Breidel dan Jurnalisme Warga

21 Juni 1994 bukan saja membuat saya sedih lantaran bakal kehilangan pendapatan, namun lebih dari itu, Selasa itu menjadi petaka bagi bangsa Indonesia. Tiga media utama, Tempo, DeTIK dan Editor di-breidel $oeharto.

Tiga tahun menggantungkan hidup dari jualan tiga media yang memberi kuntungan besar bagi saya itu, mungkin belum seberapa dibanding kerugian bangsa Indonesia, berupa hilangnya hak untuk memperoleh informasi. Yang benar, berimbang dan bermanfaat. Asal tahu saja, banyak penerbitan memilih ‘kompromi’ dengan penguasa Orde Baru, memilih melintir berita daripada ditegur aparat.

Teguran lisan, ketika itu dikenal dengan sebutan budaya telepon. Siapapun, asal mewakili kekuasaan –Departemen Penerangan, Kodam hingga level Kodim sekalipun, ‘berhak’ meminta sebuah informasi untuk harus atau tidak diberitakan, bahkan hanya melalui saluran telepon. Bagi yang berani alias nekad, hukumannya beragam: dibentak, dimaki-maki, hingga ancaman pencabutan SIUPP atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers.

Hukuman paling konyol, misalnya, pernah dialami seorang teman sebab berita yang dibuatnya tidak ‘berkenan’ bagi penguasa. Ia dipanggil ke Kodim, dan sesampainya di sana didiamkan cukup lama, lantas dipaksa hormat bendera dengan posisi wajah menghadap arah sinar mentari datang. Intinya, karena kekuasaan nyaris mutlak, maka si pemilik kuasa boleh berbuat dan menentukan jenis hukuman sesukanya.

Tapi, itu cerita masa lalu, ketika menjadi jurnalis tidak gampang, dalam arti harus rela hati disetir oleh kanan-kiri, baik dari perusahaannya sendiri, maupun dari sumber-sumber resmi. Ya, namanya saja hidup pada masa politik sebagai panglima dan presiden berkuasa atas segala-galanya, maka mengutip nonhumas atau kepala penerangan menjadi haram. Dan sumber-sumber resmi, pernyataannya serba normatif. Garing kata orang sekarang.

‘Untungnya’, bagi wartawan atau media penurut, maka akan sering dapat hadiah: entah iklan, pujian atau penghargaan. Khusus bagi wartawan, amplop menjadi menu wajib yang disiapkan pejabat humas atau bagian penerangan, demi kemudahan mengarahkan dan menciptakan ketergantungan. Jangan heran, wartawan pada masa lalu gampang kaya raya, sebab bagi yang ‘rela jadi penurut’ akan segera tampil powerful di mana-mana: ditakuti masyarakat, difasilitasi pejabat.

Usai insiden breidel, hanya sedikit jurnalis yang mau berjuang demi kebebasan berpendapat, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dalam rangka memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi. Mereka lantas mendeklarasikan berdirinya Aliansi Iurnalis Independen (AJI), yakni organisasi baru sebagai tandingan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dianggap telah terkooptasi oleh kepentingan pemilik kekuasaan.

Kini, ketika kebebasan pers sudah dicapai, bahkan jurnalisme warga kian tumbuh pesat, masih saja ada segelintir orang yang merasa sudah jadi wartawan, meski hasil pekerjaannya tak berkaitan dengan kebutuhan publik akan informasi. Pekerja infotainmen, misalnya, menganggap ranah privat seorang artis/selebritis termasuk bagian dari informasi yang harus diketahui publik.

Seorang pejabat yang berselingkuh dengan artis (entah sinetron atau penyanyi dangdut), misalnya, digempur ramai-ramai, seolah Indonesia akan ambruk lantaran ulah mereka. Padahal, yang mestinya disorot hanyalah ketika (misalnya) demi selingkuhannya, si pejabat lantas melakukan korupsi atau menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan personalnya.

Hal demikian yang tak dimengerti oleh ‘jurnalis abal-abal’ model pekerja infotainmen itu, juga perilaku orang berstatus wartawan sungguhan, namun selalu membebankan biaya perjalanan dan uang sakunya kepada narasumber.

Bagi saya, pekerja infotainmen dan wartawan peminta-minta merupakan potret pelacuran profesi jurnalistik, yang mestinya independen, memiliki jarak yang sama dengan semua pihak, namun berprinsip menyuarakan kelompok atau individu yang voiceless.

Kendati demikian, pekerja infotainmen masih bisa dipahami sebagai pihak yang tak tahu apa-apa karena ketika bekerja, mereka selalu berangkat dari rumor pribadi murahan dan pada dasarnya tak pernah belajar jurnalistik, sehingga bisa dimaklumi ketika mereka tak mengerti kode etik jurnalistik atau tata krama proses produksi sebuah berita.

Justru yang disayangkan adalah ketika media punya kredibilitas tinggi, dengan pekerja yang terdidik dan sangat paham kode etik, namun tiba-tiba diam atau tak kritis menelisik (apalagi melakukan investigasi), dalam kasus skandal bailout Bank Century, misalnya.

Bagi saya, media demikian lebih rendah derajadnya dibanding jurnalisme kuning, penjual gosip murahan, seperti halnya perilaku jurnalis televisi dan pekerja infotainmen yang menganggap proses bercinta beberapa artis lebih penting dibanding penyebar rekaman video privat ke ranah publik.

Breidel, rupanya hanya peristiwa masa lalu yang tak pantas diingat, apalagi dijadikan pelajaran untuk turut membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik. Wartawan kian malas melakukan investigasi, atau mungkin justru sengaja menyembunyikan informasi karena terlibat dalam sebuah kongsi atau konspirasi.

Lihat saja peran media yang tak menghasilkan apa-apa, selain sensasi belaka: soal Gayus dan manipulasi pajak, heboh Susno Duadji yang tak ada akhir berarti, dan masih banyak lagi.

Semoga, peristiwa breidel masih diingat para jurnalis warga, yang memproduksi dan menyiarkan informasi lewat medianya sendiri-sendiri. Walau kebanyakan mereka adalah generasi belia yang tak mengalami masa-masa susah ketika pers dikendalikan penguasa, semoga mereka mau bertanya dan menggali data, entah melalui pihak ke berapa, atau rujukan data-data yang tersedia. Sudah saatnya pekerja media tak menganggap jurnalis warga dengan sebelah mata.