk pembiayaan operasional pemilihan umum. Saya tahu, sang petinggi cerita sendiri, lewat beberapa kesempatan di mana saya sering diminta menemani ngobrol di kamar hotelnya, atau menemani makan siangnya.

Secara pribadi, saya respek kepadanya. Banyak cerita-cerita seru yang dituturkannya kepada saya. Bahkan, ketika di Jakarta pun saya dan satu teman saya, beberapa kali diundang makan malam berempat, bersama istrinya. Nah, dia yang saya anggap baik saja mengaku kerepotan menghindar dari politik uang, apalagi orang-orang yang tak dikenali asal-usul atau riwayat karir politik dan sumber ekonominya?

Setidaknya, saya mengenal beberapa orang yang saya anggap penting dari tiga partai yang berbeda. Semua nyaris sama, kebanyakan terbelit nafsu terhadap harta. Bahkan, orang yang saya kenal baik dan dulunya terkenal sederhana, pun bermewah-mewah membelikan anaknya sebuah mobil mahal, padahal baru masuk sekolah menengah pertama!

Bingung saya. Terlalu banyak yang ingin saya ceritakan di sini, namun justru membuat saya pusing sendiri. Intinya, tidak mengherankan bagi saya, jika seorang seperti Nazaruddin bisa secepat itu menjadi kaya. Begitu juga dengan Anas Urbaningrum, yang menurut berita koran, majalah dan televisi memiliki beberapa mobil dan rumah mewah. Padahal, sebelum ia menjadi Ketua Demokrat, saya pernah menjumpai ia bersama istri dan anaknya antri, naik kereta api yang sama dengan saya, dengan tujuan Yogyakarta.

Seorang teman, politisi yang hingga kini masih di Senayan, bahkan pernah kaget ketika saya singgung alamat kantornya di kawasan Mampang. Ia bertanya, dari mana saya tahu perusahaan itu, yang terpaksa saya tanyakan lantaran dia bercerita telah ‘mengangkat’ beberapa teman saya, menjadi karyawan di perusahaannya. Saya tahu, itu perusahaan papan nama, yang konon lazim di Jakarta. Di kantor-kantor demikian, yang ada hanya resepsionis, yang tugasnya menjawab telepon ‘klien’ dan ‘relasi’.

Kalau hingga detik ini saya terus berprasangka terhadap moralitas politisi, ya cerita di ataslah yang menuntunnya… Karena itu pula, saya cemas terhadap seorang teman yang saya hormati, yang saya anggap baik dan tulus, yang bisa-bisa terjerembab lantaran dikerjai oleh teman-teman separtainya sendiri.